SIGINJAI

DAERAH

WAWANCARA

POLITIK

SPORT

ACTUAL TV


Actualinside. com. Jambi -- Kelayakan lapangan Stadion Tri Lomba Juang sangat memprihatinkan saat ini. lapangan yang kondisinya tak layak untuk di jadi lapangan turnamen.

Ketua PSSI Jambi. dr. Medrin Jhoni pada media ini beberapa waktu yang lalu, saat di jumpai di kawasan Telanai Pura Kota Jambi.

Medrin Jhoni mengatakan, saat ini PSSI jambi akan melakukan kerja sama dengan salah satu pihak swasta dari Jakarta. Kerja sama tersebut yaitu melaksanakam liga standart Nasional, untuk melaksanakan kegiatan tersebut kita memang butuh lapangan yang layak.

Lapangan Stasion Tri Lomba Juang yang ada pada saat ini memang sangat tidak layak untuk di gunakan.

Ketua PSSI Jambi menbahkan bahwa rencana PSSI akan melalukan pertandingan sistem Gala Tama. Maka kita butuh lapangan minimal empat lapangan di setiap Kabupaten, di antara empat lapangan yang akan di pakai, kita butuh minimal Satu lapangan yang bertaraf di setiap Kabupaten Kota Dalam Provinsi jambi pungkas  Medrin. (ACI02)

Actualinside. com. Jambi -- Kelayakan lapangan Stadion Tri Lomba Juang sangat memprihatinkan saat ini. lapangan yang kondisinya tak layak untuk di jadi lapangan turnamen.

Ketua PSSI Jambi. dr. Medrin Jhoni pada media ini beberapa waktu yang lalu, saat di jumpai di kawasan Telanai Pura Kota Jambi.

Medrin Jhoni mengatakan, saat ini PSSI jambi akan melakukan kerja sama dengan salah satu pihak swasta dari Jakarta. Kerja sama tersebut yaitu melaksanakam liga standart Nasional, untuk melaksanakan kegiatan tersebut kita memang butuh lapangan yang layak.

Lapangan Stasion Tri Lomba Juang yang ada pada saat ini memang sangat tidak layak untuk di gunakan.

Ketua PSSI Jambi menbahkan bahwa rencana PSSI akan melalukan pertandingan sistem Gala Tama. Maka kita butuh lapangan minimal empat lapangan di setiap Kabupaten, di antara empat lapangan yang akan di pakai, kita butuh minimal Satu lapangan yang bertaraf di setiap Kabupaten Kota Dalam Provinsi jambi pungkas  Medrin. (ACI02)

Oleh : Saiful Roswandi

actualinside.com -- Seperti tulisan saya sebelumnya. Malu merupakan pagar diri bagi pejabat. Untuk tidak berlaku tercela. Punya malu, berarti punya iman.

(Selengkapnya baca tulisan saya: Putusnya urat malu pejabat)

Baik malu kepada rakyat. Malu kepada diri sendiri. Terutama malu kepada Allah SWT.

Soal jawaban gubernur "Jangan sampai saya malu". Merupakan jawaban yang baik. Gubernur Zumi Zola telah memagari diri dengan sifat malu. Agar tidak melakukan perbuatan tercela.

Tapi malu yang dimaksudnya apa? Dalam kasus uang ketok palu. Anggota DPRD provinsi Jambi. Apakah malu yang dimaksudnya. Takut, APBD 2018 tidak disahkan dewan. Atau malu, untuk memenuhi permintaan uang dari dewan? Karena itu perbuatan tercela. Wallahu alam.

Jawaban "jangan sampai saya malu" menjadi multi tafsir. Sebagai pemimpin muda. Yang energik dan memiliki power.  Seharusnya, gubernur Zumi Zola tegas menjawabnya. "Tidak ada uang ketok palu. Saya tidak mau memberikannya. Karena itu perbuatan tercela. Ingat, jangan dilakukan. Kalau dewan tidak mau mengesahkan APBD. Ya, sudah. Kita pakai pagu anggaran sebelumnya".

Ingat dengan kasus gubernur DKI. Waktu itu Ahok (Basuki Cahaya Purnama). Dengan tegas menyatakan. "Emang duit nenek moyang lo". Pernyataan itu ditujukan kepada anggota dewan DKI. Pernyataan Ahok, berujung pada tidak disahkannya APBD 2015. Tapi Ahok konsisten, ia gunakan pagu anggaran sebelumnya.

