SIGINJAI

DAERAH

WAWANCARA

POLITIK

SPORT

ACTUAL TV

Foto : Salman SE. Ketua HKK Kab Muaro Jambi.

Actualinside.com. JAMBI - Berdasarkan surat Keputusan SK Ketua Umum Dewan Pimpinan Himpunan Keluarga Kerinci HKK Provinsi Jambi tertanggal 12 Desember 2018 Nomor : Sk 28/A/Sek/SK/DPP/PJ/XII/2018.
Sk di tanda tangani oleh Ketua Umum DPP HKK Ramli Thaha SH.MH.

Salman SE. mengatakan "Insya Alloh saya akan menjalankan tugas ini sebagai amanah kepada saya dan saya tidak akan mensia-siakan atas kepercayaan yang telah di berikan serta tidak akan saya pergunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif.

Mudah - mudahan dalam waktu dekat ini akan di lakukan pengukuhan atas sk yang telah di keluarkan,saya sangat berharap agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar.Harapan saya sangat bermohon agar segenap masyarakat / warga Kerinci yang ada di Muaro Jambi dapat bersatu dan bisa memberikan dukungan dengan sepenuhnya agar roda organisasi dapat berjalan sebagai mana mestinya."ungkap Salman SE,merupakan ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Muaro Jambi.

Ramli Thaha.SH.MH,membenarkan telah menandatangani SK atas nama Salman SE sebagai Ketua HKK Kab Muaro Jambi
saat di konfirmasi di tempat kediamannya di kawasan Sipin Ujung Kota Jambi.

Ramli Thaha mengtakan kita berharap agar  secepatnya agar ketua HKK Muaro Jambi melaksanakan Deklarasi, namun di karenakan pada hari ini 31/12/2018 saya akan melaksanakan Ibadah Umroh ke Tanah Suci Mekah, maka pengukuhan agak tertunda sampai pada saya selesai melaksanakan Ibadah Umroh."pungkas pengacara kondang ini.(Aci - 02)
Foto : Salman SE. Ketua HKK Kab Muaro Jambi.

Actualinside.com. JAMBI - Berdasarkan surat Keputusan SK Ketua Umum Dewan Pimpinan Himpunan Keluarga Kerinci HKK Provinsi Jambi tertanggal 12 Desember 2018 Nomor : Sk 28/A/Sek/SK/DPP/PJ/XII/2018.
Sk di tanda tangani oleh Ketua Umum DPP HKK Ramli Thaha SH.MH.

Salman SE. mengatakan "Insya Alloh saya akan menjalankan tugas ini sebagai amanah kepada saya dan saya tidak akan mensia-siakan atas kepercayaan yang telah di berikan serta tidak akan saya pergunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif.

Mudah - mudahan dalam waktu dekat ini akan di lakukan pengukuhan atas sk yang telah di keluarkan,saya sangat berharap agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar.Harapan saya sangat bermohon agar segenap masyarakat / warga Kerinci yang ada di Muaro Jambi dapat bersatu dan bisa memberikan dukungan dengan sepenuhnya agar roda organisasi dapat berjalan sebagai mana mestinya."ungkap Salman SE,merupakan ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Muaro Jambi.

Ramli Thaha.SH.MH,membenarkan telah menandatangani SK atas nama Salman SE sebagai Ketua HKK Kab Muaro Jambi
saat di konfirmasi di tempat kediamannya di kawasan Sipin Ujung Kota Jambi.

Ramli Thaha mengtakan kita berharap agar  secepatnya agar ketua HKK Muaro Jambi melaksanakan Deklarasi, namun di karenakan pada hari ini 31/12/2018 saya akan melaksanakan Ibadah Umroh ke Tanah Suci Mekah, maka pengukuhan agak tertunda sampai pada saya selesai melaksanakan Ibadah Umroh."pungkas pengacara kondang ini.(Aci - 02)

Actualinside.com.JAMBI -  Kampanye yang di duga di lakukan oleh Oknum Caleg DPR- RI Rahmat Derita Harahap dari partai PPP di sekolah yang melibatkan para guru yang notabene adalah ASN.

Nazli saat di konfirmasi actualinside.com Minggu 30/12/2018 mengatakan "seperti yang saya posting di akun resmi fb saya itu lah yang terjadi.Rahmat Derita Harahap telah melakukan kampanye dengan melibatkan guru dan ASN di Sekolah Hamparan Rawang Sungai Penuh Kerinci.



Caleg PPP yg satu ini telah melakukan kegiatan politik dengan mengabaikan aturan yg berlaku.

Rahmad Derita Harahap melakukan kampanye di Sekolah yang melibat para Guru dan ASN di Hamparan Rawang Sungai Penuh, SMK 5 Bajubang BATANG HARI dan SD1/XI CEMPAKA Hamparan Rawang Sungai Penuh.

