SIGINJAI

DAERAH

WAWANCARA

POLITIK

SPORT

ACTUAL TV


Actualinside.com. Jakarta - Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK yang diduga mengalami penganiayaan atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan Pemprov Papua dikuasakan kepada Alexander Kapisa dengan nomor LP/716/II/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 4 Februari 2019.

"KPK memastikan akan memberikan dukungan penuh, termasuk pendampingan hukum terhadap pegawai KPK yang diserang saat menjalankan tugasnya. Karena yang bersangkutan melakukan beberapa kegiatan berdasarkan penugasan resmi KPK," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (5/2/2019).

"Siapa pun dapat melaporkan apa yang ia anggap benar. Namun secara hukum tentu akan mudah dipilah mana yang benar dan tidak benar atau mengada-ada," ujar Febri.
KPK juga mengkaji pelaporan pencemaran nama baik dengan pelapor institusi negara alias Pemprov. Tapi KPK yakin Polri akan profesional menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

"Menjadi pertanyaan hukum juga, apakah institusi negara atau daerah dapat menjadi korban dalam artian penerapan pasal pencemaran nama baik seperti yang diatur di UU ITE atau KUHP? Bukankah aturan tersebut merupakan delik aduan? Banyak pertanyaan hukum lain yg merupakan kejanggalan yang akan kami bahas lebih lanjut," papar Febri.
"KPK percaya Polri akan profesional menangani hal tersebut," tegasnya (AC02)

Actualinside.com. Jakarta - Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK yang diduga mengalami penganiayaan atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan Pemprov Papua dikuasakan kepada Alexander Kapisa dengan nomor LP/716/II/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 4 Februari 2019.

"KPK memastikan akan memberikan dukungan penuh, termasuk pendampingan hukum terhadap pegawai KPK yang diserang saat menjalankan tugasnya. Karena yang bersangkutan melakukan beberapa kegiatan berdasarkan penugasan resmi KPK," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (5/2/2019).

"Siapa pun dapat melaporkan apa yang ia anggap benar. Namun secara hukum tentu akan mudah dipilah mana yang benar dan tidak benar atau mengada-ada," ujar Febri.
KPK juga mengkaji pelaporan pencemaran nama baik dengan pelapor institusi negara alias Pemprov. Tapi KPK yakin Polri akan profesional menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

"Menjadi pertanyaan hukum juga, apakah institusi negara atau daerah dapat menjadi korban dalam artian penerapan pasal pencemaran nama baik seperti yang diatur di UU ITE atau KUHP? Bukankah aturan tersebut merupakan delik aduan? Banyak pertanyaan hukum lain yg merupakan kejanggalan yang akan kami bahas lebih lanjut," papar Febri.
"KPK percaya Polri akan profesional menangani hal tersebut," tegasnya (AC02)

Actualinside.com Jambi  -  KPK telah  menetapkan 13 orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018.

Kasus ini sebelumnya telah melibatkan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Zola sendiri telah divonis 6 tahun kurungan penjara serta denda dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah bebas nanti

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, ancaman pidana untuk penerimaan suap sangat tinggi yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

“Perlu dipahami, ancaman pidana untuk penerimaan suap sangat tinggi yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

Kami ingatkan pada pihak lain, baik anggota DPRD Jambi atau pun pihak lain jika telah menerima uang agar mengembalikan pada KPK untuk kemudian dimasukkan dalam berkas perkara,” papar Agus dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Desember 2018.

Diketahui, penetapkan 13 tersangka baru dari Jambi oleh KPK ini berdasarkan pengembangan penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jambi pada 28 November 2017 silam.(Aci - 02)

Actualinside.com Jambi  -  KPK telah  menetapkan 13 orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018.

Kasus ini sebelumnya telah melibatkan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Zola sendiri telah divonis 6 tahun kurungan penjara serta denda dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah bebas nanti

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, ancaman pidana untuk penerimaan suap sangat tinggi yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

“Perlu dipahami, ancaman pidana untuk penerimaan suap sangat tinggi yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

Kami ingatkan pada pihak lain, baik anggota DPRD Jambi atau pun pihak lain jika telah menerima uang agar mengembalikan pada KPK untuk kemudian dimasukkan dalam berkas perkara,” papar Agus dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Desember 2018.

Diketahui, penetapkan 13 tersangka baru dari Jambi oleh KPK ini berdasarkan pengembangan penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jambi pada 28 November 2017 silam.(Aci - 02)


Actualinside.com Jakarta - KPK menetapkan 13 tersangka baru dalam kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi yang melibatkan zumi zola 12 orang tersangka berasal dari DPRD Jambi, mulai dari ketua hingga anggota dewan. 

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi , anggota DPRD dan swasta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). 

Ketiga belas tersangka baru suap ketok palu RAPBD Jambi yakni:

1. CB Ketua DPRD
2. ARS Wakil Ketua DPRD
3. CZ Wakil Ketua DPRD
4. SNZ impinan Fraksi Golkar
5. C pimpinan Fraksi Restorasi Nurani
6. TH pimpinan Fraksi PKB
7. PN pimpinan Fraksi PPP
8. M pimpinan Fraksi Gerindra
9. ZA Ketua Komisi III
10. E anggota DPRD
11. G anggota DPRD
12. EH anggota DPRD
13. JFY swasta

ke 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan terhadap tersangka ke-13 JFY, pihak swasta diduga memberikan pinjaman uang Rp 5 miliar kepada Arfan dkk (ACI02)



Actualinside.com Jakarta - KPK menetapkan 13 tersangka baru dalam kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi yang melibatkan zumi zola 12 orang tersangka berasal dari DPRD Jambi, mulai dari ketua hingga anggota dewan. 

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi , anggota DPRD dan swasta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). 

Ketiga belas tersangka baru suap ketok palu RAPBD Jambi yakni:

1. CB Ketua DPRD
2. ARS Wakil Ketua DPRD
3. CZ Wakil Ketua DPRD
4. SNZ impinan Fraksi Golkar
5. C pimpinan Fraksi Restorasi Nurani
6. TH pimpinan Fraksi PKB
7. PN pimpinan Fraksi PPP
8. M pimpinan Fraksi Gerindra
9. ZA Ketua Komisi III
10. E anggota DPRD
11. G anggota DPRD
12. EH anggota DPRD
13. JFY swasta

ke 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan terhadap tersangka ke-13 JFY, pihak swasta diduga memberikan pinjaman uang Rp 5 miliar kepada Arfan dkk (ACI02)


Actualinside.com.Jambi - Pengembangan kasus ketok palu RAPBD Provinsi Jambi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK kembali menetapkan tersangaka baru.

Cornelis Buston menjadi yang pertama di sebut KPK Dalam konferensi Pers di Gedung KPK pada 28/12/2018 Pebriansyah mengatakan beberapa orang tersangka yaitu 12 unsur pimpinan DPRD Jambi, serta beberapa orang kontraktor.

KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi , anggota DPRD dan swasta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). 

Penetapan status tersangka ini dilakukan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik. Agus memaparkan para unsur pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang "ketok palu" juga menagih kesiapan uang ketok palu.


Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli ,terkait uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018. (Aci - 02)

Actualinside.com.Jambi - Pengembangan kasus ketok palu RAPBD Provinsi Jambi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK kembali menetapkan tersangaka baru.

Cornelis Buston menjadi yang pertama di sebut KPK Dalam konferensi Pers di Gedung KPK pada 28/12/2018 Pebriansyah mengatakan beberapa orang tersangka yaitu 12 unsur pimpinan DPRD Jambi, serta beberapa orang kontraktor.

KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi , anggota DPRD dan swasta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). 

Penetapan status tersangka ini dilakukan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik. Agus memaparkan para unsur pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang "ketok palu" juga menagih kesiapan uang ketok palu.


Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli ,terkait uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018. (Aci - 02)

Actualinside.com.Jambi - Aktivis HMI Cabang Jambi, Andri Ode berharap agar KPK RI menangkap para anggota Dewan Provinsi Jambi yang terlibat OTT Gubernur Zumi Zola.

Hal itu ditegaskan, agar penegakan hukum sama dalam menubtaskan kasus Korupsi. "Tidak boleh hanya Zumi Zola Cs saja yang dipenjara, anggota Dewan yang terlibat juga harus diseret ke meja hijau" Tegas Andri.

Aktivis yang juga bergerak di literasi Jambi ini berharap adanya keadilan bagi siapapun yang melanggar hukum. Rakyat jangan sampai terkecoh dengan penampilan para wakil rakyat. "53 anggota Dewan Jambi itukan masih ada yang nyaleg. Kalau status mereka tidak jelas, nanti rakyat bisa ketipu. Jangan sampai rakyat memilih Caleg yang masih terlibat kasus korupsi OTT KPK" Jelasnya.

