SIGINJAI

DAERAH

WAWANCARA

POLITIK

SPORT

ACTUAL TV


Actualinside.com Jambi - Proses Gugatan Mantan Kadis Koperasi Provinsi Jambi, Drs Harmen Rusdi terhadap PLT Gubernur Jambi Memasuki Babak Baru, Berdasasarkan surat panggilan Nomor 35/6/2018/PTUN.JBI. Panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/PEN-PP/2018/PTUN.JBI Tanggal 23 Oktober 2018.

Kuasa Hukum Oma Irama SH, Dalam surat panggilan tersebut ditujukan kepada Drs.Harmen Rusdi Di panggil pada Selasa 30 Oktober 2018 jam 09.00 wib Bertempat di ruang pemeriksaan persiapan dalam acara pemeriksaan persiapan terhadap gugatan Harmen Rusdi kepada PLT Gubernur Jambi sebagai tergugat.

Drs.Harmen Rusdi ME mantan kadis koperasi UKM Kecil dan Menengah, kepada actualinside.com mengatakan dirinya sangat senang dengan adanya surat panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi proses yang cepat dan tidak menunggu terlalu lama.

Semoga proses berjalan lancar dan cepat masuk ke tahapan persidangan yang akan mendapat keputusan yang akan di ambil oleh para Majelis Hakim PTUN Jambi,
Demi menegakkan keadilan dan nama baik sata dan keluarga saya, apapun caranya akan saya tempuh" ujar Harmen Rusdi.

Untuk di ketahui bahwa Drs Harmen Rusdi merupakan Mantan Kadis Koperasi UKM Provinsi jambi yang telah di copot dari jabatannya oleh Pltgubernur jambi pada 23 Juli 2018 yang lalu, atas pemecatan yang di anggap sepihak oleh Harmen Rusdi, maka protes melalui KASN dan lainnya sudah di lalui dan sampai pada saat ini masuk ke pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.(ACI02)

Actualinside.com Jambi - Proses Gugatan Mantan Kadis Koperasi Provinsi Jambi, Drs Harmen Rusdi terhadap PLT Gubernur Jambi Memasuki Babak Baru, Berdasasarkan surat panggilan Nomor 35/6/2018/PTUN.JBI. Panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/PEN-PP/2018/PTUN.JBI Tanggal 23 Oktober 2018.

Kuasa Hukum Oma Irama SH, Dalam surat panggilan tersebut ditujukan kepada Drs.Harmen Rusdi Di panggil pada Selasa 30 Oktober 2018 jam 09.00 wib Bertempat di ruang pemeriksaan persiapan dalam acara pemeriksaan persiapan terhadap gugatan Harmen Rusdi kepada PLT Gubernur Jambi sebagai tergugat.

Drs.Harmen Rusdi ME mantan kadis koperasi UKM Kecil dan Menengah, kepada actualinside.com mengatakan dirinya sangat senang dengan adanya surat panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi proses yang cepat dan tidak menunggu terlalu lama.

Semoga proses berjalan lancar dan cepat masuk ke tahapan persidangan yang akan mendapat keputusan yang akan di ambil oleh para Majelis Hakim PTUN Jambi,
Demi menegakkan keadilan dan nama baik sata dan keluarga saya, apapun caranya akan saya tempuh" ujar Harmen Rusdi.

Untuk di ketahui bahwa Drs Harmen Rusdi merupakan Mantan Kadis Koperasi UKM Provinsi jambi yang telah di copot dari jabatannya oleh Pltgubernur jambi pada 23 Juli 2018 yang lalu, atas pemecatan yang di anggap sepihak oleh Harmen Rusdi, maka protes melalui KASN dan lainnya sudah di lalui dan sampai pada saat ini masuk ke pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.(ACI02)

Actualinside. com Jambi - Pelaksana Tugas Gubernur Jambi H.  Pachrori Umar keluarkan surat keputusan pencabutan pemberhentian /nonjob terhadap Kadis kopersi dan UKM Provinsi Jambi Drs. Harmen Rusdi.ME.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi nomor 1099/KEP.GUB/BKD-3.2÷2018 tentang pencabutan keputusan Gubernur Jambi Nomor 663/KEP.GUB/BKD-3.2/2018 tentang pemberhentian pegawai Negeri Sipil dari jabatan pimpinan tinggi pratama kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.


