SIGINJAI

DAERAH

WAWANCARA

POLITIK

SPORT

ACTUAL TV



Oleh : Saiful Roswandi

Tulisan ini sengaja saya kirimkan untuk generasi mendatang, Bro!Maksudnya, kalau dikemudian tahun ada yang bertanya. Om, dulu ada Gubernur Jambi namanya Zumi Zola, jadi idola 63 persen masyarakatnya. Akan tetapi, pada 2 Pebruari 2018, sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kok, masih bisa patentang-patenteng, om!

Ya, itulah sejarah paling buruk di Provinsi Jambi, Bro! Dan buruknya lagi, tersangka bisa kongkow-kongkow sama KPK. Padahal, yang menjadikannya tersangka korupsi, ya KPK.

Kalau begitu om, berarti yang salah KPK donk? Kalau bicara salah dari sisi hukum dan moral. Semuanya sih bisa begitu. Ya, masyarakatnya yang memilih. Ya, tim dan pendukungnya, baik bergelar doktor, aktivis ataupun kaum awam. Naifnya lagi, yang memujinya, ya kebangetan dodolnya. Malahan, bisa jadi kite-kite yang kritis terhadap kasus korupsinya, yang malah dinilai dodol. Ya, begitulah pola fikir masyarakat waktu itu, Bro!

Kalau om gimana? Kalau om dengan segelintir lainnya. Terutama yang masih mempertanyakan kasus Gubernur Zumi Zola belum dodol-dodol amatlah. Karena masih bersuara demi moralitas hukum. Demi kewibawaan Jambi. Jangan sampai semuanya dinilai dodol. Biarkan yang segelintir itu sebagai penutup malu. Untuk pengingat. Bahwa di Jambi waktu itu, masih ada makhluk bernyawa yang berakal. Dan tidak benar bahwa di Jambi hanya di isi perkebunan sawit atau karet saja. Atau di isi makluk hewan, seperti ayam, sapi, kerbau atau kambing. Sama sekali tidak. Meskipun Jambi waktu itu, sebagai produksi hasil perkebunan dan ternak. Ingat ya, Bro! Di Jambi, masih ada di isi oleh mereka yang berani bersuara. Ya, itulah Bro! Hanya segelintir.

Waktu itu, Bro! masih ada beberapa masyarakat yang masih punya malu. Meskipun, mereka tidak begitu kritis terhadap soal kasus pemimpinnya. Dimaklumi aje, Bro! Wong orang masih nyari makan. Makanya diem.

Maksudnya om? Maksudnya mereka yang diam melihat kemungkaran, masih mengharap rezeki dengan penguasa. Atau rasa takut masih tinggi. Saking takutnya, mereka edd status kritis terhadap pemimpin saja, nggak berani.

Padahal takut itu dengan Tuhan, Bro! Dan mereka diam, mungkin juga ada sebab lain, ya bisa jadi lagi sariawan, lagi meriang. Takut edd status, mungkin paketnya habis. Pokok e macem-macem lah. Sing penting, berfikir baik aje kite dengan mereka.

Ooh., begitu ya om. Ya, Bro! Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Waktu itulah Preseden paling buruk terjadi di Jambi. Ada pemimpin tersangka korupsi, tapi memberi nasehat soal anti korupsi!? Ingat, jangan ditiru ya, Bro! Jangan dianggap itu benar. Tidak, itu kurang etis dan memalukan. Kalau nanti, Bro! Bisa jadi pemimpin, ataupun hanya orang biasa, kedepankanlah moralitas dan rasa malu. Ok!

Ngopi dulu, Bro!


Oleh : Saiful Roswandi

Tulisan ini sengaja saya kirimkan untuk generasi mendatang, Bro!Maksudnya, kalau dikemudian tahun ada yang bertanya. Om, dulu ada Gubernur Jambi namanya Zumi Zola, jadi idola 63 persen masyarakatnya. Akan tetapi, pada 2 Pebruari 2018, sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kok, masih bisa patentang-patenteng, om!

Ya, itulah sejarah paling buruk di Provinsi Jambi, Bro! Dan buruknya lagi, tersangka bisa kongkow-kongkow sama KPK. Padahal, yang menjadikannya tersangka korupsi, ya KPK.

Kalau begitu om, berarti yang salah KPK donk? Kalau bicara salah dari sisi hukum dan moral. Semuanya sih bisa begitu. Ya, masyarakatnya yang memilih. Ya, tim dan pendukungnya, baik bergelar doktor, aktivis ataupun kaum awam. Naifnya lagi, yang memujinya, ya kebangetan dodolnya. Malahan, bisa jadi kite-kite yang kritis terhadap kasus korupsinya, yang malah dinilai dodol. Ya, begitulah pola fikir masyarakat waktu itu, Bro!

Kalau om gimana? Kalau om dengan segelintir lainnya. Terutama yang masih mempertanyakan kasus Gubernur Zumi Zola belum dodol-dodol amatlah. Karena masih bersuara demi moralitas hukum. Demi kewibawaan Jambi. Jangan sampai semuanya dinilai dodol. Biarkan yang segelintir itu sebagai penutup malu. Untuk pengingat. Bahwa di Jambi waktu itu, masih ada makhluk bernyawa yang berakal. Dan tidak benar bahwa di Jambi hanya di isi perkebunan sawit atau karet saja. Atau di isi makluk hewan, seperti ayam, sapi, kerbau atau kambing. Sama sekali tidak. Meskipun Jambi waktu itu, sebagai produksi hasil perkebunan dan ternak. Ingat ya, Bro! Di Jambi, masih ada di isi oleh mereka yang berani bersuara. Ya, itulah Bro! Hanya segelintir.

Waktu itu, Bro! masih ada beberapa masyarakat yang masih punya malu. Meskipun, mereka tidak begitu kritis terhadap soal kasus pemimpinnya. Dimaklumi aje, Bro! Wong orang masih nyari makan. Makanya diem.

Maksudnya om? Maksudnya mereka yang diam melihat kemungkaran, masih mengharap rezeki dengan penguasa. Atau rasa takut masih tinggi. Saking takutnya, mereka edd status kritis terhadap pemimpin saja, nggak berani.

Padahal takut itu dengan Tuhan, Bro! Dan mereka diam, mungkin juga ada sebab lain, ya bisa jadi lagi sariawan, lagi meriang. Takut edd status, mungkin paketnya habis. Pokok e macem-macem lah. Sing penting, berfikir baik aje kite dengan mereka.

Ooh., begitu ya om. Ya, Bro! Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Waktu itulah Preseden paling buruk terjadi di Jambi. Ada pemimpin tersangka korupsi, tapi memberi nasehat soal anti korupsi!? Ingat, jangan ditiru ya, Bro! Jangan dianggap itu benar. Tidak, itu kurang etis dan memalukan. Kalau nanti, Bro! Bisa jadi pemimpin, ataupun hanya orang biasa, kedepankanlah moralitas dan rasa malu. Ok!

Ngopi dulu, Bro!

Oleh : Saiful Roswandi

Actualinside.com. Jambi - Adanya uang ketok palu untuk dewan. Sudah bagian dari rencana yang matang. Anggota DPRD Provinsi Jambi, tidak akan hadir. Jika uang ketok palu belum diberikan.

Hal itu, sudah diakui oleh Ketua DPRD, Cornelis Buston di muka sidang. 12 Maret 2018. "Saya berasumsi, paripurna qourum. Berarti uang ketok palu sudah diberikan".

Cukup naif. Apapun yang sudah diterangkan oleh Cornelis Buston. Ternyata, dewan memang berniat jahat. Memanfaatkan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri.

Rakyat, selaku pemegang kedaulatan. Sudah waktunya beraksi. Satu-Persatu kepala dewan harus di ketok. Bahasa daerahnya, "Dicikih" kepalanya. Hal itu dilakukan. Sebagai bentuk protes kepada wakil rakyat.

Baru-baru ini, Dunia digemparkan atas aksi rakyat San Beunaventura di Bolivia. Seorang Walikota San Buenaventura, Javier Delgado. Dipasung oleh warganya, hanya karena tidak menempati janjinya.

Pada tahun 2014, mantan menteri yang menjadi anggota  DPR Ukraina, Vitaly Zhuravsky, dibuang ke tempat sampah oleh sekelompok demonstran yang marah. Hanya karena ia mengusulkan amnesti kepada para separatis pro-Rusia di Ukraina Timur.

Sekarang, bagi rakyat Jambi. Sudah waktunya lebih keras dan kritis terhadap wakilnya di parlemen. Agar kepalanya "Dicikih". Apalagi, tradisi jahat mengambil uang rakyat. Sudah lama berlangsung***

Oleh : Saiful Roswandi

Actualinside.com. Jambi - Adanya uang ketok palu untuk dewan. Sudah bagian dari rencana yang matang. Anggota DPRD Provinsi Jambi, tidak akan hadir. Jika uang ketok palu belum diberikan.

Hal itu, sudah diakui oleh Ketua DPRD, Cornelis Buston di muka sidang. 12 Maret 2018. "Saya berasumsi, paripurna qourum. Berarti uang ketok palu sudah diberikan".

Cukup naif. Apapun yang sudah diterangkan oleh Cornelis Buston. Ternyata, dewan memang berniat jahat. Memanfaatkan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri.

Rakyat, selaku pemegang kedaulatan. Sudah waktunya beraksi. Satu-Persatu kepala dewan harus di ketok. Bahasa daerahnya, "Dicikih" kepalanya. Hal itu dilakukan. Sebagai bentuk protes kepada wakil rakyat.

