SIGINJAI

DAERAH

WAWANCARA

POLITIK

SPORT

ACTUAL TV


Actualinside.com. Jakarta - Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK yang diduga mengalami penganiayaan atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan Pemprov Papua dikuasakan kepada Alexander Kapisa dengan nomor LP/716/II/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 4 Februari 2019.

"KPK memastikan akan memberikan dukungan penuh, termasuk pendampingan hukum terhadap pegawai KPK yang diserang saat menjalankan tugasnya. Karena yang bersangkutan melakukan beberapa kegiatan berdasarkan penugasan resmi KPK," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (5/2/2019).

"Siapa pun dapat melaporkan apa yang ia anggap benar. Namun secara hukum tentu akan mudah dipilah mana yang benar dan tidak benar atau mengada-ada," ujar Febri.
KPK juga mengkaji pelaporan pencemaran nama baik dengan pelapor institusi negara alias Pemprov. Tapi KPK yakin Polri akan profesional menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

"Menjadi pertanyaan hukum juga, apakah institusi negara atau daerah dapat menjadi korban dalam artian penerapan pasal pencemaran nama baik seperti yang diatur di UU ITE atau KUHP? Bukankah aturan tersebut merupakan delik aduan? Banyak pertanyaan hukum lain yg merupakan kejanggalan yang akan kami bahas lebih lanjut," papar Febri.
"KPK percaya Polri akan profesional menangani hal tersebut," tegasnya (AC02)

Actualinside.com. Jakarta - Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK yang diduga mengalami penganiayaan atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan Pemprov Papua dikuasakan kepada Alexander Kapisa dengan nomor LP/716/II/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 4 Februari 2019.

"KPK memastikan akan memberikan dukungan penuh, termasuk pendampingan hukum terhadap pegawai KPK yang diserang saat menjalankan tugasnya. Karena yang bersangkutan melakukan beberapa kegiatan berdasarkan penugasan resmi KPK," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (5/2/2019).

"Siapa pun dapat melaporkan apa yang ia anggap benar. Namun secara hukum tentu akan mudah dipilah mana yang benar dan tidak benar atau mengada-ada," ujar Febri.
KPK juga mengkaji pelaporan pencemaran nama baik dengan pelapor institusi negara alias Pemprov. Tapi KPK yakin Polri akan profesional menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

"Menjadi pertanyaan hukum juga, apakah institusi negara atau daerah dapat menjadi korban dalam artian penerapan pasal pencemaran nama baik seperti yang diatur di UU ITE atau KUHP? Bukankah aturan tersebut merupakan delik aduan? Banyak pertanyaan hukum lain yg merupakan kejanggalan yang akan kami bahas lebih lanjut," papar Febri.
"KPK percaya Polri akan profesional menangani hal tersebut," tegasnya (AC02)

Actualinside.com Jambi  -  KPK telah  menetapkan 13 orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018.

Kasus ini sebelumnya telah melibatkan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Zola sendiri telah divonis 6 tahun kurungan penjara serta denda dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah bebas nanti

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, ancaman pidana untuk penerimaan suap sangat tinggi yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

“Perlu dipahami, ancaman pidana untuk penerimaan suap sangat tinggi yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

Kami ingatkan pada pihak lain, baik anggota DPRD Jambi atau pun pihak lain jika telah menerima uang agar mengembalikan pada KPK untuk kemudian dimasukkan dalam berkas perkara,” papar Agus dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Desember 2018.

Diketahui, penetapkan 13 tersangka baru dari Jambi oleh KPK ini berdasarkan pengembangan penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jambi pada 28 November 2017 silam.(Aci - 02)

Actualinside.com Jambi  -  KPK telah  menetapkan 13 orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018.

Kasus ini sebelumnya telah melibatkan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Zola sendiri telah divonis 6 tahun kurungan penjara serta denda dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah bebas nanti

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, ancaman pidana untuk penerimaan suap sangat tinggi yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

“Perlu dipahami, ancaman pidana untuk penerimaan suap sangat tinggi yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

Kami ingatkan pada pihak lain, baik anggota DPRD Jambi atau pun pihak lain jika telah menerima uang agar mengembalikan pada KPK untuk kemudian dimasukkan dalam berkas perkara,” papar Agus dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Desember 2018.

Diketahui, penetapkan 13 tersangka baru dari Jambi oleh KPK ini berdasarkan pengembangan penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jambi pada 28 November 2017 silam.(Aci - 02)


Actualinside.com Jakarta - KPK menetapkan 13 tersangka baru dalam kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi yang melibatkan zumi zola 12 orang tersangka berasal dari DPRD Jambi, mulai dari ketua hingga anggota dewan. 

