SIGINJAI

DAERAH

WAWANCARA

POLITIK

SPORT

ACTUAL TV


Actualinside.com. Jakarta - Dalam pemeriksaan lanjutan terhadap H. Arpan tersangka kasus Operasi Tangkap Tangan OTT oleh komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 Nopember 2017 yang lalu di Jambi. Yang mana OTT ini terjadi dua hari pasca di tetapkan RAPBD Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2018 Pada sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi.

Suseno. SH sebagai kuasa hukum mengatakan dengan lantang, bahwa kliennya H. Arpan bisa bebas dari jeratan hukum. Ini di sampaikannya pada actualinside.com, di depan Kantor Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta berapa waktu yang lalu.

"Jika di simpulkan di dalam undang-Undang hukum Pidana,ini merupakan perintah Jabatan. Karena perintah jabatan pada pasal 51 ayat 2 bahwa,yang mendapat perintah atasan tidak boleh di pidanakan. itu perintah undang-undang" kata suseno.

H. Arpan menganggap perintah ini benar dan harus diikuti.Mengikuti perintah ini untuk menunjukkan loyalitas antara bawahan dengan atasan" Pungkas Suseno ke actualinside.com.

Hendra Saputra, salah seorang dari Kordinator Barisan Masyarakat Anti Korupsi Jambi, mengatakan bahwa H. Arpan dan  2 orang tersangka lainnya juga merupakan korban dari atasannya. yaitu Sang Raja dan Patih.

"Saya berharap semoga KPK segera untuk menangkap para tersangka baru yang lainnya. Karena kasus ini merupakan kasus makan uang Rakyat yang berjamaah dan bersifat ingin tetap memegang kekuasaan dengan mengorbankan anak buah, semoga apa yang di lakukan KPK pada saat ini alan dapat membuat para pejabat di Provinsi Jambi tidak lagi main -main dengan kekuasaan dan jabatannya,"ujarnya

Hendra menambahkan, kami akan kawal proses ini dan tetap meminta kepada KPK agar segera tangkap para tersangka yang baru. Dari 4 tersangka yang di tahan oleh KPK dalam kasus OTT di Jambi pada 28 November 2017 yang lalu. dan sudah beberapa orang saksi yang di periksa KPK. 3 Orang tersangka yang di tahan KPK sampai saat ini mereka adalah Erwan Malik, H.Saipuddin dan H. Arpan yang mana ke 3 orang ini mereka adalah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. (ACI02)



Actualinside.com. Jakarta - Dalam pemeriksaan lanjutan terhadap H. Arpan tersangka kasus Operasi Tangkap Tangan OTT oleh komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 Nopember 2017 yang lalu di Jambi. Yang mana OTT ini terjadi dua hari pasca di tetapkan RAPBD Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2018 Pada sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi.

Suseno. SH sebagai kuasa hukum mengatakan dengan lantang, bahwa kliennya H. Arpan bisa bebas dari jeratan hukum. Ini di sampaikannya pada actualinside.com, di depan Kantor Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta berapa waktu yang lalu.

"Jika di simpulkan di dalam undang-Undang hukum Pidana,ini merupakan perintah Jabatan. Karena perintah jabatan pada pasal 51 ayat 2 bahwa,yang mendapat perintah atasan tidak boleh di pidanakan. itu perintah undang-undang" kata suseno.

H. Arpan menganggap perintah ini benar dan harus diikuti.Mengikuti perintah ini untuk menunjukkan loyalitas antara bawahan dengan atasan" Pungkas Suseno ke actualinside.com.

Hendra Saputra, salah seorang dari Kordinator Barisan Masyarakat Anti Korupsi Jambi, mengatakan bahwa H. Arpan dan  2 orang tersangka lainnya juga merupakan korban dari atasannya. yaitu Sang Raja dan Patih.

"Saya berharap semoga KPK segera untuk menangkap para tersangka baru yang lainnya. Karena kasus ini merupakan kasus makan uang Rakyat yang berjamaah dan bersifat ingin tetap memegang kekuasaan dengan mengorbankan anak buah, semoga apa yang di lakukan KPK pada saat ini alan dapat membuat para pejabat di Provinsi Jambi tidak lagi main -main dengan kekuasaan dan jabatannya,"ujarnya

Hendra menambahkan, kami akan kawal proses ini dan tetap meminta kepada KPK agar segera tangkap para tersangka yang baru. Dari 4 tersangka yang di tahan oleh KPK dalam kasus OTT di Jambi pada 28 November 2017 yang lalu. dan sudah beberapa orang saksi yang di periksa KPK. 3 Orang tersangka yang di tahan KPK sampai saat ini mereka adalah Erwan Malik, H.Saipuddin dan H. Arpan yang mana ke 3 orang ini mereka adalah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. (ACI02)



Actualinside.com, Jakarta - selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta, masih memakai baju rompi Orange, Ewan malik tampak segar dan ceria. sambil tersenyum melambaikan tangan kanannya dan mengacungkan jempol dengan santai kepada awak media di depan gedung Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Erwan Malik mengatakan bahwa, " Saya memang di PERINTAH. Semuanya sudah saya sampaikan kepada penyidik di KPK tidak ada lagi yang saya tutup-tutupi, Semuanya sudah saya buka dengan jelas kepada penyidik, dan siapa-siapa saja yang terlibat," ucap Erwan Malik singkat dan padat.