Keputusan Gubernur Jambi ini untuk tertib administrasi berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara dengan surat Nomor 2286/KASN/10/2018,tanggal 12 Oktober 2018 maka perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Jambi Nomor 663/KEP.GUB/BKD-3.2/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

Dalam Surat Keputusan tersebut Plt Gubernur telah memutuskan dan menetap Mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor 663/KEP.GUB/BKD-3.2/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Perberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Tinggi Pratama kadiskop,dan UKM provinsi Jambi beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Drs.Harmen Rusdi saat di konfirmasi 25/10/2018. membenarkan adanya surat pencabutan pemberhentian atas dirinya tersebut.Pihak pemprov Jambi belum dapat di kompirmasi. (ACI02)

Actualinside. com Jambi - Pelaksana Tugas Gubernur Jambi H.  Pachrori Umar keluarkan surat keputusan pencabutan pemberhentian /nonjob terhadap Kadis kopersi dan UKM Provinsi Jambi Drs. Harmen Rusdi.ME.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi nomor 1099/KEP.GUB/BKD-3.2÷2018 tentang pencabutan keputusan Gubernur Jambi Nomor 663/KEP.GUB/BKD-3.2/2018 tentang pemberhentian pegawai Negeri Sipil dari jabatan pimpinan tinggi pratama kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.


Keputusan Gubernur Jambi ini untuk tertib administrasi berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara dengan surat Nomor 2286/KASN/10/2018,tanggal 12 Oktober 2018 maka perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Jambi Nomor 663/KEP.GUB/BKD-3.2/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

Dalam Surat Keputusan tersebut Plt Gubernur telah memutuskan dan menetap Mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor 663/KEP.GUB/BKD-3.2/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Perberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Tinggi Pratama kadiskop,dan UKM provinsi Jambi beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Drs.Harmen Rusdi saat di konfirmasi 25/10/2018. membenarkan adanya surat pencabutan pemberhentian atas dirinya tersebut.Pihak pemprov Jambi belum dapat di kompirmasi. (ACI02)

Oleh : Iwan Nurdin
Dewan Nasional KPA

Actualinside.com. Jambi - Banyak yang menanyakan terkait tidak masuknya Tanah HGU aktif korporasi sebagai Objek RA dalam Perpres 86 2018 tentang Reforma Agraria. Inikan memble dan lelucon katanya.

Berikut ulasan pendek saya.

Pada era Soekarno, pelaksanaan Land Reform dilakukan dengan cara melakukan Pendaftaran Tanah dari desa ke desa untuk menemukan Objek dan Subjek RA. Mengapa? Saat itu Perkebunan dan Hutan eks perusahaan Belanda tidak dijadikan objek reforma agraria. Kesepakatan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang membuat tanah-tanah tersebut dikecualikan. Ketika KMB dibatalkan dilakukan nasionalisasi. Tanah eks Belanda tersebut juga tidak diserahkan ke rakyat. Ini karena nasionalisasi tersebut banyak dikuasai oleh Tentara. Situasi politik saat itu nampaknya susah mengarah ke objek eks erpacht.

Pelaksanaan Land Reform yang lebih banyak menyasar tanah di desa berupa tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, tanah swapraja dan tanah negara lainnya. Sedikit banyak, proses semacam ini menyebabkan konflik horizontal di pedesaan.

Paket perundang-undangan dan peraturan land reform masa itu dapat kita pendekkan menjadi langkah-langkah reform sbb: Pendaftaran tanah aktif untuk menemukan data subjek dan objek melalui PP 10/1961. Proses ini akan menemukan tanah melalui UU Batas Maksimum dan Minimum, Penghapusan Desa Perdikan dan Tanah Partikelir, Hapusnya Tanah Swapraja, dll. Menemukan nilai ganti kerugian melalui UU Bagi Hasil. Menekankan tata cara pelaksanaan pembagian tanah dang anti kerugian melalui PP 224/1961. Jika terjadi perselisihan soal objek, subjek dang anti kerugian menggunakan mekanisme Peradilan Land Reform.

Perdebatan saat ini terkait dengan tidak dimasukkannya objek HGU tanah korporasi sebagai objek RA dalam Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria tidak menyasar tanah HGU Perkebunan aktif yang menjadi ciri ketimpangan agraria.

Sebenarnya apa yang akan terjadi jika memasukkan objek tanah korporasi RA melalui penetapan TORA? Pendek saja. Pengusaha akan ke pengadilan saat tanahnya ditetapkan TORA. Padahal, UUPA 1960, UU Perkebunan, PP HGU,HGB dan HP, PP Pendaftaran Tanah, telah menjelaskan syarat-syarat penghapusan hak atas tanah kepada korporasi.