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi , anggota DPRD dan swasta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). 

Ketiga belas tersangka baru suap ketok palu RAPBD Jambi yakni:

1. CB Ketua DPRD
2. ARS Wakil Ketua DPRD
3. CZ Wakil Ketua DPRD
4. SNZ impinan Fraksi Golkar
5. C pimpinan Fraksi Restorasi Nurani
6. TH pimpinan Fraksi PKB
7. PN pimpinan Fraksi PPP
8. M pimpinan Fraksi Gerindra
9. ZA Ketua Komisi III
10. E anggota DPRD
11. G anggota DPRD
12. EH anggota DPRD
13. JFY swasta

ke 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan terhadap tersangka ke-13 JFY, pihak swasta diduga memberikan pinjaman uang Rp 5 miliar kepada Arfan dkk (ACI02)



Actualinside.com Jakarta - KPK menetapkan 13 tersangka baru dalam kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi yang melibatkan zumi zola 12 orang tersangka berasal dari DPRD Jambi, mulai dari ketua hingga anggota dewan. 

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi , anggota DPRD dan swasta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). 

Ketiga belas tersangka baru suap ketok palu RAPBD Jambi yakni:

1. CB Ketua DPRD
2. ARS Wakil Ketua DPRD
3. CZ Wakil Ketua DPRD
4. SNZ impinan Fraksi Golkar
5. C pimpinan Fraksi Restorasi Nurani
6. TH pimpinan Fraksi PKB
7. PN pimpinan Fraksi PPP
8. M pimpinan Fraksi Gerindra
9. ZA Ketua Komisi III
10. E anggota DPRD
11. G anggota DPRD
12. EH anggota DPRD
13. JFY swasta

ke 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan terhadap tersangka ke-13 JFY, pihak swasta diduga memberikan pinjaman uang Rp 5 miliar kepada Arfan dkk (ACI02)


Actualinside.com.Jambi - Pengembangan kasus ketok palu RAPBD Provinsi Jambi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK kembali menetapkan tersangaka baru.

Cornelis Buston menjadi yang pertama di sebut KPK Dalam konferensi Pers di Gedung KPK pada 28/12/2018 Pebriansyah mengatakan beberapa orang tersangka yaitu 12 unsur pimpinan DPRD Jambi, serta beberapa orang kontraktor.

KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi , anggota DPRD dan swasta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). 

Penetapan status tersangka ini dilakukan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik. Agus memaparkan para unsur pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang "ketok palu" juga menagih kesiapan uang ketok palu.


Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli ,terkait uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018. (Aci - 02)

Actualinside.com.Jambi - Pengembangan kasus ketok palu RAPBD Provinsi Jambi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK kembali menetapkan tersangaka baru.

Cornelis Buston menjadi yang pertama di sebut KPK Dalam konferensi Pers di Gedung KPK pada 28/12/2018 Pebriansyah mengatakan beberapa orang tersangka yaitu 12 unsur pimpinan DPRD Jambi, serta beberapa orang kontraktor.

KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi , anggota DPRD dan swasta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). 

Penetapan status tersangka ini dilakukan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik. Agus memaparkan para unsur pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang "ketok palu" juga menagih kesiapan uang ketok palu.


Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli ,terkait uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018. (Aci - 02)

Actualinside.com.Jambi - Aktivis HMI Cabang Jambi, Andri Ode berharap agar KPK RI menangkap para anggota Dewan Provinsi Jambi yang terlibat OTT Gubernur Zumi Zola.

Hal itu ditegaskan, agar penegakan hukum sama dalam menubtaskan kasus Korupsi. "Tidak boleh hanya Zumi Zola Cs saja yang dipenjara, anggota Dewan yang terlibat juga harus diseret ke meja hijau" Tegas Andri.

Aktivis yang juga bergerak di literasi Jambi ini berharap adanya keadilan bagi siapapun yang melanggar hukum. Rakyat jangan sampai terkecoh dengan penampilan para wakil rakyat. "53 anggota Dewan Jambi itukan masih ada yang nyaleg. Kalau status mereka tidak jelas, nanti rakyat bisa ketipu. Jangan sampai rakyat memilih Caleg yang masih terlibat kasus korupsi OTT KPK" Jelasnya.

Untuk itulah, ia meminta agar KPK RI menjelaskas status mereka kepada publik. Apakah benar  (53 Anggota Dewan) akan diperiksa, atau mereka bebas dalam kasus tersebut"  Ujarnya.