Kuasa hukum Erwan Malik Liva Malahanum. SH, saat jumpa Actualinside.com di depan Gedung KPK Jakarta mengatakan " apa yang di sampaikan oleh Erwan Malik itu benar dan sudah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan BAP. Fakta persidangan nantilah yang dapat membuktikan kejadian yang sesungguhnya. Semoga kasus ini terang benderang dan cepat untuk disidangkan." Ujarnya

Erwan Malik merupakan salah satu dari 4 tersangaka, yang telah di tahan oleh KPK pada 28/11/017 yang lalu dalam kasus OTT oleh KPK. kasus tersebut merupakan OTT pertama kali yang dilakukan di Provinsi Jambi oleh KPK dengan barang bukti uang sejumlah Rp.4,7 Milyar bedasarkan siaran pers KPK. sejumlah uang tersebut merupakan uang suap untuk memuluskan  sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018.(ACI02)

Actualinside.com, Jakarta - selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta, masih memakai baju rompi Orange, Ewan malik tampak segar dan ceria. sambil tersenyum melambaikan tangan kanannya dan mengacungkan jempol dengan santai kepada awak media di depan gedung Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Erwan Malik mengatakan bahwa, " Saya memang di PERINTAH. Semuanya sudah saya sampaikan kepada penyidik di KPK tidak ada lagi yang saya tutup-tutupi, Semuanya sudah saya buka dengan jelas kepada penyidik, dan siapa-siapa saja yang terlibat," ucap Erwan Malik singkat dan padat.

Kuasa hukum Erwan Malik Liva Malahanum. SH, saat jumpa Actualinside.com di depan Gedung KPK Jakarta mengatakan " apa yang di sampaikan oleh Erwan Malik itu benar dan sudah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan BAP. Fakta persidangan nantilah yang dapat membuktikan kejadian yang sesungguhnya. Semoga kasus ini terang benderang dan cepat untuk disidangkan." Ujarnya

Erwan Malik merupakan salah satu dari 4 tersangaka, yang telah di tahan oleh KPK pada 28/11/017 yang lalu dalam kasus OTT oleh KPK. kasus tersebut merupakan OTT pertama kali yang dilakukan di Provinsi Jambi oleh KPK dengan barang bukti uang sejumlah Rp.4,7 Milyar bedasarkan siaran pers KPK. sejumlah uang tersebut merupakan uang suap untuk memuluskan  sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018.(ACI02)

Actualinside.com,jakarta. - Kuasa hukum Haji Arfan, Suseno SH secara gamblang mengatakan,bahwa sangat banyak pihak yang terlibat Dalam OTT oleh KPK di Jambi. Sejumlah 4 orang tersangka yang sedang di tahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada saat ini, salah satunya adalah H. Arpan.

ibaratkan hanya sebagai Pion saja. Pion menjadi korban bak orang pesakitan, Sementara Raja dan Patih seolah bersih dan masih menikmati kemenangannya dengan mengorbankan pion yang merupakan Prajuritnya sendiri " ucap Suseno.

Saat di tanya Actualinside.com,Siapakah yang di maksud oleh Suseno,SH sebagai Raja dan Patih? "  Raja dan Patih yang saya maksud mungkin kita dapat menterjemahkan sendiri, saya tidak dapat langsung mengatakan, karena belum saatnya itu saya sampaikan.silahkan nilai sendiri dan artikan sendiri Arfan itu orang baik,kenapa dikorbankan?" ujar Suseno dengan senyum dan penuh antusias

Sampaikan,tulis dan rekam ucapan saya,bahwa sesungguhnya Pion akan taat terhadap perintah sang Raja. ada yang perintahkan dan mendesak Pion untuk mencari dana talangan, Untuk memuluskan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD),Provinsi Jambi untuk anggaran 2018 " pungkas Suseno.

Menurut Akmal Khatab,salah seorang Kordinator lapangan Barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi, yang telah melakukan aksi pada Tanggal 19 Desember 2017 yang lalu ,di depan Gedung Merah Putih KPK.

" mari kita semua bantu dan dukung KPK untuk bekerja secara maksimal dan Profesional dalam mengungkap semua fakta yang ada,dengan tidak tebang pilih dalam menetapkan para tersangka OTT yang telah di lakukan KPK pada 28 November 2017 yang lalu. saya berdo,a semoga KPK dapat dengan segera untuk menetapkan para tersangka yang baru dalam kasus OTT di Jambi" ujarnya (ACI02)

Actualinside.com,jakarta. - Kuasa hukum Haji Arfan, Suseno SH secara gamblang mengatakan,bahwa sangat banyak pihak yang terlibat Dalam OTT oleh KPK di Jambi. Sejumlah 4 orang tersangka yang sedang di tahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada saat ini, salah satunya adalah H. Arpan.

ibaratkan hanya sebagai Pion saja. Pion menjadi korban bak orang pesakitan, Sementara Raja dan Patih seolah bersih dan masih menikmati kemenangannya dengan mengorbankan pion yang merupakan Prajuritnya sendiri " ucap Suseno.

Saat di tanya Actualinside.com,Siapakah yang di maksud oleh Suseno,SH sebagai Raja dan Patih? "  Raja dan Patih yang saya maksud mungkin kita dapat menterjemahkan sendiri, saya tidak dapat langsung mengatakan, karena belum saatnya itu saya sampaikan.silahkan nilai sendiri dan artikan sendiri Arfan itu orang baik,kenapa dikorbankan?" ujar Suseno dengan senyum dan penuh antusias

Sampaikan,tulis dan rekam ucapan saya,bahwa sesungguhnya Pion akan taat terhadap perintah sang Raja. ada yang perintahkan dan mendesak Pion untuk mencari dana talangan, Untuk memuluskan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD),Provinsi Jambi untuk anggaran 2018 " pungkas Suseno.

Menurut Akmal Khatab,salah seorang Kordinator lapangan Barisan Rakyat Anti Korupsi Jambi, yang telah melakukan aksi pada Tanggal 19 Desember 2017 yang lalu ,di depan Gedung Merah Putih KPK.