Baru-baru ini, Dunia digemparkan atas aksi rakyat San Beunaventura di Bolivia. Seorang Walikota San Buenaventura, Javier Delgado. Dipasung oleh warganya, hanya karena tidak menempati janjinya.

Pada tahun 2014, mantan menteri yang menjadi anggota  DPR Ukraina, Vitaly Zhuravsky, dibuang ke tempat sampah oleh sekelompok demonstran yang marah. Hanya karena ia mengusulkan amnesti kepada para separatis pro-Rusia di Ukraina Timur.

Sekarang, bagi rakyat Jambi. Sudah waktunya lebih keras dan kritis terhadap wakilnya di parlemen. Agar kepalanya "Dicikih". Apalagi, tradisi jahat mengambil uang rakyat. Sudah lama berlangsung***


*Oleh: Saiful Roswandi

actual inside. com Jambi--Di antara pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang cukup menjadi perhatian adalah daerah Kerinci. Dari 171 daerah; 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi di tahun ini (Sumber KPU). Kabupaten Kerinci termasuk 5 besar daerah rawan konflik.

Atas kondisi itu, timbul pertanyaan. Apa benar Kerinci rawan konflik? Bukankah di Bumi Sakti Alam Kerinci banyak kaum cerdik pandai. Banyak kaum terdidik. Bahkan, banyak para Depati, Ninik Mamak (dalam tulisan ini, semua mereka ini saya sebut "aktor hebat") yang bisa menjadi panutan. Dapat menjadi "simbol" kedamaian dan persatuan.

Kemudian, mengapa disebut daerah rawan konflik? Sementara memiliki banyak "aktor hebat". Dalam situasi Pilkada, diduga para "aktor hebat" itu tidak bisa menempatkan fungsinya dengan baik. Tidak memaknai demokrasi yang benar. Tidak mengedepankan kecerdasan dan Kedewasaan serta sikap kritis dalam politik. Saat itulah, benih konflk mulai tumbuh.

Kaum awam curiga dan melihat adanya sikap "keberpihakan" para "aktor hebat". Jika keberpihakan tersebut tidak menguntungkan kaum awam, saat itulah "kecemburuan" politik muncul.

Jika kecemburuan itu terus dipupuk oleh kecenderungan keberpihakan kaum adat, dengan sikap mementingkan diri sendiri dan mengesampingkan nilai demokrasi, maka kecemburuan itu menjadi kesumat. Itulah salah satu pemicu konflik horizontal.

Sehingga kaum awam kehilangan panutan. Kehilangan pegangan. Dan mereka mulai mengambil sikap "nafsi-nafsi". Urus diri masing-masing. Jika sikap tersebut menguntungkan mereka, akan dipertahankan. Jika merugikan, kepanikan mulai muncul.

Kaum adat terseret ke dalam permainan kepentingan politik sepihak (conflict of Interes). Dan pasangan calon kepala daerah (cakada) sengaja memanfaatkan pengaruh kaum adat; Depati, Ninik Mamak, untuk kepentingan politiknya.

Mengapa? Karena calon kepala daerah tahu bahwa peran para Depati, Ninik Mamak sangat sentral. Terutama di daerah yang nilai adat istiadatnya masih kental dan feodalistik seperti daerah Kerinci.

Saat tahapan Pilkada sedang berlangsung, mulailah strategi "politik-adat" dimainkan. acara adat-istiadat pun mulai digelar. Dalam acara seperti itu, pasangan cakada dihadirkan. Bahkan calon kepala daerah diberi gelar adat. Saking euforianya politik-adat yang dimainkan, tak tanggung-tanggung, gelar adat yang disematkan terkadang melebih makna langit ketujuh: "raja di antara raja-raja dari negeri mana pun", hehehe.
Euforia politik-adat seperti ini semakin memperkeruh situasi politik. Sementara bagi cakada tentu bersumringah. Istilah orang awam politik: mulai masuk itu barang.

Memang tidak salah memberi gelar adat kepada cakada. Tapi pemberian gelar itu salah dari sisi waktu.  Keputusan adat yang kurang bijak. Kondisi seperti ini dapat menyulut emosi "anak buah, anak ponakan". Karena perkara adat, sudah diseret pada kepentingan politik sepihak.

Terseretnya para kaum adat dalam dinamika politik, membuktikan bahwa karakter kaum adat belum begitu kuat. Masih gampang dipengaruhi oleh kepentingan sesaat.
Tanpa disadari, mereka telah tersungkur dalam dominasi struktur politik liberal-kapitalistik. Mereka tak paham bahwasanya mereka didikte oleh kekuatan modal dan pemilik kekuasaan.

Sejatinya kaum adat; para depati harus berkarakter kuat. Keilmuannya harus luas menerangi negeri. Dan berpegang teguh pada ajaran Islam.

Di tengah masyarakat, kaum adat harus berdiri di atas semua golongan. Bertindak untuk kemaslahatan umat; membimbing rakyat dan anak buah-anak ponakan ke jalan yang lurus. Tidak pilih kasih, termasuk dalam urusan-urusan politik. Menjadi "suluh penerang negeri". Daya kritisnya hidup meluruskan yang bengkok. Menjernihkan yang keruh. Dan kehadirannya selalu menentramkan untuk semua kalangan.
Mereka tak boleh menjadi alat legitimasi kekuasaan para cukong.

Mereka itu "raja bagi kaumnya". Penentu bagi kelompoknya. Dengan kapasitas yang mereka miliki, sebenarnya tak satu pun yang boleh mengendalikan mereka. Tak satu pun yang boleh menggunakan kepentingan mereka. Apalagi dalam situasi politik saat ini (Pilkada).

Kaum adat; para depati bagaikan suluh yang terang. "Bakato dulu sepatah, Bajalan dulu selangkah". "Makan habis, ngerat putuh".

Mengingat besar dan tingginya "Marwah" mereka, di situ mereka harus sadar diri. Bahwa kapasitas yang mereka miliki merupakan bagian dari wakil Tuhan di muka bumi. Bukan mewakili pasangan calon kepala daerah yang sedang bertarung di Pilkada.

Merujuk pada pemikiran Ali Syariati: "kaum adat; para depati" adalah bagian dari "raushan fikr": intelektual yang tercerahkan dan mampu mencerahkan. *(Penulis: Jurnalis dan pegiat demokrasi)
(aci 02).


*Oleh: Saiful Roswandi

actual inside. com Jambi--Di antara pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang cukup menjadi perhatian adalah daerah Kerinci. Dari 171 daerah; 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi di tahun ini (Sumber KPU). Kabupaten Kerinci termasuk 5 besar daerah rawan konflik.

Atas kondisi itu, timbul pertanyaan. Apa benar Kerinci rawan konflik? Bukankah di Bumi Sakti Alam Kerinci banyak kaum cerdik pandai. Banyak kaum terdidik. Bahkan, banyak para Depati, Ninik Mamak (dalam tulisan ini, semua mereka ini saya sebut "aktor hebat") yang bisa menjadi panutan. Dapat menjadi "simbol" kedamaian dan persatuan.

Kemudian, mengapa disebut daerah rawan konflik? Sementara memiliki banyak "aktor hebat". Dalam situasi Pilkada, diduga para "aktor hebat" itu tidak bisa menempatkan fungsinya dengan baik. Tidak memaknai demokrasi yang benar. Tidak mengedepankan kecerdasan dan Kedewasaan serta sikap kritis dalam politik. Saat itulah, benih konflk mulai tumbuh.

Kaum awam curiga dan melihat adanya sikap "keberpihakan" para "aktor hebat". Jika keberpihakan tersebut tidak menguntungkan kaum awam, saat itulah "kecemburuan" politik muncul.

Jika kecemburuan itu terus dipupuk oleh kecenderungan keberpihakan kaum adat, dengan sikap mementingkan diri sendiri dan mengesampingkan nilai demokrasi, maka kecemburuan itu menjadi kesumat. Itulah salah satu pemicu konflik horizontal.

Sehingga kaum awam kehilangan panutan. Kehilangan pegangan. Dan mereka mulai mengambil sikap "nafsi-nafsi". Urus diri masing-masing. Jika sikap tersebut menguntungkan mereka, akan dipertahankan. Jika merugikan, kepanikan mulai muncul.

Kaum adat terseret ke dalam permainan kepentingan politik sepihak (conflict of Interes). Dan pasangan calon kepala daerah (cakada) sengaja memanfaatkan pengaruh kaum adat; Depati, Ninik Mamak, untuk kepentingan politiknya.

Mengapa? Karena calon kepala daerah tahu bahwa peran para Depati, Ninik Mamak sangat sentral. Terutama di daerah yang nilai adat istiadatnya masih kental dan feodalistik seperti daerah Kerinci.

Saat tahapan Pilkada sedang berlangsung, mulailah strategi "politik-adat" dimainkan. acara adat-istiadat pun mulai digelar. Dalam acara seperti itu, pasangan cakada dihadirkan. Bahkan calon kepala daerah diberi gelar adat. Saking euforianya politik-adat yang dimainkan, tak tanggung-tanggung, gelar adat yang disematkan terkadang melebih makna langit ketujuh: "raja di antara raja-raja dari negeri mana pun", hehehe.
Euforia politik-adat seperti ini semakin memperkeruh situasi politik. Sementara bagi cakada tentu bersumringah. Istilah orang awam politik: mulai masuk itu barang.

Memang tidak salah memberi gelar adat kepada cakada. Tapi pemberian gelar itu salah dari sisi waktu.  Keputusan adat yang kurang bijak. Kondisi seperti ini dapat menyulut emosi "anak buah, anak ponakan". Karena perkara adat, sudah diseret pada kepentingan politik sepihak.

