SIGINJAI

DAERAH

WAWANCARA

POLITIK

SPORT

ACTUAL TV


ACTUALINSIDE. COM. Jambi -- Putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jambi lebih tinggi dari tuntutan Jaksa KPK, Tiga Terdakwa Kasus OTT suap ketok palu RAPBD Jambi 2018.

Tuntutan Jaksa penuntut dari KPK menuntut tiga terdakwa Erwan Malik mantan PLT Sekda Propinsi Jambi, H. Saefuddin mantan Assisten III dan H. Arfan mantan PLT PU-PR Jambi selama Dua Tahun Enam Bulan penjara.

Namun putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jambi memberi putusan Tiga Tahun Enam Bulan,putusan hakim lebih tinggi satu tahun dari dakwaan Jaksa.

Atas putusan hakim tersebut, maka pihak terdakwa akan melakukan naik banding ke MA jakarta.

Lifa Malahanum SH pengacara terdakwa Erwan Malik, saat di konfirmasi lewat WhatsApp mengatakan,

 Benar bang,Pengacara Banding ketiga Terpidana adalah ibu Ani, Pengacara pak Saefudin bang,

Pak Erwan Banding bang. Tapi Pengacara Bandingnya bukan saya pak. Bu Ani.
Sekaligus satu (1 )Pengacara sekarang.

Namun Lifa Malahanum menambahkan bahwa Gubernur Jambi tidak mungkin boleh lepas tanggung jawab dari kasus suap ini.Ungkap Lifa.

Pengacara H. Saefuddin Marojohan SH. saat di konfrmasi mengatakan bahwa, Maaf dindo saya belum dapat kompirmasi terkait maslah naik banding apa tidak.

Sayangnya pengacara untuk tiga terdakwa, Ibu Ani belum dapat di konfirmasikan.
(aci -- 02)

ACTUALINSIDE. COM. Jambi -- Putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jambi lebih tinggi dari tuntutan Jaksa KPK, Tiga Terdakwa Kasus OTT suap ketok palu RAPBD Jambi 2018.

Tuntutan Jaksa penuntut dari KPK menuntut tiga terdakwa Erwan Malik mantan PLT Sekda Propinsi Jambi, H. Saefuddin mantan Assisten III dan H. Arfan mantan PLT PU-PR Jambi selama Dua Tahun Enam Bulan penjara.

Namun putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jambi memberi putusan Tiga Tahun Enam Bulan,putusan hakim lebih tinggi satu tahun dari dakwaan Jaksa.

Atas putusan hakim tersebut, maka pihak terdakwa akan melakukan naik banding ke MA jakarta.

Lifa Malahanum SH pengacara terdakwa Erwan Malik, saat di konfirmasi lewat WhatsApp mengatakan,

 Benar bang,Pengacara Banding ketiga Terpidana adalah ibu Ani, Pengacara pak Saefudin bang,

Pak Erwan Banding bang. Tapi Pengacara Bandingnya bukan saya pak. Bu Ani.
Sekaligus satu (1 )Pengacara sekarang.

Namun Lifa Malahanum menambahkan bahwa Gubernur Jambi tidak mungkin boleh lepas tanggung jawab dari kasus suap ini.Ungkap Lifa.

Pengacara H. Saefuddin Marojohan SH. saat di konfrmasi mengatakan bahwa, Maaf dindo saya belum dapat kompirmasi terkait maslah naik banding apa tidak.

Sayangnya pengacara untuk tiga terdakwa, Ibu Ani belum dapat di konfirmasikan.
(aci -- 02)
Foto : Tersangka Suap RABPD Jambi 2018 Saat Menjalani Persidangan di Pengadilan Tipikor

ACTUALINSIDE. COM. Jambi - Uang sejumlah Tiga Milyar Rupiah yang di temukan di rumah H.  Arfan pada 28/11/2017 yang lalu pada saat terjadi OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang tersebut berasal dari tiga Kontraktor yang di kumpulkan oleh H. Arfan.

Dalam berita acara pemerikasaan terhadap H. Arfan, yang di bacakan JPU pada persidangan mendegarkan keterangan saksi di pengadilan tipikor jambi pada beberapa waktu yang lalu.

Tidak banyak yang di koreksi oleh H. Arfan bahwa dia mengatakan uang sejumlah Tiga milyar Rupiah tersebut berasal dari tiga Rekanan dan itu merupakan sisa tagihan dari para Kontraktor untuk proyek tahun 2017.

