SIGINJAI

DAERAH

WAWANCARA

POLITIK

SPORT

ACTUAL TV


‎actualinside.com. Jakarta -  kamis (01/03/2018) Pesiden Joko Widodo melantik Irjen Pol Heru Winarko menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menggantikan posisi Komjen Pol Budi Waseso yang telah masuk masa pensiun, Pelantikan dilakukan ‎di Istana Negara mulai pukul 09.00 Wib.

Pelantikan tersebut juga dihadiri beberapa pejabat negara lainnya dari kementerian dan lembaga tinggi negara.

Adapun tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan Narkotika Nasional(BNN) tertuang dalam Keppres Nomor 14/M Tahun 2014.

Sejak 15 Oktober 2015 yang lalu, Heru Winarko menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, beliau adalah salah satu perwira tinggi polri yang bertugas menjalankan fungsi perumusan kebijakan untuk sub-bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di lembaga anti rasuah itu.

Jenderal Polisi Bintang Dua Ini sebelumnya pernah menjabat kapolda Lampung dan sebagai staf ahli bidang ideologi.(ACI04)

‎actualinside.com. Jakarta -  kamis (01/03/2018) Pesiden Joko Widodo melantik Irjen Pol Heru Winarko menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menggantikan posisi Komjen Pol Budi Waseso yang telah masuk masa pensiun, Pelantikan dilakukan ‎di Istana Negara mulai pukul 09.00 Wib.

Pelantikan tersebut juga dihadiri beberapa pejabat negara lainnya dari kementerian dan lembaga tinggi negara.

Adapun tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan Narkotika Nasional(BNN) tertuang dalam Keppres Nomor 14/M Tahun 2014.

Sejak 15 Oktober 2015 yang lalu, Heru Winarko menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, beliau adalah salah satu perwira tinggi polri yang bertugas menjalankan fungsi perumusan kebijakan untuk sub-bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di lembaga anti rasuah itu.

Jenderal Polisi Bintang Dua Ini sebelumnya pernah menjabat kapolda Lampung dan sebagai staf ahli bidang ideologi.(ACI04)

actualinside.com. Jambi. - Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN IV terus kebut pengerjaan  Jalan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau KEPRI.

Saat di temui di Ruang kerjanya 16/1/2018.Kepala BPJN IV ,Junaidi mengatakan Untuk mengurai kemacetan terutama pada saat jam sibuk, dan pada beberapa titik rawan kemacetan di Kepri ,BPJN IV Bangun 5 Flyover pada 5 persimpangan Jalan.

Di Provinsi Kepri sendiri  jumlah total panjang Jalan Nasional adalah 600 Km. dan akan di bangun Jalan Tol sepanjang 25 Km dari Batu Ampar Muka Kuning Hang Nadim Batam sampai ke Batu Besar. Pembangunan Jalan tol akan berhimpitan langsung dengan Jalan Nasional.

Junaidi selaku kepala BPJN IV Wilayah Jambi dan Kepri menyampaikan bahwa saat ini di Kepri sudah selesai di bangun 1 Flyover yaitu simpang Jam sepanjang 165 m dan akan di tambah 4 Flyover lagi. diantaranya adalah Simpang Air sepanjang 310 m, Simpang KDA 123 m, Simpang Kabil 430 m dan di Jalan Sudirman 150 m.
Dari 4 Flyover yang akan di bangun di Kepri membutuhkan dana lebih kurang Rp1 Trilyun kata Junaidi.

Salah satu Flyover simpang Jam yang telah selesai di bangun memadukan konsep budaya Melayu. Struktur Flyover mengandung penerapan Kearifan Budaya lokal Melayu secara moderen  dan Elegan.

Selain Pembangunan Plyover, juga akan di bangun Jalan Tol. Pembangunan Untuk Jalan Tol sepanjang 25 Kilometer itu akan dapat memisahkan kendaraan berat dan kendaraan ringan demi keselamatan dan kenyamanan para pengguna Jalan.

Perencanaan pembangunan Jalan tol tersebut sudah ada pada PERPRES nomor 3 Tahun 2016 Untuk pelaksanaan pembangunan jalan tersebut Kementerian PU-PR masih menunggu Investor yang mau berinvestasi di Kepri. " Sambil tersenyum Junaidi mengakhiri wawancara. (ACI02)

actualinside.com. Jambi. - Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN IV terus kebut pengerjaan  Jalan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau KEPRI.