Terseretnya para kaum adat dalam dinamika politik, membuktikan bahwa karakter kaum adat belum begitu kuat. Masih gampang dipengaruhi oleh kepentingan sesaat.
Tanpa disadari, mereka telah tersungkur dalam dominasi struktur politik liberal-kapitalistik. Mereka tak paham bahwasanya mereka didikte oleh kekuatan modal dan pemilik kekuasaan.

Sejatinya kaum adat; para depati harus berkarakter kuat. Keilmuannya harus luas menerangi negeri. Dan berpegang teguh pada ajaran Islam.

Di tengah masyarakat, kaum adat harus berdiri di atas semua golongan. Bertindak untuk kemaslahatan umat; membimbing rakyat dan anak buah-anak ponakan ke jalan yang lurus. Tidak pilih kasih, termasuk dalam urusan-urusan politik. Menjadi "suluh penerang negeri". Daya kritisnya hidup meluruskan yang bengkok. Menjernihkan yang keruh. Dan kehadirannya selalu menentramkan untuk semua kalangan.
Mereka tak boleh menjadi alat legitimasi kekuasaan para cukong.

Mereka itu "raja bagi kaumnya". Penentu bagi kelompoknya. Dengan kapasitas yang mereka miliki, sebenarnya tak satu pun yang boleh mengendalikan mereka. Tak satu pun yang boleh menggunakan kepentingan mereka. Apalagi dalam situasi politik saat ini (Pilkada).

Kaum adat; para depati bagaikan suluh yang terang. "Bakato dulu sepatah, Bajalan dulu selangkah". "Makan habis, ngerat putuh".

Mengingat besar dan tingginya "Marwah" mereka, di situ mereka harus sadar diri. Bahwa kapasitas yang mereka miliki merupakan bagian dari wakil Tuhan di muka bumi. Bukan mewakili pasangan calon kepala daerah yang sedang bertarung di Pilkada.

Merujuk pada pemikiran Ali Syariati: "kaum adat; para depati" adalah bagian dari "raushan fikr": intelektual yang tercerahkan dan mampu mencerahkan. *(Penulis: Jurnalis dan pegiat demokrasi)
(aci 02).


*oleh ; Saiful Roswandi

actual inside. com Jambi---Budaya malu yang selama ini digalakkan, sama sekali kurang berbekas. Padahal, dapat dilihat di setiap perkantoran ada tulisan; malu terlambat datang. Malu cepat pulang kantor. Malu tidak melaksanakan tugas. Malu "makan uang rakyat" dan seterusnya.

Ya.., begitulah himbauan yang digalakkan agar setiap abdi negara (pejabat) menumbuhkan rasa malu. Sifat malu selayaknya menjadi pagar diri agar para pejabat benar-benar menjalankan fungsinya sesuai aturan.

Namun faktanya, rasa malu itu mulai menipis. Kalau tidak mau disebut telah hilang. Jangankan soal malu terlambat masuk kantor, pulang cepat dari tugas dan seterusnya. Ada pejabat menjadi tersangka korupsi saja, masih percaya diri tampil di publik.

Baru-baru ini, Perdana Menteri Inggris tiba-tiba mengundurkan diri karena terlambat satu menit saja menghadiri rapat di parlemen. Bayangkan, gara-gara terlambat satu menit ia langsung mengundurkan diri.

Bagitu semestinya pejabat mempertaruhkan komitmen dan moralitasnya. Bukan mencari alibi pembenaran. Sifat malu, harus melebihi segalanya.

Di Jepang ada istilah harakiri. Jika pejabat melakukan kesalahan baik secara moral ataupun tidak, ia langsung mengundurkan diri. Jika kesalahan itu dinilai besar, ia ambil sikap bunuh diri. Begitu tinggi rasa malu dan moralitas mereka. Melebihi dari nilai nyawa sendiri. "lebih baik mati digalang tanah daripada hidup menanggung malu".

Sementara kalau di Indonesia, jangankan malu terlambat ngantor, atau cepat pulang kantor, sudah menjadi tersangka korupsi saja masih petatang patenteng dihadapan publik. Mungkin ini yang disebut "urat malu sudah putus".

Begitu pentingkah rasa malu? Sesungguhnya apa itu malu?

Dalam pandangan Islam. Malu atau adanya rasa malu membuktikan bahwa seseorang memiliki iman. Ya, keberadaan iman seseorang dapat dilihat; salah satunya adanya malu dan rasa malu.

Malu adalah satu kata yang mencakup perbuatan menjauhi segala apa yang dibenci. (Menurut Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir)

Imam Ibnul Qayyim rahimahullâh berkata, Malu berasal dari kata hayaah (hidup), dan ada yang berpendapat bahwa malu berasal dari kata al-hayaa (hujan), tetapi makna ini tidak masyhûr. Hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Begitu pula dengan hilangnya rasa malu, dipengaruhi oleh kadar kematian hati dan ruh seseorang. Sehingga setiap kali hati hidup, pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. (Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir)

Al-Junaid rahimahullâh berkata, “Rasa malu yaitu melihat kenikmatan dan keteledoran sehingga menimbulkan suatu kondisi yang disebut dengan malu. Hakikat malu ialah sikap yang memotivasi untuk meninggalkan keburukan dan mencegah sikap menyia-nyiakan hak pemiliknya. (Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa iman-lah sebagai tameng terakhir adanya malu dan rasa malu seseorang. Dengan adanya iman, maka sikap seseorang pasti punya malu dan rasa malu.

Jika adanya pejabat yang berlaku tercela. Suka melakukan hal buruk, dan tidak taat aturan yang melekat pada dirinya. Apalagi masih melakukan korupsi, itu yang disebut tidak punya malu, (tidak punya iman). Tumpulnya rasa malu atau tidaknya punya malu, sama dengan hilang akal (gila), dan pada waktu bersamaan hilanglah iman pejabat. Jika demikian kafirlah ia*
(aci 02)


*oleh ; Saiful Roswandi

actual inside. com Jambi---Budaya malu yang selama ini digalakkan, sama sekali kurang berbekas. Padahal, dapat dilihat di setiap perkantoran ada tulisan; malu terlambat datang. Malu cepat pulang kantor. Malu tidak melaksanakan tugas. Malu "makan uang rakyat" dan seterusnya.

Ya.., begitulah himbauan yang digalakkan agar setiap abdi negara (pejabat) menumbuhkan rasa malu. Sifat malu selayaknya menjadi pagar diri agar para pejabat benar-benar menjalankan fungsinya sesuai aturan.

Namun faktanya, rasa malu itu mulai menipis. Kalau tidak mau disebut telah hilang. Jangankan soal malu terlambat masuk kantor, pulang cepat dari tugas dan seterusnya. Ada pejabat menjadi tersangka korupsi saja, masih percaya diri tampil di publik.

Baru-baru ini, Perdana Menteri Inggris tiba-tiba mengundurkan diri karena terlambat satu menit saja menghadiri rapat di parlemen. Bayangkan, gara-gara terlambat satu menit ia langsung mengundurkan diri.

Bagitu semestinya pejabat mempertaruhkan komitmen dan moralitasnya. Bukan mencari alibi pembenaran. Sifat malu, harus melebihi segalanya.

Di Jepang ada istilah harakiri. Jika pejabat melakukan kesalahan baik secara moral ataupun tidak, ia langsung mengundurkan diri. Jika kesalahan itu dinilai besar, ia ambil sikap bunuh diri. Begitu tinggi rasa malu dan moralitas mereka. Melebihi dari nilai nyawa sendiri. "lebih baik mati digalang tanah daripada hidup menanggung malu".

Sementara kalau di Indonesia, jangankan malu terlambat ngantor, atau cepat pulang kantor, sudah menjadi tersangka korupsi saja masih petatang patenteng dihadapan publik. Mungkin ini yang disebut "urat malu sudah putus".

Begitu pentingkah rasa malu? Sesungguhnya apa itu malu?

Dalam pandangan Islam. Malu atau adanya rasa malu membuktikan bahwa seseorang memiliki iman. Ya, keberadaan iman seseorang dapat dilihat; salah satunya adanya malu dan rasa malu.

Malu adalah satu kata yang mencakup perbuatan menjauhi segala apa yang dibenci. (Menurut Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir)

Imam Ibnul Qayyim rahimahullâh berkata, Malu berasal dari kata hayaah (hidup), dan ada yang berpendapat bahwa malu berasal dari kata al-hayaa (hujan), tetapi makna ini tidak masyhûr. Hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Begitu pula dengan hilangnya rasa malu, dipengaruhi oleh kadar kematian hati dan ruh seseorang. Sehingga setiap kali hati hidup, pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. (Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir)

Al-Junaid rahimahullâh berkata, “Rasa malu yaitu melihat kenikmatan dan keteledoran sehingga menimbulkan suatu kondisi yang disebut dengan malu. Hakikat malu ialah sikap yang memotivasi untuk meninggalkan keburukan dan mencegah sikap menyia-nyiakan hak pemiliknya. (Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa iman-lah sebagai tameng terakhir adanya malu dan rasa malu seseorang. Dengan adanya iman, maka sikap seseorang pasti punya malu dan rasa malu.

Jika adanya pejabat yang berlaku tercela. Suka melakukan hal buruk, dan tidak taat aturan yang melekat pada dirinya. Apalagi masih melakukan korupsi, itu yang disebut tidak punya malu, (tidak punya iman). Tumpulnya rasa malu atau tidaknya punya malu, sama dengan hilang akal (gila), dan pada waktu bersamaan hilanglah iman pejabat. Jika demikian kafirlah ia*
(aci 02)


Opini;
Saiful Roswandi

Penetapan status tersangka oleh KPK, tanpa percepatan proses hukum telah "menyandera" kemerdekaan seseorang.