Untuk itulah, ia meminta agar KPK RI menjelaskas status mereka kepada publik. Apakah benar  (53 Anggota Dewan) akan diperiksa, atau mereka bebas dalam kasus tersebut"  Ujarnya.

Andri berharap, rakyat harus jeli menentukan pilihan politik. Jangan sampai rakyat memilih mereka yang masig terlibat kasus OTT. "Kasian nanti, rakyat memilihnya, setelah itu mereka ditangkap KPK, inikan sangat merugikan. Baik bagi anggota dewan maupun bagi rakyat" kayanya.(ACI02)

Actualinside.com.Jambi - Aktivis HMI Cabang Jambi, Andri Ode berharap agar KPK RI menangkap para anggota Dewan Provinsi Jambi yang terlibat OTT Gubernur Zumi Zola.

Hal itu ditegaskan, agar penegakan hukum sama dalam menubtaskan kasus Korupsi. "Tidak boleh hanya Zumi Zola Cs saja yang dipenjara, anggota Dewan yang terlibat juga harus diseret ke meja hijau" Tegas Andri.

Aktivis yang juga bergerak di literasi Jambi ini berharap adanya keadilan bagi siapapun yang melanggar hukum. Rakyat jangan sampai terkecoh dengan penampilan para wakil rakyat. "53 anggota Dewan Jambi itukan masih ada yang nyaleg. Kalau status mereka tidak jelas, nanti rakyat bisa ketipu. Jangan sampai rakyat memilih Caleg yang masih terlibat kasus korupsi OTT KPK" Jelasnya.

Untuk itulah, ia meminta agar KPK RI menjelaskas status mereka kepada publik. Apakah benar  (53 Anggota Dewan) akan diperiksa, atau mereka bebas dalam kasus tersebut"  Ujarnya.

Andri berharap, rakyat harus jeli menentukan pilihan politik. Jangan sampai rakyat memilih mereka yang masig terlibat kasus OTT. "Kasian nanti, rakyat memilihnya, setelah itu mereka ditangkap KPK, inikan sangat merugikan. Baik bagi anggota dewan maupun bagi rakyat" kayanya.(ACI02)
Foto : Desnat, Aktivis Pemerhati Hukum Jambi

Actualinside.com - Jambi, Setelah menjadi tersangka pada 9 Agustus 2018 yang lalu oleh Polres Kabupaten Merangin, Isnedi belum di lakukan penahanan oleh Kajari Merangin. Padahal Polres Merangin sudah melimpahkan perkara tersebut kepada Kajari Merangin.

Berdasarkan surat ketetapan tersangka yang di keluarkan oleh Kapolres Merangin nomor S/Tap/01/VIII/RES.3.3/2018.



Desnat, aktivis pemerhati hukum jambi meminta Kajari Kabupaten Merangin agar segera melakukan penahanan terhadap tersangka Isnedi sambil menunjukkan poto surat penetapan Isnedi dari saksi menjadi tersangka dan juga surat pelimpahan Dari Polres Merangi kepada Kajari Merangin.

Sudah jelas menjadi tersangka, kenapa belum di tahan juga, dalam proses hukum harus jelas semua orang sama tidak boleh ada perbedaan walaupun Isnedi adalah Anggota DPRD merangin, namun jika telah terbukti agar segera untuk di tahan"ungkap Desnat,

Desnat menegaskan bahwa sampai saat ini sudah dua bulan berjalan, kenapa Kajari belum juga tahan Isnedi,ulang Desnat,
Ini surat pelimpahannya dan ini surat perubahan saksi menjadi tersangka.ucap Desnat.Sambil memberikan surat tersebut.

Berdasarkan surat peralihan status dari saksi menjadi tersangka dengan nomor surat:S.Tap/01,a/VIII/Res 3.3 2018.tertanggal 9 Agustus 2018. Kemudian surat rujukan Pokres ke Kajari Merangin Nomor: R/21.a/VIII/RES.3.3/2018.

Untuk di ketahui bahwa Isnedi adalah anggota DPRD kabupaten Merangin dari Partai Gerindra, terjerat kasus dugaan korupsi.

Wakil ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Aidil Putra, saat di konfirmasi, mengatakan ya benar adanya kasus tersebut,dia mengatakan semuanya tentu harus di pertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan,saya tidak begitu tau kasusnya seperti apa, namun kemungkinan besar DPD Gerindra Provinsi Jambi akan segera melakukan Evaluasi dan koordinasi, tentunya jika ada persoalan secara kepartaian kami harus menyikapinya, mekanisme sanksi dari partai tentunya akan di bahas di tingkatan DPD Gerindra, bentuk dari sanksi buat Isnedi tentunya saya belum bisa pastikan, itu tergantung hasil rapat di DPD.

Saya yakin Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi tidak mau tinggal diam,untuk di ketahui bahwa Pak SAH adalah orang yang bijaksana dan tegas.Namun semoga keputusan sanksi dari partai akan cepat di realisasikan.karena ini sudah turut mencoreng nama baik partai."ucap Aidil.

sangat di sayangkan pihak Kajari Kabupaten Merangin belum dapat di konfirmasi media ini. (ACI02).
Foto : Desnat, Aktivis Pemerhati Hukum Jambi

Actualinside.com - Jambi, Setelah menjadi tersangka pada 9 Agustus 2018 yang lalu oleh Polres Kabupaten Merangin, Isnedi belum di lakukan penahanan oleh Kajari Merangin. Padahal Polres Merangin sudah melimpahkan perkara tersebut kepada Kajari Merangin.

Berdasarkan surat ketetapan tersangka yang di keluarkan oleh Kapolres Merangin nomor S/Tap/01/VIII/RES.3.3/2018.



Desnat, aktivis pemerhati hukum jambi meminta Kajari Kabupaten Merangin agar segera melakukan penahanan terhadap tersangka Isnedi sambil menunjukkan poto surat penetapan Isnedi dari saksi menjadi tersangka dan juga surat pelimpahan Dari Polres Merangi kepada Kajari Merangin.

Sudah jelas menjadi tersangka, kenapa belum di tahan juga, dalam proses hukum harus jelas semua orang sama tidak boleh ada perbedaan walaupun Isnedi adalah Anggota DPRD merangin, namun jika telah terbukti agar segera untuk di tahan"ungkap Desnat,

Desnat menegaskan bahwa sampai saat ini sudah dua bulan berjalan, kenapa Kajari belum juga tahan Isnedi,ulang Desnat,
Ini surat pelimpahannya dan ini surat perubahan saksi menjadi tersangka.ucap Desnat.Sambil memberikan surat tersebut.

Berdasarkan surat peralihan status dari saksi menjadi tersangka dengan nomor surat:S.Tap/01,a/VIII/Res 3.3 2018.tertanggal 9 Agustus 2018. Kemudian surat rujukan Pokres ke Kajari Merangin Nomor: R/21.a/VIII/RES.3.3/2018.

Untuk di ketahui bahwa Isnedi adalah anggota DPRD kabupaten Merangin dari Partai Gerindra, terjerat kasus dugaan korupsi.

Wakil ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Aidil Putra, saat di konfirmasi, mengatakan ya benar adanya kasus tersebut,dia mengatakan semuanya tentu harus di pertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan,saya tidak begitu tau kasusnya seperti apa, namun kemungkinan besar DPD Gerindra Provinsi Jambi akan segera melakukan Evaluasi dan koordinasi, tentunya jika ada persoalan secara kepartaian kami harus menyikapinya, mekanisme sanksi dari partai tentunya akan di bahas di tingkatan DPD Gerindra, bentuk dari sanksi buat Isnedi tentunya saya belum bisa pastikan, itu tergantung hasil rapat di DPD.

Saya yakin Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi tidak mau tinggal diam,untuk di ketahui bahwa Pak SAH adalah orang yang bijaksana dan tegas.Namun semoga keputusan sanksi dari partai akan cepat di realisasikan.karena ini sudah turut mencoreng nama baik partai."ucap Aidil.

sangat di sayangkan pihak Kajari Kabupaten Merangin belum dapat di konfirmasi media ini. (ACI02).

Actualinside.com. Jakarta - Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPEL) mencium adanya keterlibatan wakil Gubernur Jambi yang saat ini menjabat sebagai Plt. Gubernur Jambi ikut menerima suap gratifikasi. Hal itu disampaikan oleh Zuhri selaku koordinator lapangan AMPEL saat melakukan aksi didepan Kemendagri.

“Kami datang dan membentang spanduk sepanjang gerbang kemendagri ini agar seluruh pejabat mendagri dan pak menteri melihat keluhan kami masyarakat Jambi yang sudah di tipu pejabat daerah. Kami datang kemari mendesak mendagri untuk mencopot Plt. Gubernur Jambi Fachrori Umar, sebab ada dugaan kuat beliau ikut terlibat dan terima uang Gratifikasi.” Tutur Zuhri.