Saat di temui di Ruang kerjanya 16/1/2018.Kepala BPJN IV ,Junaidi mengatakan Untuk mengurai kemacetan terutama pada saat jam sibuk, dan pada beberapa titik rawan kemacetan di Kepri ,BPJN IV Bangun 5 Flyover pada 5 persimpangan Jalan.

Di Provinsi Kepri sendiri  jumlah total panjang Jalan Nasional adalah 600 Km. dan akan di bangun Jalan Tol sepanjang 25 Km dari Batu Ampar Muka Kuning Hang Nadim Batam sampai ke Batu Besar. Pembangunan Jalan tol akan berhimpitan langsung dengan Jalan Nasional.

Junaidi selaku kepala BPJN IV Wilayah Jambi dan Kepri menyampaikan bahwa saat ini di Kepri sudah selesai di bangun 1 Flyover yaitu simpang Jam sepanjang 165 m dan akan di tambah 4 Flyover lagi. diantaranya adalah Simpang Air sepanjang 310 m, Simpang KDA 123 m, Simpang Kabil 430 m dan di Jalan Sudirman 150 m.
Dari 4 Flyover yang akan di bangun di Kepri membutuhkan dana lebih kurang Rp1 Trilyun kata Junaidi.

Salah satu Flyover simpang Jam yang telah selesai di bangun memadukan konsep budaya Melayu. Struktur Flyover mengandung penerapan Kearifan Budaya lokal Melayu secara moderen  dan Elegan.

Selain Pembangunan Plyover, juga akan di bangun Jalan Tol. Pembangunan Untuk Jalan Tol sepanjang 25 Kilometer itu akan dapat memisahkan kendaraan berat dan kendaraan ringan demi keselamatan dan kenyamanan para pengguna Jalan.

Perencanaan pembangunan Jalan tol tersebut sudah ada pada PERPRES nomor 3 Tahun 2016 Untuk pelaksanaan pembangunan jalan tersebut Kementerian PU-PR masih menunggu Investor yang mau berinvestasi di Kepri. " Sambil tersenyum Junaidi mengakhiri wawancara. (ACI02)

*Telah terjadi gempa bumi dengan parameter sementara sbb* :
1. Waktu kejadian : Jum’at, 15-12-2017, pukul 23:47:57 WIB

Magnitudo : 7.3 SR
Tanggal        : 15-Dec-2017
Waktu Gempa    : 23:47:57 WIB
Garis Lintang : 8.03 LS
Garis Bujur    : 108.04 BT
Kedalaman    : 105 Km

Lokasi : Java, Indonesia
Keterangan :
74 km BARAT DAYA Kawalu
76 km BARAT DAYA Singaparna
79 km BARAT DAYA Cibeureum
85 km BARAT DAYA Ciamis


2. Waktu kejadian : 15-12-2017, pukul 23:47:58 WIB

Magnitudo : 6.9 SR
Tanggal :15-Dec-2017
Waktu Gempa : 23:47:58 WIB
Garis Lintang : 7.75 LS
Garis Bujur    : 108.11 BT
Kedalaman      : 107 Km

Keterangan:
42 km BARAT DAYA Kawalu
44 km TENGGARA Singaparna
47 km BARAT DAYA Cibeureum
54 km BARAT DAYA Ciamis
Lokasi  Java, Indonesia

*Pusat gempa* : di laut 74 km barat daya Kawalu), Kedlmn:105 Km Dirasakan (MMI) II-III Jakarta, III-IV Bandung, II-III Depok, III-IV Karangkates, II Ngawi, II Madiun, II Nganjuk, II Badung, II Mataram, III-IV Kebumen, III Yogyakarta, #BMKG

Evaluasi:
*BERPOTENSI TERJADI TSUNAMI DI WILAYAH* :
1. JABAR Garut Staus WASPADA
2. JABAR Cianjur Sindangbarang TAK ADA ANCAMAN
3. JABAR Tasikmalaya SIAGA
4. JABAR Sukabumi Ujung-Genteng TAK ADA ANCAMAN
5. JABAR Ciamis SIAGA
6. DIY Bantul TAK ADA ANCAMAN
7. JATENG Kebumen WASPADA
8. DIY Kulon-Progo WASPADA
9. JATENG Cilacap WASPADA


*WAKTU TIBA GELOMBANG DAPAT BERBEDA*. GELOMBANG YANG PERTAMA BISA SAJA BUKAN YANG TERBESAR.