" mari kita semua bantu dan dukung KPK untuk bekerja secara maksimal dan Profesional dalam mengungkap semua fakta yang ada,dengan tidak tebang pilih dalam menetapkan para tersangka OTT yang telah di lakukan KPK pada 28 November 2017 yang lalu. saya berdo,a semoga KPK dapat dengan segera untuk menetapkan para tersangka yang baru dalam kasus OTT di Jambi" ujarnya (ACI02)

Actualinside.com. Jakarta - Pasca OTT Oleh KPK Pada 28 November 2018 di Jambi , Pada saat itu Kpk berhasil menangkap 3 orang ASN Pemprov Jambi dan 1 orang angota DPRD provinsi Jambi.

Tepat 1 Bulan setelah OTT oleh KPK, H. Arpan kembali di periksa oleh KPK pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksan lanjutan dengan menghadirkan saksi asrul yg juga diperiksa.

dalam kesempatan wawancara actualinside.com langsung dengan Kuasa Hukum Haji Arpan. Suseno .SH pada waktu pemeriksaan kamis 28 Desember 2017, Suseno minta agar wartawan rekam dan catat serta sampaikan pada Publik umum agar ini terang benderang. atas apa yang akan saya katakan.

Suseno.SH mengatakan bahwa H. Arpan ada yang memerintahkan, Perintah tersebut berasal dari atasan, H. Arpan di desak atasannya agar dapat mencari dana, Awalnya Arpan sempat menolak atas pemintaan untuk menyiapkan dana, namun karena berulang kali di desak bukan saja dari atasan, namun juga ada pihak lain. Artinya Arpan di desak oleh 2 pihak yang berbeda kata Suseno.
Sadar dengan posisinya sebagai Pelaksana tugas PPERA Provinsi Jambi, Arpan merasa harus punya loyalitas terhadap atasan.

Karena adanya perintah atasan kepada bawahan, dengan berat hati Arpan menuruti perintah tersebut, Arpan harus meminjam uang kepada orang lain.

Intinya saat ini H. Arpan memiliki hutang secara pribadi sebesar Rp 5 milyar. uang tersebut merupakan sebagai dana untuk memuluskan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi.

Suseno mangatakan proses ini akan terang benderang, siapa saja yang terlibat dan bagai mana proses hukum ini terus berjalan, saya yakin dan percaya kepada Klien saya, bahwa apa yang di sampaikannya semuanya tidak ada rekayasa. Hal ini saya lihat dari data pemeriksaan Klien saya, saya sudah baca semua," ungkap Suseno pada actualinside.com di depan gedung merah putih KPK Jakarta. (ACT02)

Actualinside.com. Jakarta - Pasca OTT Oleh KPK Pada 28 November 2018 di Jambi , Pada saat itu Kpk berhasil menangkap 3 orang ASN Pemprov Jambi dan 1 orang angota DPRD provinsi Jambi.

Tepat 1 Bulan setelah OTT oleh KPK, H. Arpan kembali di periksa oleh KPK pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksan lanjutan dengan menghadirkan saksi asrul yg juga diperiksa.

dalam kesempatan wawancara actualinside.com langsung dengan Kuasa Hukum Haji Arpan. Suseno .SH pada waktu pemeriksaan kamis 28 Desember 2017, Suseno minta agar wartawan rekam dan catat serta sampaikan pada Publik umum agar ini terang benderang. atas apa yang akan saya katakan.

Suseno.SH mengatakan bahwa H. Arpan ada yang memerintahkan, Perintah tersebut berasal dari atasan, H. Arpan di desak atasannya agar dapat mencari dana, Awalnya Arpan sempat menolak atas pemintaan untuk menyiapkan dana, namun karena berulang kali di desak bukan saja dari atasan, namun juga ada pihak lain. Artinya Arpan di desak oleh 2 pihak yang berbeda kata Suseno.
Sadar dengan posisinya sebagai Pelaksana tugas PPERA Provinsi Jambi, Arpan merasa harus punya loyalitas terhadap atasan.

Karena adanya perintah atasan kepada bawahan, dengan berat hati Arpan menuruti perintah tersebut, Arpan harus meminjam uang kepada orang lain.

Intinya saat ini H. Arpan memiliki hutang secara pribadi sebesar Rp 5 milyar. uang tersebut merupakan sebagai dana untuk memuluskan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi.

Suseno mangatakan proses ini akan terang benderang, siapa saja yang terlibat dan bagai mana proses hukum ini terus berjalan, saya yakin dan percaya kepada Klien saya, bahwa apa yang di sampaikannya semuanya tidak ada rekayasa. Hal ini saya lihat dari data pemeriksaan Klien saya, saya sudah baca semua," ungkap Suseno pada actualinside.com di depan gedung merah putih KPK Jakarta. (ACT02)


Actualinside.com. Jambi - Film Layar Lebar Trin n Vlog, Pulang Kampung  yang mengisahkan tentang kearifan lokal dan Budaya Jambi. Dengan mengambil lokasi Syuting di daerah Seberang Kota Jambi ,tepatnya di Mudung laut.

Film layar lebar yang merupakan garapan Sutradara kondang Mas Haryo Suryo Purnomo Dengan Produser Resdy Sulaiman. Banyak melibatkan talent dan pemeran lokal. Salahsatunya adalah Camat Palmerah Mursida Juni,

Saat diwawancarai oleh actualinside.com di tempat kediamannya mursida juni menceritakan bahwa, Film Pulang Kampung ini merupakan kisah yang memang nyata adanya di jambi. " Mendapat kesempatan untuk turut berperan dalam sebuah  Film Layar Lebar ini merupakan sebuah kejutan buat saya, saya juga tidak tau jika saya di tunjuk untuk mendapat peran dalam Film ini kata Mursida. apa lagi bertemu lawan maian adalah para aktris berkelas Nasional seperti Amel Carla. saya merasa bangga dapat turut serta bermain dalam  Film ini. Saya tidak ada membuat persiapan apa-pun  sebelum Syuting film ini, membaca dan mempelajari naskah dan langsung bermain, hanya butuh waktu 2 hari 2 malam." Ujarnya

Mursida juga mengatakan, menurut informasi dari Sutradara Resdy Sulaiman, bahwa film ini akan di tayangkan di semua Bioskop di Indonesia Pada Tanggal 21 Maret 2017. selain ditayangkan di Cinema 21.Film ini juga akan ditayangkan di Cinemax, Blitz dan Platinum.