Hal ini sangat merugikan bagi tersangka yang memiliki jabatan publik. Semestinya, KPK tidak boleh terburu-buru melakukan penetapan tersangka, jika dalam hitungan waktu, proses hukum masih lambat berjalan.

Seperti penetapan tersangka gubernur Jambi Zumi Zola. Sementara ia masih tetap menjalankan tugasnya selaku pejabat publik. Tentu sangat mengganggu kredibilitasnya. Apalagi yang bersangkutan tidak mau mundur dari jabatannya.

Ditambah lagi dengan pencekalan keluar negeri. Padahal, disatu sisi, seorang pejabat publik dalam menjalankan tugasnya, tak sedikit berurusan dengan mitranya diluar negeri. Dan kondisi ini sangat merugikannya. Terutama dalam hal pembangunan. Karena tidak bisa mengambil langkah-langkah strategis.

Melakukan penahanan memang merupakan kewenangan penyidik. Jika penyidik menganggap tidak perlu atau perlu melakukan penahanan, ia dapat melakukannya kapan saja. Baik alasan subjektif maupun objektif. Meskipun tidak pasti bahwa penahanan harus dilakukan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, karena;
1. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri;
2. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
3. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Dalam ilmu hukum pidana ketiga keadaan di atas lazim disebut sebagai alasan subyektif.

Sedangkan alasan obyektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, apabila;
1. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Sebenarnya, KPK bisa saja melakukan penahan terhadap tersangka Zumi Zola. Apalagi ancaman baginya melebihi dari ketentuan objektif diatas, angka 1.

Tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka, terkadang publik menduga, bahwa penegak hukum tebang pilih dalam menggunakan kewenangan. Karena tidak ada ukuran pasti, bahwa seseorang dapat segera atau tidak segera ditahan. Kewenangan "karet" seperti ini sangatlah merugikan. Terutama merugikan rakyat yang tersangkanya memiliki jabatan publik dan berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat.

Mental rakyat menjadi labil terhadap komitmen penegakan hukum. Mereka menduga bahwa KPK "sengaja menyandera" kemerdekaan pejabat tersebut. Atau menduga, bahwa masih ada permainan dalam proses hukumnya. Menggunakan istilah awam, "KPK diduga masuk angin".

Untuk itu, proses hukum bagi tersangka mesti berjalan dengan cepat (justice delayed justice denied). Agar kepastian hukum bagi tersangka tidak "tergadaikan". Jangan sampai adagium tersebut hanya sebatas tulisan dan ungkapan. Dan moral penegak hukum melebihi segalanya.(ACI02)


Opini;
Saiful Roswandi

Penetapan status tersangka oleh KPK, tanpa percepatan proses hukum telah "menyandera" kemerdekaan seseorang.

Hal ini sangat merugikan bagi tersangka yang memiliki jabatan publik. Semestinya, KPK tidak boleh terburu-buru melakukan penetapan tersangka, jika dalam hitungan waktu, proses hukum masih lambat berjalan.

Seperti penetapan tersangka gubernur Jambi Zumi Zola. Sementara ia masih tetap menjalankan tugasnya selaku pejabat publik. Tentu sangat mengganggu kredibilitasnya. Apalagi yang bersangkutan tidak mau mundur dari jabatannya.

Ditambah lagi dengan pencekalan keluar negeri. Padahal, disatu sisi, seorang pejabat publik dalam menjalankan tugasnya, tak sedikit berurusan dengan mitranya diluar negeri. Dan kondisi ini sangat merugikannya. Terutama dalam hal pembangunan. Karena tidak bisa mengambil langkah-langkah strategis.

Melakukan penahanan memang merupakan kewenangan penyidik. Jika penyidik menganggap tidak perlu atau perlu melakukan penahanan, ia dapat melakukannya kapan saja. Baik alasan subjektif maupun objektif. Meskipun tidak pasti bahwa penahanan harus dilakukan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, karena;
1. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri;
2. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
3. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Dalam ilmu hukum pidana ketiga keadaan di atas lazim disebut sebagai alasan subyektif.

Sedangkan alasan obyektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, apabila;
1. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Sebenarnya, KPK bisa saja melakukan penahan terhadap tersangka Zumi Zola. Apalagi ancaman baginya melebihi dari ketentuan objektif diatas, angka 1.

Tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka, terkadang publik menduga, bahwa penegak hukum tebang pilih dalam menggunakan kewenangan. Karena tidak ada ukuran pasti, bahwa seseorang dapat segera atau tidak segera ditahan. Kewenangan "karet" seperti ini sangatlah merugikan. Terutama merugikan rakyat yang tersangkanya memiliki jabatan publik dan berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat.

Mental rakyat menjadi labil terhadap komitmen penegakan hukum. Mereka menduga bahwa KPK "sengaja menyandera" kemerdekaan pejabat tersebut. Atau menduga, bahwa masih ada permainan dalam proses hukumnya. Menggunakan istilah awam, "KPK diduga masuk angin".

Untuk itu, proses hukum bagi tersangka mesti berjalan dengan cepat (justice delayed justice denied). Agar kepastian hukum bagi tersangka tidak "tergadaikan". Jangan sampai adagium tersebut hanya sebatas tulisan dan ungkapan. Dan moral penegak hukum melebihi segalanya.(ACI02)

actualinside.com Jambi - Demokrasi; Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bukti kedaulatan rakyat dalam menggunakan hak politiknya.

Sarana Pilkada merupakan kewenangan penuh. Bahwa rakyat selaku calon pemilih dengan bebas dan dengan sadar menentukan calon pemimpinnya.

Banyak kriteria yang menjadi acuan bagi calon pemilih untuk memilih pemimpinnya. Dari sudut pandang Islam, disimpulkan bahwa setidaknya terangkum dalam empat sifat, kriteria seorang pemimpin.

1). Shidq, yaitu jujur, kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Lawannya adalah bohong.

2). Amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinnya, terlebih lagi dari Allah SWT. Lawannya adalah khianat.

3) Fathonah, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Lawannya adalah bodoh.

4). Tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya (akuntabilitas dan transparansi). (Sumber: yogapermanawijaya.wordpress.com)
Acuan tersebut sedikitnya bermakna; bahwa seorang pemimpin harus memiliki moral, dan berintegritas.

Moral yang dimaksud sekurang-kurangnya, seorang calon pemimpin anti terhadap korupsi. Anti terhadap narkoba. Anti terhadap perbuatan tercela lainnya.

Dengan demikian. Sebagai calon pemilih yang akan memilih calon pemimpin, harus jeli dan cermat. Apakah calon pemimpinnya bermental korup?

Selain itu, sebagai calon pemilih juga harus berani koreksi diri. Jika ingin memilih calon pemimpin yang tidak bermental korup, maka harus diawali dengan pemilih yang tidak bermental suap. Pemilih yang tanpa menerima suap/risywah. Sikap memilih pemimpin karena masih menunggu "siraman" dan "serangan fajar" adalah sikap yang lebih rusak dari sikap korup para pejabat. Memutuskan pilihan politik karena menerima suap adalah haram.

Dan itu juga penyebab, bahwa para pemimpin saat ini terjerat dalam kasus korupsi, kuat dugaan karena ia dipilih juga diawali dengan "korupsi" oleh para pemilihnya.

Jika si calon pemilih dan calon pemimpin sudah melalui proses politik yang buruk. Suap dan Sogok-menyegok (risywah), maka tunggulah kehancuran di negeri itu.
(aci 02).

actualinside.com Jambi - Demokrasi; Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bukti kedaulatan rakyat dalam menggunakan hak politiknya.

Sarana Pilkada merupakan kewenangan penuh. Bahwa rakyat selaku calon pemilih dengan bebas dan dengan sadar menentukan calon pemimpinnya.

Banyak kriteria yang menjadi acuan bagi calon pemilih untuk memilih pemimpinnya. Dari sudut pandang Islam, disimpulkan bahwa setidaknya terangkum dalam empat sifat, kriteria seorang pemimpin.

1). Shidq, yaitu jujur, kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Lawannya adalah bohong.

2). Amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinnya, terlebih lagi dari Allah SWT. Lawannya adalah khianat.

3) Fathonah, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Lawannya adalah bodoh.

4). Tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya (akuntabilitas dan transparansi). (Sumber: yogapermanawijaya.wordpress.com)
Acuan tersebut sedikitnya bermakna; bahwa seorang pemimpin harus memiliki moral, dan berintegritas.

Moral yang dimaksud sekurang-kurangnya, seorang calon pemimpin anti terhadap korupsi. Anti terhadap narkoba. Anti terhadap perbuatan tercela lainnya.

Dengan demikian. Sebagai calon pemilih yang akan memilih calon pemimpin, harus jeli dan cermat. Apakah calon pemimpinnya bermental korup?

Selain itu, sebagai calon pemilih juga harus berani koreksi diri. Jika ingin memilih calon pemimpin yang tidak bermental korup, maka harus diawali dengan pemilih yang tidak bermental suap. Pemilih yang tanpa menerima suap/risywah. Sikap memilih pemimpin karena masih menunggu "siraman" dan "serangan fajar" adalah sikap yang lebih rusak dari sikap korup para pejabat. Memutuskan pilihan politik karena menerima suap adalah haram.

Dan itu juga penyebab, bahwa para pemimpin saat ini terjerat dalam kasus korupsi, kuat dugaan karena ia dipilih juga diawali dengan "korupsi" oleh para pemilihnya.