Saran:
Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Awas" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh.

Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Siaga" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi.

Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Waspada" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai.

Di Informasikan Oleh :
*BPBD PROVINSI DKI JAKARTA*
*PUSDATIN KEBENCANAAN*
Telp/Fax : 021 - 386 5632
Call Center Jakarta Siaga: 112
Twitter : @BPBDJakarta

*Sumber : Prakiraan – BMKG*
http://www.bmkg.go.id/gempabumi/gempabumi-terkini.bmkg

*Telah terjadi gempa bumi dengan parameter sementara sbb* :
1. Waktu kejadian : Jum’at, 15-12-2017, pukul 23:47:57 WIB

Magnitudo : 7.3 SR
Tanggal        : 15-Dec-2017
Waktu Gempa    : 23:47:57 WIB
Garis Lintang : 8.03 LS
Garis Bujur    : 108.04 BT
Kedalaman    : 105 Km

Lokasi : Java, Indonesia
Keterangan :
74 km BARAT DAYA Kawalu
76 km BARAT DAYA Singaparna
79 km BARAT DAYA Cibeureum
85 km BARAT DAYA Ciamis


2. Waktu kejadian : 15-12-2017, pukul 23:47:58 WIB

Magnitudo : 6.9 SR
Tanggal :15-Dec-2017
Waktu Gempa : 23:47:58 WIB
Garis Lintang : 7.75 LS
Garis Bujur    : 108.11 BT
Kedalaman      : 107 Km

Keterangan:
42 km BARAT DAYA Kawalu
44 km TENGGARA Singaparna
47 km BARAT DAYA Cibeureum
54 km BARAT DAYA Ciamis
Lokasi  Java, Indonesia

*Pusat gempa* : di laut 74 km barat daya Kawalu), Kedlmn:105 Km Dirasakan (MMI) II-III Jakarta, III-IV Bandung, II-III Depok, III-IV Karangkates, II Ngawi, II Madiun, II Nganjuk, II Badung, II Mataram, III-IV Kebumen, III Yogyakarta, #BMKG

Evaluasi:
*BERPOTENSI TERJADI TSUNAMI DI WILAYAH* :
1. JABAR Garut Staus WASPADA
2. JABAR Cianjur Sindangbarang TAK ADA ANCAMAN
3. JABAR Tasikmalaya SIAGA
4. JABAR Sukabumi Ujung-Genteng TAK ADA ANCAMAN
5. JABAR Ciamis SIAGA
6. DIY Bantul TAK ADA ANCAMAN
7. JATENG Kebumen WASPADA
8. DIY Kulon-Progo WASPADA
9. JATENG Cilacap WASPADA


*WAKTU TIBA GELOMBANG DAPAT BERBEDA*. GELOMBANG YANG PERTAMA BISA SAJA BUKAN YANG TERBESAR.

Saran:
Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Awas" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh.

Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Siaga" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi.

Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Waspada" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai.

Di Informasikan Oleh :
*BPBD PROVINSI DKI JAKARTA*
*PUSDATIN KEBENCANAAN*
Telp/Fax : 021 - 386 5632
Call Center Jakarta Siaga: 112
Twitter : @BPBDJakarta

*Sumber : Prakiraan – BMKG*
http://www.bmkg.go.id/gempabumi/gempabumi-terkini.bmkg
Foto/Dok : Sekjen KPA Dewi Kartika / Istimewa


Actualinside.com. Jakarta. - Sekjen KPA Dewi Kartika saat di komfirmasi menyatakan secara kelembagaan dirinya.Mengecam Tindakan Polres Kulon Progo yang Menangkap Mahasiswa Solidaritas untuk Kulon Progo

Berikut Kronologis penangkapan.