Ketika ditanya Apa peran Bunda Mursida Juni pada Film Pulang Kampung ini?
"saya berperan sebagai Maryam, seorang nenek yang menjadi tetangga dari seorang kakek yang bernama Sofyan," kata Mursida. (aci 02).


Actualinside.com. Jambi - Film Layar Lebar Trin n Vlog, Pulang Kampung  yang mengisahkan tentang kearifan lokal dan Budaya Jambi. Dengan mengambil lokasi Syuting di daerah Seberang Kota Jambi ,tepatnya di Mudung laut.

Film layar lebar yang merupakan garapan Sutradara kondang Mas Haryo Suryo Purnomo Dengan Produser Resdy Sulaiman. Banyak melibatkan talent dan pemeran lokal. Salahsatunya adalah Camat Palmerah Mursida Juni,

Saat diwawancarai oleh actualinside.com di tempat kediamannya mursida juni menceritakan bahwa, Film Pulang Kampung ini merupakan kisah yang memang nyata adanya di jambi. " Mendapat kesempatan untuk turut berperan dalam sebuah  Film Layar Lebar ini merupakan sebuah kejutan buat saya, saya juga tidak tau jika saya di tunjuk untuk mendapat peran dalam Film ini kata Mursida. apa lagi bertemu lawan maian adalah para aktris berkelas Nasional seperti Amel Carla. saya merasa bangga dapat turut serta bermain dalam  Film ini. Saya tidak ada membuat persiapan apa-pun  sebelum Syuting film ini, membaca dan mempelajari naskah dan langsung bermain, hanya butuh waktu 2 hari 2 malam." Ujarnya

Mursida juga mengatakan, menurut informasi dari Sutradara Resdy Sulaiman, bahwa film ini akan di tayangkan di semua Bioskop di Indonesia Pada Tanggal 21 Maret 2017. selain ditayangkan di Cinema 21.Film ini juga akan ditayangkan di Cinemax, Blitz dan Platinum.

Ketika ditanya Apa peran Bunda Mursida Juni pada Film Pulang Kampung ini?
"saya berperan sebagai Maryam, seorang nenek yang menjadi tetangga dari seorang kakek yang bernama Sofyan," kata Mursida. (aci 02).

Actualinside.com.JAKARTA - Dalam wawancara khusus bersama Marojahan Simanjuntak, yang merupakan kuasa hukum dari H. Saipuddin anak buah H. Zumi Zola Zulkifli Gubernur Jambi yang menjabat sebagai Asisten III lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Marojahan Simanjuntak mengatakan, bahwa dirinya sebagai kuasa hukum dari H. Saipuddin berusaha bekerja secara Profesional.

" saat saya di tunjuk sebagai kuasa hukum, H. Saipuddin untuk pertemuan pertama kalinya saya sudah langsung meminta secara tegas agar Klein saya (H. Saipuddin) harus mengatakan yang sejujurnya serta tidak perlu berbelit-belit dengan apa yang terjadi yang sesungguh dan sebenarnya. "

Ketika ditanyakan dimanakah sidang perkara ini dilaksanakan, Marohajahan menyebutkan bahwa
Pada saat ini sebagai kuasa hukum dirinya telah mengajukan Sidang perkara H. Saipuddin sedang  usulkan untuk di laksanakan di jambi .

" Permohonan untuk sidang klien saya, di laksanakan di jambi . Usulan telah saya sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pertimbangan pengajuan ini dengan dasar yang mana tempat kejadian  tersangka  yang tertangkap tangan adalah di Jambi, kemudian untuk mempermudah akses sanak keluarga turut mengikuti jalannya sidang.

Persidangan akan terbuka untuk umum, semoga dari persidangan tersebut akan terungkap fakta yang sebenarnya.

jika sidang di lakukan di Jakarta, kasian keluarga terlalu jauh untuk datang menyaksikan berjalannya sidang.  harapan saya semoga permohonan ini dapat di terima oleh penyidik KPK. " ungkap Marojahan Simanjuntak pada actualinside.com

Di tempat yang terpisah Korlap Barisan Masyrakat Anti Korupsi Jambi Akmal khatab mengatakan kepada reporter actualinside.com dirinya percaya dam sangat yakin bahwa ke 3 orang tersangka OTT ini adalah orang baik.
semoga fakta di persidangan nanti akan terbongkar, terkuak, siapa saja yang turut terlibat dalam kasus ini, semoga aktor intelektualnya segera di ketahui oleh publik, dengan demikian kasus ini akan jadi terang benderang dan semoga akan ada tersangka yang baru lagi." Ujarnya

akmal menambahkan, "tidak mungkin mereka berempat saja yang bermain.
mereka juga tidak menikmati dari uang tersebut malahan mereka ibaratnya hanya sebagai korban. "Sambungnya lagi (ACI02)

Actualinside.com.JAKARTA - Dalam wawancara khusus bersama Marojahan Simanjuntak, yang merupakan kuasa hukum dari H. Saipuddin anak buah H. Zumi Zola Zulkifli Gubernur Jambi yang menjabat sebagai Asisten III lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Marojahan Simanjuntak mengatakan, bahwa dirinya sebagai kuasa hukum dari H. Saipuddin berusaha bekerja secara Profesional.