Andri berharap, rakyat harus jeli menentukan pilihan politik. Jangan sampai rakyat memilih mereka yang masig terlibat kasus OTT. "Kasian nanti, rakyat memilihnya, setelah itu mereka ditangkap KPK, inikan sangat merugikan. Baik bagi anggota dewan maupun bagi rakyat" kayanya.(ACI02)

Actualinside.com.Jambi - Aktivis HMI Cabang Jambi, Andri Ode berharap agar KPK RI menangkap para anggota Dewan Provinsi Jambi yang terlibat OTT Gubernur Zumi Zola.

Hal itu ditegaskan, agar penegakan hukum sama dalam menubtaskan kasus Korupsi. "Tidak boleh hanya Zumi Zola Cs saja yang dipenjara, anggota Dewan yang terlibat juga harus diseret ke meja hijau" Tegas Andri.

Aktivis yang juga bergerak di literasi Jambi ini berharap adanya keadilan bagi siapapun yang melanggar hukum. Rakyat jangan sampai terkecoh dengan penampilan para wakil rakyat. "53 anggota Dewan Jambi itukan masih ada yang nyaleg. Kalau status mereka tidak jelas, nanti rakyat bisa ketipu. Jangan sampai rakyat memilih Caleg yang masih terlibat kasus korupsi OTT KPK" Jelasnya.

Untuk itulah, ia meminta agar KPK RI menjelaskas status mereka kepada publik. Apakah benar  (53 Anggota Dewan) akan diperiksa, atau mereka bebas dalam kasus tersebut"  Ujarnya.

Andri berharap, rakyat harus jeli menentukan pilihan politik. Jangan sampai rakyat memilih mereka yang masig terlibat kasus OTT. "Kasian nanti, rakyat memilihnya, setelah itu mereka ditangkap KPK, inikan sangat merugikan. Baik bagi anggota dewan maupun bagi rakyat" kayanya.(ACI02)
Foto : Desnat, Aktivis Pemerhati Hukum Jambi

Actualinside.com - Jambi, Setelah menjadi tersangka pada 9 Agustus 2018 yang lalu oleh Polres Kabupaten Merangin, Isnedi belum di lakukan penahanan oleh Kajari Merangin. Padahal Polres Merangin sudah melimpahkan perkara tersebut kepada Kajari Merangin.

Berdasarkan surat ketetapan tersangka yang di keluarkan oleh Kapolres Merangin nomor S/Tap/01/VIII/RES.3.3/2018.



Desnat, aktivis pemerhati hukum jambi meminta Kajari Kabupaten Merangin agar segera melakukan penahanan terhadap tersangka Isnedi sambil menunjukkan poto surat penetapan Isnedi dari saksi menjadi tersangka dan juga surat pelimpahan Dari Polres Merangi kepada Kajari Merangin.

Sudah jelas menjadi tersangka, kenapa belum di tahan juga, dalam proses hukum harus jelas semua orang sama tidak boleh ada perbedaan walaupun Isnedi adalah Anggota DPRD merangin, namun jika telah terbukti agar segera untuk di tahan"ungkap Desnat,

Desnat menegaskan bahwa sampai saat ini sudah dua bulan berjalan, kenapa Kajari belum juga tahan Isnedi,ulang Desnat,
Ini surat pelimpahannya dan ini surat perubahan saksi menjadi tersangka.ucap Desnat.Sambil memberikan surat tersebut.

Berdasarkan surat peralihan status dari saksi menjadi tersangka dengan nomor surat:S.Tap/01,a/VIII/Res 3.3 2018.tertanggal 9 Agustus 2018. Kemudian surat rujukan Pokres ke Kajari Merangin Nomor: R/21.a/VIII/RES.3.3/2018.

Untuk di ketahui bahwa Isnedi adalah anggota DPRD kabupaten Merangin dari Partai Gerindra, terjerat kasus dugaan korupsi.

Wakil ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Aidil Putra, saat di konfirmasi, mengatakan ya benar adanya kasus tersebut,dia mengatakan semuanya tentu harus di pertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan,saya tidak begitu tau kasusnya seperti apa, namun kemungkinan besar DPD Gerindra Provinsi Jambi akan segera melakukan Evaluasi dan koordinasi, tentunya jika ada persoalan secara kepartaian kami harus menyikapinya, mekanisme sanksi dari partai tentunya akan di bahas di tingkatan DPD Gerindra, bentuk dari sanksi buat Isnedi tentunya saya belum bisa pastikan, itu tergantung hasil rapat di DPD.