Menurutnya sumber di dapat dari salah seorang guru yang tidak mau di sebutkan namanya.


Nazli mengatakan "saya memohon agar Bawaslu untuk segera melakukan penelusuran dalam masalah ini,karena ini bertantangan dengan peratuaran PEMILU

Kepada Bawaslu Jambi mohon untuk mengklarifikasi masalah ini, sebab hal ini telah melanggar Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h dan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2018, kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan fasilitas pendidikan. Hal yang sama juga diatur pada Pasal 69 ayat (1) huruf h PKPU Kampanye Nomor 23 Tahun 2018. sampai saat ini Rahmat Derita Belum dapat di konfirmasi terkait permasalahan ini. (ACI02)

Actualinside.com.JAMBI -  Kampanye yang di duga di lakukan oleh Oknum Caleg DPR- RI Rahmat Derita Harahap dari partai PPP di sekolah yang melibatkan para guru yang notabene adalah ASN.

Nazli saat di konfirmasi actualinside.com Minggu 30/12/2018 mengatakan "seperti yang saya posting di akun resmi fb saya itu lah yang terjadi.Rahmat Derita Harahap telah melakukan kampanye dengan melibatkan guru dan ASN di Sekolah Hamparan Rawang Sungai Penuh Kerinci.



Caleg PPP yg satu ini telah melakukan kegiatan politik dengan mengabaikan aturan yg berlaku.

Rahmad Derita Harahap melakukan kampanye di Sekolah yang melibat para Guru dan ASN di Hamparan Rawang Sungai Penuh, SMK 5 Bajubang BATANG HARI dan SD1/XI CEMPAKA Hamparan Rawang Sungai Penuh.

Menurutnya sumber di dapat dari salah seorang guru yang tidak mau di sebutkan namanya.


Nazli mengatakan "saya memohon agar Bawaslu untuk segera melakukan penelusuran dalam masalah ini,karena ini bertantangan dengan peratuaran PEMILU

Kepada Bawaslu Jambi mohon untuk mengklarifikasi masalah ini, sebab hal ini telah melanggar Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h dan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2018, kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan fasilitas pendidikan. Hal yang sama juga diatur pada Pasal 69 ayat (1) huruf h PKPU Kampanye Nomor 23 Tahun 2018. sampai saat ini Rahmat Derita Belum dapat di konfirmasi terkait permasalahan ini. (ACI02)

Actualinside,com.Jambi - Aliansi mahasiswa menolak korupsi jambi menciptakan perubahan sosial. Dalam orasinya, Mereka meminta KPK segera Tangkap para pihak yang terlibat dalam kasus OTT uang suap ketok ketok palu APBD Provinsi Jambi tahun 2018.

Kemudian para Mahasiswa juga  menggelar aksi pengalangan tanda tangan di acara car free night, tugu keris siginjai, kota baru jambi.

Kordinator umum Andri Ode menegaskan upaya pemberantasan korupsi akan berhasil jika masyarakat terlibat dan berperan aktif dalam gerakan antikorupsi untuk menciptakan perubahan sosial.


"Semua elemen masyarakat harus terlibat, tanpa pengecualian. Temasuk mahasiswa yang merupakan sumber intelektual, harus menggunakan sumber dayanya dalam menjalankan tugas besar ini," ujar Andri.

Pada aksi kali ini sudah terjaring sejumlah mahasiswa dan masyarakat ikut serta dalam aksi sosial, perihal yang di angkat dalam aksi ini. Di antaranya akuntabilitas anggaran (Laporan Pertanggung jawaban Antikorupsi), kejujuran (Honesty fo Parent), anti Plagiat (Mari Ngopi Buka Copy, Jujur Ora Ajur), kedisiplinan (Jaket Korupstor Waktu, Kurir Absen), dan kepedulian (Anti Korupsi Informasi, Polusi Suara, Gerakan Membaca Koran).

Dalam aksi ini, tulus sebagai koordinasi lapangan langsung menyempatkan diri untuk berbincang-bincang langsung dengan masyarakat dan menjelaskan maksud dari aksi yang di laksanakan.

Dengan membawakan persrilis yang berisika kumpulan berita tentang kasus korupsi yang terjadi di provinsi jambi.

" Saya menuturkan langsung ke pada masyarakat tentang kasus korupsi yang terjadi di bumi sepucuk jambi sembilan lurah," tuturnya.

Tak hanya itu mereka juga mendapatkan suport penuh dari aktivis senior. Setelah di konfirmasi Akmal Khatab juga berharap agar seluruh mahasiswa kritis menanggapi permaslahan sosial ini.