Bagaimana caranya menyasar HGU aktif dan bermasalah? Dalam Perpres ini dibuat memutar melalui penyelesaian konflik. Melihat Perpres ini pintu masuk yang tersedia adalah melalui konflik agraria.

Wassalam.

Oleh : Iwan Nurdin
Dewan Nasional KPA

Actualinside.com. Jambi - Banyak yang menanyakan terkait tidak masuknya Tanah HGU aktif korporasi sebagai Objek RA dalam Perpres 86 2018 tentang Reforma Agraria. Inikan memble dan lelucon katanya.

Berikut ulasan pendek saya.

Pada era Soekarno, pelaksanaan Land Reform dilakukan dengan cara melakukan Pendaftaran Tanah dari desa ke desa untuk menemukan Objek dan Subjek RA. Mengapa? Saat itu Perkebunan dan Hutan eks perusahaan Belanda tidak dijadikan objek reforma agraria. Kesepakatan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang membuat tanah-tanah tersebut dikecualikan. Ketika KMB dibatalkan dilakukan nasionalisasi. Tanah eks Belanda tersebut juga tidak diserahkan ke rakyat. Ini karena nasionalisasi tersebut banyak dikuasai oleh Tentara. Situasi politik saat itu nampaknya susah mengarah ke objek eks erpacht.

Pelaksanaan Land Reform yang lebih banyak menyasar tanah di desa berupa tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, tanah swapraja dan tanah negara lainnya. Sedikit banyak, proses semacam ini menyebabkan konflik horizontal di pedesaan.

Paket perundang-undangan dan peraturan land reform masa itu dapat kita pendekkan menjadi langkah-langkah reform sbb: Pendaftaran tanah aktif untuk menemukan data subjek dan objek melalui PP 10/1961. Proses ini akan menemukan tanah melalui UU Batas Maksimum dan Minimum, Penghapusan Desa Perdikan dan Tanah Partikelir, Hapusnya Tanah Swapraja, dll. Menemukan nilai ganti kerugian melalui UU Bagi Hasil. Menekankan tata cara pelaksanaan pembagian tanah dang anti kerugian melalui PP 224/1961. Jika terjadi perselisihan soal objek, subjek dang anti kerugian menggunakan mekanisme Peradilan Land Reform.

Perdebatan saat ini terkait dengan tidak dimasukkannya objek HGU tanah korporasi sebagai objek RA dalam Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria tidak menyasar tanah HGU Perkebunan aktif yang menjadi ciri ketimpangan agraria.

Sebenarnya apa yang akan terjadi jika memasukkan objek tanah korporasi RA melalui penetapan TORA? Pendek saja. Pengusaha akan ke pengadilan saat tanahnya ditetapkan TORA. Padahal, UUPA 1960, UU Perkebunan, PP HGU,HGB dan HP, PP Pendaftaran Tanah, telah menjelaskan syarat-syarat penghapusan hak atas tanah kepada korporasi.

Bagaimana caranya menyasar HGU aktif dan bermasalah? Dalam Perpres ini dibuat memutar melalui penyelesaian konflik. Melihat Perpres ini pintu masuk yang tersedia adalah melalui konflik agraria.

Wassalam.

Actualinside.com.Jambi - Pelebaran Jalan Akses Bandara Sultan Thaha Jambi terus di kebut pengerjaannya, hanya beberapa titik saja yang belum selesai, hal ini terkait masalah pembebasan lahan.

Kepala SATKER Wilayah I BPJN IV Andre Sirait kepada actualinside.com pada 8/10/2019 mengatakan,pengerjaan jalan tersebut tinggal sedikit lagi, masih ada tiga titik yang saat ini belum bisa di kerjakan,di karenakan masih dalam proses penyelesaian pembebasan lahan dengan pemilik lahan.Masalah pembebasan lahan merupakan tugas PUPR Provinsi Jambi.

Andre mengatakan ada hal baru lagi saat ini yaitu, di samping kantor BPJN IV ini kok masih di taruk tong sampah oleh Dinas Kebersihan Kota Jambi, padahal dulu bak sampah sudah di bongkar,jalannya sudah di perbaiki bahkan sudah di aspal, namun sangat di sayangkan saat ini tong sampah masih di letakkan pada jalan tersebut,

Keberadaan tong sampah ini berada pada badan Jalan akses Bandara,padahal kami sudah beberapa kali menyurati pemerintah Kota Jambi, agar tidak lagi meletakkan tong sampah pada lokasi tersebut, namun sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah Kota Jambi.