Jika si calon pemilih dan calon pemimpin sudah melalui proses politik yang buruk. Suap dan Sogok-menyegok (risywah), maka tunggulah kehancuran di negeri itu.
(aci 02).

actualinside.com Jambi- HKK nasional ?
Sebagai Putra Kincai di Perantauan secara Pribadi saya amat menaruh simpati pada HKK Jambi terutama dengan Kepengurusan yang ada saat ini dan di komadoi oleh Ramli Taha.

Simpati dan rasa kagum saya tentunya sangat beralasan, sebab berpuluh puluh tahun HKK dibentuk dan hampir disetiap Wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ada organisasi yang bernama HKK.  berpuluh puluh Tahun HKK lahir diberbagai daerah belum pernah kita mendengar melihat bahkan HKK HKK yang ada nyaris tak terdengar.

Namun HKK propinsi Jambi dibawah Ketua Umum Ramli Taha telah membawa sesuatu yang baru dan belum pernah ada sejarah HKK seperti HKK Jambi saat ini.  Pengurus HKK Prop. jambi saat ini telah Mereformasi, mendobrak, segala bentuk kepakuman keberagaman egoisme Politik, rasa Kedaerahan yang selama ini amat Kental pada orang Kerinci, Kerinci yang selama ini terkotak kotak, karena beberapa Desa mengnggap mereka orang hebat orang Kaya, Berpendidikan dan lain sebagainya yang selama ini menjadi jurang amat dalam sebagai penghambat kemajuan Kerinci telah didobrak oleh HKK jambi dengan Reformasi sedemikian rupa   hingga melahirkan Kincai Bersatu.

Sosok Ketua umum yang begitu Familiar, disukai oleh segala lapisan masyarakat, bahkan konon kabarnya RAMLI TAHA terpilih menjadi ketua HKKpun atas saran para Sepuh atau orang orang tua kita di Jambi.  RAMLI TAHA terbukti dapat merangkul segenap elemen masyarakat Kerinci di Jambi.

 Hal yang paling luar biasa adalah efek dari Gemuruh dan membahananya HKK Jambi yang begitu besar maka bermunculanlah HKK HKK di wilayah lain, HKK Jambi telah membawa dampak yang positif bagi orang Kerinci di mana saja di Republik ini,  karena dengan HKK jambi yang menggema lewat berbagai kegiatan, memiliki Group WA yang bisa menjangkau seluruh orang Kerinci di mana saja di Wilayah Nusantara.

Maka tak sedikit pula orang yang melihatnya dari segi Negatif,  efek dari ini juga saya yakini penyebab lahirnya HKK nasional. Tapi saya masih punya Prediksi bahwa HKK Jambi jauh lebih Kompeten dari HKK manapun karena Putra Kerinci terbesar berada di Jambi, dengan satu syrat HKK Jambi selalu menjaga keutuhan, dan Persatuan, dan memiliki program kerja yang baik,  Visi Misi yang lebih tajam dgn Target utama adalah Kontribusi terbesar ikut serta membangun Kerinci. 

Pilkada Kerinci misalnya meski secara Individu Pengurus HKK Jambi berbeda Jalur Politiknya tapi jika dalam keorganisasian haruslah punya target yang sama yaitu Kerinci Maju, Maju dalam Pembangunan didaerah,  Maju Sumber Daya Manusianya,  Maju ekonomi rakyatnya.

Selamat bekerja saudaraku pengurus HKK Jambi, bekerjalah dengan penuh semangat, keikhlasan, Persatuan sebagai mana pepatah orang tua kita berat sama dipikul ringan sama sama dijinjing, abaikan segala penghalang sambil berpikir mencari solusi dan musyawarah adalah jalan terbaik dalam mencari solusi.

H. Zakirman Kari
Jakarta

(ACI02)

actualinside.com Jambi- HKK nasional ?
Sebagai Putra Kincai di Perantauan secara Pribadi saya amat menaruh simpati pada HKK Jambi terutama dengan Kepengurusan yang ada saat ini dan di komadoi oleh Ramli Taha.

Simpati dan rasa kagum saya tentunya sangat beralasan, sebab berpuluh puluh tahun HKK dibentuk dan hampir disetiap Wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ada organisasi yang bernama HKK.  berpuluh puluh Tahun HKK lahir diberbagai daerah belum pernah kita mendengar melihat bahkan HKK HKK yang ada nyaris tak terdengar.

Namun HKK propinsi Jambi dibawah Ketua Umum Ramli Taha telah membawa sesuatu yang baru dan belum pernah ada sejarah HKK seperti HKK Jambi saat ini.  Pengurus HKK Prop. jambi saat ini telah Mereformasi, mendobrak, segala bentuk kepakuman keberagaman egoisme Politik, rasa Kedaerahan yang selama ini amat Kental pada orang Kerinci, Kerinci yang selama ini terkotak kotak, karena beberapa Desa mengnggap mereka orang hebat orang Kaya, Berpendidikan dan lain sebagainya yang selama ini menjadi jurang amat dalam sebagai penghambat kemajuan Kerinci telah didobrak oleh HKK jambi dengan Reformasi sedemikian rupa   hingga melahirkan Kincai Bersatu.

Sosok Ketua umum yang begitu Familiar, disukai oleh segala lapisan masyarakat, bahkan konon kabarnya RAMLI TAHA terpilih menjadi ketua HKKpun atas saran para Sepuh atau orang orang tua kita di Jambi.  RAMLI TAHA terbukti dapat merangkul segenap elemen masyarakat Kerinci di Jambi.

 Hal yang paling luar biasa adalah efek dari Gemuruh dan membahananya HKK Jambi yang begitu besar maka bermunculanlah HKK HKK di wilayah lain, HKK Jambi telah membawa dampak yang positif bagi orang Kerinci di mana saja di Republik ini,  karena dengan HKK jambi yang menggema lewat berbagai kegiatan, memiliki Group WA yang bisa menjangkau seluruh orang Kerinci di mana saja di Wilayah Nusantara.

Maka tak sedikit pula orang yang melihatnya dari segi Negatif,  efek dari ini juga saya yakini penyebab lahirnya HKK nasional. Tapi saya masih punya Prediksi bahwa HKK Jambi jauh lebih Kompeten dari HKK manapun karena Putra Kerinci terbesar berada di Jambi, dengan satu syrat HKK Jambi selalu menjaga keutuhan, dan Persatuan, dan memiliki program kerja yang baik,  Visi Misi yang lebih tajam dgn Target utama adalah Kontribusi terbesar ikut serta membangun Kerinci. 

Pilkada Kerinci misalnya meski secara Individu Pengurus HKK Jambi berbeda Jalur Politiknya tapi jika dalam keorganisasian haruslah punya target yang sama yaitu Kerinci Maju, Maju dalam Pembangunan didaerah,  Maju Sumber Daya Manusianya,  Maju ekonomi rakyatnya.

Selamat bekerja saudaraku pengurus HKK Jambi, bekerjalah dengan penuh semangat, keikhlasan, Persatuan sebagai mana pepatah orang tua kita berat sama dipikul ringan sama sama dijinjing, abaikan segala penghalang sambil berpikir mencari solusi dan musyawarah adalah jalan terbaik dalam mencari solusi.

H. Zakirman Kari
Jakarta

(ACI02)

Actualinside.com. Jambi - Bukan tanpa alasan, Pilkada Kerinci bisa berjalan aman dari 171 daerah; 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi di tahun ini. (Sumber KPU)

Pertama: hakekatnya, daerah Kerinci itu satu "warna" dan satu identitas.

Kerinci memiliki satu sejarah, satu silsilah, satu adat bersendikan syarak-kitabullah. (Maka, pilkada hanya sebatas prosedur politik dalam memilih pemimpin).

Selain itu, masyarakat Kerinci juga dikenal sebagai kaum terpelajar, terdidik. Setiap rumah ada sarjana. Setiap rumah ada depati. Setiap rumah ada kaum cerdik pandai.

Atas dasar diatas, maka kategori ke 9 sebagai daerah rawan konflik se-Indonesia, (Sumber: berita imc.news 27.12.17; Bawaslu Jambi) adalah kategori yg tak berdasar.

Padahal, di Kerinci tidak ada komunitas premanisme. Apalagi penganut komunisme. Sama sekali tidak ada. Prilaku itu jauh dari identitas masyarakat Kerinci yg dikenal terpelajar dan agamis.

Adapun oknum politik yg mainkan isu pecah belah (Kerinci hilir/Mudik), sikap diskriminatif, harga mati pilih si X atau si F, itu oknum yg gagal paham soal politik dan  demokrasi. Oknum sisa "penjajah".

Jika benar rawan konflik politik, maka label sebagai daerah terdidik dan terpelajar. Daerah yg memiliki segudang sarjana dan terbanyak doktor dan profesor di Provinsi Jambi menjadi tidak relevan. Sementara diluar, Kerinci dikenal suku paling kuat dan kompak.

Pilkada kali ini, menjadi batu uji, sekaligus "PR" bagi komunitas terdidik, kaum cerdik pandai, para depati, dan para terpelajar, doktor, profesor di Kerinci, terutama bagi para kandidat cabup yg notabenenya sarjana, doktor, buya, tokoh panutan, dan pelaku politik untuk membuktikan kepada Indonesia, bahwa Pilkada dapat berjalan aman dan Kerinci adalah negeri yg SAKTI (sejuk, aman, kenangan, tenteram dan Indah).