Dalam sidang kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK RI. Terdakwa Erwan Malik meminta keterangan Asrul Pandapotan Sihotang. Untuk menjelaskan, apa maksud jawaban gubernur itu.

Dalam memberikan kesaksiannya. Asrul mencoba menafsirkan jawaban gubernur. "Jangan sampai saya malu". Maksudnya; jangan sampai APBD 2018 tidak disahkan. Atau gubernur tidak mau ribut dengan dewan. Karena malu dilihat rakyat. (Sidang, 5 Maret 2018. Di Tipikor Jambi).

Bisa juga malu, dengan Allah SWT. Jika uang ketok palu dikabulkan. Atau malu diketahui rakyat. Jika sama-sama menerima uang "haram". Mengingat Gubernur juga tersangka kasus gratifikasi fee proyek.

Sementara terdakwa Erwan Malik. Menafsirkan jawaban gubernur. Sebagai perintah untuk memenuhi permintaan uang dari dewan. Karena, kalau APBD 2018 tidak disahkan. Tentu gubernur yang akan malu. Sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Erwan Malik merasa bertanggungjawab untuk meloloskan APBD 2018. Dan "melindungi" gubernur agar tidak malu.

Tapi anehnya. Mengapa Erwan Malik mesti meminta penjelasan ke Asrul? Mengapa tidak langsung bertanya kepada gubernur. Dan siapa (hubungan) Asrul Pandapotan Sihotang dengan Zumi Zola? (Selengkapnya baca tulisan saya: Gubernur Bayangan Zumi Zola).

Begitu pentingkah APBD 2018 disahkan? Sehingga harus memenuhi permintaan dewan. Bagaimana kalau tidak dipenuhi? Apakah APBD 2018 tidak akan disahkan? Ya. Dewan tidak mau hadir sidang paripurna. Dan sidang paripurna tidak akan qourum. Sehingga APBD 2018 tidak dapat disahkan.

Disitulah terjadi tarik-menarik kepentingan. Dewan sengaja memanfaatkan kewenangannya. Untuk mengesahkan APBD 2018. Meskipun dengan cara yang tidak benar. Kalau pihak eksekutif tidak memenuhinya. Maka dewan tidak akan hadir paripurna. (Bukti rusaknya moralitas para pejabat).



Jika APBD 2018 tidak disahkan. Apakah program pembangunan bisa jalan? Bisa. Pemerintah provinsi Jambi dapat menggunakan pagu APBD  2017. Bagaimana tata cara penggunaan pagu anggaran sebelumnya? Selengkapnya baca; UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 105 ayat (3c). Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dengan demikian, pengesahan APBD tidak terlalu urgen. Apabila pengesahannya, harus memberikan uang "pelicin". Sesungguhnya, gubernur bisa "kekeh" untuk tidak memenuhi permintaan dewan***(ACI02)

Oleh : Saiful Roswandi

actualinside.com -- Seperti tulisan saya sebelumnya. Malu merupakan pagar diri bagi pejabat. Untuk tidak berlaku tercela. Punya malu, berarti punya iman.

(Selengkapnya baca tulisan saya: Putusnya urat malu pejabat)

Baik malu kepada rakyat. Malu kepada diri sendiri. Terutama malu kepada Allah SWT.

Soal jawaban gubernur "Jangan sampai saya malu". Merupakan jawaban yang baik. Gubernur Zumi Zola telah memagari diri dengan sifat malu. Agar tidak melakukan perbuatan tercela.

Tapi malu yang dimaksudnya apa? Dalam kasus uang ketok palu. Anggota DPRD provinsi Jambi. Apakah malu yang dimaksudnya. Takut, APBD 2018 tidak disahkan dewan. Atau malu, untuk memenuhi permintaan uang dari dewan? Karena itu perbuatan tercela. Wallahu alam.

Jawaban "jangan sampai saya malu" menjadi multi tafsir. Sebagai pemimpin muda. Yang energik dan memiliki power.  Seharusnya, gubernur Zumi Zola tegas menjawabnya. "Tidak ada uang ketok palu. Saya tidak mau memberikannya. Karena itu perbuatan tercela. Ingat, jangan dilakukan. Kalau dewan tidak mau mengesahkan APBD. Ya, sudah. Kita pakai pagu anggaran sebelumnya".