Andre menambahkan posisi tong sampah sudah sangat tidak layak pada areal tersebut,mengingat ini kan jalan akses ke dan dari bandara,selain merusak pemandangan, keberadaan tong sampah ini juga menebar aroma tak sedap.

Sementara itu Camat Paal Merah, Mursida saat di komfirmasi via WhatsApp,dianya mengatakan bahwa itu bukan termasuk Kecamatan Paal Merah,namun masuk ke Kecamatan Jambi Selatan.

Camat Jambi selatan Darmawan saat di konfirmasi mengatakan bahwa itu buka wewenang saya, namun silakan konfirmasi ke pak lurah, atau DLHD Kota. (Aci - 02)

Actualinside.com.Jambi - Pelebaran Jalan Akses Bandara Sultan Thaha Jambi terus di kebut pengerjaannya, hanya beberapa titik saja yang belum selesai, hal ini terkait masalah pembebasan lahan.

Kepala SATKER Wilayah I BPJN IV Andre Sirait kepada actualinside.com pada 8/10/2019 mengatakan,pengerjaan jalan tersebut tinggal sedikit lagi, masih ada tiga titik yang saat ini belum bisa di kerjakan,di karenakan masih dalam proses penyelesaian pembebasan lahan dengan pemilik lahan.Masalah pembebasan lahan merupakan tugas PUPR Provinsi Jambi.

Andre mengatakan ada hal baru lagi saat ini yaitu, di samping kantor BPJN IV ini kok masih di taruk tong sampah oleh Dinas Kebersihan Kota Jambi, padahal dulu bak sampah sudah di bongkar,jalannya sudah di perbaiki bahkan sudah di aspal, namun sangat di sayangkan saat ini tong sampah masih di letakkan pada jalan tersebut,

Keberadaan tong sampah ini berada pada badan Jalan akses Bandara,padahal kami sudah beberapa kali menyurati pemerintah Kota Jambi, agar tidak lagi meletakkan tong sampah pada lokasi tersebut, namun sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah Kota Jambi.

Andre menambahkan posisi tong sampah sudah sangat tidak layak pada areal tersebut,mengingat ini kan jalan akses ke dan dari bandara,selain merusak pemandangan, keberadaan tong sampah ini juga menebar aroma tak sedap.

Sementara itu Camat Paal Merah, Mursida saat di komfirmasi via WhatsApp,dianya mengatakan bahwa itu bukan termasuk Kecamatan Paal Merah,namun masuk ke Kecamatan Jambi Selatan.

Camat Jambi selatan Darmawan saat di konfirmasi mengatakan bahwa itu buka wewenang saya, namun silakan konfirmasi ke pak lurah, atau DLHD Kota. (Aci - 02)
Foto : Tim Koalisi Partai Pemenangan Prabowo - Sandi Provinsi Jambi

Actualinside. com Jambi - Pertemuan lintas partai koalisi Pengusung dan pendukung pasangan Adil dan Makmur Prabowo Subianto Capres dan Sandiaga Salahuddin Uno Cawapres Republik Indonesia 2019- 2024,berlangsung di Swiss bell hotel Jambi Selasa malam(7/10/2018).

Pertemuan yang di pimpin langsung oleh H.A.R.Ir.H.Sutan Adil Hendra .MM.
Dalam pertemuan yang di hadiri oleh para pengurus Partai GERINDRA, PAN, PKS, DEMOKRAT dan BERKARYA,

Dalam pertemuan tersebut mendapat beberapa keputusan, sekaligus pemberian SK Tim Pemenangan pasangan Adil dan Makmur Prabowo - Sandi kepada masing - masing partai

Untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi maka terbentuk LO lintas Partai koalisi. Gerindra Harmen Siregar, PAN Kasrianto, BerkaryaDewi Shinta, PKS Paisal,  DEMOKRAT Arpan.

Rapat sepakat untuk melakukan perombakan TIM serta penambahan dan perobahan nama pada masing - masing partai untuk di usulankan ke Pimpinan Pusat. Penambahan dan perobahan SK TIM akan di lakukan dalam waktu empat hari kedepan.

SAH yang merupakan Ketua Umum Tim koalisi ini juga mengusulkan, sebelum SK di serahkan maka semua ketua partai koalisi harus melakukan paraf pada SK yang akan di usulkan ke tim pemenangan pusat.

Dalam beberapa hari waktu kedepan maka partai koalisi akan melakukan pemasangan baleho untuk Capres Prabowo - Sandi.