By; Saiful Roswandi (Ketua Dewan kajian Politik HKK)

Actualinside.com. Jambi - Bukan tanpa alasan, Pilkada Kerinci bisa berjalan aman dari 171 daerah; 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi di tahun ini. (Sumber KPU)

Pertama: hakekatnya, daerah Kerinci itu satu "warna" dan satu identitas.

Kerinci memiliki satu sejarah, satu silsilah, satu adat bersendikan syarak-kitabullah. (Maka, pilkada hanya sebatas prosedur politik dalam memilih pemimpin).

Selain itu, masyarakat Kerinci juga dikenal sebagai kaum terpelajar, terdidik. Setiap rumah ada sarjana. Setiap rumah ada depati. Setiap rumah ada kaum cerdik pandai.

Atas dasar diatas, maka kategori ke 9 sebagai daerah rawan konflik se-Indonesia, (Sumber: berita imc.news 27.12.17; Bawaslu Jambi) adalah kategori yg tak berdasar.

Padahal, di Kerinci tidak ada komunitas premanisme. Apalagi penganut komunisme. Sama sekali tidak ada. Prilaku itu jauh dari identitas masyarakat Kerinci yg dikenal terpelajar dan agamis.

Adapun oknum politik yg mainkan isu pecah belah (Kerinci hilir/Mudik), sikap diskriminatif, harga mati pilih si X atau si F, itu oknum yg gagal paham soal politik dan  demokrasi. Oknum sisa "penjajah".

Jika benar rawan konflik politik, maka label sebagai daerah terdidik dan terpelajar. Daerah yg memiliki segudang sarjana dan terbanyak doktor dan profesor di Provinsi Jambi menjadi tidak relevan. Sementara diluar, Kerinci dikenal suku paling kuat dan kompak.

Pilkada kali ini, menjadi batu uji, sekaligus "PR" bagi komunitas terdidik, kaum cerdik pandai, para depati, dan para terpelajar, doktor, profesor di Kerinci, terutama bagi para kandidat cabup yg notabenenya sarjana, doktor, buya, tokoh panutan, dan pelaku politik untuk membuktikan kepada Indonesia, bahwa Pilkada dapat berjalan aman dan Kerinci adalah negeri yg SAKTI (sejuk, aman, kenangan, tenteram dan Indah).

By; Saiful Roswandi (Ketua Dewan kajian Politik HKK)

Actualinside.com, JAKARTA - Praktik pinjam-meminjam 'bendera' perusahaan yang lazim dipraktikkan oleh beberapa oknum rekanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia ternyata dapat dikenakan pasal pidana.

Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Agung Gazalba Saleh pada acara Temu Nasional Pengadaan Jasa Konstruksi 2017 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) di Hotel The Media Tower Jakarta, Jumat (1/12/2017).

"Anda harus hati-hati, karena pinjam 'bendera' untuk dapat proyek dari pemerintah termasuk kategori pidana yang dapat dikenakan kepada peminjam dan yang meminjamkan 'bendera' perusahaan," ungkap Gazalba kepada 200 peserta yang hadiri acara temu nasional tersebut.



Lebih lanjut Gazalba mengingatkan, agar para rekanan tidak memaksakan diri dalam mendapatkan proyek dari pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengambil pekerjaan di luar kemampuan yag dimiliki perusaah, yang pada akhirnya akan berujung penjara.

"Saya sampaikan kepada para rekanan yang ada di sini untuk tidak memaksakan diri dengan mengerjakan pekerjaan yang dia tidak bisa dan harus pinjam 'bendera' yang pada akhirnya akan berujung penjara padahal untungnya hanya 20-30 peserta," pungkas Gazalba.

'Pinjam Bendera' merupakan istilah populer yang menggambarkan adanya praktik fiktif pengadaan barang dan jasa dengan memanfaaatkan Badan Usaha orang lain yang telah memiliki pengalaman pada proyek yang diincar untuk dikerjakan oleh perusahaan sendiri yang belum memiliki pengalaman pada pekerjaan tersebut.

Praktek pinjam bendera juga bisa berbentuk menggunakaan badan usaha yang tidak bonafid namun tetap diajukan dalam rangka memenuhi aspek administraftif dalam proses pengadaan barang dan jasa agar seolah-olah sesuai dengan norma aturan atau hukum yang ada, atau namun proses pengadaan secara faktual dilakukan oleh oknum dalam instansi penanggungjawab anggaran.

(maf/Sindonews.com)

Actualinside.com, JAKARTA - Praktik pinjam-meminjam 'bendera' perusahaan yang lazim dipraktikkan oleh beberapa oknum rekanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia ternyata dapat dikenakan pasal pidana.

Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Agung Gazalba Saleh pada acara Temu Nasional Pengadaan Jasa Konstruksi 2017 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) di Hotel The Media Tower Jakarta, Jumat (1/12/2017).

"Anda harus hati-hati, karena pinjam 'bendera' untuk dapat proyek dari pemerintah termasuk kategori pidana yang dapat dikenakan kepada peminjam dan yang meminjamkan 'bendera' perusahaan," ungkap Gazalba kepada 200 peserta yang hadiri acara temu nasional tersebut.



Lebih lanjut Gazalba mengingatkan, agar para rekanan tidak memaksakan diri dalam mendapatkan proyek dari pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengambil pekerjaan di luar kemampuan yag dimiliki perusaah, yang pada akhirnya akan berujung penjara.

"Saya sampaikan kepada para rekanan yang ada di sini untuk tidak memaksakan diri dengan mengerjakan pekerjaan yang dia tidak bisa dan harus pinjam 'bendera' yang pada akhirnya akan berujung penjara padahal untungnya hanya 20-30 peserta," pungkas Gazalba.

'Pinjam Bendera' merupakan istilah populer yang menggambarkan adanya praktik fiktif pengadaan barang dan jasa dengan memanfaaatkan Badan Usaha orang lain yang telah memiliki pengalaman pada proyek yang diincar untuk dikerjakan oleh perusahaan sendiri yang belum memiliki pengalaman pada pekerjaan tersebut.

Praktek pinjam bendera juga bisa berbentuk menggunakaan badan usaha yang tidak bonafid namun tetap diajukan dalam rangka memenuhi aspek administraftif dalam proses pengadaan barang dan jasa agar seolah-olah sesuai dengan norma aturan atau hukum yang ada, atau namun proses pengadaan secara faktual dilakukan oleh oknum dalam instansi penanggungjawab anggaran.

(maf/Sindonews.com)
Foto : Ir. Dede Martino, MP

ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Badan pengembangan ekonomi kreatif di pemerintah pusat sudah menjalankan sebuah program pelatihan bagi para Barista atau peracik kopi untuk disertifikasi dan memiliki kemampuan kreatif nantinya dalam mengolah bahan kopi.

Tujuannya, agar kopi dapat dinikmati dengan cita rasa yang luar biasa. Pelatihan itu difokuskan bagi daerah–daerah yang termasuk dalam 10 daerah destinasi wisata yang diprioritaskan.

Mereka yang sudah disertifikasi tentu sudah akan memiliki standar kemampuan yang berbeda, nilai tawar dalam penghasilan juga sudah semakin tinggi dan sebagainya.

Menjadi sebuah pemikiran yang menarik ketika kita menyadari bahwa kekayaan jenis kopi yang dimilki Indonesia sangat beraneka ragam, mungkin masih minim proses promosi, terbatas pemahaman dalam teknik penyajian.

Bentuk pengemasan dari kopi tersebut belum begitu menarik sehingga pemerintah segera menjawab persoalan-persoalan ini secara langsung dengan salah satunya melalui program pelatihan barista.

Artinya proses menciptakan para peracik kopi atau orang-orangnya sudah dilakukan pemerintah. Tinggal sekarang peran para pengusaha, masyarakat lainnya yang minat mengembangkan usaha untuk segera merekrut para barista yang terlatih tersebut.

Ketika hal ini didiskusikan dengan salah seorang tokoh enterpreneur dan duga pencipta berbagai produk kreatif termasuk dosen di Universitas Jambi yaitu Ir Dede Martino, MS maka yang bersangkutan langsung menyambut positif diskusi itu. Kepada actualinside.com, pada Kamis (23/11), Dede memaparkan semua pemikiran-pemikirannya.





Berikut ini hasil diskusi tersebut:

"Bila berbicara tentang ekonomi kreatif, terkadang kita sering dibingungkan dengan maksudnya maka sering tidak jelas mendefinisikan ekonomi kreatif," kata dosen yang awet muda ini.

Sebenarnya yang dimaksud ekonomi kreatif itu adalah ekonomi berbasis kreativitas. Sementara jika ditanya apa itu kreatifitas, maka yang dimaksud secara ilmu pengetahuan, kreativitas maksudnya adalah hasil berpikir baru menggunakan otak kiri dan kanan secara bergantian atau bersama-sama. Kreativitas muncul di segala bidang namun yang perlu digarisbawahi adalah “Baru”.

Ditambahkan oleh Dede, secara nasional, sudah terlihat keseriusan pemerintah dalam upaya pengembangan manusia melalui pengembangan ekonomi kreatif ini.
Pertanyaannya bisakah di Jambi sekarang dibuat hal demikian? Jawabannya sangat bisa. Bahan baku macam kopi, teh, bambu, ilalang, dan batang pisang tersedia banyak. Misalkan, kopi dicampur gula dari akar lalang kemudian disajikan dengan batok–batok dan bambu unik.

Kemampuan membuat alternatif produk itulah yang disebut ekonomi kreatif. Maka sebenarnya kreatif itu tergantung pada otak manusianya. Kunci ekonomi kreatif adalah manusianya. Jadi manusianya harus dicetak bukan pada produknya!