Saiful mengatakan, dugaan itu keluar dari pernyataan salah seorang saksi yang hadir pada perisdangan dakwaan kasus gratifikasi mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

“Indikasi beliau terlibat itu kuat sekali, pertama kemarin ada keterangan saksi di sidang gratifikasi Zumi Zola yang mengatakan kalau beliau juga terima gratifiksi, kedua yang paling jelas nama istri PLT, disebut menerima uang ketuk palu. Ibu rahima selaku anggata DPRD Provinsi Jambi disebut KPK menerima uang ketuk palu juga, berdasarkan hasil keterangan dari OTT KPK di Jambi. Masa istri nya anggota dewan suami nya gak tau kalau ketuk palu dikasih duit, sementara suami nya wakil Gubernur yang ajukan anggaran. Kan bohong sekali.” tambah Zuhri.

Terakhir Zuhri menjelaskan bahwa dia dan teman-teman nya dari Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan datang ke Kemendagri mendesak kemendagri mecopot Plt. Gubernur Jambi mengganti dengan PJ dari Kemendagri.

“Kami datang ke kemendagri mendesak kemendagri mencopot Fahrori Umar selaku PLT saat ini, biarkan dia menunggu proses hukum nya, tinggal menunggu giliran di panggil KPK. Kami minta Kemendagri tetapkan PJ Gubernur Jambi Baru sekaligus memeriksa laporan angggaran tahun sebelum nya. Kami yakin ada masalah. Sebab semua anggota dewan bermasalah, jadi hasil ketuk palu dari semua anggota dewanpun kena imbas di anggap bermasalah. Nah kami minta kemendagri periksa rancangan anggaran itu, dan periksa yang lalu juga. Pasti ada masalah dari Dewan yang bermasalah.” Jelas Zuhri.

Zuhri pun berjanji akan terus mendesak Kemendagri jika belum mengambil kebijakan untuk menunjuk Pj, kita telah diagendakan untuk bertemu dan beraudiensi dengan Dirjen Otda dan KEUADA Kemendagri pada jumat ini untuk membahas masalah ini secara langsung. "Tutup Zuhri.(ACI02)

Actualinside.com. Jakarta - Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPEL) mencium adanya keterlibatan wakil Gubernur Jambi yang saat ini menjabat sebagai Plt. Gubernur Jambi ikut menerima suap gratifikasi. Hal itu disampaikan oleh Zuhri selaku koordinator lapangan AMPEL saat melakukan aksi didepan Kemendagri.

“Kami datang dan membentang spanduk sepanjang gerbang kemendagri ini agar seluruh pejabat mendagri dan pak menteri melihat keluhan kami masyarakat Jambi yang sudah di tipu pejabat daerah. Kami datang kemari mendesak mendagri untuk mencopot Plt. Gubernur Jambi Fachrori Umar, sebab ada dugaan kuat beliau ikut terlibat dan terima uang Gratifikasi.” Tutur Zuhri.


Saiful mengatakan, dugaan itu keluar dari pernyataan salah seorang saksi yang hadir pada perisdangan dakwaan kasus gratifikasi mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

“Indikasi beliau terlibat itu kuat sekali, pertama kemarin ada keterangan saksi di sidang gratifikasi Zumi Zola yang mengatakan kalau beliau juga terima gratifiksi, kedua yang paling jelas nama istri PLT, disebut menerima uang ketuk palu. Ibu rahima selaku anggata DPRD Provinsi Jambi disebut KPK menerima uang ketuk palu juga, berdasarkan hasil keterangan dari OTT KPK di Jambi. Masa istri nya anggota dewan suami nya gak tau kalau ketuk palu dikasih duit, sementara suami nya wakil Gubernur yang ajukan anggaran. Kan bohong sekali.” tambah Zuhri.

Terakhir Zuhri menjelaskan bahwa dia dan teman-teman nya dari Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan datang ke Kemendagri mendesak kemendagri mecopot Plt. Gubernur Jambi mengganti dengan PJ dari Kemendagri.

“Kami datang ke kemendagri mendesak kemendagri mencopot Fahrori Umar selaku PLT saat ini, biarkan dia menunggu proses hukum nya, tinggal menunggu giliran di panggil KPK. Kami minta Kemendagri tetapkan PJ Gubernur Jambi Baru sekaligus memeriksa laporan angggaran tahun sebelum nya. Kami yakin ada masalah. Sebab semua anggota dewan bermasalah, jadi hasil ketuk palu dari semua anggota dewanpun kena imbas di anggap bermasalah. Nah kami minta kemendagri periksa rancangan anggaran itu, dan periksa yang lalu juga. Pasti ada masalah dari Dewan yang bermasalah.” Jelas Zuhri.

Zuhri pun berjanji akan terus mendesak Kemendagri jika belum mengambil kebijakan untuk menunjuk Pj, kita telah diagendakan untuk bertemu dan beraudiensi dengan Dirjen Otda dan KEUADA Kemendagri pada jumat ini untuk membahas masalah ini secara langsung. "Tutup Zuhri.(ACI02)
Foto : PLT Gubernur Jambi,H. Fachrori Umar

Actualinside.com.Jambi - Sudah terang benderang dalam fakta - fakta persidangan dalam kasus Suap Ketok palu RAPBD Provinsi 2018.Hal ini terungkap dalam beberapa kali persidangan baik persidangan di pengadilan Tipikor Jambi maupun dalam pengadilan tipikor di Jakarta , Gubernur non aktif Zumi Zola Zulkifli.

Uang sejumlah Rp 1 satu milyar yang diterima oleh Asrul Padepotan dari Kadis Pendidikan Provinsi Jambi Agus Heriyanto yang di berikan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp 500 juta.di tempat yang berbeda di Jakarta.

Barusan Rakyat Anti Korupsi Jambi, Akmal Khatab mengatakan kepada actualinside.com,  Agus Heriyanto harus segera memundurkan diri dari jabatannya pada saat ini yaitu Kadis Pendidikan, bagaimana mungkin OPD yang seharusnya menjadi contoh bagi dunia pendidikan Provinsi Jambi ternyata merupakan bagian dari yang terlibat langsung dalam kasus Suap terhadap Gubernur Non aktif Zumi Zola.

Akmal Khatab meminta agar Agus Heriyanto Segera mundur, bukan tidak mungkin jika dia terus menjabat sebagai Kepala OPD, maka tdak menutup kemungkinan akan terjadi penyuapan lagi terhadap para pemimpin Jambi yang ada pada saat ini. Sangat memalukan jija dia masih tetap bercokol  sebagai Kadis,

Akmal menambahkan agar plt Gubernur Jambi Fahrori Umur segera mencopot jabatan Agus Heriyanto melalui Menteri dalam Negeri Republik Indonesia,

Tidak saja Agus Heriyanto, namun seluruh OPD yang terungkap dalam persidangan yang turut serta dalam suap, maupun Kepala Bidang di masing-Masing OPD agar segera di copot. tegas Akmal Khatab.(Aci - 02)
Foto : PLT Gubernur Jambi,H. Fachrori Umar

Actualinside.com.Jambi - Sudah terang benderang dalam fakta - fakta persidangan dalam kasus Suap Ketok palu RAPBD Provinsi 2018.Hal ini terungkap dalam beberapa kali persidangan baik persidangan di pengadilan Tipikor Jambi maupun dalam pengadilan tipikor di Jakarta , Gubernur non aktif Zumi Zola Zulkifli.

Uang sejumlah Rp 1 satu milyar yang diterima oleh Asrul Padepotan dari Kadis Pendidikan Provinsi Jambi Agus Heriyanto yang di berikan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp 500 juta.di tempat yang berbeda di Jakarta.

Barusan Rakyat Anti Korupsi Jambi, Akmal Khatab mengatakan kepada actualinside.com,  Agus Heriyanto harus segera memundurkan diri dari jabatannya pada saat ini yaitu Kadis Pendidikan, bagaimana mungkin OPD yang seharusnya menjadi contoh bagi dunia pendidikan Provinsi Jambi ternyata merupakan bagian dari yang terlibat langsung dalam kasus Suap terhadap Gubernur Non aktif Zumi Zola.

Akmal Khatab meminta agar Agus Heriyanto Segera mundur, bukan tidak mungkin jika dia terus menjabat sebagai Kepala OPD, maka tdak menutup kemungkinan akan terjadi penyuapan lagi terhadap para pemimpin Jambi yang ada pada saat ini. Sangat memalukan jija dia masih tetap bercokol  sebagai Kadis,

Akmal menambahkan agar plt Gubernur Jambi Fahrori Umur segera mencopot jabatan Agus Heriyanto melalui Menteri dalam Negeri Republik Indonesia,

Tidak saja Agus Heriyanto, namun seluruh OPD yang terungkap dalam persidangan yang turut serta dalam suap, maupun Kepala Bidang di masing-Masing OPD agar segera di copot. tegas Akmal Khatab.(Aci - 02)


Actualinside. com. Jambi - Di kabarkan oleh kontributor kami dari Mekah Almukaromah Barusan terjadi sekitar pukul 20.00 wib telah terjadi pencurian dengan cara Hipnotis.