H. bakrie Politisi PAN yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, kita lintas partai koalisi bertekat untuk memenangkan Pak Prabowo-Sandi Sandi Sebagai Presiden dan wakil Presiden RI.

PAN akan kerahkan segala kemampuan samua ke akar rumput paling bawah semuanya akan bergerak untuk pemenangan ini. Momentum seperti ini tak mungkin di dapatkan lagi, karena momentumnya hanya sekali saja, Mari berjuang bersama untuk kemenangan pasangan ADIL dan MAKMUR  agar Bangsa kita ada perubahan."ucap H. Bakri yang juga anggota DPR RI dua Periode dapil Provinsi Jambi.(ACI02)
Foto : Tim Koalisi Partai Pemenangan Prabowo - Sandi Provinsi Jambi

Actualinside. com Jambi - Pertemuan lintas partai koalisi Pengusung dan pendukung pasangan Adil dan Makmur Prabowo Subianto Capres dan Sandiaga Salahuddin Uno Cawapres Republik Indonesia 2019- 2024,berlangsung di Swiss bell hotel Jambi Selasa malam(7/10/2018).

Pertemuan yang di pimpin langsung oleh H.A.R.Ir.H.Sutan Adil Hendra .MM.
Dalam pertemuan yang di hadiri oleh para pengurus Partai GERINDRA, PAN, PKS, DEMOKRAT dan BERKARYA,

Dalam pertemuan tersebut mendapat beberapa keputusan, sekaligus pemberian SK Tim Pemenangan pasangan Adil dan Makmur Prabowo - Sandi kepada masing - masing partai

Untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi maka terbentuk LO lintas Partai koalisi. Gerindra Harmen Siregar, PAN Kasrianto, BerkaryaDewi Shinta, PKS Paisal,  DEMOKRAT Arpan.

Rapat sepakat untuk melakukan perombakan TIM serta penambahan dan perobahan nama pada masing - masing partai untuk di usulankan ke Pimpinan Pusat. Penambahan dan perobahan SK TIM akan di lakukan dalam waktu empat hari kedepan.

SAH yang merupakan Ketua Umum Tim koalisi ini juga mengusulkan, sebelum SK di serahkan maka semua ketua partai koalisi harus melakukan paraf pada SK yang akan di usulkan ke tim pemenangan pusat.

Dalam beberapa hari waktu kedepan maka partai koalisi akan melakukan pemasangan baleho untuk Capres Prabowo - Sandi.

H. bakrie Politisi PAN yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, kita lintas partai koalisi bertekat untuk memenangkan Pak Prabowo-Sandi Sandi Sebagai Presiden dan wakil Presiden RI.

PAN akan kerahkan segala kemampuan samua ke akar rumput paling bawah semuanya akan bergerak untuk pemenangan ini. Momentum seperti ini tak mungkin di dapatkan lagi, karena momentumnya hanya sekali saja, Mari berjuang bersama untuk kemenangan pasangan ADIL dan MAKMUR  agar Bangsa kita ada perubahan."ucap H. Bakri yang juga anggota DPR RI dua Periode dapil Provinsi Jambi.(ACI02)

Actualinside. com.Kota Jambi - lama berpolemik dalam penyelesaian pembebasan lahan untuk akses jalan ke Bandara Sultan Thaha Jambi mulai temu kata sepakat, hari ini rabu 3/10/2018 sebagian sudah mulai di kerjakan.

Lama berpolemik, akhirnya tim pembebasan lahan dari PUPR jambi dapat di laksanakan. menurut Usuf salah seorang staf PUPR jambi yang berada di lapangan mengatakan, polemiknya sebagian sudah selesai dan bisa langsung di kerjakan. Seperti pembebasan lahan di depan Ruko milik pak Umar kawasan pasir Putih Kota Jambi. Kegiatan hari ini adalah mengerjakan lokasi Khusus yang telah di sepakati dengan pemiliknya pak Umar, namun belum bisa di kerjakan di sebagian titik yang lainnya.

Kepala Satuan Kerja (SATKER) Balai Pelaksana Jalan Nasional IV (empat) Wilayah I (satu) Andre Sirait mengatakan,
Progres pembabasan lahan alami kemajuan yang cukup baik oleh PUPR Provinsi Jambi, kondisi lapangan saat ini hanya tinggal beberapa titik saja yang belum selesai yaitu, simpang lampu merah bukit Baling, depan pasar kito dan depan Kuburan.