Program-program untuk mengembangkan manusia kreatif yang belum ada dilakukan oleh pemerintah, ada persoalan tidak memahami apa itu ekonomi kreatif.

Namun apakah ketika pemerintah belum mampu maka kita semua jadi tidak mampu, kan tidak juga. Sekarang semua pihak harus berpikir untuk dapat memberi kontribusi soal menciptakan manusia-manusia kreatif. Dan perlu diingat bahwa orang kreatif harus diciptakan dan dibentuk.                         
Dede juga menyarankan kiranya Pemerintah daerah sudah harus mendorong dan mendukung program-program pengembangan ekonomi kreatif, mungkin saja dengan mendorong munculnya sebuah Gerakan Masyarakat Pelopor Ekonomi Kreatif yang mampu mengajak serta seluruh komponen masyarakat untuk bisa menciptakan manusia-manusia kreatif yang tentunya dapat langsung menjawab persoalan lapangan kerja dan sebagainya.

Sebagai contoh baru-baru ini, kami berangkat ke Kepulauan Riau dan ternyata Kepri mampu membuat kreasi ikan teri sampai 14 macam. Ini bentuk kreativitas.

Demikian pula di Bengkulu, ada inovasi kulit pisang menjadi tepung tanpa menyebabkan kolesterol. Pisang tanduk ternyata bebas kolesterol dan dapat dijadikan tepung untuk kue dan sebagainya.

Persoalan kita sebenarnya ada pada regulasi dan keseriusan pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif. Contoh lain gagalnya peran serta pemerintah menengahi persoalan transportasi online saat ini adalah karena pemahaman tentang ekonomi kreatifnya belum tuntas, padahal sudah jelas bahwa ojek sudah ada sejak zaman dulu namun saat ini dengan perkembangan tehnologi maka pemesanan dan sebagainya sudah dapat dilakukan dengan menggunakan tehnologi baru seperti android dan smartphone. (ACI 01)




Foto : Ir. Dede Martino, MP

ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Badan pengembangan ekonomi kreatif di pemerintah pusat sudah menjalankan sebuah program pelatihan bagi para Barista atau peracik kopi untuk disertifikasi dan memiliki kemampuan kreatif nantinya dalam mengolah bahan kopi.

Tujuannya, agar kopi dapat dinikmati dengan cita rasa yang luar biasa. Pelatihan itu difokuskan bagi daerah–daerah yang termasuk dalam 10 daerah destinasi wisata yang diprioritaskan.

Mereka yang sudah disertifikasi tentu sudah akan memiliki standar kemampuan yang berbeda, nilai tawar dalam penghasilan juga sudah semakin tinggi dan sebagainya.

Menjadi sebuah pemikiran yang menarik ketika kita menyadari bahwa kekayaan jenis kopi yang dimilki Indonesia sangat beraneka ragam, mungkin masih minim proses promosi, terbatas pemahaman dalam teknik penyajian.

Bentuk pengemasan dari kopi tersebut belum begitu menarik sehingga pemerintah segera menjawab persoalan-persoalan ini secara langsung dengan salah satunya melalui program pelatihan barista.

Artinya proses menciptakan para peracik kopi atau orang-orangnya sudah dilakukan pemerintah. Tinggal sekarang peran para pengusaha, masyarakat lainnya yang minat mengembangkan usaha untuk segera merekrut para barista yang terlatih tersebut.

Ketika hal ini didiskusikan dengan salah seorang tokoh enterpreneur dan duga pencipta berbagai produk kreatif termasuk dosen di Universitas Jambi yaitu Ir Dede Martino, MS maka yang bersangkutan langsung menyambut positif diskusi itu. Kepada actualinside.com, pada Kamis (23/11), Dede memaparkan semua pemikiran-pemikirannya.





Berikut ini hasil diskusi tersebut:

"Bila berbicara tentang ekonomi kreatif, terkadang kita sering dibingungkan dengan maksudnya maka sering tidak jelas mendefinisikan ekonomi kreatif," kata dosen yang awet muda ini.

Sebenarnya yang dimaksud ekonomi kreatif itu adalah ekonomi berbasis kreativitas. Sementara jika ditanya apa itu kreatifitas, maka yang dimaksud secara ilmu pengetahuan, kreativitas maksudnya adalah hasil berpikir baru menggunakan otak kiri dan kanan secara bergantian atau bersama-sama. Kreativitas muncul di segala bidang namun yang perlu digarisbawahi adalah “Baru”.

Ditambahkan oleh Dede, secara nasional, sudah terlihat keseriusan pemerintah dalam upaya pengembangan manusia melalui pengembangan ekonomi kreatif ini.
Pertanyaannya bisakah di Jambi sekarang dibuat hal demikian? Jawabannya sangat bisa. Bahan baku macam kopi, teh, bambu, ilalang, dan batang pisang tersedia banyak. Misalkan, kopi dicampur gula dari akar lalang kemudian disajikan dengan batok–batok dan bambu unik.

Kemampuan membuat alternatif produk itulah yang disebut ekonomi kreatif. Maka sebenarnya kreatif itu tergantung pada otak manusianya. Kunci ekonomi kreatif adalah manusianya. Jadi manusianya harus dicetak bukan pada produknya!

Program-program untuk mengembangkan manusia kreatif yang belum ada dilakukan oleh pemerintah, ada persoalan tidak memahami apa itu ekonomi kreatif.

Namun apakah ketika pemerintah belum mampu maka kita semua jadi tidak mampu, kan tidak juga. Sekarang semua pihak harus berpikir untuk dapat memberi kontribusi soal menciptakan manusia-manusia kreatif. Dan perlu diingat bahwa orang kreatif harus diciptakan dan dibentuk.                         
Dede juga menyarankan kiranya Pemerintah daerah sudah harus mendorong dan mendukung program-program pengembangan ekonomi kreatif, mungkin saja dengan mendorong munculnya sebuah Gerakan Masyarakat Pelopor Ekonomi Kreatif yang mampu mengajak serta seluruh komponen masyarakat untuk bisa menciptakan manusia-manusia kreatif yang tentunya dapat langsung menjawab persoalan lapangan kerja dan sebagainya.

Sebagai contoh baru-baru ini, kami berangkat ke Kepulauan Riau dan ternyata Kepri mampu membuat kreasi ikan teri sampai 14 macam. Ini bentuk kreativitas.

Demikian pula di Bengkulu, ada inovasi kulit pisang menjadi tepung tanpa menyebabkan kolesterol. Pisang tanduk ternyata bebas kolesterol dan dapat dijadikan tepung untuk kue dan sebagainya.

Persoalan kita sebenarnya ada pada regulasi dan keseriusan pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif. Contoh lain gagalnya peran serta pemerintah menengahi persoalan transportasi online saat ini adalah karena pemahaman tentang ekonomi kreatifnya belum tuntas, padahal sudah jelas bahwa ojek sudah ada sejak zaman dulu namun saat ini dengan perkembangan tehnologi maka pemesanan dan sebagainya sudah dapat dilakukan dengan menggunakan tehnologi baru seperti android dan smartphone. (ACI 01)




Foto : Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, M.Saleh Ridha S.Stp



ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Ridho Saleh mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan pada awal tahun  2018 mendatang pemasangan Automatic Traficlight Control System (ATCS).

Mulai dari bandara Sultan Taha hingga simpang bata serta beberapa persimpangan yang rawan macet termasuk dengan pemasangan CCTV di persimpangan.

"Tujuannya agar kita bisa secara langsung mengatur sistem lampu lalu lintas, sekaligus memantau setiap persimpangan yang rawan macet. Dengan demikian kita bisa mengambil tindakan," kata Ridho kepada actualinside.com, Selasa (21/11/2017) melalui telepon genggamnya.

Ketika ditanyakan konsep pengelolaan potensi kemacetan yg akan timbul di depan pusat perbelanjaan dan hotel-hotel baru yang sedang dibangun, Ridho menyatakan bahwa proses pelebaran jalan dan drainase yang dilakukan saat ini dinilai masih cukup untuk mengantisipasinya.

"Kemungkinan 2 tahun lagi kita baru akan merumuskan rekayasa lalu lintasnya," ujar Ridho.

Lantas bagaimana dengan antisipasi kemacetan pada jam tertentu di depan pusat perbelanjaan Jamtos?

"Kita mengambil tindakan berupa menderek kendaraan yang sembarang parkir di trotoar dan melanggar rambu-rambu yang sudah kita pasang di sana. Ke depan, kita akan lebih tegas lagi," kata Ridho secara tegas. (ACI 03/ACI 01)



Foto : Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, M.Saleh Ridha S.Stp



ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Ridho Saleh mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan pada awal tahun  2018 mendatang pemasangan Automatic Traficlight Control System (ATCS).

Mulai dari bandara Sultan Taha hingga simpang bata serta beberapa persimpangan yang rawan macet termasuk dengan pemasangan CCTV di persimpangan.

"Tujuannya agar kita bisa secara langsung mengatur sistem lampu lalu lintas, sekaligus memantau setiap persimpangan yang rawan macet. Dengan demikian kita bisa mengambil tindakan," kata Ridho kepada actualinside.com, Selasa (21/11/2017) melalui telepon genggamnya.

Ketika ditanyakan konsep pengelolaan potensi kemacetan yg akan timbul di depan pusat perbelanjaan dan hotel-hotel baru yang sedang dibangun, Ridho menyatakan bahwa proses pelebaran jalan dan drainase yang dilakukan saat ini dinilai masih cukup untuk mengantisipasinya.

"Kemungkinan 2 tahun lagi kita baru akan merumuskan rekayasa lalu lintasnya," ujar Ridho.