Menurut H. Salman barusan telah terjadi Kejadian di seputaran hotel tempat menginap. Yaitu Hotel Rose Garden Daerah Misfalah Mekah.

Beliau curhat langsung kepada saya sambil menangis. Memperlihatkan isi dompet sudah habis semua. Hanya tersisa 3 riyal (1 riyal = rp. 3900)

Jamaah laki-laki Asal Kerinci tersebut mengalami kerugian sekitar Rp 14.juta (empat belas juta rupiah.)

Namun korban enggan untuk di sebutkan namanya. Ungkap Salman. (Aci - 02)


Actualinside. com. Jambi - Di kabarkan oleh kontributor kami dari Mekah Almukaromah Barusan terjadi sekitar pukul 20.00 wib telah terjadi pencurian dengan cara Hipnotis.

Menurut H. Salman barusan telah terjadi Kejadian di seputaran hotel tempat menginap. Yaitu Hotel Rose Garden Daerah Misfalah Mekah.

Beliau curhat langsung kepada saya sambil menangis. Memperlihatkan isi dompet sudah habis semua. Hanya tersisa 3 riyal (1 riyal = rp. 3900)

Jamaah laki-laki Asal Kerinci tersebut mengalami kerugian sekitar Rp 14.juta (empat belas juta rupiah.)

Namun korban enggan untuk di sebutkan namanya. Ungkap Salman. (Aci - 02)

Actualinside. com. Jambi - Belum lepas dari ingatan beberapa bulan yang lalu anak Wakil Bupati Batang Hari Provinsi Jambi tertangkap mengkonsumsi Narkoba, minggu malam kembali lagi terjaring razia tim Polda Jambi putra dari Sofya Joesoef Fattah yaitu Faisal Fattah bersama beberapa orang lainnya.

Menurut Akmal Khatab Aktivis Senior Jambi mengatakan kepada  actualinside.com. Bahwa Sebelumnya Havis juga anak dari wakil Bupati Batang Hari Masih menjalani proses rehabilitasi.

Kedua kakak beradik ini adalah anak dari Mantan Bupati Batang Hari Abdul Fattah dan saat ini istrinya menjabat sebagai wakil Bupati.

Akmal khatab berharap kepada pihak penegak hukum agar orang yang seperti ini harus di hukum sesuai aturan dan kapan perlu lebih berat lagi, agar dapat memberi efek jera kepada pelaku.

Seperti yang di lansir dari media Inilahjambi.com Kapolda jambi membenarkan adanya anak dari Wakil Bupati Batang Hari yang terjaring di kawasan Pulau Pandan Kota Jambi, dari hasil tes urine dinyatakan positif mengkonsumsi Narkoba. (aci-02)

Actualinside. com. Jambi - Belum lepas dari ingatan beberapa bulan yang lalu anak Wakil Bupati Batang Hari Provinsi Jambi tertangkap mengkonsumsi Narkoba, minggu malam kembali lagi terjaring razia tim Polda Jambi putra dari Sofya Joesoef Fattah yaitu Faisal Fattah bersama beberapa orang lainnya.

Menurut Akmal Khatab Aktivis Senior Jambi mengatakan kepada  actualinside.com. Bahwa Sebelumnya Havis juga anak dari wakil Bupati Batang Hari Masih menjalani proses rehabilitasi.

Kedua kakak beradik ini adalah anak dari Mantan Bupati Batang Hari Abdul Fattah dan saat ini istrinya menjabat sebagai wakil Bupati.

Akmal khatab berharap kepada pihak penegak hukum agar orang yang seperti ini harus di hukum sesuai aturan dan kapan perlu lebih berat lagi, agar dapat memberi efek jera kepada pelaku.

Seperti yang di lansir dari media Inilahjambi.com Kapolda jambi membenarkan adanya anak dari Wakil Bupati Batang Hari yang terjaring di kawasan Pulau Pandan Kota Jambi, dari hasil tes urine dinyatakan positif mengkonsumsi Narkoba. (aci-02)

Actualinside. com. Jambi - Dua kasus sekaligus menjerat Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola. Sebelumnya Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi sebesar Rp 6 Miliyar. Kemarin, Zumi Zola juga ditetapkan sebagai tersangka kasus uang ketok Palu.

"Selain kasus gratifikasi, Zumi Zola juga ditetapkan sebagai tersangka kasus uang ketok Palu" Ujar Pimpinan KPK Basariah.

Untuk diketahui, Total uang gratifikasi yang diterima Zumi Zola, sebesar Rp 49 Milyar. Penerimaan gratifikasi tersebut terjadi dalam waktu satu tahun, 2016-2017.

"Total gratifikasinya Rp 49 Milyar. Uang itu diterima salama kurun waktu 2016-2017" Ujar Juru bicara KPK, Febri.

Dengan di tetapkan Zumi
Zola sebagai tersangka atas dua kasus korupsi sekaligus, membuktikan bahwa sejak awal mantan artis ini tidak memiliki niat untuk membangun Jambi.

Presedium barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi BRAKJ. Saiful Roswandi, mengatakan bahwa Zumi Zola Layak di hukum seberat-beratnya. Mengingat bahwa negeri ini sudah rawan terhadap tindak pidana korupsi.

"Sudah sepatutnya diberi hukuman yang berat, rakyat dan pembangunan Jambi, sangat dirugikan atas peristiwa korupsi ini" tegas Mantan aktivis HMI ini.(02)

Actualinside. com. Jambi - Dua kasus sekaligus menjerat Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola. Sebelumnya Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi sebesar Rp 6 Miliyar. Kemarin, Zumi Zola juga ditetapkan sebagai tersangka kasus uang ketok Palu.

"Selain kasus gratifikasi, Zumi Zola juga ditetapkan sebagai tersangka kasus uang ketok Palu" Ujar Pimpinan KPK Basariah.

Untuk diketahui, Total uang gratifikasi yang diterima Zumi Zola, sebesar Rp 49 Milyar. Penerimaan gratifikasi tersebut terjadi dalam waktu satu tahun, 2016-2017.

"Total gratifikasinya Rp 49 Milyar. Uang itu diterima salama kurun waktu 2016-2017" Ujar Juru bicara KPK, Febri.

Dengan di tetapkan Zumi
Zola sebagai tersangka atas dua kasus korupsi sekaligus, membuktikan bahwa sejak awal mantan artis ini tidak memiliki niat untuk membangun Jambi.

Presedium barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi BRAKJ. Saiful Roswandi, mengatakan bahwa Zumi Zola Layak di hukum seberat-beratnya. Mengingat bahwa negeri ini sudah rawan terhadap tindak pidana korupsi.

"Sudah sepatutnya diberi hukuman yang berat, rakyat dan pembangunan Jambi, sangat dirugikan atas peristiwa korupsi ini" tegas Mantan aktivis HMI ini.(02)

Acctualinside.com. Jambi - Seseorang yang ada di dalam pos security yang tidak diketahui namanya pada kantor Satuan kerja wilayah II Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  (BPJN IV) Jambi dinilai cukup tidak sopan menerima tamu. pada hari kamis, tanggal 5/7/2018 pukul 10.18 wib, kedatangan tamu itu ingin mengkonfirmasi kepala Satker wilayah II Hendri Jamal.

Tamu itu PERIZAL, jurnalis media online actualinside.com dan saya menanyakan dengan sopan, Ada bapak Hendri Jamal Pak? Namun seseorang itu menjawab dari dalam ruangan pos memakai baju kaos duduk di kursi dengan kaki ke meja dan tidak berdiri menemui serta tidak menanyakan keperluan apa dan dari mana saya. dia hanya mengatakan "bapak tidak bisa diganggu ". Oh begitu ya pak, terima kasih ya jawab wartawan.

Kemudian saya pulang dan menstater motor, tidak lama setelah itu sekitar 3 menit lagi saya mendatangi pos security satker II, menanyakan, bisa saya isi buku tamu bang, namun jawabannya lain, "kalau bapak ada keperluan buat aja surat pakai kertas kosong dan biasanya bos kami menerima tamu kalau sudah ada pesan dan janji pak. Jawabnya sambil berdiri di depan pagar.

Sangat disayangkan sifat arogan orang tersebut. Apakah memang cara begitu arahan kasatker II Hendri jamal kepada orang itu? Dan apakah memang security yang pernah ikut diksar satpam ataupun seseorang yang diperkerjakan sebagai centeng? Karena dia tidak memakai seragam security lengkap.