Saya yakin Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi tidak mau tinggal diam,untuk di ketahui bahwa Pak SAH adalah orang yang bijaksana dan tegas.Namun semoga keputusan sanksi dari partai akan cepat di realisasikan.karena ini sudah turut mencoreng nama baik partai."ucap Aidil.

sangat di sayangkan pihak Kajari Kabupaten Merangin belum dapat di konfirmasi media ini. (ACI02).
Foto : Desnat, Aktivis Pemerhati Hukum Jambi

Actualinside.com - Jambi, Setelah menjadi tersangka pada 9 Agustus 2018 yang lalu oleh Polres Kabupaten Merangin, Isnedi belum di lakukan penahanan oleh Kajari Merangin. Padahal Polres Merangin sudah melimpahkan perkara tersebut kepada Kajari Merangin.

Berdasarkan surat ketetapan tersangka yang di keluarkan oleh Kapolres Merangin nomor S/Tap/01/VIII/RES.3.3/2018.



Desnat, aktivis pemerhati hukum jambi meminta Kajari Kabupaten Merangin agar segera melakukan penahanan terhadap tersangka Isnedi sambil menunjukkan poto surat penetapan Isnedi dari saksi menjadi tersangka dan juga surat pelimpahan Dari Polres Merangi kepada Kajari Merangin.

Sudah jelas menjadi tersangka, kenapa belum di tahan juga, dalam proses hukum harus jelas semua orang sama tidak boleh ada perbedaan walaupun Isnedi adalah Anggota DPRD merangin, namun jika telah terbukti agar segera untuk di tahan"ungkap Desnat,

Desnat menegaskan bahwa sampai saat ini sudah dua bulan berjalan, kenapa Kajari belum juga tahan Isnedi,ulang Desnat,
Ini surat pelimpahannya dan ini surat perubahan saksi menjadi tersangka.ucap Desnat.Sambil memberikan surat tersebut.

Berdasarkan surat peralihan status dari saksi menjadi tersangka dengan nomor surat:S.Tap/01,a/VIII/Res 3.3 2018.tertanggal 9 Agustus 2018. Kemudian surat rujukan Pokres ke Kajari Merangin Nomor: R/21.a/VIII/RES.3.3/2018.

Untuk di ketahui bahwa Isnedi adalah anggota DPRD kabupaten Merangin dari Partai Gerindra, terjerat kasus dugaan korupsi.

Wakil ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Aidil Putra, saat di konfirmasi, mengatakan ya benar adanya kasus tersebut,dia mengatakan semuanya tentu harus di pertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan,saya tidak begitu tau kasusnya seperti apa, namun kemungkinan besar DPD Gerindra Provinsi Jambi akan segera melakukan Evaluasi dan koordinasi, tentunya jika ada persoalan secara kepartaian kami harus menyikapinya, mekanisme sanksi dari partai tentunya akan di bahas di tingkatan DPD Gerindra, bentuk dari sanksi buat Isnedi tentunya saya belum bisa pastikan, itu tergantung hasil rapat di DPD.

Saya yakin Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi tidak mau tinggal diam,untuk di ketahui bahwa Pak SAH adalah orang yang bijaksana dan tegas.Namun semoga keputusan sanksi dari partai akan cepat di realisasikan.karena ini sudah turut mencoreng nama baik partai."ucap Aidil.

sangat di sayangkan pihak Kajari Kabupaten Merangin belum dapat di konfirmasi media ini. (ACI02).

Actualinside.com. Jakarta - Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPEL) mencium adanya keterlibatan wakil Gubernur Jambi yang saat ini menjabat sebagai Plt. Gubernur Jambi ikut menerima suap gratifikasi. Hal itu disampaikan oleh Zuhri selaku koordinator lapangan AMPEL saat melakukan aksi didepan Kemendagri.

“Kami datang dan membentang spanduk sepanjang gerbang kemendagri ini agar seluruh pejabat mendagri dan pak menteri melihat keluhan kami masyarakat Jambi yang sudah di tipu pejabat daerah. Kami datang kemari mendesak mendagri untuk mencopot Plt. Gubernur Jambi Fachrori Umar, sebab ada dugaan kuat beliau ikut terlibat dan terima uang Gratifikasi.” Tutur Zuhri.


Saiful mengatakan, dugaan itu keluar dari pernyataan salah seorang saksi yang hadir pada perisdangan dakwaan kasus gratifikasi mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

“Indikasi beliau terlibat itu kuat sekali, pertama kemarin ada keterangan saksi di sidang gratifikasi Zumi Zola yang mengatakan kalau beliau juga terima gratifiksi, kedua yang paling jelas nama istri PLT, disebut menerima uang ketuk palu. Ibu rahima selaku anggata DPRD Provinsi Jambi disebut KPK menerima uang ketuk palu juga, berdasarkan hasil keterangan dari OTT KPK di Jambi. Masa istri nya anggota dewan suami nya gak tau kalau ketuk palu dikasih duit, sementara suami nya wakil Gubernur yang ajukan anggaran. Kan bohong sekali.” tambah Zuhri.