" saat saya di tunjuk sebagai kuasa hukum, H. Saipuddin untuk pertemuan pertama kalinya saya sudah langsung meminta secara tegas agar Klein saya (H. Saipuddin) harus mengatakan yang sejujurnya serta tidak perlu berbelit-belit dengan apa yang terjadi yang sesungguh dan sebenarnya. "

Ketika ditanyakan dimanakah sidang perkara ini dilaksanakan, Marohajahan menyebutkan bahwa
Pada saat ini sebagai kuasa hukum dirinya telah mengajukan Sidang perkara H. Saipuddin sedang  usulkan untuk di laksanakan di jambi .

" Permohonan untuk sidang klien saya, di laksanakan di jambi . Usulan telah saya sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pertimbangan pengajuan ini dengan dasar yang mana tempat kejadian  tersangka  yang tertangkap tangan adalah di Jambi, kemudian untuk mempermudah akses sanak keluarga turut mengikuti jalannya sidang.

Persidangan akan terbuka untuk umum, semoga dari persidangan tersebut akan terungkap fakta yang sebenarnya.

jika sidang di lakukan di Jakarta, kasian keluarga terlalu jauh untuk datang menyaksikan berjalannya sidang.  harapan saya semoga permohonan ini dapat di terima oleh penyidik KPK. " ungkap Marojahan Simanjuntak pada actualinside.com

Di tempat yang terpisah Korlap Barisan Masyrakat Anti Korupsi Jambi Akmal khatab mengatakan kepada reporter actualinside.com dirinya percaya dam sangat yakin bahwa ke 3 orang tersangka OTT ini adalah orang baik.
semoga fakta di persidangan nanti akan terbongkar, terkuak, siapa saja yang turut terlibat dalam kasus ini, semoga aktor intelektualnya segera di ketahui oleh publik, dengan demikian kasus ini akan jadi terang benderang dan semoga akan ada tersangka yang baru lagi." Ujarnya

akmal menambahkan, "tidak mungkin mereka berempat saja yang bermain.
mereka juga tidak menikmati dari uang tersebut malahan mereka ibaratnya hanya sebagai korban. "Sambungnya lagi (ACI02)

Actualinside.com.JAMBI - Kemacetan panjang yang terjadi pada ruas Jalan Nasional dari Kabupaten Kerinci ke Kabupaten Merangin pada Sabtu 23  sampai pada hari 24 Desember 2017 di sebabkan adanya kedaraan Tronton yang kelebihan muatan dan tergelincir, tidak saja karena kelebihan muatan  namun kendaraan tersebut juga cukup panjang.

 Kemacetan juga terjadi pada ruas jalan Kabupatan Kerinci menuju Tapan Sumatra barat, penyebab kemacetan pada ruas jalan Kerinci ke Tapan adalah dengan terjadinya tanah longsor, namun kemacetan terjadi tidak terlalu lama hanya beberapa jam saja.

Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional IV Jambi, Junaidi saat di konfirmasi actualinside.com minggu 25 Desember 2017 membenarkan adanya kemacetan pada ruas jalan tersebut, namun semuanya sudah  teratasi, baik dari Kerinci menuju Tapan maupun dari Kerinci menuju Kabupaten Merangin.

Junaidi mengatakan,"semua kemacetan pada dua ruas jalan tersebut sudah teratasi dengan baik dengan mengunakan alat berat dari BPJN IV. Penyebab terjadi kemacetan di Muaro Emat disebabkan Tronton muatan overload seperti itu harus nya dilarang melalui jalan nasional kita tanpa izin balai jalan nasional, karena selain merusak jalan  kendaraan berat seperti itu dapat meruntuhkan jembatan, jadi perlu izin melintas agar trase yg akan dilewati disurvey terlebih dahulu  jika melalui jembatan jembatan tersebut mesti diperkuat dulu, "

karena di ruas tersebut banyak jembatan bentang pendek yg belum sesuai standar jalan Nasional. Dan kendaraan panjang seperti itu harus dikawal khusus untuk lewat dijalan sempit karena akan dapat membahayakan pengendara lain " sambungnya lagi (ACI02)

Actualinside.com.JAMBI - Kemacetan panjang yang terjadi pada ruas Jalan Nasional dari Kabupaten Kerinci ke Kabupaten Merangin pada Sabtu 23  sampai pada hari 24 Desember 2017 di sebabkan adanya kedaraan Tronton yang kelebihan muatan dan tergelincir, tidak saja karena kelebihan muatan  namun kendaraan tersebut juga cukup panjang.

 Kemacetan juga terjadi pada ruas jalan Kabupatan Kerinci menuju Tapan Sumatra barat, penyebab kemacetan pada ruas jalan Kerinci ke Tapan adalah dengan terjadinya tanah longsor, namun kemacetan terjadi tidak terlalu lama hanya beberapa jam saja.

Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional IV Jambi, Junaidi saat di konfirmasi actualinside.com minggu 25 Desember 2017 membenarkan adanya kemacetan pada ruas jalan tersebut, namun semuanya sudah  teratasi, baik dari Kerinci menuju Tapan maupun dari Kerinci menuju Kabupaten Merangin.

Junaidi mengatakan,"semua kemacetan pada dua ruas jalan tersebut sudah teratasi dengan baik dengan mengunakan alat berat dari BPJN IV. Penyebab terjadi kemacetan di Muaro Emat disebabkan Tronton muatan overload seperti itu harus nya dilarang melalui jalan nasional kita tanpa izin balai jalan nasional, karena selain merusak jalan  kendaraan berat seperti itu dapat meruntuhkan jembatan, jadi perlu izin melintas agar trase yg akan dilewati disurvey terlebih dahulu  jika melalui jembatan jembatan tersebut mesti diperkuat dulu, "

karena di ruas tersebut banyak jembatan bentang pendek yg belum sesuai standar jalan Nasional. Dan kendaraan panjang seperti itu harus dikawal khusus untuk lewat dijalan sempit karena akan dapat membahayakan pengendara lain " sambungnya lagi (ACI02)

Actualinside.com. JAKARTA - Setelah 20 hari berlalu atas kejadian OTT di Provinsi Jambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 November 2017. 3 orang tersangka adalah merupakan pejabat  di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Yakni Erwan Malik, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. H. Saipuddin Asissten III Pemda Jambi dan H. Arpan  sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU PERA provinsi Jambi. Dan 1 yg berasal dari anggota legislatif yaitu Supriyono yang merupakan politisi Partai Amanat Nasional PAN. Dan sampai pada saat ini ke empat tersangka tersebut masih di tahan  oleh KPK.