Andre juga berharap kepada pemerintah kota Jambi agar menjadi perhatian tentang penumpukan sampah di samping kantor BPJN IV Pasir Putih, padahal bak sampah sudah di bongkar, namun warga masih juga buang sampah pada sekitar area tersebut.
Padahal kami sudah beberapa kali kirim surat ke Pemerintah Kota Jambi, ungkap Andre. (Aci - 02).

Actualinside. com.Kota Jambi - lama berpolemik dalam penyelesaian pembebasan lahan untuk akses jalan ke Bandara Sultan Thaha Jambi mulai temu kata sepakat, hari ini rabu 3/10/2018 sebagian sudah mulai di kerjakan.

Lama berpolemik, akhirnya tim pembebasan lahan dari PUPR jambi dapat di laksanakan. menurut Usuf salah seorang staf PUPR jambi yang berada di lapangan mengatakan, polemiknya sebagian sudah selesai dan bisa langsung di kerjakan. Seperti pembebasan lahan di depan Ruko milik pak Umar kawasan pasir Putih Kota Jambi. Kegiatan hari ini adalah mengerjakan lokasi Khusus yang telah di sepakati dengan pemiliknya pak Umar, namun belum bisa di kerjakan di sebagian titik yang lainnya.

Kepala Satuan Kerja (SATKER) Balai Pelaksana Jalan Nasional IV (empat) Wilayah I (satu) Andre Sirait mengatakan,
Progres pembabasan lahan alami kemajuan yang cukup baik oleh PUPR Provinsi Jambi, kondisi lapangan saat ini hanya tinggal beberapa titik saja yang belum selesai yaitu, simpang lampu merah bukit Baling, depan pasar kito dan depan Kuburan.

Andre juga berharap kepada pemerintah kota Jambi agar menjadi perhatian tentang penumpukan sampah di samping kantor BPJN IV Pasir Putih, padahal bak sampah sudah di bongkar, namun warga masih juga buang sampah pada sekitar area tersebut.
Padahal kami sudah beberapa kali kirim surat ke Pemerintah Kota Jambi, ungkap Andre. (Aci - 02).

Actualinside.com Jambi - Pemberian izin pertambangan dan Pabrik Semen  PT. Semen Batu Raja di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jambi,lokasi izin tersebut berada di dalam maupun sekitara kawasan KARTS.

Musri Nauli Aktivis Lungkungan menuturkan Sebelum lahirnya UU No. 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, di daerah hulu[1] Sungai Batanghari[2], masyarakat mengenal Dusun sebagai pemerintahan terendah (village government). Dusun terdiri dari beberapa kampung. Mengepalai Kepala Dusun adalah Depati. Dibawah Depati adalah Mangku. Dusun-dusun kemudian menjadi Margo. Pembagian kekuasaan dalam negeri atau dusun di daerah hulu adalah bathin dengan gelar Rio, Rio Depati atau Depati, di daerah hilir penguasanya adalah Penghulu atau Mangku dibantu oleh seorang Menti (penyiar, tukang memberi pengumuman[3]

Pembukaan karst yang merupakan bentangan alam karst yang berbukit-bukit  merupakan hamparan Bukit Barisan Sumatera Bukit Bulan yang dilindungi pemerintah melalui peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 sebagai kawasan geologi unik dan rentan akan terancam rusak.

Namun ancaman terhadap masyarakat di hulu Sungai Batanghari. Salah satunya dengan semakin gencarnya mempersiapkan kawasan ini sebagai lokasi tambang dan kawasan industri semen. Salah satunya PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk (PT. SBR) di Sarolangun

Kawasan bukit karst yang terdiri dari beberapa bukit karst yaitu Bukit Bulan[17], Bukit Petak, Bukit Gedong, Bukit Tengah dan Bukit Mentang. Pembukaan areal tambang untuk produksi semen pada tahap awal ini akan dilakukan pada areal seluas 5.000 hektar yang mencakup lima desa: Napal Melintang, Mersip, Merbung, Berkun dan Renah Alai.


Menurut Akmal Khatab Presedium Barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi (BRAKJ), jika proyek ini di terus  maka beberapa persoalan akan timbul di kemudian hari, dampak negatif terhadap lingkungan bukan saja terhadap Karts namun di bagian hilir tentunya akan mendapatkan inbas yang sangat luar biasa.

Wilayah tersebut merupakan hulu dari sungai batang hari, jelas sekali berdampak negatif terhadap masayarakat yg berada di sepanjang tepian Batang Hari bahkan sampai ke laut.