H. Arfan di perintahkan oleh Asrul utuk menagih uang sisa Fee Proyek tahun 2017.
Lantas Arfan kumpukan uang dari tiga kontraktor yaitu Dari Endria (PT.SARANG TEKNIK CANGGIH)  Rp 1,5milyar.
Rudi Lidra Rp 1 milyar dan Erwin (Kontraktor tebo) Rp 250 jt dua kali menjadi Rp 500 jt.

Berdasarkam Berita acara Pemeriksaan terdakwa H.Arfan Mantan Plt PUPR Jambi.

Dalam fakta persidangan di pengadilan tipikor Jambi, uang sejumlah tiga milyar tersebut yang berdasarkan dari BAP H.Arfan dan Asrul saat di tanya para kuasa hukum dalam persidangan JPU mengatakan Hal tersebut di pisahkan. Karena dalam kasus yang berbeda, yaitu KPK telah menetapkan Zumi Zola Sebagai tersangka dalam kasus Gratifikasi. (ACI02)
Foto : Tersangka Suap RABPD Jambi 2018 Saat Menjalani Persidangan di Pengadilan Tipikor

ACTUALINSIDE. COM. Jambi - Uang sejumlah Tiga Milyar Rupiah yang di temukan di rumah H.  Arfan pada 28/11/2017 yang lalu pada saat terjadi OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang tersebut berasal dari tiga Kontraktor yang di kumpulkan oleh H. Arfan.

Dalam berita acara pemerikasaan terhadap H. Arfan, yang di bacakan JPU pada persidangan mendegarkan keterangan saksi di pengadilan tipikor jambi pada beberapa waktu yang lalu.

Tidak banyak yang di koreksi oleh H. Arfan bahwa dia mengatakan uang sejumlah Tiga milyar Rupiah tersebut berasal dari tiga Rekanan dan itu merupakan sisa tagihan dari para Kontraktor untuk proyek tahun 2017.

H. Arfan di perintahkan oleh Asrul utuk menagih uang sisa Fee Proyek tahun 2017.
Lantas Arfan kumpukan uang dari tiga kontraktor yaitu Dari Endria (PT.SARANG TEKNIK CANGGIH)  Rp 1,5milyar.
Rudi Lidra Rp 1 milyar dan Erwin (Kontraktor tebo) Rp 250 jt dua kali menjadi Rp 500 jt.

Berdasarkam Berita acara Pemeriksaan terdakwa H.Arfan Mantan Plt PUPR Jambi.

Dalam fakta persidangan di pengadilan tipikor Jambi, uang sejumlah tiga milyar tersebut yang berdasarkan dari BAP H.Arfan dan Asrul saat di tanya para kuasa hukum dalam persidangan JPU mengatakan Hal tersebut di pisahkan. Karena dalam kasus yang berbeda, yaitu KPK telah menetapkan Zumi Zola Sebagai tersangka dalam kasus Gratifikasi. (ACI02)

ACTUALINSIDE. COM Jakarta - Di periksa. 10am, akhirnya Sang Gubernur  Aktif Provinsi Jambi, resmi di tahan oleh KPK,dalam kasus Grtifikasi, yang sekaligus pengembangan dari kasus,, suap uang ketok palu,, RAPBD  Jambi 2018.

Memakai baju rompi orange sang Gubernur Jambi aktif Zumi Zola Zulkifli, pada senin 9/4 malam,langsung di giring kedalam mobil tahanan KPK,  menuju lokasi lembaga Pemasarakatan  yang sudah di siapkan oleh tim KPK.

Baru setengah periode menjabat sebagai Gubernur Jambi, ZZ yang sebelumnya dia juga seorang Artis ini harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atas kasus yang menimpanya.

Akmal Khatab Kordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi, kepada media ini mengatakan
bahwa, saya merasa bangga kepada Gubernur Zumi Zola adalah seorang patriot.

Zumi Zola siap dengan segala sesuatu yang terjadi, apapun yang menimpanya.Proses hukum yang di hadapinya bagaikan sebuah sinetron yang berakhir penuh duka.

Semoga KPK juga segera melakukan proses penetapan,maupun penahanan terhadap pelaku yang lainnya, yang di duga masih banyak.

Pakta persidangan atas keterangan beberapa saksi telah terang benderang di persidangam pengadilan tipikor Jambi bahwa sangat banyak pihak yang terlibat, Intinya Zumi Zola tidak sendirian dalam kasus ini. Pungkas Akmal Khatab.