Marojahan Simanjuntak, Pengacara H. Saipuddin dalam Kesempatan berdialog santai dengan actualinside.com di Jakarta menuturkan  ada pesan moral yang di sampaikan H. Saipuddin.

"Pesan moral yang di sampaikan oleh H.Saipuddin kepadanya memang luar biasa. semoga kejadian Operasi Tangkap Tangan di Jambi ini menjadi yang Pertama dan yang terakhirnya kali khusus untuk di Provinsi Jambi maupun untuk Republik indonesia pada umumnya semoga ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. silakan terjemahkan sendiri pesan moral ini " kata Marojahan Simanjuntak dengan semyumannya yang khas.

"apa makna dari pesan moral ini? silakan di terjemahkan" ulangnya kembali.(ACI02)

Actualinside.com. JAKARTA - Setelah 20 hari berlalu atas kejadian OTT di Provinsi Jambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 November 2017. 3 orang tersangka adalah merupakan pejabat  di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Yakni Erwan Malik, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. H. Saipuddin Asissten III Pemda Jambi dan H. Arpan  sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU PERA provinsi Jambi. Dan 1 yg berasal dari anggota legislatif yaitu Supriyono yang merupakan politisi Partai Amanat Nasional PAN. Dan sampai pada saat ini ke empat tersangka tersebut masih di tahan  oleh KPK.

Marojahan Simanjuntak, Pengacara H. Saipuddin dalam Kesempatan berdialog santai dengan actualinside.com di Jakarta menuturkan  ada pesan moral yang di sampaikan H. Saipuddin.

"Pesan moral yang di sampaikan oleh H.Saipuddin kepadanya memang luar biasa. semoga kejadian Operasi Tangkap Tangan di Jambi ini menjadi yang Pertama dan yang terakhirnya kali khusus untuk di Provinsi Jambi maupun untuk Republik indonesia pada umumnya semoga ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. silakan terjemahkan sendiri pesan moral ini " kata Marojahan Simanjuntak dengan semyumannya yang khas.

"apa makna dari pesan moral ini? silakan di terjemahkan" ulangnya kembali.(ACI02)

Actualinside.com. Jakarta - 19 Desember 2017 Supriyono, Salah seorang tersangka kasus suap RAPBD 2018 Provinsi Jambi yang terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kembali diperiksa.

Tampak Supriyono yang bersama dua orang lain nya begitu turun dari kendaraan tahanan yang di kawal petugas keamanan langsung memasuki gedung KPK untuk melaksanakan pemeriksaan.

Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, kali ini Tidak tampak wajah letih dan pucat di wajah supriyono seperti sebelumnya. Supriyono hanya menunjukkan senyuman khasnya  saat ditanya oleh beberapa awak media terkait pemeriksaannya tanpa berkomentar sedikitpun.

Supriyono merupakan salah satu dari empat tersangka yang tertangkap OTT oleh KPK pada 28 Nopember 2017 yang lalu di jambi. yang mana dalam OTT terdapat 4 orang tersangka. yaitu Supriyono angota DPRD Provinsi jambi dari partai Amanat Nasional (PAN) , Erwan Malik pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi , H Saifudin Asisten III Pemprov Jambi serta H. Arpan Pelaksana tugas Kepala Dinas PU-PERA Provinsi jambi. (ACI02)

Actualinside.com. Jakarta - 19 Desember 2017 Supriyono, Salah seorang tersangka kasus suap RAPBD 2018 Provinsi Jambi yang terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kembali diperiksa.

Tampak Supriyono yang bersama dua orang lain nya begitu turun dari kendaraan tahanan yang di kawal petugas keamanan langsung memasuki gedung KPK untuk melaksanakan pemeriksaan.

Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, kali ini Tidak tampak wajah letih dan pucat di wajah supriyono seperti sebelumnya. Supriyono hanya menunjukkan senyuman khasnya  saat ditanya oleh beberapa awak media terkait pemeriksaannya tanpa berkomentar sedikitpun.

Supriyono merupakan salah satu dari empat tersangka yang tertangkap OTT oleh KPK pada 28 Nopember 2017 yang lalu di jambi. yang mana dalam OTT terdapat 4 orang tersangka. yaitu Supriyono angota DPRD Provinsi jambi dari partai Amanat Nasional (PAN) , Erwan Malik pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi , H Saifudin Asisten III Pemprov Jambi serta H. Arpan Pelaksana tugas Kepala Dinas PU-PERA Provinsi jambi. (ACI02)


Actualinside.com. Jakarta - Dalam pemeriksaan lanjutan dalam kasus Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK di Provinsi Jambi, dalam OTT tersebut telah menahan dan memeriksa beberapa tersangka.

Pasca 20 hari di tahan KPK H. Saifuddin Asisten III lingkungan ASN provinsi Jambi kembali di periksa oleh KPK. tanpa memberi keterangan apapun kepada media H. Saifudin masuk ke gedung Merah putih KPK.