Akmal Khatap meminta agar proyek ini di gagalkan, atau di tinjau lagi,tentunya dengan kajian-kajian yang lebih berpihak kepada masyarakat. Jika izin Perusahaan ini di paksakan untuk terbit, maka kuat dugaan saya ada  kepentingan seseorang yang sangat besar. Saya meminta agar pemerintah untuk berhati hati dan teliti dalam pemberian izin.

Jika di kemudian hari akan jadi masalah, levih baik cabut saja izin ekplorasi Pt.  Semen Baturaja. di sarolangun.

Sementara itu Husni Thamrin dari LSM Pinang sebatang (PINSE)persoalan kelengkapan dokumen sedang dalam proses, AMDAL  juga belum ada, nah masih ada waktu dari semua pihak untuk memberikan masukannya. Segala sumber akan menjadi perhatian kita dalam penyusunan Amdal."ungkap Pria yang biasa disapa Ook ini (ACI02)

Actualinside.com Jambi - Pemberian izin pertambangan dan Pabrik Semen  PT. Semen Batu Raja di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jambi,lokasi izin tersebut berada di dalam maupun sekitara kawasan KARTS.

Musri Nauli Aktivis Lungkungan menuturkan Sebelum lahirnya UU No. 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, di daerah hulu[1] Sungai Batanghari[2], masyarakat mengenal Dusun sebagai pemerintahan terendah (village government). Dusun terdiri dari beberapa kampung. Mengepalai Kepala Dusun adalah Depati. Dibawah Depati adalah Mangku. Dusun-dusun kemudian menjadi Margo. Pembagian kekuasaan dalam negeri atau dusun di daerah hulu adalah bathin dengan gelar Rio, Rio Depati atau Depati, di daerah hilir penguasanya adalah Penghulu atau Mangku dibantu oleh seorang Menti (penyiar, tukang memberi pengumuman[3]

Pembukaan karst yang merupakan bentangan alam karst yang berbukit-bukit  merupakan hamparan Bukit Barisan Sumatera Bukit Bulan yang dilindungi pemerintah melalui peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 sebagai kawasan geologi unik dan rentan akan terancam rusak.

Namun ancaman terhadap masyarakat di hulu Sungai Batanghari. Salah satunya dengan semakin gencarnya mempersiapkan kawasan ini sebagai lokasi tambang dan kawasan industri semen. Salah satunya PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk (PT. SBR) di Sarolangun

Kawasan bukit karst yang terdiri dari beberapa bukit karst yaitu Bukit Bulan[17], Bukit Petak, Bukit Gedong, Bukit Tengah dan Bukit Mentang. Pembukaan areal tambang untuk produksi semen pada tahap awal ini akan dilakukan pada areal seluas 5.000 hektar yang mencakup lima desa: Napal Melintang, Mersip, Merbung, Berkun dan Renah Alai.


Menurut Akmal Khatab Presedium Barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi (BRAKJ), jika proyek ini di terus  maka beberapa persoalan akan timbul di kemudian hari, dampak negatif terhadap lingkungan bukan saja terhadap Karts namun di bagian hilir tentunya akan mendapatkan inbas yang sangat luar biasa.

Wilayah tersebut merupakan hulu dari sungai batang hari, jelas sekali berdampak negatif terhadap masayarakat yg berada di sepanjang tepian Batang Hari bahkan sampai ke laut.

Akmal Khatap meminta agar proyek ini di gagalkan, atau di tinjau lagi,tentunya dengan kajian-kajian yang lebih berpihak kepada masyarakat. Jika izin Perusahaan ini di paksakan untuk terbit, maka kuat dugaan saya ada  kepentingan seseorang yang sangat besar. Saya meminta agar pemerintah untuk berhati hati dan teliti dalam pemberian izin.

Jika di kemudian hari akan jadi masalah, levih baik cabut saja izin ekplorasi Pt.  Semen Baturaja. di sarolangun.

Sementara itu Husni Thamrin dari LSM Pinang sebatang (PINSE)persoalan kelengkapan dokumen sedang dalam proses, AMDAL  juga belum ada, nah masih ada waktu dari semua pihak untuk memberikan masukannya. Segala sumber akan menjadi perhatian kita dalam penyusunan Amdal."ungkap Pria yang biasa disapa Ook ini (ACI02)

Actualinside. Com. jambi - Sesuai Jadwal rencananya 1 oktober 2018 sudah ditentukan siapa yang ditunjuk oleh Plt Gubernur Fachrori Umar, untuk menduduki kursi panas di dinas PUPR provinsi Jambi.