(aci - 02)

ACTUALINSIDE. COM Jakarta - Di periksa. 10am, akhirnya Sang Gubernur  Aktif Provinsi Jambi, resmi di tahan oleh KPK,dalam kasus Grtifikasi, yang sekaligus pengembangan dari kasus,, suap uang ketok palu,, RAPBD  Jambi 2018.

Memakai baju rompi orange sang Gubernur Jambi aktif Zumi Zola Zulkifli, pada senin 9/4 malam,langsung di giring kedalam mobil tahanan KPK,  menuju lokasi lembaga Pemasarakatan  yang sudah di siapkan oleh tim KPK.

Baru setengah periode menjabat sebagai Gubernur Jambi, ZZ yang sebelumnya dia juga seorang Artis ini harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atas kasus yang menimpanya.

Akmal Khatab Kordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi, kepada media ini mengatakan
bahwa, saya merasa bangga kepada Gubernur Zumi Zola adalah seorang patriot.

Zumi Zola siap dengan segala sesuatu yang terjadi, apapun yang menimpanya.Proses hukum yang di hadapinya bagaikan sebuah sinetron yang berakhir penuh duka.

Semoga KPK juga segera melakukan proses penetapan,maupun penahanan terhadap pelaku yang lainnya, yang di duga masih banyak.

Pakta persidangan atas keterangan beberapa saksi telah terang benderang di persidangam pengadilan tipikor Jambi bahwa sangat banyak pihak yang terlibat, Intinya Zumi Zola tidak sendirian dalam kasus ini. Pungkas Akmal Khatab.

(aci - 02)

ACTUAL INSIDE. COM Jakarta - Selaku Tersangka Kasus suap dan Gratifikasi yang mendera Zumi Zola Zulkifli, pada saat ini sedang di lakukan pemeriksaan oleh KPK.

Sudah memasuki delapan jam di periksa Zumi Zola, Gubernur jambi belum juga keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.

Barusan dapat kabar bahwa Ajudan Zumi Zola sudah di panggil oleh tim KPK untuk masuk kedalam gedung.

Kemas Hendra Kordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi mengatakan media ini
Barusan ajudan Zz di panggil tim KPK untuk masuk kedalam gedung KPK, kuat dugaan kami bahwa Zumi Zola Gubernur jambi yang juga mantan Artis akan segera di tahan. (ACI02)

ACTUAL INSIDE. COM Jakarta - Selaku Tersangka Kasus suap dan Gratifikasi yang mendera Zumi Zola Zulkifli, pada saat ini sedang di lakukan pemeriksaan oleh KPK.

Sudah memasuki delapan jam di periksa Zumi Zola, Gubernur jambi belum juga keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.

Barusan dapat kabar bahwa Ajudan Zumi Zola sudah di panggil oleh tim KPK untuk masuk kedalam gedung.

Kemas Hendra Kordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi mengatakan media ini
Barusan ajudan Zz di panggil tim KPK untuk masuk kedalam gedung KPK, kuat dugaan kami bahwa Zumi Zola Gubernur jambi yang juga mantan Artis akan segera di tahan. (ACI02)
Foto : Jamhuri

Actualinside.com. jakarta - Gubernur Jambi Zumi Zola Tersangka kasus tindak pidana korupsi menerima gratifikasi berbagai proyek di provinsi Jambi hari ini, (09/4/) kembali memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

Sebelumnya pada senin kemarin (06/4) Zumi Zola tidak memenuhi panggilan KPK dengan dalil surat pemanggilan tidak sampai ke tangan putra zulkifli Nurdin ini.

Jamhuri salah Seorang Aktivis Pergerakan Anti Korupsi Menegaskan kepada KPK jangan lagi menunda-nunda penahana Zumi Zola.

Kita Minta KPK segera lakukan  penahanan, dari Pengamatan kita selama ini semua bukti sudah cukup, kita tidak mau KPK dinilai tidak Profesional menangani Kasus Gratifikasi Zumi Zola, Seharusnya juga setelah dijadikan Tersangka idealnya dia mundur sehingga tidak mengganggu roda pemerintahan di Jambi. Kita juga kuatir melemahnya dukungan dari masyarakat kepada KPK, Ujar Jamhuri Kepada Jurnalis actualinside.com ketika ditemui di depan gedung merah putih Jakarta Selatan.