Hari ini 5 desember 2017, 12 orang mahasiswa yang bersolidaritas terhadap warga Kulon Progo penolak bandara saat ini ditahan oleh kepolisian dengan tuduhan provokasi. Penangkapan ini dilakukan dengan cara kekerasan. Data yang berhasil kami himpun, kepala warga Bpk Hermanto bocor, salah seorang warga fajar yang mempunyai rumah di desa Palihan diseret aparat. Jalan depan mesjid dibego sehingga tidak ada akses untuk lewat dan pohon ditumbangkan persis depan posko warga.




Aparat kepolisian tidak mengindahkan kecaman publik terhadap tindakannya selama seminggu ini, setelah minggu lalu dengan cara kekerasan diluar batas kemanusiaan mengosongkan desa Palihan.

Warga yang menolak digusur untuk pembangunan bandara NYIA telah mengalami ketidakadilan berkali-kali, mulai dari pemutusan aliran listrik, pembongkaran dan pengrusakan rumah tinggal, intimidasi yang dirasakan langsung ke rumah-rumah yang membuat anak-anak takut dan orang tua sakit, dan yang paling tragis adalah tercabutnya hak mereka untuk hidup serta hak  untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya seperti yang tercantum dalam konstitusi.



Kondisi yang mereka alami sekarang sangat meprihatinkan. Malam yang tanpa listrik, jalan yang diblokade dan bertahan hidup tanpa kepastian. Berdasarkan pengamatan KPA, korban pembangunan infrastruktur seperti seringkali mengalami penindasan yang teramat parah. Selain di Kulon Progo, kejadian semacam ini juga terjadi di Majalengka, Jawa Barat. Warga yang menolak pembangunan dianggap sebagai pengacau sehingga harus disingkirkan tanpa mengindahkan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Warga yang berada di dalam lokasi pembanungan bandara adalah warga negara Indonesia yang hak-haknya dijamin dalam konstitusi. Semua pihak termasuk PT. Angkasa Pura, PT PP, PLN dan bahkan negara tidak mempunyai bisa sewenang-wenang melakukan pengusiran secara paksa dan bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadapnya.



Oleh karena itu Konsorsium Pembaruan Agraria mendesak agar: Pihak kepolisan segera membebaskan seluruh mahasiswa yang ditahan karena bersolidaritas terhadap warga. Hentikan seluruh proses pembangunan New Yogyakarta International Airport Kulonprogo.Kembalikan hak-hak warga yang selama ini terampas karena pembangunan bandara.ungkap sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. (KPA) Dewi Kartika.

Atas penangkapan para mahasiswa tersebut Ketua Persatuan Petani Jambi (PPJ) Aidil Putra
mengatakan atas nama organisasi dianya Turut mengecam atas tindakan tersebut, menurutnya seperti tiada hentinya bahwasannya proses hukum tetap saja tajam ke bawah dan tumpul serta mantul ke atas. ketua PPJ mendukung penuh atas pernyataan sikap Sekjen KPA. (tim)


Foto/Dok : Sekjen KPA Dewi Kartika / Istimewa


Actualinside.com. Jakarta. - Sekjen KPA Dewi Kartika saat di komfirmasi menyatakan secara kelembagaan dirinya.Mengecam Tindakan Polres Kulon Progo yang Menangkap Mahasiswa Solidaritas untuk Kulon Progo

Berikut Kronologis penangkapan.



Hari ini 5 desember 2017, 12 orang mahasiswa yang bersolidaritas terhadap warga Kulon Progo penolak bandara saat ini ditahan oleh kepolisian dengan tuduhan provokasi. Penangkapan ini dilakukan dengan cara kekerasan. Data yang berhasil kami himpun, kepala warga Bpk Hermanto bocor, salah seorang warga fajar yang mempunyai rumah di desa Palihan diseret aparat. Jalan depan mesjid dibego sehingga tidak ada akses untuk lewat dan pohon ditumbangkan persis depan posko warga.




Aparat kepolisian tidak mengindahkan kecaman publik terhadap tindakannya selama seminggu ini, setelah minggu lalu dengan cara kekerasan diluar batas kemanusiaan mengosongkan desa Palihan.

Warga yang menolak digusur untuk pembangunan bandara NYIA telah mengalami ketidakadilan berkali-kali, mulai dari pemutusan aliran listrik, pembongkaran dan pengrusakan rumah tinggal, intimidasi yang dirasakan langsung ke rumah-rumah yang membuat anak-anak takut dan orang tua sakit, dan yang paling tragis adalah tercabutnya hak mereka untuk hidup serta hak  untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya seperti yang tercantum dalam konstitusi.