Semestinya sebagai pihak keamanan yang menjaga ketertiban dan keamaan lingkungan kerjanya, seorang satpam atau security tentunya akan sangat sering menerima tamu dari luar perkantoran Setiap perkantoran yang menyediakan jasa satpam atau security pastinya memiliki Standar Operasional Prosedur masing-masing. Karena itu satpam atau security tersebut haruslah mengikuti aturan atau prosedur yang berlaku. Sehingga tamu pun tidak akan merasa dikecewakan dalam cara penyambutan karena hal ini merupakan ketentuan yang sudah wajib dijalankan.

Padahal kedatangan saya ingin mengkonfirmasikan beberapa temuan pekerjaan di satker II BPJN IV Jambi yang selama ini selalu di demo di kejaksaan tinggi dan kejaksaan Agung oleh kalangan LSM dari Jambi.

Ada beberapa item pekerjaan pada tahun anggaran 2017 yang selalu di demo kalangan LSM yang di nilai adanya penyimpanan,Mark up dan cacat mutu, diantaranya Pekerjaan jalan Bangko-sungai penuh batas provinsi Sumatera Barat(longsor) yang dikerjakan PT. Yud Mandiri Perkasa dengan nilai Rp. 30.059.004.00., dan pekerjaan preservasi rekonstruksi jalan sungai penuh-siulak deras/Letter W-Batas sumber, pelaksana pekerjaan PT. VETIA DELI CIPTA dengan nilai kontrak Rp. 28.853.793.000., dan masih ada pekerjaan lain yang ingin di konfirmasikan kepada kasatker II Hendri Jamal.(ACI04)

Acctualinside.com. Jambi - Seseorang yang ada di dalam pos security yang tidak diketahui namanya pada kantor Satuan kerja wilayah II Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  (BPJN IV) Jambi dinilai cukup tidak sopan menerima tamu. pada hari kamis, tanggal 5/7/2018 pukul 10.18 wib, kedatangan tamu itu ingin mengkonfirmasi kepala Satker wilayah II Hendri Jamal.

Tamu itu PERIZAL, jurnalis media online actualinside.com dan saya menanyakan dengan sopan, Ada bapak Hendri Jamal Pak? Namun seseorang itu menjawab dari dalam ruangan pos memakai baju kaos duduk di kursi dengan kaki ke meja dan tidak berdiri menemui serta tidak menanyakan keperluan apa dan dari mana saya. dia hanya mengatakan "bapak tidak bisa diganggu ". Oh begitu ya pak, terima kasih ya jawab wartawan.

Kemudian saya pulang dan menstater motor, tidak lama setelah itu sekitar 3 menit lagi saya mendatangi pos security satker II, menanyakan, bisa saya isi buku tamu bang, namun jawabannya lain, "kalau bapak ada keperluan buat aja surat pakai kertas kosong dan biasanya bos kami menerima tamu kalau sudah ada pesan dan janji pak. Jawabnya sambil berdiri di depan pagar.

Sangat disayangkan sifat arogan orang tersebut. Apakah memang cara begitu arahan kasatker II Hendri jamal kepada orang itu? Dan apakah memang security yang pernah ikut diksar satpam ataupun seseorang yang diperkerjakan sebagai centeng? Karena dia tidak memakai seragam security lengkap.

Semestinya sebagai pihak keamanan yang menjaga ketertiban dan keamaan lingkungan kerjanya, seorang satpam atau security tentunya akan sangat sering menerima tamu dari luar perkantoran Setiap perkantoran yang menyediakan jasa satpam atau security pastinya memiliki Standar Operasional Prosedur masing-masing. Karena itu satpam atau security tersebut haruslah mengikuti aturan atau prosedur yang berlaku. Sehingga tamu pun tidak akan merasa dikecewakan dalam cara penyambutan karena hal ini merupakan ketentuan yang sudah wajib dijalankan.

Padahal kedatangan saya ingin mengkonfirmasikan beberapa temuan pekerjaan di satker II BPJN IV Jambi yang selama ini selalu di demo di kejaksaan tinggi dan kejaksaan Agung oleh kalangan LSM dari Jambi.

Ada beberapa item pekerjaan pada tahun anggaran 2017 yang selalu di demo kalangan LSM yang di nilai adanya penyimpanan,Mark up dan cacat mutu, diantaranya Pekerjaan jalan Bangko-sungai penuh batas provinsi Sumatera Barat(longsor) yang dikerjakan PT. Yud Mandiri Perkasa dengan nilai Rp. 30.059.004.00., dan pekerjaan preservasi rekonstruksi jalan sungai penuh-siulak deras/Letter W-Batas sumber, pelaksana pekerjaan PT. VETIA DELI CIPTA dengan nilai kontrak Rp. 28.853.793.000., dan masih ada pekerjaan lain yang ingin di konfirmasikan kepada kasatker II Hendri Jamal.(ACI04)

Actualinside.com .Jambi - Sidang perdana gugatan PT. FATMA NUSA MULIA terhadap Pokja Pekerjaan Sangg Agung - Jujun - Lempur dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jambi Rabu 4 Juli 2018 Kemarin, dalam sidang tersebut dihadiri Penggugat yang diwakilkan kuasa Hukumnya Hamonangan Sitanggang SH Sedangkan dari Pihak tergugat dihadiri Adri SH. MH beserta Tim Kuasa Hukum Pemprov Jambi lainnya dan Biro Hukum Pemprov Jambi

Kuasa Hukum Para Tergugat ADRI SH.MH Kepada Actualinside.com Menyatakan " Selaku Kuasa Hukum Pemprov Jambi, Kita sudah siap untuk menghadapi gugatan dari pihak penggugat, karena secara administrasi dan pelaksanaan lelang, apa yang menjadi dasar materi gugatan sebenarnya itu sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Perpres No 54 Tahun 2010 yang mengalami perubahan Perpres No 4 Tahun 2015. Namun dalam sidang hari ini masih tahap mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Sidang pun akan dilanjutkan kembali seminggu mendatang "Ungkap Kandidat Doktor Ilmu Hukum Ini.

Sebelumnya diberitakan actualinside.com bahwa gugatan ini diawali oleh adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk memenangkan PT AIR TENANG .dan diketahui kasus ini bermula ketika Penggugat merasa dikalahkan secara tidak Fair dalam tender lelang Jalan Sangg Agung - Jujun - Lempur di Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan umum Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 seperti tertuang dalam Materi Gugatan bahwa pihaknya merupakan peserta dengan nilai terendah dengan nilai penawaran Rp. 12.061.715.000,- Dari Nilai HPS Pekerjaan tersebut Sebesar Rp. 13.500.000.000,-  namun yang jadi pemenang proyek tersebut adalah PT. AIR TENANG yang merupakan Penawar yang lebih tinggi dari penggugat (ACI06)

Actualinside.com .Jambi - Sidang perdana gugatan PT. FATMA NUSA MULIA terhadap Pokja Pekerjaan Sangg Agung - Jujun - Lempur dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jambi Rabu 4 Juli 2018 Kemarin, dalam sidang tersebut dihadiri Penggugat yang diwakilkan kuasa Hukumnya Hamonangan Sitanggang SH Sedangkan dari Pihak tergugat dihadiri Adri SH. MH beserta Tim Kuasa Hukum Pemprov Jambi lainnya dan Biro Hukum Pemprov Jambi

Kuasa Hukum Para Tergugat ADRI SH.MH Kepada Actualinside.com Menyatakan " Selaku Kuasa Hukum Pemprov Jambi, Kita sudah siap untuk menghadapi gugatan dari pihak penggugat, karena secara administrasi dan pelaksanaan lelang, apa yang menjadi dasar materi gugatan sebenarnya itu sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Perpres No 54 Tahun 2010 yang mengalami perubahan Perpres No 4 Tahun 2015. Namun dalam sidang hari ini masih tahap mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Sidang pun akan dilanjutkan kembali seminggu mendatang "Ungkap Kandidat Doktor Ilmu Hukum Ini.

Sebelumnya diberitakan actualinside.com bahwa gugatan ini diawali oleh adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk memenangkan PT AIR TENANG .dan diketahui kasus ini bermula ketika Penggugat merasa dikalahkan secara tidak Fair dalam tender lelang Jalan Sangg Agung - Jujun - Lempur di Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan umum Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 seperti tertuang dalam Materi Gugatan bahwa pihaknya merupakan peserta dengan nilai terendah dengan nilai penawaran Rp. 12.061.715.000,- Dari Nilai HPS Pekerjaan tersebut Sebesar Rp. 13.500.000.000,-  namun yang jadi pemenang proyek tersebut adalah PT. AIR TENANG yang merupakan Penawar yang lebih tinggi dari penggugat (ACI06)

Actualinside.com. Jambi - Polemik Proses lelang Paket pekerjaan Sangg Agung - Jujun - lempur di bidang bina marga dinas Pekerjaan umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang dimenangi oleh PT Air Tenang Terus berlanjut dan memasuki babak baru.