Tokoh Pergerakan Jambi Ini Juga Menegaskan, Akan mengutuk segala bentuk upaya pelemahan terhadap KPK dan penegakan hukum tindak pidana korupsi Jika KPK tidak segera Menahan Zumi Zola. (ACI04)
Foto : Jamhuri

Actualinside.com. jakarta - Gubernur Jambi Zumi Zola Tersangka kasus tindak pidana korupsi menerima gratifikasi berbagai proyek di provinsi Jambi hari ini, (09/4/) kembali memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

Sebelumnya pada senin kemarin (06/4) Zumi Zola tidak memenuhi panggilan KPK dengan dalil surat pemanggilan tidak sampai ke tangan putra zulkifli Nurdin ini.

Jamhuri salah Seorang Aktivis Pergerakan Anti Korupsi Menegaskan kepada KPK jangan lagi menunda-nunda penahana Zumi Zola.

Kita Minta KPK segera lakukan  penahanan, dari Pengamatan kita selama ini semua bukti sudah cukup, kita tidak mau KPK dinilai tidak Profesional menangani Kasus Gratifikasi Zumi Zola, Seharusnya juga setelah dijadikan Tersangka idealnya dia mundur sehingga tidak mengganggu roda pemerintahan di Jambi. Kita juga kuatir melemahnya dukungan dari masyarakat kepada KPK, Ujar Jamhuri Kepada Jurnalis actualinside.com ketika ditemui di depan gedung merah putih Jakarta Selatan.

Tokoh Pergerakan Jambi Ini Juga Menegaskan, Akan mengutuk segala bentuk upaya pelemahan terhadap KPK dan penegakan hukum tindak pidana korupsi Jika KPK tidak segera Menahan Zumi Zola. (ACI04)
Foto : Gubernur Jambi Zumi Zola Saat Menjadi Saksi Di Pengadilan Tipikor Jambi

JAKARTA, Actualinside.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa Gubernur Jambi Zumi Zola yang akan diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik KPK.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Zumi diperiksa pada 4 April 2018. Namun,Zumi zola tidak dapat hadir dikarenakan baru mengetahui ada panggilan pemeriksaan KPK dari media massa. Padahal, menurut KPK, surat panggilan sudah dikirim ke rumah dinas per tanggal 26 maret 2018, dan sudah diterima di sana

Zumi Zola sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan, terkait kasus dugaan suap senilai Rp 6 miliar.

suap yang diterima Zumi Zola dan Arfan yang diduga digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018. (ACI04)
Foto : Gubernur Jambi Zumi Zola Saat Menjadi Saksi Di Pengadilan Tipikor Jambi

JAKARTA, Actualinside.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa Gubernur Jambi Zumi Zola yang akan diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik KPK.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Zumi diperiksa pada 4 April 2018. Namun,Zumi zola tidak dapat hadir dikarenakan baru mengetahui ada panggilan pemeriksaan KPK dari media massa. Padahal, menurut KPK, surat panggilan sudah dikirim ke rumah dinas per tanggal 26 maret 2018, dan sudah diterima di sana

Zumi Zola sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan, terkait kasus dugaan suap senilai Rp 6 miliar.

suap yang diterima Zumi Zola dan Arfan yang diduga digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018. (ACI04)

ACTUALINSIDE. COM Jambi - Peran  dan Pengakuan Asrul dimuka sidang bahwa uang ketok palu kebiasaan yang berjalan  tahun ke tahun. diduga Asrul Berperan penting dalam Suap RAPBD uang ketok palu,

Hal ini terlihat dan terbaca jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan BAP oleh KPK,dalam Fakta persidangan di pengadilan Tipikor Jambi Asrul juga membeberkan adanya suap RAPBD pada tahun 2017 yang lalu dan terjadi lagi pada tahun 2018.

Hasil penelusuran Actualinside.com, Saat di wawancarai Akmal Khatab berpendapat bahwa Asrul punya peran yang sangat penting Sayangnya peran Asrul kurang terekspose oleh media.

Sudah jelas Asrul mengungkapkan pada Fakta persidangan bahwa pada RAPBD 2017 juga terjadi pemberian uang ketok palu sebesar Rp 200 juta per anggota DPRD Jambi.