Ingat dengan kasus gubernur DKI. Waktu itu Ahok (Basuki Cahaya Purnama). Dengan tegas menyatakan. "Emang duit nenek moyang lo". Pernyataan itu ditujukan kepada anggota dewan DKI. Pernyataan Ahok, berujung pada tidak disahkannya APBD 2015. Tapi Ahok konsisten, ia gunakan pagu anggaran sebelumnya.

Dalam sidang kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK RI. Terdakwa Erwan Malik meminta keterangan Asrul Pandapotan Sihotang. Untuk menjelaskan, apa maksud jawaban gubernur itu.

Dalam memberikan kesaksiannya. Asrul mencoba menafsirkan jawaban gubernur. "Jangan sampai saya malu". Maksudnya; jangan sampai APBD 2018 tidak disahkan. Atau gubernur tidak mau ribut dengan dewan. Karena malu dilihat rakyat. (Sidang, 5 Maret 2018. Di Tipikor Jambi).

Bisa juga malu, dengan Allah SWT. Jika uang ketok palu dikabulkan. Atau malu diketahui rakyat. Jika sama-sama menerima uang "haram". Mengingat Gubernur juga tersangka kasus gratifikasi fee proyek.

Sementara terdakwa Erwan Malik. Menafsirkan jawaban gubernur. Sebagai perintah untuk memenuhi permintaan uang dari dewan. Karena, kalau APBD 2018 tidak disahkan. Tentu gubernur yang akan malu. Sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Erwan Malik merasa bertanggungjawab untuk meloloskan APBD 2018. Dan "melindungi" gubernur agar tidak malu.

Tapi anehnya. Mengapa Erwan Malik mesti meminta penjelasan ke Asrul? Mengapa tidak langsung bertanya kepada gubernur. Dan siapa (hubungan) Asrul Pandapotan Sihotang dengan Zumi Zola? (Selengkapnya baca tulisan saya: Gubernur Bayangan Zumi Zola).

Begitu pentingkah APBD 2018 disahkan? Sehingga harus memenuhi permintaan dewan. Bagaimana kalau tidak dipenuhi? Apakah APBD 2018 tidak akan disahkan? Ya. Dewan tidak mau hadir sidang paripurna. Dan sidang paripurna tidak akan qourum. Sehingga APBD 2018 tidak dapat disahkan.

Disitulah terjadi tarik-menarik kepentingan. Dewan sengaja memanfaatkan kewenangannya. Untuk mengesahkan APBD 2018. Meskipun dengan cara yang tidak benar. Kalau pihak eksekutif tidak memenuhinya. Maka dewan tidak akan hadir paripurna. (Bukti rusaknya moralitas para pejabat).



Jika APBD 2018 tidak disahkan. Apakah program pembangunan bisa jalan? Bisa. Pemerintah provinsi Jambi dapat menggunakan pagu APBD  2017. Bagaimana tata cara penggunaan pagu anggaran sebelumnya? Selengkapnya baca; UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 105 ayat (3c). Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dengan demikian, pengesahan APBD tidak terlalu urgen. Apabila pengesahannya, harus memberikan uang "pelicin". Sesungguhnya, gubernur bisa "kekeh" untuk tidak memenuhi permintaan dewan***(ACI02)
Foto : Upacara Di Polda Jambi (Dok : Tribratanews)

Actualinside.com. Jambi - Pagi ini, Senin 19 Februari 2018 pukul 07.00 Wib, Pada Upacara hari Kesadaran Nasional (Upacara Bulanan) yang di laksanakan di Lapangan apel Polda Jambi. Kapolda Jambi, Brigjen Pol Drs Muchlis. AS. M.H., Memberikan wejangan kepada seluruh jajarannya.

Selain mengucapkan terimakasih kepada  seluruh anggota polri di wilayah jambi dimanapun berada atas kerja keras, dedikasi dan pengabdian demi situasi kamtibmas yang aman, tertib dan kondusif.

Untuk menghadapi momentum Pilkada ini, Kapolda menekankan antisipasi dan deteksi kemungkinan timbulnya konflik, lakukan penguatan jaringan intelijen dan tetap menjaga netralitas jajaran sebagai anggota Polri.