Namum ada yang tampak luar biasa dari penampilannya, berbeda dengan sebelumnya. H. Saifuddin tersenyum dan tampak semangat, sambil melambaikan tangan dan mengacungkan jempol seperti tanpa beban.  H. Saifuddin mulai menunjukkan sesuatu yang bakal terang benderang. Semoga tidak di ragukan lagi H. Saifuddin dapat membuka semua atas siapa saja yang terlibat dalam OTT kpk pada 28 Nopember 2017 yang lalu.

Aidil Putra  Korlap Barisan Masyarakat Anti Korupsi Jambi. saat di Konfirmasi actualinside.com mengatakan "Saya sudah bertemu langsung dengan pengacara H. Saifuddin dan  saya tidak akan buka isi pembicaraan kami. yang jelas adalah Terang benderang" ungkap Aidil. (ACI02)


Actualinside.com. Jakarta - Dalam pemeriksaan lanjutan dalam kasus Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK di Provinsi Jambi, dalam OTT tersebut telah menahan dan memeriksa beberapa tersangka.

Pasca 20 hari di tahan KPK H. Saifuddin Asisten III lingkungan ASN provinsi Jambi kembali di periksa oleh KPK. tanpa memberi keterangan apapun kepada media H. Saifudin masuk ke gedung Merah putih KPK.

Namum ada yang tampak luar biasa dari penampilannya, berbeda dengan sebelumnya. H. Saifuddin tersenyum dan tampak semangat, sambil melambaikan tangan dan mengacungkan jempol seperti tanpa beban.  H. Saifuddin mulai menunjukkan sesuatu yang bakal terang benderang. Semoga tidak di ragukan lagi H. Saifuddin dapat membuka semua atas siapa saja yang terlibat dalam OTT kpk pada 28 Nopember 2017 yang lalu.

Aidil Putra  Korlap Barisan Masyarakat Anti Korupsi Jambi. saat di Konfirmasi actualinside.com mengatakan "Saya sudah bertemu langsung dengan pengacara H. Saifuddin dan  saya tidak akan buka isi pembicaraan kami. yang jelas adalah Terang benderang" ungkap Aidil. (ACI02)


Actualinside.com ,Jakarta - Dua puluh hari pasca Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Barisan Masyarakat Anti Korupsi Jambi mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI.

Dimana dalam aksi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendesak KPK RI agar segera untuk memanggil dan periksa Gubernur jambi H Zumi Zola Zulkifli terkait kasus Suap ketok palu R APBD Provinsi Jambi anggaran2018 serta sejumlah Anggota DPRD Provinsi Jambi yang diduga terlibat dan memiliki peranan penting serta Para kontraktor yang menyetorkan uang suap tersebut.

Seperti diketahui sebelumnya, kasus tersebut telah menyeret 4 tersangka dalam operasi Tangkap Tangan yang terjadi pada 28 November 2017 di jambi dan di Jakarta. Ke 4 tersangka tersebut yakni Erwan Malik Plt. Sekretaris Daerah Provinsi jambi.
di tangkap di Jakarta, H.Saipuddin Asisten III yang di tangkap di jambi
Arpan pelaksana tugas PU PERA  Provinsi jambi juga di tangkap di jambi. serta Supriono merupakan anggota DPRD provinsi jambi Politisi Partai Amanat Nasional saat tertangkap tangan langsung bersama Saipudin.

Dalam aksi yang dilakukan di gedung merah Putih Komisi pemberantasan korupsi KPK pada 20 Desember 2017 lalu, Barisan Masyarakat Anti Korupsi Jambi, Koordinator aksi Hendra saputra dalam orasinya menyampaikan, "agar KPK segera untuk menetapkan tersangka baru karena di yakini bahwa banyak pihak yang terlibat yaitu Legislatif dan Exsekutif, meminta KPK memanggil periksa Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli dan bertanggung jawab dengan apa yang telah di lakukan oleh anak buahnya. "

Sementara Koordinator lainnya, Aidil Putra dalam orasinya " meminta agar KPK melakukan Proses hukum terhadap para kontraktor yg di duga turut terlibat dalam pelaksanaan memuluskan pengesahan RAPBD Provinsi jambi dan meminta agar KPK dapat berkordinasi dengan Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI,untuk segera meninjau ulang atas pengesahan RAPBD Provinsi Jambi karena di duga cacat hukum. Dan kami akan tetap mengawal proses yang sedang berjalan di KPK, sampai kasus ini terang benderang. dan sampai adanya tersangka baru. (ACI02)



Actualinside.com ,Jakarta - Dua puluh hari pasca Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Barisan Masyarakat Anti Korupsi Jambi mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI.

Dimana dalam aksi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendesak KPK RI agar segera untuk memanggil dan periksa Gubernur jambi H Zumi Zola Zulkifli terkait kasus Suap ketok palu R APBD Provinsi Jambi anggaran2018 serta sejumlah Anggota DPRD Provinsi Jambi yang diduga terlibat dan memiliki peranan penting serta Para kontraktor yang menyetorkan uang suap tersebut.

Seperti diketahui sebelumnya, kasus tersebut telah menyeret 4 tersangka dalam operasi Tangkap Tangan yang terjadi pada 28 November 2017 di jambi dan di Jakarta. Ke 4 tersangka tersebut yakni Erwan Malik Plt. Sekretaris Daerah Provinsi jambi.
di tangkap di Jakarta, H.Saipuddin Asisten III yang di tangkap di jambi
Arpan pelaksana tugas PU PERA  Provinsi jambi juga di tangkap di jambi. serta Supriono merupakan anggota DPRD provinsi jambi Politisi Partai Amanat Nasional saat tertangkap tangan langsung bersama Saipudin.