Sampai saat ini belum ada bocoran dari istana siapa figur yang tepat. Namun, yang jelas penunjukkan kadis PUPR kali ini jangan sampai gaduh. "Malu kita dengan provinsi tetangga dan pusat, kalau Jambi sampai gaduh hanya soal kadis PUPR" Ujar Saiful Roswandi.

Untuk itu mantan aktivis HMI ini berharap Plt Gubernur lebih mengedepankan figur yang memiliki kompetensi bukan sekedar basa-basi.

"Kalau figur yang ditunjuk itu punya kompetensi pastilah tidak gaduh. Tapi kalau hanya basa-basi dan publik kecewa, ya gaduh lagi" Terang Bung Ros panggilan akrab mantan wartawan Jambitv ini.

Soalnya, besar harapan publik, kadis PUPR yang ditunjuk kali ini merupakan sosok yang mumpuni. Terutama menyelesaikan program dan visi-misi Jambi TUNTAS yang belum tuntas saat ini.

"Waktu tidak sampai tiga tahun lagi. Selang wakti itu, agenda politik baik lokal maupun Nasional terus mewarnai. Kita butuh sosok yang cekatan luar dalam, agar PR di dinas PUPR bisa diselesaikan sesuai waktu. Kalau terbengkalai kami rakyat yang rugi. Tidak menikmati pembangunan" Tegasnya.

Dari tiga nama yang tersisa, Martayadi dinilai memiliki kompetensi yang cukup jika dibandingkan dengan dua rivalnya. Kalau Muhammad Fauzi, sudah tepat dengan jabatannya saat ini sebagai kadis Sosnakertran. Kalau dipaksakan pindah ke dinas PUPR, selain melanggar undang-undang ASN, juga belum punya pengalaman di dinas PUPR provinsi Jambi. Begitu juga dengan Zulhifni belum memiliki pengalaman apapun di dinas PUPR provinsi Jambi, selain itu ia dinilai tidak loyal dengan atasan, karena keikutsertaannya di lelang kali ini dinilai Bupati Al Haris sebagai pejabat yang tidak betah lagi di Merangin. (ACI02)

Actualinside. Com. jambi - Sesuai Jadwal rencananya 1 oktober 2018 sudah ditentukan siapa yang ditunjuk oleh Plt Gubernur Fachrori Umar, untuk menduduki kursi panas di dinas PUPR provinsi Jambi.

Sampai saat ini belum ada bocoran dari istana siapa figur yang tepat. Namun, yang jelas penunjukkan kadis PUPR kali ini jangan sampai gaduh. "Malu kita dengan provinsi tetangga dan pusat, kalau Jambi sampai gaduh hanya soal kadis PUPR" Ujar Saiful Roswandi.

Untuk itu mantan aktivis HMI ini berharap Plt Gubernur lebih mengedepankan figur yang memiliki kompetensi bukan sekedar basa-basi.

"Kalau figur yang ditunjuk itu punya kompetensi pastilah tidak gaduh. Tapi kalau hanya basa-basi dan publik kecewa, ya gaduh lagi" Terang Bung Ros panggilan akrab mantan wartawan Jambitv ini.

Soalnya, besar harapan publik, kadis PUPR yang ditunjuk kali ini merupakan sosok yang mumpuni. Terutama menyelesaikan program dan visi-misi Jambi TUNTAS yang belum tuntas saat ini.

"Waktu tidak sampai tiga tahun lagi. Selang wakti itu, agenda politik baik lokal maupun Nasional terus mewarnai. Kita butuh sosok yang cekatan luar dalam, agar PR di dinas PUPR bisa diselesaikan sesuai waktu. Kalau terbengkalai kami rakyat yang rugi. Tidak menikmati pembangunan" Tegasnya.

Dari tiga nama yang tersisa, Martayadi dinilai memiliki kompetensi yang cukup jika dibandingkan dengan dua rivalnya. Kalau Muhammad Fauzi, sudah tepat dengan jabatannya saat ini sebagai kadis Sosnakertran. Kalau dipaksakan pindah ke dinas PUPR, selain melanggar undang-undang ASN, juga belum punya pengalaman di dinas PUPR provinsi Jambi. Begitu juga dengan Zulhifni belum memiliki pengalaman apapun di dinas PUPR provinsi Jambi, selain itu ia dinilai tidak loyal dengan atasan, karena keikutsertaannya di lelang kali ini dinilai Bupati Al Haris sebagai pejabat yang tidak betah lagi di Merangin. (ACI02)

Kanal HKK

Total Pageviews

Media Partner