Setelah aksi ini, kordum dan korlap tulus akbar berharap korupsi yang terjadi di provinsi jambi tidak terulang lagi.(Ac -  02)

Actualinside,com.Jambi - Aliansi mahasiswa menolak korupsi jambi menciptakan perubahan sosial. Dalam orasinya, Mereka meminta KPK segera Tangkap para pihak yang terlibat dalam kasus OTT uang suap ketok ketok palu APBD Provinsi Jambi tahun 2018.

Kemudian para Mahasiswa juga  menggelar aksi pengalangan tanda tangan di acara car free night, tugu keris siginjai, kota baru jambi.

Kordinator umum Andri Ode menegaskan upaya pemberantasan korupsi akan berhasil jika masyarakat terlibat dan berperan aktif dalam gerakan antikorupsi untuk menciptakan perubahan sosial.


"Semua elemen masyarakat harus terlibat, tanpa pengecualian. Temasuk mahasiswa yang merupakan sumber intelektual, harus menggunakan sumber dayanya dalam menjalankan tugas besar ini," ujar Andri.

Pada aksi kali ini sudah terjaring sejumlah mahasiswa dan masyarakat ikut serta dalam aksi sosial, perihal yang di angkat dalam aksi ini. Di antaranya akuntabilitas anggaran (Laporan Pertanggung jawaban Antikorupsi), kejujuran (Honesty fo Parent), anti Plagiat (Mari Ngopi Buka Copy, Jujur Ora Ajur), kedisiplinan (Jaket Korupstor Waktu, Kurir Absen), dan kepedulian (Anti Korupsi Informasi, Polusi Suara, Gerakan Membaca Koran).

Dalam aksi ini, tulus sebagai koordinasi lapangan langsung menyempatkan diri untuk berbincang-bincang langsung dengan masyarakat dan menjelaskan maksud dari aksi yang di laksanakan.

Dengan membawakan persrilis yang berisika kumpulan berita tentang kasus korupsi yang terjadi di provinsi jambi.

" Saya menuturkan langsung ke pada masyarakat tentang kasus korupsi yang terjadi di bumi sepucuk jambi sembilan lurah," tuturnya.

Tak hanya itu mereka juga mendapatkan suport penuh dari aktivis senior. Setelah di konfirmasi Akmal Khatab juga berharap agar seluruh mahasiswa kritis menanggapi permaslahan sosial ini.

Setelah aksi ini, kordum dan korlap tulus akbar berharap korupsi yang terjadi di provinsi jambi tidak terulang lagi.(Ac -  02)

Actualinside.com Jambi - Jum'at 28 Oktober 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka untuk kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) 12 unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan 1 orang Swasta sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Hal ini tentunya merupakan babak terbaru untuk kasus suap uang ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 ini adalah kabar buruk untuk Provinsi Jambi, dimana tidak DPRD yang seharusnya mengemban amanah untuk mewakili rakyatnya malah menjadi perebut hak-hak rakyat.

Presiden HIMSAK, Irwan Aditama menyampaikan HIMSAK memberikan dukungan penuh untuk KPK dalam mengusut tuntas kasus Korupsi di Provinsi Jambi khususnya pihak-pihak yang sedang dalam pantauan KPK.

Lanjutnya hal ini merupakan bentuk sinergitas dari masyarakat, pemuda dan instansi terkait dalam mewujudkan Indonesia, Provinsi Jambi bebas korupsi. Sehingga visi dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam merealisasikan Jambi Tuntas 2021 dapat terlaksanakan.Pungkasnya(Aci -02)

Actualinside.com Jambi - Jum'at 28 Oktober 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka untuk kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) 12 unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan 1 orang Swasta sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Hal ini tentunya merupakan babak terbaru untuk kasus suap uang ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 ini adalah kabar buruk untuk Provinsi Jambi, dimana tidak DPRD yang seharusnya mengemban amanah untuk mewakili rakyatnya malah menjadi perebut hak-hak rakyat.

Presiden HIMSAK, Irwan Aditama menyampaikan HIMSAK memberikan dukungan penuh untuk KPK dalam mengusut tuntas kasus Korupsi di Provinsi Jambi khususnya pihak-pihak yang sedang dalam pantauan KPK.

Lanjutnya hal ini merupakan bentuk sinergitas dari masyarakat, pemuda dan instansi terkait dalam mewujudkan Indonesia, Provinsi Jambi bebas korupsi. Sehingga visi dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam merealisasikan Jambi Tuntas 2021 dapat terlaksanakan.Pungkasnya(Aci -02)

Actualinside.com Jambi  -  KPK telah  menetapkan 13 orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018.

Kasus ini sebelumnya telah melibatkan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Zola sendiri telah divonis 6 tahun kurungan penjara serta denda dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah bebas nanti

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, ancaman pidana untuk penerimaan suap sangat tinggi yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

“Perlu dipahami, ancaman pidana untuk penerimaan suap sangat tinggi yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

Kami ingatkan pada pihak lain, baik anggota DPRD Jambi atau pun pihak lain jika telah menerima uang agar mengembalikan pada KPK untuk kemudian dimasukkan dalam berkas perkara,” papar Agus dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Desember 2018.