Bertempat di Pengadilan Negeri Jambi, Rabu 4 Juli 2018 Dilaksanakan sidang perdana Gugatan PT. Fatma Nusa Mulia terhadap Tergugat I Pokja BM-2.2018 , Tergugat II Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Tetap Sinulingga, Tergugat III Kuasa Pungguna Anggaran, Tergugat IV Kepala ULP Barang dan jasa provinsi jambi serta Tergugat V Inspektorat Provinsi Jambi.

Kuasa Hukum Tergugat yang juga Kuasa hukum Pemerintah Provinsi Jambi ADRI.SH.MH Ketika dikonfirmasi actualinside.com membenarkan terkait gugatan ini dan menjelaskan apa yang menjadi dasar penggugat terkait materinya " Secara hukum permasalahan apa yang menjadi dasar gugatan ini Kita sudah melaksanakan sesuai prosedur yang atur dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015. "Ujarnya

Jadi kami siap menghadapi gugatan dipengadilan ini yang dilakukan oleh PT. Fatma Nusa Mulia yang dilakukan terhadap para tergugat tersebut yang dikuasakan kepada saya selaku kuasa hukum Pemprov Jambi "Ujar Pengacara Yang Kerap di Panggil Panglima Anjali ini.

Sidang Gugatan Perdana ini yang diketuai majelis hakim ARFAN SH sendiri baru memasuki tahap mediasi, dan yang akan dilakukan sidang lanjutan tanggal 11 Juli 2018 Mendatang.

Seperti diketahui kasus ini bermula ketika Penggugat merasa dikalahkan dalam tender lelang Jalan Sangg Agung - Jujun - Lempur di Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan umum Provinsi Jambi seperti tertuang dalam Materi Gugatan bahwa pihaknya merupakan peserta dengan nilai terendah dengan nilai penawaran Rp. 12.061.715.000,- Dari Nilai HPS Pekerjaan tersebut Sebesar Rp. 13.500.000.000,- yang di upload dalam portal LPSE tanggal 28 Maret 2018. (ACI06)

Actualinside.com. Jambi - Polemik Proses lelang Paket pekerjaan Sangg Agung - Jujun - lempur di bidang bina marga dinas Pekerjaan umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang dimenangi oleh PT Air Tenang Terus berlanjut dan memasuki babak baru.

Bertempat di Pengadilan Negeri Jambi, Rabu 4 Juli 2018 Dilaksanakan sidang perdana Gugatan PT. Fatma Nusa Mulia terhadap Tergugat I Pokja BM-2.2018 , Tergugat II Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Tetap Sinulingga, Tergugat III Kuasa Pungguna Anggaran, Tergugat IV Kepala ULP Barang dan jasa provinsi jambi serta Tergugat V Inspektorat Provinsi Jambi.

Kuasa Hukum Tergugat yang juga Kuasa hukum Pemerintah Provinsi Jambi ADRI.SH.MH Ketika dikonfirmasi actualinside.com membenarkan terkait gugatan ini dan menjelaskan apa yang menjadi dasar penggugat terkait materinya " Secara hukum permasalahan apa yang menjadi dasar gugatan ini Kita sudah melaksanakan sesuai prosedur yang atur dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015. "Ujarnya

Jadi kami siap menghadapi gugatan dipengadilan ini yang dilakukan oleh PT. Fatma Nusa Mulia yang dilakukan terhadap para tergugat tersebut yang dikuasakan kepada saya selaku kuasa hukum Pemprov Jambi "Ujar Pengacara Yang Kerap di Panggil Panglima Anjali ini.

Sidang Gugatan Perdana ini yang diketuai majelis hakim ARFAN SH sendiri baru memasuki tahap mediasi, dan yang akan dilakukan sidang lanjutan tanggal 11 Juli 2018 Mendatang.

Seperti diketahui kasus ini bermula ketika Penggugat merasa dikalahkan dalam tender lelang Jalan Sangg Agung - Jujun - Lempur di Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan umum Provinsi Jambi seperti tertuang dalam Materi Gugatan bahwa pihaknya merupakan peserta dengan nilai terendah dengan nilai penawaran Rp. 12.061.715.000,- Dari Nilai HPS Pekerjaan tersebut Sebesar Rp. 13.500.000.000,- yang di upload dalam portal LPSE tanggal 28 Maret 2018. (ACI06)

Actualinside. com Jambi - Dalam kasus OTT dugaan suap RAPBD dan Gratifikasi di Provinsi Jambi oleh KPK pada 28/11/2017 yang lalu.KPK telah menahan Gubernur, Sekda, Plt PUPR,Asissten II dan satu orang anggota DPRD Provinsi .

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi KPK telah menghadirkan puluhan saksi untuk kelima  orang tersebut,serta telah menyeret puluhan puluhan saksi, baik dari unsur ASN, DPRD, pengusaha Swasta maupun dari pihak keluarga.

Namun sampai hari ini Selasa 3/7/2018 KPK belum juga menetapkan tersangka baru dalam kasus OTT dan Gratifikasi tersebut.

Lama menunggu hal tersebut Hasan Gondrong aktivis anti korupsi Jambi akhirnya membuat surat kepada KPK RI.

Kepada Actualinside.com Hasan Gondrong mengatakan bahwa dalam surat tersebut dirinya mengatakan, Kami sangat mencintai pemimpin kami  tapi kalau pemimpin bermasalah dengan dugaan korupsi kami lebih mendukung KPK,jika Plt Gubernur Jambi dan Bupati Kabupaten Muaro Jambi  di duga terlibat dugaan gratifikasi dengan status saksi.

Doa kami semoga status saksi dapat segera di tingkatkan statusnya menjadi tersangka berdasar saksi dan bukti, karena kàmi merasakan kebijakanya tidak berpihak kepada masyarakat.

Khusnya terkait aktifitas tambang batubara mulai dari perizinan, produksi tàmbang, paska tambang, dampak lingkungan dan khususnya transportasi batubara.

Kami bukan anti tambang juga bukan anti investor kami hanya menuntut agar ada aturan transportasi truk batubara guna hindari kemacetan kususnya di jalan menuju pelabuhan talang duku. Karena di pagi hari banyak anak sekolah, buruh dan aktifitasnya yang sangat tergangu.

Setèlah ada desakan masarakat hari ini di fasilitasi pertemuan di kantor bupati Muaro Jambi hasilnya ada keputusan sementara dan terkesan sikap Pemkab tidak peduli dengan masyarakat malah kami merasakan pemda berpihak kepada pengusaha Batubara.

Sepertinya tidak ada yang bisa di harap kebijakan Pemprov Jambi dan Pemkab Muaro Jambi yang akan pro rakyat, berdasar hal tersebut Kami mendukung KPK untuk segera,

Pertama Bongkar sampai tuntas dugaan keterlibatan Plt gubernur Jambi dan Bupati Ma Jambi. kasus gratifikasi dengan tersangka gubernur non aktif dan plt kadis PUPR Provinsi Jambi, Dari saksi agar di tetapkan sebagai tersangka

Kedua Proses hukum potensi kerugian negara terkait aktifitas seluruh tambang batu-bara di Provinsi Jambi." Tegas Hasan Gondrong. (Aci - 02)

Actualinside. com Jambi - Dalam kasus OTT dugaan suap RAPBD dan Gratifikasi di Provinsi Jambi oleh KPK pada 28/11/2017 yang lalu.KPK telah menahan Gubernur, Sekda, Plt PUPR,Asissten II dan satu orang anggota DPRD Provinsi .

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi KPK telah menghadirkan puluhan saksi untuk kelima  orang tersebut,serta telah menyeret puluhan puluhan saksi, baik dari unsur ASN, DPRD, pengusaha Swasta maupun dari pihak keluarga.

Namun sampai hari ini Selasa 3/7/2018 KPK belum juga menetapkan tersangka baru dalam kasus OTT dan Gratifikasi tersebut.

Lama menunggu hal tersebut Hasan Gondrong aktivis anti korupsi Jambi akhirnya membuat surat kepada KPK RI.

Kepada Actualinside.com Hasan Gondrong mengatakan bahwa dalam surat tersebut dirinya mengatakan, Kami sangat mencintai pemimpin kami  tapi kalau pemimpin bermasalah dengan dugaan korupsi kami lebih mendukung KPK,jika Plt Gubernur Jambi dan Bupati Kabupaten Muaro Jambi  di duga terlibat dugaan gratifikasi dengan status saksi.

Doa kami semoga status saksi dapat segera di tingkatkan statusnya menjadi tersangka berdasar saksi dan bukti, karena kàmi merasakan kebijakanya tidak berpihak kepada masyarakat.

Khusnya terkait aktifitas tambang batubara mulai dari perizinan, produksi tàmbang, paska tambang, dampak lingkungan dan khususnya transportasi batubara.