Kondisi yang mereka alami sekarang sangat meprihatinkan. Malam yang tanpa listrik, jalan yang diblokade dan bertahan hidup tanpa kepastian. Berdasarkan pengamatan KPA, korban pembangunan infrastruktur seperti seringkali mengalami penindasan yang teramat parah. Selain di Kulon Progo, kejadian semacam ini juga terjadi di Majalengka, Jawa Barat. Warga yang menolak pembangunan dianggap sebagai pengacau sehingga harus disingkirkan tanpa mengindahkan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Warga yang berada di dalam lokasi pembanungan bandara adalah warga negara Indonesia yang hak-haknya dijamin dalam konstitusi. Semua pihak termasuk PT. Angkasa Pura, PT PP, PLN dan bahkan negara tidak mempunyai bisa sewenang-wenang melakukan pengusiran secara paksa dan bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadapnya.



Oleh karena itu Konsorsium Pembaruan Agraria mendesak agar: Pihak kepolisan segera membebaskan seluruh mahasiswa yang ditahan karena bersolidaritas terhadap warga. Hentikan seluruh proses pembangunan New Yogyakarta International Airport Kulonprogo.Kembalikan hak-hak warga yang selama ini terampas karena pembangunan bandara.ungkap sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. (KPA) Dewi Kartika.

Atas penangkapan para mahasiswa tersebut Ketua Persatuan Petani Jambi (PPJ) Aidil Putra
mengatakan atas nama organisasi dianya Turut mengecam atas tindakan tersebut, menurutnya seperti tiada hentinya bahwasannya proses hukum tetap saja tajam ke bawah dan tumpul serta mantul ke atas. ketua PPJ mendukung penuh atas pernyataan sikap Sekjen KPA. (tim)



Actualinside.com, JAKARTA - Praktik pinjam-meminjam 'bendera' perusahaan yang lazim dipraktikkan oleh beberapa oknum rekanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia ternyata dapat dikenakan pasal pidana.

Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Agung Gazalba Saleh pada acara Temu Nasional Pengadaan Jasa Konstruksi 2017 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) di Hotel The Media Tower Jakarta, Jumat (1/12/2017).

"Anda harus hati-hati, karena pinjam 'bendera' untuk dapat proyek dari pemerintah termasuk kategori pidana yang dapat dikenakan kepada peminjam dan yang meminjamkan 'bendera' perusahaan," ungkap Gazalba kepada 200 peserta yang hadiri acara temu nasional tersebut.



Lebih lanjut Gazalba mengingatkan, agar para rekanan tidak memaksakan diri dalam mendapatkan proyek dari pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengambil pekerjaan di luar kemampuan yag dimiliki perusaah, yang pada akhirnya akan berujung penjara.

"Saya sampaikan kepada para rekanan yang ada di sini untuk tidak memaksakan diri dengan mengerjakan pekerjaan yang dia tidak bisa dan harus pinjam 'bendera' yang pada akhirnya akan berujung penjara padahal untungnya hanya 20-30 peserta," pungkas Gazalba.

'Pinjam Bendera' merupakan istilah populer yang menggambarkan adanya praktik fiktif pengadaan barang dan jasa dengan memanfaaatkan Badan Usaha orang lain yang telah memiliki pengalaman pada proyek yang diincar untuk dikerjakan oleh perusahaan sendiri yang belum memiliki pengalaman pada pekerjaan tersebut.

Praktek pinjam bendera juga bisa berbentuk menggunakaan badan usaha yang tidak bonafid namun tetap diajukan dalam rangka memenuhi aspek administraftif dalam proses pengadaan barang dan jasa agar seolah-olah sesuai dengan norma aturan atau hukum yang ada, atau namun proses pengadaan secara faktual dilakukan oleh oknum dalam instansi penanggungjawab anggaran.

(maf/Sindonews.com)

Actualinside.com, JAKARTA - Praktik pinjam-meminjam 'bendera' perusahaan yang lazim dipraktikkan oleh beberapa oknum rekanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia ternyata dapat dikenakan pasal pidana.

Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Agung Gazalba Saleh pada acara Temu Nasional Pengadaan Jasa Konstruksi 2017 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) di Hotel The Media Tower Jakarta, Jumat (1/12/2017).

"Anda harus hati-hati, karena pinjam 'bendera' untuk dapat proyek dari pemerintah termasuk kategori pidana yang dapat dikenakan kepada peminjam dan yang meminjamkan 'bendera' perusahaan," ungkap Gazalba kepada 200 peserta yang hadiri acara temu nasional tersebut.



Lebih lanjut Gazalba mengingatkan, agar para rekanan tidak memaksakan diri dalam mendapatkan proyek dari pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengambil pekerjaan di luar kemampuan yag dimiliki perusaah, yang pada akhirnya akan berujung penjara.

"Saya sampaikan kepada para rekanan yang ada di sini untuk tidak memaksakan diri dengan mengerjakan pekerjaan yang dia tidak bisa dan harus pinjam 'bendera' yang pada akhirnya akan berujung penjara padahal untungnya hanya 20-30 peserta," pungkas Gazalba.

'Pinjam Bendera' merupakan istilah populer yang menggambarkan adanya praktik fiktif pengadaan barang dan jasa dengan memanfaaatkan Badan Usaha orang lain yang telah memiliki pengalaman pada proyek yang diincar untuk dikerjakan oleh perusahaan sendiri yang belum memiliki pengalaman pada pekerjaan tersebut.

Praktek pinjam bendera juga bisa berbentuk menggunakaan badan usaha yang tidak bonafid namun tetap diajukan dalam rangka memenuhi aspek administraftif dalam proses pengadaan barang dan jasa agar seolah-olah sesuai dengan norma aturan atau hukum yang ada, atau namun proses pengadaan secara faktual dilakukan oleh oknum dalam instansi penanggungjawab anggaran.

(maf/Sindonews.com)
Keterangan foto Kepala BLHD Makassar saat berada dikawasan hutan pendidikan Tabo-Tabo, Kec bungoro, Sulsel

Actualinside.com. PANGKEP - Dalam rangka menyambut Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) yang diperingati setiap tanggal 28 November, Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menanam 1.595 bibit pohon di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tabo-Tabo, di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sabtu (25/11/2017).

Kegiatan tanam pohon ini wujud nyata dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bangsa sekaligus bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang juga merupakan salah satu pelaksanaan program KLHK yaitu Menanam 25 Pohon Setiap Orang selama Hidupnya.




"Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mewajibkan setiap UPT melakukan kegiatan penanaman pohon yang diberi nama ASN Menanam 25 Pohon selama hidup," ujar Djati Witjaksono Hadi, Kabiro Humas KLHK, Melalui siaran persnya (27/11/2017).

Hal demikian menurut Djati juga tertuang dalam Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan INS.1/MENLHK/PDASHL/DAS.1/8/2017 yang mewajibkan kita menanam dan memelihara sekurang-kurangnya 25 pohon selama hidup.

"Angka 25 batang itu berasal dari 5 batang saat sampai jenjang SD, 5 batang SMP, 5 batang SMU, 5 batang perguruan tinggi, dan 5 batang saat menikah," terang Humas KLHK tersebut.

Menyikapi hal itu masih menurut Djati, Pada 2 Agustus lalu Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan prangko edisi khusus untuk mengajak masyarakat Indonesia menanam minimal 25 pohon perorangnya.

Baca Juga : Enam Orang Diduga Tertangkap OTT KPK, Ini Daftar Nama Mereka

Ditambahkannya, Presiden Jokowi juga menjadikan penanaman bibit pohon sebagai acara wajib saat menerima kunjungan kenegaraan para pemimpin dunia yang datang ke Indonesia.

Seperti beberapa waktu ke belakang, Kata Djati, Presiden mengajak serta Presiden Korea Selatan, Raja Salman (Arab Saudi), Raja Carl Gustav XVI (Swedia), PM Lee Hsien Long (Singapura) dan Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (Qatar) untuk menanam pohon di Istana Negara.

Banyak manfaat yang dapat diambil dari "ritual" menanam pohon oleh tamu kenegaraan ini. Selain melestarikan lingkungan, momen ini juga bisa dipakai untuk memperkenalkan tanaman endemik Indonesia.