Terjadi Missing Link dalam perkara OTT Jambi 2018, apabila peranan Asrul hilang dalam Tuntutan itu akan terjadi "Ungkap Pria Yang Merupakan salah satu tokoh pergerakan di jambi ini (ACI02)

ACTUALINSIDE. COM Jambi - Peran  dan Pengakuan Asrul dimuka sidang bahwa uang ketok palu kebiasaan yang berjalan  tahun ke tahun. diduga Asrul Berperan penting dalam Suap RAPBD uang ketok palu,

Hal ini terlihat dan terbaca jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan BAP oleh KPK,dalam Fakta persidangan di pengadilan Tipikor Jambi Asrul juga membeberkan adanya suap RAPBD pada tahun 2017 yang lalu dan terjadi lagi pada tahun 2018.

Hasil penelusuran Actualinside.com, Saat di wawancarai Akmal Khatab berpendapat bahwa Asrul punya peran yang sangat penting Sayangnya peran Asrul kurang terekspose oleh media.

Sudah jelas Asrul mengungkapkan pada Fakta persidangan bahwa pada RAPBD 2017 juga terjadi pemberian uang ketok palu sebesar Rp 200 juta per anggota DPRD Jambi.

Terjadi Missing Link dalam perkara OTT Jambi 2018, apabila peranan Asrul hilang dalam Tuntutan itu akan terjadi "Ungkap Pria Yang Merupakan salah satu tokoh pergerakan di jambi ini (ACI02)
Foto : Kemas Hendra / Koordinator BRAKJ

ACTUALINSIDE. COM Jakarta - Tindak lanjut dari Dugaan Kasus Korupsi GratifikasiI dari Pengembangan dari Kasus Suap Ketok Palu RAPBD 2018 Prov Jambi.

Pada hari ini Jum'at , (6 April 2018)
Sesuai dengan yang ada di agenda/Jadwal pemeriksaan KPK informasi yang kami dapat dari kontributor media ini bahwa yang menjalani pemeriksaan  hari ini di antaranya adalah

Agus Rubianto (Ketua DPRD Kab. Tebo) ,Khalis Mustiko  (Wiraswasta)dan
Ahmad Mustafaf (Swasta) sebagai Saksi dari Tersangka Zumi Zola (ZZ)

Kordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi (BRAKJ)  Kemas Hendra mengatakan, "kita bersyukur Kasus Gratifikasi Tersangka zumi Zola(ZZ )sudah mulai menjadi prioritas.

Dan kita berharap KPK segera melakukan Penahanan terhadap Tersangka ZZ yang kemarin tidak Kooperatif menghadiri pemeriksaan penyidik KPK" ungkap Kemas Hendra.(ACI02)
Foto : Kemas Hendra / Koordinator BRAKJ

ACTUALINSIDE. COM Jakarta - Tindak lanjut dari Dugaan Kasus Korupsi GratifikasiI dari Pengembangan dari Kasus Suap Ketok Palu RAPBD 2018 Prov Jambi.

Pada hari ini Jum'at , (6 April 2018)
Sesuai dengan yang ada di agenda/Jadwal pemeriksaan KPK informasi yang kami dapat dari kontributor media ini bahwa yang menjalani pemeriksaan  hari ini di antaranya adalah

Agus Rubianto (Ketua DPRD Kab. Tebo) ,Khalis Mustiko  (Wiraswasta)dan
Ahmad Mustafaf (Swasta) sebagai Saksi dari Tersangka Zumi Zola (ZZ)

Kordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi (BRAKJ)  Kemas Hendra mengatakan, "kita bersyukur Kasus Gratifikasi Tersangka zumi Zola(ZZ )sudah mulai menjadi prioritas.

Dan kita berharap KPK segera melakukan Penahanan terhadap Tersangka ZZ yang kemarin tidak Kooperatif menghadiri pemeriksaan penyidik KPK" ungkap Kemas Hendra.(ACI02)
Foto : Agus Rubiyanto / Ketua DPRD Kab. Tebo

Actualinside.com. Jakarta - penyidik Komisi Pementasan Korupsi (KPK) hari ini Melakukan Pemeriksaan Saksi Terhadap kasus Gratifikasi atas tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola.

Ketiga saksi tersebut yakni, Agus Rubiiyanto sebagai ketua DPRD Kabupaten Tebo periode 2014-2019 dari partai Golkar, ada juga nama Khalis Mustiko seorang wiraswasta, Kemudian Ahmad Mustafad yang juga dari pihak swasta.

Mereka Bertiga diperiksa sebagai saksi  Zumi Zola yang tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi senilai 6 Milyar.

Informasi ini kita peroleh dari jadwal pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada hari ini, jumat (06/4/2018).