Lantas bagaimana dengan antisipasi kemacetan pada jam tertentu di depan pusat perbelanjaan Jamtos?

"Kita mengambil tindakan berupa menderek kendaraan yang sembarang parkir di trotoar dan melanggar rambu-rambu yang sudah kita pasang di sana. Ke depan, kita akan lebih tegas lagi," kata Ridho secara tegas. (ACI 03/ACI 01)



Foto : Prof DR Dompak Napitupulu, MSc -- seorang guru besar Fakultas Pertanian Universitas Jambi 


Actualinside.com - Maraknya program ketahanan pangan secara nasional yang melibatkan aparat TNI untuk langsung turun ke lapangan membuka sawah-sawah baru dan menanam padi menuju penguatan ketahanan pangan secara nasional, tentu bukanlah jawaban terhadap kondisi ketahanan pangan secara nasional saat ini. Kepada actualinside.com, Prof DR Dompak Napitupulu, MSc -- seorang guru besar Fakultas Pertanian Universitas Jambi -- secara detail mengurai kenapa program ketahanan pangan yang pernah sukses di masa Orde Baru itu runtuh dan bagaimana caranya agar dapat kembali mengembalikan kejayaan swasembada pangan itu. Berikut petikan wawancaranya:

Mengapa swasembada pangan sulit dicapai saat ini?

Napitupulu : Swasembada pangan saat ini sudah tidak berakar lagi seperti pada era Orde Baru yang merupakan sebuah gerakan nasional yang dikumandangkan oleh Presiden Soeharto saat itu karena orientasi yang terjadi dengan program pemerintah saat ini bukan lagi kepada gerakan bersama namun lebih kepada program yang sifatnya proyek dan didominasi berupa “bantuan”. Begitu program hilang maka segala yang berhubungan dengan program itupun habis pula.

Apa saja hal yang menyebabkan swasembada pangan itu berhenti?

Napitupulu : Ada beberapa persoalan yang muncul akibat gagalnya swasembada pangan saat itu bertahan, antara lain petani tidak dimodali modal (bank tidak mau mendekat) setelah program itu muncul, dominannya kepemimpinan ketua kelompok tani yang membuat posisi tawar para petani menjadi rendah dan menjadikan motivasi semakin berkurang. Belum lagi adanya perintah penggunaan varietas padi PB 8 yang tidak laku di pasaran namun menjadi membludak produksinya serta tidak ada jaminan harga dari pemerintah yang membuat harga menjadi stabil. Saat itu, Bulog sebagai buffer stock (persediaan penyangga) -nya pemerintah benar-benar difungsikan dengan baik karena kaki-kakinya sudah disiapkan dan benar-benar dimodali secara baik. Saat itu, ada kebijakan pemberian beras kepada PNS dan TNI/Polri sehingga fungsi bufferstocknya bertahan namun tidak demikian halnya yang terjadi saat ini, dimana Bulog sudah menjadi badan usaha yang diwajibkan untuk mencari keuntungan bagi negara.

Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini?

Napitupulu   : Memang sudah ada kebijakan menteri pertanian soal harga eceran tertinggi (HET) beras beberapa waktu yang lalu namun saya kira tidak disertai instrumen yang jelas, terutama seperti peran bulog sebagai buffer stock. Maka salah satu jalan keluarnya bulog harus difungsikan lagi dan negara harus menyiapkan dananya. Jalan keluar lainnya agar pertanian di pedesaan pulih dan bangkit kembali adalah dengan membangun pedesaan, dimana ada sentra produksi pangan maka di sana, sarana prasarana kehidupan pertanian harus tersedia agar masyarakat betah tinggal di desa. Hal ini dapat terlihat saat usia produktif sudah banyak masyarakat justru meninggalkan desa menuju kota. Belum lagi persoalan irigasi yang 30 persen tidak berfungsi. Pembangunan irigasi yang cenderung mubazir sehingga hal itu hanya menjadi monumental termasuk penyuluh dan pendidik pertanian juga harus dibangkitkan kembali. Pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan untuk menjamin pemasaran hasil pertanian memberikan keuntungan bagi petani sebesar minimal 20 persen (petani bisa makan, beli baju, sekolah dan berobat serta menabung). Kalau tidak ada kebijakan yang masif maka tidak akan pernah kita swasembada pangan lagi atau tidak akan bisa harga beras kita lebih murah dari beras impor.

Bagaimana kondisi ketahanan pangan di Provinsi Jambi saat ini?

Napitupulu   : Perlu kita ketahui bahwa saat ini, Kabupaten Tanjabtim yang sejak dahulu merupakan sentra beras di Provinsi Jambi saat ini kehilangan 3 hektar setiap hari. Lahan pertanian berubah menjadi lahan perkebunan. Ini terjadi ketika petani sudah tidak melihat adanya harapan kehidupan ketika mereka bertahan di sektor tanaman pangan. Oleh karena itu, pemerintah mulai dari Menteri, Gubernur dan Bupati sudah harus melakukan Gerakan bersama untuk mengembalikan swasembada pangan. (ATC01/ATC03)
Foto : Prof DR Dompak Napitupulu, MSc -- seorang guru besar Fakultas Pertanian Universitas Jambi 


Actualinside.com - Maraknya program ketahanan pangan secara nasional yang melibatkan aparat TNI untuk langsung turun ke lapangan membuka sawah-sawah baru dan menanam padi menuju penguatan ketahanan pangan secara nasional, tentu bukanlah jawaban terhadap kondisi ketahanan pangan secara nasional saat ini. Kepada actualinside.com, Prof DR Dompak Napitupulu, MSc -- seorang guru besar Fakultas Pertanian Universitas Jambi -- secara detail mengurai kenapa program ketahanan pangan yang pernah sukses di masa Orde Baru itu runtuh dan bagaimana caranya agar dapat kembali mengembalikan kejayaan swasembada pangan itu. Berikut petikan wawancaranya:

Mengapa swasembada pangan sulit dicapai saat ini?

Napitupulu : Swasembada pangan saat ini sudah tidak berakar lagi seperti pada era Orde Baru yang merupakan sebuah gerakan nasional yang dikumandangkan oleh Presiden Soeharto saat itu karena orientasi yang terjadi dengan program pemerintah saat ini bukan lagi kepada gerakan bersama namun lebih kepada program yang sifatnya proyek dan didominasi berupa “bantuan”. Begitu program hilang maka segala yang berhubungan dengan program itupun habis pula.

Apa saja hal yang menyebabkan swasembada pangan itu berhenti?

Napitupulu : Ada beberapa persoalan yang muncul akibat gagalnya swasembada pangan saat itu bertahan, antara lain petani tidak dimodali modal (bank tidak mau mendekat) setelah program itu muncul, dominannya kepemimpinan ketua kelompok tani yang membuat posisi tawar para petani menjadi rendah dan menjadikan motivasi semakin berkurang. Belum lagi adanya perintah penggunaan varietas padi PB 8 yang tidak laku di pasaran namun menjadi membludak produksinya serta tidak ada jaminan harga dari pemerintah yang membuat harga menjadi stabil. Saat itu, Bulog sebagai buffer stock (persediaan penyangga) -nya pemerintah benar-benar difungsikan dengan baik karena kaki-kakinya sudah disiapkan dan benar-benar dimodali secara baik. Saat itu, ada kebijakan pemberian beras kepada PNS dan TNI/Polri sehingga fungsi bufferstocknya bertahan namun tidak demikian halnya yang terjadi saat ini, dimana Bulog sudah menjadi badan usaha yang diwajibkan untuk mencari keuntungan bagi negara.

Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini?

Napitupulu   : Memang sudah ada kebijakan menteri pertanian soal harga eceran tertinggi (HET) beras beberapa waktu yang lalu namun saya kira tidak disertai instrumen yang jelas, terutama seperti peran bulog sebagai buffer stock. Maka salah satu jalan keluarnya bulog harus difungsikan lagi dan negara harus menyiapkan dananya. Jalan keluar lainnya agar pertanian di pedesaan pulih dan bangkit kembali adalah dengan membangun pedesaan, dimana ada sentra produksi pangan maka di sana, sarana prasarana kehidupan pertanian harus tersedia agar masyarakat betah tinggal di desa. Hal ini dapat terlihat saat usia produktif sudah banyak masyarakat justru meninggalkan desa menuju kota. Belum lagi persoalan irigasi yang 30 persen tidak berfungsi. Pembangunan irigasi yang cenderung mubazir sehingga hal itu hanya menjadi monumental termasuk penyuluh dan pendidik pertanian juga harus dibangkitkan kembali. Pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan untuk menjamin pemasaran hasil pertanian memberikan keuntungan bagi petani sebesar minimal 20 persen (petani bisa makan, beli baju, sekolah dan berobat serta menabung). Kalau tidak ada kebijakan yang masif maka tidak akan pernah kita swasembada pangan lagi atau tidak akan bisa harga beras kita lebih murah dari beras impor.

Bagaimana kondisi ketahanan pangan di Provinsi Jambi saat ini?

Napitupulu   : Perlu kita ketahui bahwa saat ini, Kabupaten Tanjabtim yang sejak dahulu merupakan sentra beras di Provinsi Jambi saat ini kehilangan 3 hektar setiap hari. Lahan pertanian berubah menjadi lahan perkebunan. Ini terjadi ketika petani sudah tidak melihat adanya harapan kehidupan ketika mereka bertahan di sektor tanaman pangan. Oleh karena itu, pemerintah mulai dari Menteri, Gubernur dan Bupati sudah harus melakukan Gerakan bersama untuk mengembalikan swasembada pangan. (ATC01/ATC03)

Kanal HKK

Total Pageviews

Media Partner