"Tingkatkan cybertroops dan kegiatan patroli cyber untuk memantau medsos, sebagai anggota polri agar cerdas dan bijak dalam penggunaan medsos, hindari postingan yang dapat merusak citra Polri."ujar orang nomor satu Polda Jambi tersebut yang dikutip dari Tribratanews (19/2/2018).

Menurut penelusuran media ini, cyber troops adalah upaya untuk memantau perkembangan informasi terhadap berita hoax dan pemberitaan palsu, serta  mencegah maupun memproteksi sebuah jaringan online pada rumah atau perkantoran dengan memantau aktivitas online masing-masing pengguna internet.

Kegiatan upacara ini dihadiri oleh Wakapolda Jambi Kombes Pol Drs. Ahmad Haydar, S.H. M.M., Irwasda Polda Jambi, Para Pejabat Utama Pamen, Pama, Bintara, Bhayangkara dan ASN Polda Jambi (ACI05)
Foto : Upacara Di Polda Jambi (Dok : Tribratanews)

Actualinside.com. Jambi - Pagi ini, Senin 19 Februari 2018 pukul 07.00 Wib, Pada Upacara hari Kesadaran Nasional (Upacara Bulanan) yang di laksanakan di Lapangan apel Polda Jambi. Kapolda Jambi, Brigjen Pol Drs Muchlis. AS. M.H., Memberikan wejangan kepada seluruh jajarannya.

Selain mengucapkan terimakasih kepada  seluruh anggota polri di wilayah jambi dimanapun berada atas kerja keras, dedikasi dan pengabdian demi situasi kamtibmas yang aman, tertib dan kondusif.

Untuk menghadapi momentum Pilkada ini, Kapolda menekankan antisipasi dan deteksi kemungkinan timbulnya konflik, lakukan penguatan jaringan intelijen dan tetap menjaga netralitas jajaran sebagai anggota Polri.

"Tingkatkan cybertroops dan kegiatan patroli cyber untuk memantau medsos, sebagai anggota polri agar cerdas dan bijak dalam penggunaan medsos, hindari postingan yang dapat merusak citra Polri."ujar orang nomor satu Polda Jambi tersebut yang dikutip dari Tribratanews (19/2/2018).

Menurut penelusuran media ini, cyber troops adalah upaya untuk memantau perkembangan informasi terhadap berita hoax dan pemberitaan palsu, serta  mencegah maupun memproteksi sebuah jaringan online pada rumah atau perkantoran dengan memantau aktivitas online masing-masing pengguna internet.

Kegiatan upacara ini dihadiri oleh Wakapolda Jambi Kombes Pol Drs. Ahmad Haydar, S.H. M.M., Irwasda Polda Jambi, Para Pejabat Utama Pamen, Pama, Bintara, Bhayangkara dan ASN Polda Jambi (ACI05)

ACTUALINSIDE.COM, JAMBI - Setelah memeriksa 7 orang saksi kemarin dari 4 orang tersangka yang terlibat dalam dugaan kasus penyuapan RAPBD 2018 senilai Rp. 4,7 miliar. Hari ini kamis(7/12),Tim Penyidik komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Terus secara marathon memeriksa beberapa orang saksi lagi.

Kali ini giliran sekretaris dewan dari DPRD Provinsi Jambi memenuhi panggilan penyidik KPK,pantauan tim Actualinside.com di mapolda Jambi terlihat ibu Emi nopisah berserta satu orang lagi staf persidangan di DPRD provinsi Jambi.

Kedatangan mereka terlihat lebih dahulu pagi ini pukul 09.00 wib, mereka berdua langsung menuju lantai dua Mapolda Jambi ke ruang pemeriksaan.(ACI04)




ACTUALINSIDE.COM, JAMBI - Setelah memeriksa 7 orang saksi kemarin dari 4 orang tersangka yang terlibat dalam dugaan kasus penyuapan RAPBD 2018 senilai Rp. 4,7 miliar. Hari ini kamis(7/12),Tim Penyidik komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Terus secara marathon memeriksa beberapa orang saksi lagi.