Pada senin (02/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan tersangka Zumi Zola Namun Zumi Zola sendiri tidak memenuhi panggilan pihak penyidik dengan alasan surat pemanggilan tidak sampai ketangan beliau, maka untuk pemeriksaan selanjutnya penyidik akan menjadwalkan ulang Pemeriksaan Gubernur Jambi Sebagai tersangka.

Zumi Zola ditetapkan KPK sebagai tersangka oleh KPK bersama dengan Arfan Pejabat Non Aktif PLT kadis PUPR provinsi Jambi.(ACI04)
Foto : Agus Rubiyanto / Ketua DPRD Kab. Tebo

Actualinside.com. Jakarta - penyidik Komisi Pementasan Korupsi (KPK) hari ini Melakukan Pemeriksaan Saksi Terhadap kasus Gratifikasi atas tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola.

Ketiga saksi tersebut yakni, Agus Rubiiyanto sebagai ketua DPRD Kabupaten Tebo periode 2014-2019 dari partai Golkar, ada juga nama Khalis Mustiko seorang wiraswasta, Kemudian Ahmad Mustafad yang juga dari pihak swasta.

Mereka Bertiga diperiksa sebagai saksi  Zumi Zola yang tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi senilai 6 Milyar.

Informasi ini kita peroleh dari jadwal pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada hari ini, jumat (06/4/2018).

Pada senin (02/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan tersangka Zumi Zola Namun Zumi Zola sendiri tidak memenuhi panggilan pihak penyidik dengan alasan surat pemanggilan tidak sampai ketangan beliau, maka untuk pemeriksaan selanjutnya penyidik akan menjadwalkan ulang Pemeriksaan Gubernur Jambi Sebagai tersangka.

Zumi Zola ditetapkan KPK sebagai tersangka oleh KPK bersama dengan Arfan Pejabat Non Aktif PLT kadis PUPR provinsi Jambi.(ACI04)
Foto : Kuasa hukum dari 3 Terdakwa kasus Suap RAPBD Provinsi Jambi

ACTUALINSIDE. COM Jambi - Setelah selesai sidang pembacaan tuntutan oleh JPU.sangat tampak jika JPU ragu dalam memberikan tuntutan, dan salah dalam menempatkan pasal.

Bahwa KPK ragu dengan tuntutannya.
Fakta persidangan membuktikan adanya pengakuan Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan bahwa adanya Permintaan memaksa.

Dengan ancaman tidak hadir dalam acara Pengesahan RAPBD bila tidak diberikan Uang Pengesahan oleh Pemprov Jambi seperti yang diakui semua anggota dan pimpinan dewan di muka sidang dalam kesaksian dibawah sumpah.

Inisiatif permintaan uang terbukti bukan dari Pemprov melainkan dari DPRD baik Pimpinan,Anggota DPRD dan juga Anggota Banggar.

Pasal 5 tentang Penyuapan tidak bisa diterapkan ke para Terdakwa KPK salah terapkan Pasal kepada para terdakwa,jika ini pasal yang di sangkakan, maka semi hukum ketiga terdakwa biaa bebas. Kata lifa Malahanum SH. MH.

Kata PENYUAPAN yang di sangkakan oleh JPU kepada terdakwa, tidak terbukti sama sekali. Hal tersebut sudah sangat jelas dalam pakta persidangan bahwa,para terdakwa berada di bawah perintah.

Asrul dan Gubernur Zumi Zola harus jadi pihak yang palling bertanggung jawab atas kasus ini. Karena Zumi Zola sebagai Pemberi Perintah.Jadi tidak hanya tiga Terdakwa saja sebagai Pelaksana Dituntut sama 2,5 tahun tanpa pembagian peran.

Hal tersebut di buktikan dengan perkataan kpk bahwa ketiga tersangka adalah di bawah perintah Asrul serta segala sesuatu yang di lakukan ketiga tersangka semuanya harus di pertanggung jawabkan oleh Gubernur Zumi Zola." Pungkas Lifa Malahanum.

Sementara itu, JPU KPK sampai saat ini belum dapat dikonfirmasi oleh actualinside.com (ACI02)
Foto : Kuasa hukum dari 3 Terdakwa kasus Suap RAPBD Provinsi Jambi

ACTUALINSIDE. COM Jambi - Setelah selesai sidang pembacaan tuntutan oleh JPU.sangat tampak jika JPU ragu dalam memberikan tuntutan, dan salah dalam menempatkan pasal.