Diketahui, penetapkan 13 tersangka baru dari Jambi oleh KPK ini berdasarkan pengembangan penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jambi pada 28 November 2017 silam.(Aci - 02)

Actualinside.com Jambi  -  KPK telah  menetapkan 13 orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018.

Kasus ini sebelumnya telah melibatkan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Zola sendiri telah divonis 6 tahun kurungan penjara serta denda dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah bebas nanti

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, ancaman pidana untuk penerimaan suap sangat tinggi yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

“Perlu dipahami, ancaman pidana untuk penerimaan suap sangat tinggi yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

Kami ingatkan pada pihak lain, baik anggota DPRD Jambi atau pun pihak lain jika telah menerima uang agar mengembalikan pada KPK untuk kemudian dimasukkan dalam berkas perkara,” papar Agus dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Desember 2018.

Diketahui, penetapkan 13 tersangka baru dari Jambi oleh KPK ini berdasarkan pengembangan penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jambi pada 28 November 2017 silam.(Aci - 02)


Actualinside.com Jakarta - KPK menetapkan 13 tersangka baru dalam kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi yang melibatkan zumi zola 12 orang tersangka berasal dari DPRD Jambi, mulai dari ketua hingga anggota dewan. 

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi , anggota DPRD dan swasta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). 

Ketiga belas tersangka baru suap ketok palu RAPBD Jambi yakni:

1. CB Ketua DPRD
2. ARS Wakil Ketua DPRD
3. CZ Wakil Ketua DPRD
4. SNZ impinan Fraksi Golkar
5. C pimpinan Fraksi Restorasi Nurani
6. TH pimpinan Fraksi PKB
7. PN pimpinan Fraksi PPP
8. M pimpinan Fraksi Gerindra
9. ZA Ketua Komisi III
10. E anggota DPRD
11. G anggota DPRD
12. EH anggota DPRD
13. JFY swasta

ke 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan terhadap tersangka ke-13 JFY, pihak swasta diduga memberikan pinjaman uang Rp 5 miliar kepada Arfan dkk (ACI02)



Actualinside.com Jakarta - KPK menetapkan 13 tersangka baru dalam kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi yang melibatkan zumi zola 12 orang tersangka berasal dari DPRD Jambi, mulai dari ketua hingga anggota dewan. 

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi , anggota DPRD dan swasta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). 

Ketiga belas tersangka baru suap ketok palu RAPBD Jambi yakni:

1. CB Ketua DPRD
2. ARS Wakil Ketua DPRD
3. CZ Wakil Ketua DPRD
4. SNZ impinan Fraksi Golkar
5. C pimpinan Fraksi Restorasi Nurani
6. TH pimpinan Fraksi PKB
7. PN pimpinan Fraksi PPP
8. M pimpinan Fraksi Gerindra
9. ZA Ketua Komisi III
10. E anggota DPRD
11. G anggota DPRD
12. EH anggota DPRD
13. JFY swasta

ke 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan terhadap tersangka ke-13 JFY, pihak swasta diduga memberikan pinjaman uang Rp 5 miliar kepada Arfan dkk (ACI02)


Actualinside.com.Jambi - Pengembangan kasus ketok palu RAPBD Provinsi Jambi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK kembali menetapkan tersangaka baru.

Cornelis Buston menjadi yang pertama di sebut KPK Dalam konferensi Pers di Gedung KPK pada 28/12/2018 Pebriansyah mengatakan beberapa orang tersangka yaitu 12 unsur pimpinan DPRD Jambi, serta beberapa orang kontraktor.

KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi , anggota DPRD dan swasta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). 

Penetapan status tersangka ini dilakukan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik. Agus memaparkan para unsur pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang "ketok palu" juga menagih kesiapan uang ketok palu.


Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli ,terkait uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018. (Aci - 02)

Actualinside.com.Jambi - Pengembangan kasus ketok palu RAPBD Provinsi Jambi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK kembali menetapkan tersangaka baru.

Cornelis Buston menjadi yang pertama di sebut KPK Dalam konferensi Pers di Gedung KPK pada 28/12/2018 Pebriansyah mengatakan beberapa orang tersangka yaitu 12 unsur pimpinan DPRD Jambi, serta beberapa orang kontraktor.

KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi , anggota DPRD dan swasta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). 

Penetapan status tersangka ini dilakukan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik. Agus memaparkan para unsur pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang "ketok palu" juga menagih kesiapan uang ketok palu.


Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli ,terkait uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018. (Aci - 02)

Kanal HKK

Total Pageviews

Media Partner