Kami bukan anti tambang juga bukan anti investor kami hanya menuntut agar ada aturan transportasi truk batubara guna hindari kemacetan kususnya di jalan menuju pelabuhan talang duku. Karena di pagi hari banyak anak sekolah, buruh dan aktifitasnya yang sangat tergangu.

Setèlah ada desakan masarakat hari ini di fasilitasi pertemuan di kantor bupati Muaro Jambi hasilnya ada keputusan sementara dan terkesan sikap Pemkab tidak peduli dengan masyarakat malah kami merasakan pemda berpihak kepada pengusaha Batubara.

Sepertinya tidak ada yang bisa di harap kebijakan Pemprov Jambi dan Pemkab Muaro Jambi yang akan pro rakyat, berdasar hal tersebut Kami mendukung KPK untuk segera,

Pertama Bongkar sampai tuntas dugaan keterlibatan Plt gubernur Jambi dan Bupati Ma Jambi. kasus gratifikasi dengan tersangka gubernur non aktif dan plt kadis PUPR Provinsi Jambi, Dari saksi agar di tetapkan sebagai tersangka

Kedua Proses hukum potensi kerugian negara terkait aktifitas seluruh tambang batu-bara di Provinsi Jambi." Tegas Hasan Gondrong. (Aci - 02)
Foto : Desnat Bersama Bupati Hj. Masnah Busro dan Wabup Bambang Bayu Suseno

Actualinside.com. Jambi - Pengangkatan Sejumlah kepala sekolah SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi yang diwarnai selentingan kabar adanya sejumlah uang yang harus disetorkan berbuntut panjang.

namun ternyata kabar itu bukan hanya selentingan, terbukti. Direncanakan Hari senin (4/6) esok sebanyak 14 orang kepala sekolah yang diduga menjadi korban akan melaporkan ke pihak Polda Jambi.

Tengku Muhammad Nazli yang kerap di panggil Desnat, selaku pendamping para Kepala Sekolah yang akan melaporkan oknum-oknum terkait di Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi mengatakan kepada actualinside.com terkait permasalahan ini " Emang benar, Sejumlah kepala sekolah saat ini baru 14 orang yang akan melaporkan kasus yang kita anggap sudah masuk ke ranah pemerasan dan  pungli yang diduga dilakukan Kepala Dinas Muaro Jambi, Ulil Amri kepada seluruh kepala sekolah SD hingga SMP se-Muarojambi menjelang dilantik oleh Bupati Muarojambi Ke Polda Jambi "Ujarnya

Dengan harapan laporan ini nanti bisa ditindaklanjuti dan oknum-oknum yang terlibat bisa diproses secara hukum yang berlaku, apalagi ini diduga dilakukan secara terstruktur dan sistematis seperti informasi yang didapat, hasil pungli tersebut disetorkan melalui salah seorang Kepala bidang di dinas pendidikan muaro jambi. Setelah setoran pungli tersebut dikumpulkan oleh Kabid tersebut, lantas disetorkan kepada salah seorang oknum ASN Muaro Jambi ." Ujar Desnat (ACI06)
Foto : Desnat Bersama Bupati Hj. Masnah Busro dan Wabup Bambang Bayu Suseno

Actualinside.com. Jambi - Pengangkatan Sejumlah kepala sekolah SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi yang diwarnai selentingan kabar adanya sejumlah uang yang harus disetorkan berbuntut panjang.

namun ternyata kabar itu bukan hanya selentingan, terbukti. Direncanakan Hari senin (4/6) esok sebanyak 14 orang kepala sekolah yang diduga menjadi korban akan melaporkan ke pihak Polda Jambi.

Tengku Muhammad Nazli yang kerap di panggil Desnat, selaku pendamping para Kepala Sekolah yang akan melaporkan oknum-oknum terkait di Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi mengatakan kepada actualinside.com terkait permasalahan ini " Emang benar, Sejumlah kepala sekolah saat ini baru 14 orang yang akan melaporkan kasus yang kita anggap sudah masuk ke ranah pemerasan dan  pungli yang diduga dilakukan Kepala Dinas Muaro Jambi, Ulil Amri kepada seluruh kepala sekolah SD hingga SMP se-Muarojambi menjelang dilantik oleh Bupati Muarojambi Ke Polda Jambi "Ujarnya

Dengan harapan laporan ini nanti bisa ditindaklanjuti dan oknum-oknum yang terlibat bisa diproses secara hukum yang berlaku, apalagi ini diduga dilakukan secara terstruktur dan sistematis seperti informasi yang didapat, hasil pungli tersebut disetorkan melalui salah seorang Kepala bidang di dinas pendidikan muaro jambi. Setelah setoran pungli tersebut dikumpulkan oleh Kabid tersebut, lantas disetorkan kepada salah seorang oknum ASN Muaro Jambi ." Ujar Desnat (ACI06)

Actualinside.com. Jambi - Ada tiga orang ASN dari dinas PUPR provinsi Jambi yang beberapa kali panggil penyidik KPK. ketiganya dipanggil sebagai saksi Arfan atas kasus tindak pidana korupsi menerima gratifikasi fee proyek-proyek dari tahun 2014-2017.

Ketiga nama tersebut adalah Ibnu Ziyadi(kabid SDA periode agustus 2016- Februari 2017), Budi Nurahman (Kabid Bina Marga periode Februari 2017- Agustus 2017), Yenki Febrida(kabid perumahan rakyat)

Diantara mereka bertiga, hanya Yenki Febrida yang masih menjabat kabid perumahan rakyat di dinas PUPR provinsi Jambi hingga saat ini.

Ibnu Ziyadi, sekarang menjabat sebagai kepala dinas PUPR Kabupaten Sarolangun.

Ibnu Ziyadi sendiri sudah dua kali dipanggil penyidik KPK sebagai saksi Arfan. Panggilan pertama Pada tanggal 18 april 2018 dan panggilan kedua pada selasa, 8 Mei 2018.

Menurut Perizal, salah seorang Penggiat Anti Korupsi Jambi mengatakan, pemanggilan mereka oleh penyidik KPK tidak lain dugaan kita ada indikasi mereka mengetahui aliran dana gratifikasi yang mengalir kepada arfan,Apalagi Ibnu Ziyadi sudah dua kali dipanggil dan diperiksa oleh penyidik KPK, Begitu juga Yenki Febrida.


Arfan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebagai penerima gratifikasi fee proyek sebesar 6 Miliar.(ACI04)

Actualinside.com. Jambi - Ada tiga orang ASN dari dinas PUPR provinsi Jambi yang beberapa kali panggil penyidik KPK. ketiganya dipanggil sebagai saksi Arfan atas kasus tindak pidana korupsi menerima gratifikasi fee proyek-proyek dari tahun 2014-2017.

Ketiga nama tersebut adalah Ibnu Ziyadi(kabid SDA periode agustus 2016- Februari 2017), Budi Nurahman (Kabid Bina Marga periode Februari 2017- Agustus 2017), Yenki Febrida(kabid perumahan rakyat)

Diantara mereka bertiga, hanya Yenki Febrida yang masih menjabat kabid perumahan rakyat di dinas PUPR provinsi Jambi hingga saat ini.

Ibnu Ziyadi, sekarang menjabat sebagai kepala dinas PUPR Kabupaten Sarolangun.

Ibnu Ziyadi sendiri sudah dua kali dipanggil penyidik KPK sebagai saksi Arfan. Panggilan pertama Pada tanggal 18 april 2018 dan panggilan kedua pada selasa, 8 Mei 2018.

Menurut Perizal, salah seorang Penggiat Anti Korupsi Jambi mengatakan, pemanggilan mereka oleh penyidik KPK tidak lain dugaan kita ada indikasi mereka mengetahui aliran dana gratifikasi yang mengalir kepada arfan,Apalagi Ibnu Ziyadi sudah dua kali dipanggil dan diperiksa oleh penyidik KPK, Begitu juga Yenki Febrida.


Arfan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebagai penerima gratifikasi fee proyek sebesar 6 Miliar.(ACI04)

Actualinside.com Jambi - Kasus Korupsi yang melilit Gubernur non aktif Zumi Zola, harus terus dibongkar. Selain keterlibatan keluarga besarnya, Mantan aktor ini juga harus membongkar keterlibatan para tim suksesnya.

Presedium Barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi Akmal Khatab mengatakan bahwa, Publik sudah sangat tahu, bahwa banyak timses Zumi Zola yang ,,di Duga,, terlilit korupsi. Mengingat KPK sudah banyak memeriksa para timses Zumi Zola.

Beberapa orang dari mantan tim sukses zzz sudah di panggil oleh KPK

Sebut saja seperti Endria Putra, Goes Suryo alias Cecep selaku mantan Dir center Zumi Zola, Apif Firmansyah dan Asrul selaku orang dekat Zumi Zola. Semua peran timses Zumi Zola harus dibongkar.