Baca Juga : Teeenggg... KPK Akhirnya Lakukan OTT di Jambi,

“Kegiatan ini lebih menitikberatkan pada cinta lingkungan hidup dan kehutanan. Kita sadar hutan merupakan paru-paru bumi yang harus ditanam, dirawat guna kelestarian hutan dari kepunahan, ” jelas Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Makassar, Anhar.

Seperti yang diketahui Hutan yang rindang dan pohon hijau tinggi menjulang merupakan penyedia oksigen bagi makhluk hidup. Hasil hutannya pun dapat dimanfaatkan manusia secara bijak. Keberadaan hutan memilki fungsi untuk mencegah erosi, penyimpan air tanah, dan menjaga suhu udara dari polusi.(ACI05)



Keterangan foto Kepala BLHD Makassar saat berada dikawasan hutan pendidikan Tabo-Tabo, Kec bungoro, Sulsel

Actualinside.com. PANGKEP - Dalam rangka menyambut Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) yang diperingati setiap tanggal 28 November, Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menanam 1.595 bibit pohon di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tabo-Tabo, di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sabtu (25/11/2017).

Kegiatan tanam pohon ini wujud nyata dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bangsa sekaligus bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang juga merupakan salah satu pelaksanaan program KLHK yaitu Menanam 25 Pohon Setiap Orang selama Hidupnya.




"Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mewajibkan setiap UPT melakukan kegiatan penanaman pohon yang diberi nama ASN Menanam 25 Pohon selama hidup," ujar Djati Witjaksono Hadi, Kabiro Humas KLHK, Melalui siaran persnya (27/11/2017).

Hal demikian menurut Djati juga tertuang dalam Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan INS.1/MENLHK/PDASHL/DAS.1/8/2017 yang mewajibkan kita menanam dan memelihara sekurang-kurangnya 25 pohon selama hidup.

"Angka 25 batang itu berasal dari 5 batang saat sampai jenjang SD, 5 batang SMP, 5 batang SMU, 5 batang perguruan tinggi, dan 5 batang saat menikah," terang Humas KLHK tersebut.

Menyikapi hal itu masih menurut Djati, Pada 2 Agustus lalu Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan prangko edisi khusus untuk mengajak masyarakat Indonesia menanam minimal 25 pohon perorangnya.

Baca Juga : Enam Orang Diduga Tertangkap OTT KPK, Ini Daftar Nama Mereka

Ditambahkannya, Presiden Jokowi juga menjadikan penanaman bibit pohon sebagai acara wajib saat menerima kunjungan kenegaraan para pemimpin dunia yang datang ke Indonesia.

Seperti beberapa waktu ke belakang, Kata Djati, Presiden mengajak serta Presiden Korea Selatan, Raja Salman (Arab Saudi), Raja Carl Gustav XVI (Swedia), PM Lee Hsien Long (Singapura) dan Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (Qatar) untuk menanam pohon di Istana Negara.

Banyak manfaat yang dapat diambil dari "ritual" menanam pohon oleh tamu kenegaraan ini. Selain melestarikan lingkungan, momen ini juga bisa dipakai untuk memperkenalkan tanaman endemik Indonesia.

Baca Juga : Teeenggg... KPK Akhirnya Lakukan OTT di Jambi,

“Kegiatan ini lebih menitikberatkan pada cinta lingkungan hidup dan kehutanan. Kita sadar hutan merupakan paru-paru bumi yang harus ditanam, dirawat guna kelestarian hutan dari kepunahan, ” jelas Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Makassar, Anhar.

Seperti yang diketahui Hutan yang rindang dan pohon hijau tinggi menjulang merupakan penyedia oksigen bagi makhluk hidup. Hasil hutannya pun dapat dimanfaatkan manusia secara bijak. Keberadaan hutan memilki fungsi untuk mencegah erosi, penyimpan air tanah, dan menjaga suhu udara dari polusi.(ACI05)




ACTUALINSIDE.COM.JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menggunakan Lapangan Monas untuk kegiatan zikir. Menurut Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB) rencana tersebut merupakan bentuk pelanggaran Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan dan penggunaan kawasan Monumen Nasional.

Pitono Adhi, Ketua Relawan Penggerak Jakarta Baru menyatakan penggunaan kawasan Monas harus merujuk kepada Keppres Nomor 25 tahun 1995 yang pada bagian menimbang menyebut bahwa Tugu Monas merupakan lambang perjuangan bangsa Indonesia.