Bahwa KPK ragu dengan tuntutannya.
Fakta persidangan membuktikan adanya pengakuan Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan bahwa adanya Permintaan memaksa.

Dengan ancaman tidak hadir dalam acara Pengesahan RAPBD bila tidak diberikan Uang Pengesahan oleh Pemprov Jambi seperti yang diakui semua anggota dan pimpinan dewan di muka sidang dalam kesaksian dibawah sumpah.

Inisiatif permintaan uang terbukti bukan dari Pemprov melainkan dari DPRD baik Pimpinan,Anggota DPRD dan juga Anggota Banggar.

Pasal 5 tentang Penyuapan tidak bisa diterapkan ke para Terdakwa KPK salah terapkan Pasal kepada para terdakwa,jika ini pasal yang di sangkakan, maka semi hukum ketiga terdakwa biaa bebas. Kata lifa Malahanum SH. MH.

Kata PENYUAPAN yang di sangkakan oleh JPU kepada terdakwa, tidak terbukti sama sekali. Hal tersebut sudah sangat jelas dalam pakta persidangan bahwa,para terdakwa berada di bawah perintah.

Asrul dan Gubernur Zumi Zola harus jadi pihak yang palling bertanggung jawab atas kasus ini. Karena Zumi Zola sebagai Pemberi Perintah.Jadi tidak hanya tiga Terdakwa saja sebagai Pelaksana Dituntut sama 2,5 tahun tanpa pembagian peran.

Hal tersebut di buktikan dengan perkataan kpk bahwa ketiga tersangka adalah di bawah perintah Asrul serta segala sesuatu yang di lakukan ketiga tersangka semuanya harus di pertanggung jawabkan oleh Gubernur Zumi Zola." Pungkas Lifa Malahanum.

Sementara itu, JPU KPK sampai saat ini belum dapat dikonfirmasi oleh actualinside.com (ACI02)
Foto : Marojahan SH,/Penasehat Hukum.H.Saipudin

ACTUALINSIDE. COM Jambi - Setelah selesai sidang pembacaan tuntutan oleh JPU KPK pada sidang kasus OTT di pengadilan Tipikor Jambi, Kuasa hukum H. Saipudin langsung berkoordinasi dengan pihak keluarga.

Marojahan SH mengatakan bahwa saat ini kami lagi koordinasi dengan pihak keluarga dan tersangka soal nota pembelaan. Soalnya, tuntutan Jaksa cukup berat untuk kliennya. Karena kliennya hanya korban.

Marojahan menegaskan keberatannya atas tuntutan Jaksa Penuntu Umum (JPU). Sekaligus, meminta agar jaksa menyampaikan siapa pelaku utama.

"Klien saya ini korban. Orang yang disuruh. Tentu harus ada siapa yang menyuruh dan siapa pelaku utama" Ungkap Johan. (ACI02)
Foto : Marojahan SH,/Penasehat Hukum.H.Saipudin

ACTUALINSIDE. COM Jambi - Setelah selesai sidang pembacaan tuntutan oleh JPU KPK pada sidang kasus OTT di pengadilan Tipikor Jambi, Kuasa hukum H. Saipudin langsung berkoordinasi dengan pihak keluarga.

Marojahan SH mengatakan bahwa saat ini kami lagi koordinasi dengan pihak keluarga dan tersangka soal nota pembelaan. Soalnya, tuntutan Jaksa cukup berat untuk kliennya. Karena kliennya hanya korban.

Marojahan menegaskan keberatannya atas tuntutan Jaksa Penuntu Umum (JPU). Sekaligus, meminta agar jaksa menyampaikan siapa pelaku utama.

"Klien saya ini korban. Orang yang disuruh. Tentu harus ada siapa yang menyuruh dan siapa pelaku utama" Ungkap Johan. (ACI02)

Actualinside.com. Jambi - Masing-masing Terdakwa kasus suap RAPBD Jambi tahun 2018 Dituntut 2,5 Tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK,hari ini (04/4/2018).

Ketiga terdakwa yakni Erwan milik,Arfan, Saifudin.  Mereka bertiga pada bulan akhir november 2017 lalu ditangkap oleh pihak KPK di Tempat yang berbeda dan juga mempunyai peran yang berbeda.

Lifa Malahanum Ibrahim, selaku Penasehat hukum Erwan milik ketika ditemui awak media usai pembacaan tuntutan mengatakan, Merasa keberatan atas tuntutan 2,5 tahun kepada kliennya. Karena adanya alamat dalam draf putusan JPU yang mengatakan dalam kasus ini masih ada pemeran utamanya yang melakukan perintah (Zumi Zola. Red) kepada kliennya.