"Mereka itukan sebagian besar adalah kontraktor, peran mereka sangat jelas  dari bebetapa dan berbagai bentuk kegiaran pada Proyek APBD Provinsi Jambi.
Saya meminta agar mereka semua harus ,,turut diusut" tegas Akmal Khatab,
.(ACI02)

Actualinside.com Jambi - Kasus Korupsi yang melilit Gubernur non aktif Zumi Zola, harus terus dibongkar. Selain keterlibatan keluarga besarnya, Mantan aktor ini juga harus membongkar keterlibatan para tim suksesnya.

Presedium Barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi Akmal Khatab mengatakan bahwa, Publik sudah sangat tahu, bahwa banyak timses Zumi Zola yang ,,di Duga,, terlilit korupsi. Mengingat KPK sudah banyak memeriksa para timses Zumi Zola.

Beberapa orang dari mantan tim sukses zzz sudah di panggil oleh KPK

Sebut saja seperti Endria Putra, Goes Suryo alias Cecep selaku mantan Dir center Zumi Zola, Apif Firmansyah dan Asrul selaku orang dekat Zumi Zola. Semua peran timses Zumi Zola harus dibongkar.

"Mereka itukan sebagian besar adalah kontraktor, peran mereka sangat jelas  dari bebetapa dan berbagai bentuk kegiaran pada Proyek APBD Provinsi Jambi.
Saya meminta agar mereka semua harus ,,turut diusut" tegas Akmal Khatab,
.(ACI02)

Actualinside. com. Jambi -Siapa lagi pelaku Utama, jika Zola ingin jadi JC.
Adanya keinginan Gubernur non aktif Zumi Zola yang tersandung kasus korupsi ingin menjadi juctice colaborator menimbulkan pertanyaan.

Presedium Barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi Akmal Khatab mengatakan  bahwa,
Jika bukan Zumi Zola selaku pelaku utama korupai di Jambi, apakah masih ada pelaku utama lainnya.

Menjadi jc terlebih dahulu tersangka korupsi mengakui bahwa ia menerima uang hasil korupsi. Kemudian ia bukanlah pelaku utama. Dalam kasus Zumi Zola, selaku gubernur, tentu publik melihatnya tidak ada lagi pelaku utamanya selain ia sendiri.

Menjadi aneh, jika anak mantan gubernur Jambi ini meminta ingin menjadi jc.

Untuk itu Akmal Khatab agar, KPK diminta saja fokus untuk menggarap Zumi Zola dan keluarga besarnya dalam kasus yang menimpa mantan artis ini. Kuat dugaan keluarga besar Nurdin inilah yg menjadi dalang terjadinya tindak pidana korupsinya ini.kata Akmal Khatab. (Aci - 02)

Actualinside. com. Jambi -Siapa lagi pelaku Utama, jika Zola ingin jadi JC.
Adanya keinginan Gubernur non aktif Zumi Zola yang tersandung kasus korupsi ingin menjadi juctice colaborator menimbulkan pertanyaan.

Presedium Barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi Akmal Khatab mengatakan  bahwa,
Jika bukan Zumi Zola selaku pelaku utama korupai di Jambi, apakah masih ada pelaku utama lainnya.

Menjadi jc terlebih dahulu tersangka korupsi mengakui bahwa ia menerima uang hasil korupsi. Kemudian ia bukanlah pelaku utama. Dalam kasus Zumi Zola, selaku gubernur, tentu publik melihatnya tidak ada lagi pelaku utamanya selain ia sendiri.

Menjadi aneh, jika anak mantan gubernur Jambi ini meminta ingin menjadi jc.

Untuk itu Akmal Khatab agar, KPK diminta saja fokus untuk menggarap Zumi Zola dan keluarga besarnya dalam kasus yang menimpa mantan artis ini. Kuat dugaan keluarga besar Nurdin inilah yg menjadi dalang terjadinya tindak pidana korupsinya ini.kata Akmal Khatab. (Aci - 02)

Actualinside. com. Jambi - Ketua Lsm Sembilan Jambi akan segera melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan proyek tersebut menjadi ajang penampungan barang Ilegal.

Kepada media ini pada senin 28/5,Ketua LSM sembilan mengatakan :Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Runway Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang berdasarkan hasil pelelangan di lingkungan PT. ANGKASA PURA dimenangkan oleh PT. DIRGANTARA yang ditandai dengan Kontrak Nomor : PJJ/14.09/12/11/2017/15 tertanggal 16 November 2017 dan serta dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tertanggal 27 November 2017 dengan memakan waktu selama 365 Hari Kalender.

Kontrak dimaksud diperkirakan akan menelan biaya dengan Pagu Anggaran yang di alokasikan dari Keungan PT. Angkasa Pura selaku Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp. 101 Miliar lebih disepakati pasca lelang menjadi senilai Rp. 98 Miliar Lebih.

Foto : Jamhuri / Ketua Lsm Sembilan

Jamhuri menambahkan bahwa,Kontrak Kerja antara Angkasa Pura II dan PT. Dirgantara selaku pemenang tender pada tanggal 23 April 2018 terjadi salah satu kesepakatan yang mengacu kepada kontrak No. 67/DYA-LGL/I/2018, antara pihak PT. Dirgantara dengan pihak PT. Abun Sendi.

 Dimana patut diduga kuat untuk diyakini kontrak dimaksud adalah merupakan sub kontrak dari kontrak awal yang dimaksud.

Sub Kontrak yang dimaksud dengan salah satu isinya yaitu tentang pekerjaan Perbaikan tanah senilai Rp. 2.757.248,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Dimana berdasarkan alat bukti atau setidak-tidaknya fakta Yuridis yang ada berupa Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi dengan No. S. 296/DPM-PTSP-6/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 dengan perihal Pengembalian Berkas Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Tanah Urug) PT. Abun Sendi dengan alasan permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan Progres pekerjaan Runway dimaksud patut diduga kuat untuk diyakini merupakan ajang penampungan barang Illegal, yang berasal dari hasil kegiatan usaha tanpa izin operasional.

Jamhuri menegaskan dalam waktu dekat peesoalan ini akan kita bongkar dan lappran langsung kepada Aparat Penegak Hukum Namun sayang pihak Pt. Angkasa Pura II maupun pihak PT. abun Sendi belum dapat di konfirmasi media ini. (Aci02).

Actualinside. com. Jambi - Ketua Lsm Sembilan Jambi akan segera melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan proyek tersebut menjadi ajang penampungan barang Ilegal.

Kepada media ini pada senin 28/5,Ketua LSM sembilan mengatakan :Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Runway Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang berdasarkan hasil pelelangan di lingkungan PT. ANGKASA PURA dimenangkan oleh PT. DIRGANTARA yang ditandai dengan Kontrak Nomor : PJJ/14.09/12/11/2017/15 tertanggal 16 November 2017 dan serta dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tertanggal 27 November 2017 dengan memakan waktu selama 365 Hari Kalender.

Kontrak dimaksud diperkirakan akan menelan biaya dengan Pagu Anggaran yang di alokasikan dari Keungan PT. Angkasa Pura selaku Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp. 101 Miliar lebih disepakati pasca lelang menjadi senilai Rp. 98 Miliar Lebih.

Foto : Jamhuri / Ketua Lsm Sembilan

Jamhuri menambahkan bahwa,Kontrak Kerja antara Angkasa Pura II dan PT. Dirgantara selaku pemenang tender pada tanggal 23 April 2018 terjadi salah satu kesepakatan yang mengacu kepada kontrak No. 67/DYA-LGL/I/2018, antara pihak PT. Dirgantara dengan pihak PT. Abun Sendi.

 Dimana patut diduga kuat untuk diyakini kontrak dimaksud adalah merupakan sub kontrak dari kontrak awal yang dimaksud.

Sub Kontrak yang dimaksud dengan salah satu isinya yaitu tentang pekerjaan Perbaikan tanah senilai Rp. 2.757.248,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Dimana berdasarkan alat bukti atau setidak-tidaknya fakta Yuridis yang ada berupa Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi dengan No. S. 296/DPM-PTSP-6/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 dengan perihal Pengembalian Berkas Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Tanah Urug) PT. Abun Sendi dengan alasan permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan Progres pekerjaan Runway dimaksud patut diduga kuat untuk diyakini merupakan ajang penampungan barang Illegal, yang berasal dari hasil kegiatan usaha tanpa izin operasional.

Jamhuri menegaskan dalam waktu dekat peesoalan ini akan kita bongkar dan lappran langsung kepada Aparat Penegak Hukum Namun sayang pihak Pt. Angkasa Pura II maupun pihak PT. abun Sendi belum dapat di konfirmasi media ini. (Aci02).

Kanal HKK

Total Pageviews

Media Partner