Gubernur DKI Anies Baswedan telah menyatakan akan mengubah Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penggunaan Kawasan Monas.  Sebelumnya, dalam Pergub yang berlaku kegiatan keagamaan tidak boleh dilakukan di kawasan Monas mengacu pada Keppres Nomor 25 tahun 1995 tersebut.

"Pembangunan dan penggunaan Kawasan Monas yang dilaksanakan Gubernur DKI sesuai Keppres harus dikoordinasikan dengan Komisi Pengarah yang diketuai Menteri Sekretaris Negara dan dilaporkan kepada Presiden, " kata Pitono Adhi dalam rilisnya yang diterima actualinside.com, Senin (20/11/2017) pagi.

Pasal 6 Keppres tersebut menyatakan bahwa Gubernur adalah pemimpin Badan Pelaksana yang salah satu tugasnya (Pasal 7) menyusun rencana pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Kemudian Pasal 8 bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana mempertimbangkan pendapat dan pengarahan Komisi Pengarah. Sedangkan pasal 9 bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komisi Pengarah.

“Jadi jelas bahwa Gubernur DKI sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Monas bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sehingga penggunaan kawasan Monas untuk kegiatan kebudayaan, kebangsaan atau pun keagamaan harus dilaporkan kepada Komisi Pengarah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Artinya mesti ada izin dari Presiden melalui komisi pengarah. Tidak bisa Gubernur Anies seenaknya mengizinkan Monas dipakai untuk kegiatan keagamaan,” ujar Pitono Adhi.

RPJB juga mengimbau Gubernur Anies untuk menjaga dan memanfaatkan kawasan Monas hanya untuk kegiatan bernuansa kebangsaan tanpa unsur suku, agama, ras dan antar golongan. (ACI 03)

ACTUALINSIDE.COM.JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menggunakan Lapangan Monas untuk kegiatan zikir. Menurut Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB) rencana tersebut merupakan bentuk pelanggaran Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan dan penggunaan kawasan Monumen Nasional.

Pitono Adhi, Ketua Relawan Penggerak Jakarta Baru menyatakan penggunaan kawasan Monas harus merujuk kepada Keppres Nomor 25 tahun 1995 yang pada bagian menimbang menyebut bahwa Tugu Monas merupakan lambang perjuangan bangsa Indonesia.

Gubernur DKI Anies Baswedan telah menyatakan akan mengubah Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penggunaan Kawasan Monas.  Sebelumnya, dalam Pergub yang berlaku kegiatan keagamaan tidak boleh dilakukan di kawasan Monas mengacu pada Keppres Nomor 25 tahun 1995 tersebut.

"Pembangunan dan penggunaan Kawasan Monas yang dilaksanakan Gubernur DKI sesuai Keppres harus dikoordinasikan dengan Komisi Pengarah yang diketuai Menteri Sekretaris Negara dan dilaporkan kepada Presiden, " kata Pitono Adhi dalam rilisnya yang diterima actualinside.com, Senin (20/11/2017) pagi.

Pasal 6 Keppres tersebut menyatakan bahwa Gubernur adalah pemimpin Badan Pelaksana yang salah satu tugasnya (Pasal 7) menyusun rencana pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Kemudian Pasal 8 bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana mempertimbangkan pendapat dan pengarahan Komisi Pengarah. Sedangkan pasal 9 bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komisi Pengarah.

“Jadi jelas bahwa Gubernur DKI sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Monas bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sehingga penggunaan kawasan Monas untuk kegiatan kebudayaan, kebangsaan atau pun keagamaan harus dilaporkan kepada Komisi Pengarah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Artinya mesti ada izin dari Presiden melalui komisi pengarah. Tidak bisa Gubernur Anies seenaknya mengizinkan Monas dipakai untuk kegiatan keagamaan,” ujar Pitono Adhi.

RPJB juga mengimbau Gubernur Anies untuk menjaga dan memanfaatkan kawasan Monas hanya untuk kegiatan bernuansa kebangsaan tanpa unsur suku, agama, ras dan antar golongan. (ACI 03)

Kanal HKK

Total Pageviews

Media Partner