Untuk sidang selanjutnya, Lifa akan melakukan pledoi (pembelaan) untuk kleinnya, yang akan dibacakan sepuluh hari setelah sidang tuntutan ini.

Sebelumnya Lifa sudah dua kali mengajukan Jastice Colaburation (JC) kepada KPK, namun hingga sekarang belum ada jawaban dari lembaga anti rasuah, dan itu disampaikan juga nanti pada pembacaan pledoi.

Terpisah, Marjohan penasehat hukum saifudin juga merasa tidak puas atas tuntutan klien nya yang juga dituntut JPU  KPK 2,5 tahun. Prinsipnya kami akan melakukan pledoi (Pembelaan) kepada klien kami di depan hakim Tipikor KPK nantinya sesuai proses persidangan,"Tutur Marajohan.(ACI02)

Actualinside.com. Jambi - Masing-masing Terdakwa kasus suap RAPBD Jambi tahun 2018 Dituntut 2,5 Tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK,hari ini (04/4/2018).

Ketiga terdakwa yakni Erwan milik,Arfan, Saifudin.  Mereka bertiga pada bulan akhir november 2017 lalu ditangkap oleh pihak KPK di Tempat yang berbeda dan juga mempunyai peran yang berbeda.

Lifa Malahanum Ibrahim, selaku Penasehat hukum Erwan milik ketika ditemui awak media usai pembacaan tuntutan mengatakan, Merasa keberatan atas tuntutan 2,5 tahun kepada kliennya. Karena adanya alamat dalam draf putusan JPU yang mengatakan dalam kasus ini masih ada pemeran utamanya yang melakukan perintah (Zumi Zola. Red) kepada kliennya.

Untuk sidang selanjutnya, Lifa akan melakukan pledoi (pembelaan) untuk kleinnya, yang akan dibacakan sepuluh hari setelah sidang tuntutan ini.

Sebelumnya Lifa sudah dua kali mengajukan Jastice Colaburation (JC) kepada KPK, namun hingga sekarang belum ada jawaban dari lembaga anti rasuah, dan itu disampaikan juga nanti pada pembacaan pledoi.

Terpisah, Marjohan penasehat hukum saifudin juga merasa tidak puas atas tuntutan klien nya yang juga dituntut JPU  KPK 2,5 tahun. Prinsipnya kami akan melakukan pledoi (Pembelaan) kepada klien kami di depan hakim Tipikor KPK nantinya sesuai proses persidangan,"Tutur Marajohan.(ACI02)

Actualinside.com. JAMBI - Rencana sidang tuntutan terhadap tiga tersangka kasus Suap Ketok Palu RAPB Jambi 2018 yang akan dibacakan hari ini, rabu (04/4) nyatanya masih molor.

Pada sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK meminta kepada majelis hakim agar pembacaan tuntutan untuk terdakwa Erwan milik,Arfan dan Saifudin bisa mereka dilaksanakan hari ini, namun dari jadwal yang ditentukan yang mestinya dilaksanakan pada pukul 14. 00 Wib tadi, hingga sekarang pukul 16.30 Wib JPU dari KPK belum juga terlihat di pengadilan tipikor Jambi.

Dari informasi yang diperoleh dari pihak pengadilan negeri Jambi, pesawat yang ditumpangi JPU dari jakarta menuju Jambi mengalami Delay.(ACI04)

Actualinside.com. JAMBI - Rencana sidang tuntutan terhadap tiga tersangka kasus Suap Ketok Palu RAPB Jambi 2018 yang akan dibacakan hari ini, rabu (04/4) nyatanya masih molor.

Pada sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK meminta kepada majelis hakim agar pembacaan tuntutan untuk terdakwa Erwan milik,Arfan dan Saifudin bisa mereka dilaksanakan hari ini, namun dari jadwal yang ditentukan yang mestinya dilaksanakan pada pukul 14. 00 Wib tadi, hingga sekarang pukul 16.30 Wib JPU dari KPK belum juga terlihat di pengadilan tipikor Jambi.

Dari informasi yang diperoleh dari pihak pengadilan negeri Jambi, pesawat yang ditumpangi JPU dari jakarta menuju Jambi mengalami Delay.(ACI04)

Kanal HKK

Total Pageviews

Media Partner