Terakhir Zuhri menjelaskan bahwa dia dan teman-teman nya dari Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan datang ke Kemendagri mendesak kemendagri mecopot Plt. Gubernur Jambi mengganti dengan PJ dari Kemendagri.

“Kami datang ke kemendagri mendesak kemendagri mencopot Fahrori Umar selaku PLT saat ini, biarkan dia menunggu proses hukum nya, tinggal menunggu giliran di panggil KPK. Kami minta Kemendagri tetapkan PJ Gubernur Jambi Baru sekaligus memeriksa laporan angggaran tahun sebelum nya. Kami yakin ada masalah. Sebab semua anggota dewan bermasalah, jadi hasil ketuk palu dari semua anggota dewanpun kena imbas di anggap bermasalah. Nah kami minta kemendagri periksa rancangan anggaran itu, dan periksa yang lalu juga. Pasti ada masalah dari Dewan yang bermasalah.” Jelas Zuhri.

Zuhri pun berjanji akan terus mendesak Kemendagri jika belum mengambil kebijakan untuk menunjuk Pj, kita telah diagendakan untuk bertemu dan beraudiensi dengan Dirjen Otda dan KEUADA Kemendagri pada jumat ini untuk membahas masalah ini secara langsung. "Tutup Zuhri.(ACI02)

Actualinside.com. Jakarta - Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPEL) mencium adanya keterlibatan wakil Gubernur Jambi yang saat ini menjabat sebagai Plt. Gubernur Jambi ikut menerima suap gratifikasi. Hal itu disampaikan oleh Zuhri selaku koordinator lapangan AMPEL saat melakukan aksi didepan Kemendagri.

“Kami datang dan membentang spanduk sepanjang gerbang kemendagri ini agar seluruh pejabat mendagri dan pak menteri melihat keluhan kami masyarakat Jambi yang sudah di tipu pejabat daerah. Kami datang kemari mendesak mendagri untuk mencopot Plt. Gubernur Jambi Fachrori Umar, sebab ada dugaan kuat beliau ikut terlibat dan terima uang Gratifikasi.” Tutur Zuhri.


Saiful mengatakan, dugaan itu keluar dari pernyataan salah seorang saksi yang hadir pada perisdangan dakwaan kasus gratifikasi mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

“Indikasi beliau terlibat itu kuat sekali, pertama kemarin ada keterangan saksi di sidang gratifikasi Zumi Zola yang mengatakan kalau beliau juga terima gratifiksi, kedua yang paling jelas nama istri PLT, disebut menerima uang ketuk palu. Ibu rahima selaku anggata DPRD Provinsi Jambi disebut KPK menerima uang ketuk palu juga, berdasarkan hasil keterangan dari OTT KPK di Jambi. Masa istri nya anggota dewan suami nya gak tau kalau ketuk palu dikasih duit, sementara suami nya wakil Gubernur yang ajukan anggaran. Kan bohong sekali.” tambah Zuhri.

Terakhir Zuhri menjelaskan bahwa dia dan teman-teman nya dari Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan datang ke Kemendagri mendesak kemendagri mecopot Plt. Gubernur Jambi mengganti dengan PJ dari Kemendagri.

“Kami datang ke kemendagri mendesak kemendagri mencopot Fahrori Umar selaku PLT saat ini, biarkan dia menunggu proses hukum nya, tinggal menunggu giliran di panggil KPK. Kami minta Kemendagri tetapkan PJ Gubernur Jambi Baru sekaligus memeriksa laporan angggaran tahun sebelum nya. Kami yakin ada masalah. Sebab semua anggota dewan bermasalah, jadi hasil ketuk palu dari semua anggota dewanpun kena imbas di anggap bermasalah. Nah kami minta kemendagri periksa rancangan anggaran itu, dan periksa yang lalu juga. Pasti ada masalah dari Dewan yang bermasalah.” Jelas Zuhri.

Zuhri pun berjanji akan terus mendesak Kemendagri jika belum mengambil kebijakan untuk menunjuk Pj, kita telah diagendakan untuk bertemu dan beraudiensi dengan Dirjen Otda dan KEUADA Kemendagri pada jumat ini untuk membahas masalah ini secara langsung. "Tutup Zuhri.(ACI02)

Kanal HKK

Total Pageviews

Media Partner