Kali ini giliran sekretaris dewan dari DPRD Provinsi Jambi memenuhi panggilan penyidik KPK,pantauan tim Actualinside.com di mapolda Jambi terlihat ibu Emi nopisah berserta satu orang lagi staf persidangan di DPRD provinsi Jambi.

Kedatangan mereka terlihat lebih dahulu pagi ini pukul 09.00 wib, mereka berdua langsung menuju lantai dua Mapolda Jambi ke ruang pemeriksaan.(ACI04)



Foto : Dialog Multipihak yang dilaksanakan KPA dan PPJ di Novita Hotel

ACTUALINSIDE,COM. JAMBI - Dalam acara dialog multipihak dengan Tema Pembangunan Desa Maju Reforma Agraria di wilayah perkebunan kelapa sawit Jambi, Realisasi kemitraan berkeadilan untuk transformasi perkebunan berbasis kerakyatan. ,yang dilaksanakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Persatuan Petani Jambi (PPJ) 6 Desember 2017 di Novita Hotel Jambi, Kepala OPD Perkebunan Provinsi Jambi Ir. Agusrizal  menyampaikan bahwa pada saat ini Disbun Provinsi Jambi sudah mengarah pada perkebunan kelapa sawit yang berkesinambungan. 


Beberapa program yang sedang di proses seperti Peremajaan tanaman perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, yang mana biayanya akan dibantu oleh pemerintah. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi seperti legalitas areal harus dalam API. 




Tidak saja bantuan peremajaan tanaman kelapa sawit, pada perkebunan masyarakat juga akan di bangun sarana jalan dalam kebun, tata hidro air serta mendorong kelapa sawit yang berkelanjutan dengan tata guna yang tepat.


Dinas perkebunan juga akan menidentifikasi terhadap siklus dari tata kelola, tata produksi, tata guna dan tata niaga Tanaman Campur sari dalam perkebunan kelapa sawit untuk integritas mendorong kelapa sawit dan peternakan sapi.


karena sangat bermanfaat jika adanya peternakan dalam perkebunan , azas manfaat dari pengelolaan yang luar biasa ini seperti dapat menghasilkan gas, pupuk organik serta swasembada daging ' Ujar Agusrizal kepada Actualinside.com 


Agusrizal juga menambahkan bahwa, kedepannya semua produksi buah kelapa sawit harus bersertifikat guna mengikuti kaidah konservasi.  (ACT01)


Foto : Dialog Multipihak yang dilaksanakan KPA dan PPJ di Novita Hotel

ACTUALINSIDE,COM. JAMBI - Dalam acara dialog multipihak dengan Tema Pembangunan Desa Maju Reforma Agraria di wilayah perkebunan kelapa sawit Jambi, Realisasi kemitraan berkeadilan untuk transformasi perkebunan berbasis kerakyatan. ,yang dilaksanakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Persatuan Petani Jambi (PPJ) 6 Desember 2017 di Novita Hotel Jambi, Kepala OPD Perkebunan Provinsi Jambi Ir. Agusrizal  menyampaikan bahwa pada saat ini Disbun Provinsi Jambi sudah mengarah pada perkebunan kelapa sawit yang berkesinambungan. 


Beberapa program yang sedang di proses seperti Peremajaan tanaman perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, yang mana biayanya akan dibantu oleh pemerintah. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi seperti legalitas areal harus dalam API. 




Tidak saja bantuan peremajaan tanaman kelapa sawit, pada perkebunan masyarakat juga akan di bangun sarana jalan dalam kebun, tata hidro air serta mendorong kelapa sawit yang berkelanjutan dengan tata guna yang tepat.


Dinas perkebunan juga akan menidentifikasi terhadap siklus dari tata kelola, tata produksi, tata guna dan tata niaga Tanaman Campur sari dalam perkebunan kelapa sawit untuk integritas mendorong kelapa sawit dan peternakan sapi.


karena sangat bermanfaat jika adanya peternakan dalam perkebunan , azas manfaat dari pengelolaan yang luar biasa ini seperti dapat menghasilkan gas, pupuk organik serta swasembada daging ' Ujar Agusrizal kepada Actualinside.com 


Agusrizal juga menambahkan bahwa, kedepannya semua produksi buah kelapa sawit harus bersertifikat guna mengikuti kaidah konservasi.  (ACT01)


Kanal HKK

Total Pageviews

Media Partner