Dalam aksi yang dilakukan di gedung merah Putih Komisi pemberantasan korupsi KPK pada 20 Desember 2017 lalu, Barisan Masyarakat Anti Korupsi Jambi, Koordinator aksi Hendra saputra dalam orasinya menyampaikan, "agar KPK segera untuk menetapkan tersangka baru karena di yakini bahwa banyak pihak yang terlibat yaitu Legislatif dan Exsekutif, meminta KPK memanggil periksa Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli dan bertanggung jawab dengan apa yang telah di lakukan oleh anak buahnya. "

Sementara Koordinator lainnya, Aidil Putra dalam orasinya " meminta agar KPK melakukan Proses hukum terhadap para kontraktor yg di duga turut terlibat dalam pelaksanaan memuluskan pengesahan RAPBD Provinsi jambi dan meminta agar KPK dapat berkordinasi dengan Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI,untuk segera meninjau ulang atas pengesahan RAPBD Provinsi Jambi karena di duga cacat hukum. Dan kami akan tetap mengawal proses yang sedang berjalan di KPK, sampai kasus ini terang benderang. dan sampai adanya tersangka baru. (ACI02)


Actualinside.com. KERINCI - Sempit dan banyak tikungan tajam Jalan Nasional dari Kerinci menuju Kabupaten merangin sering macet.

Jalan Nasional dari Kabupaten Kerinci menuju Kabupaten merangin, sejak hari Sabtu  23 Desember 2017 pukul 17.00 terjadi macet total, sampai saat ini kondisi di lapangan belum bisa dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4.

kondisi ini di akibatkan dengan adanya kendaraan Tronton Roda 10 yang tergelincir  pada satu tikungan tajam, di Muaro Emat dekat jembatan perbatasan antara Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin.

dalam pantauan actualinside. com di lapangan, kendaraan Tronton tersebut tergelincir pada roda bagian belakang pada sebuah tikungan yang amat tajam.

Menurut keterangan Hendri Beny warga kerinci yang turut terjebak saat melintasi jalan Nasional dari Jambi menuju Kerinci mereka terjebak macet sudah hampir 20 jam.

Menurut Aidil Putra Ketua Aliansi Masyarakat Kerinci Bersatu (ARKEB) jalan sempit dan tikungan tajam,ini menjadi persoalan utama sering terjadi kemacetan pada ruas Jalan Nasional Wilayah 2 di Kabupaten Kerinci. Aidil berharap, pembangunan Jalan Nasional ini dalam waktu dekat harus di lakukan perbaikan. Pelebaran jalan, pemotongan, perluasan pada tikungan, serta pemotongan atau pemangkasan pada ruas jalan yang Mennanjak dan menurun. tidak saja terjadi kemacetan, namun pada Ruaas Jalan ini juga sering terjadi kecelakaan maut.

Sampai berita ini ditayangkan,Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN)  Wilayah IV Junaidi, begitu Pula Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah 2 Jambi Hendri Jamal belum dapat dikonfirmasi actualinside.com terkait permasalahan ini (ACI02)

Actualinside.com. KERINCI - Sempit dan banyak tikungan tajam Jalan Nasional dari Kerinci menuju Kabupaten merangin sering macet.

Jalan Nasional dari Kabupaten Kerinci menuju Kabupaten merangin, sejak hari Sabtu  23 Desember 2017 pukul 17.00 terjadi macet total, sampai saat ini kondisi di lapangan belum bisa dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4.

kondisi ini di akibatkan dengan adanya kendaraan Tronton Roda 10 yang tergelincir  pada satu tikungan tajam, di Muaro Emat dekat jembatan perbatasan antara Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin.

dalam pantauan actualinside. com di lapangan, kendaraan Tronton tersebut tergelincir pada roda bagian belakang pada sebuah tikungan yang amat tajam.

Menurut keterangan Hendri Beny warga kerinci yang turut terjebak saat melintasi jalan Nasional dari Jambi menuju Kerinci mereka terjebak macet sudah hampir 20 jam.

Menurut Aidil Putra Ketua Aliansi Masyarakat Kerinci Bersatu (ARKEB) jalan sempit dan tikungan tajam,ini menjadi persoalan utama sering terjadi kemacetan pada ruas Jalan Nasional Wilayah 2 di Kabupaten Kerinci. Aidil berharap, pembangunan Jalan Nasional ini dalam waktu dekat harus di lakukan perbaikan. Pelebaran jalan, pemotongan, perluasan pada tikungan, serta pemotongan atau pemangkasan pada ruas jalan yang Mennanjak dan menurun. tidak saja terjadi kemacetan, namun pada Ruaas Jalan ini juga sering terjadi kecelakaan maut.

Sampai berita ini ditayangkan,Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN)  Wilayah IV Junaidi, begitu Pula Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah 2 Jambi Hendri Jamal belum dapat dikonfirmasi actualinside.com terkait permasalahan ini (ACI02)

Actualinside.com. JAMBI - Warga desa Lubuk Kepayang kecamatan ai hitam kabupaten sarolangun tampak kecewa dengan pekerjaan proyek box air yang ada dijalan lintas kecamatan setempat menuju desa tersebut, pasalnya, paska diperbaiki, kondisi lalu lintas dititik tersebut menjadi macet dan belum ada langkah nyata untuk perbaikan sekalipun sudah berkali-kali dikeluhkan warga.

 “Iyo, sepertinyo orang yang punyo proyek tidak serius mengerjakannya karena sampai saat ini tidak selesai-selesai, bahkan sekarang tidak ada lagi aktifitas ditempat itu,” ujar Ali, salah seorang warga setempat menanggapi kondisi terkini proyek box tersebut (19/12/2017)

Ia mengatakan, setiap turun hujan kondisi jalan di box ini menjadi lumpuh karena macet oleh antrian kendaraan sebab kondisinya menjadi becek dan ada genangan air.

“Pokoknyo setiap hujan pasti macet dan hingga kini kami belum lihat upaya perbaikan atau pemeliharaan dari rekanan/pemilik proyek,” ujar Ali menambahkan.

Untuk itu, masih menurut Ali, sebaiknya pekerjaan box ini segera diselesaikan agar masyarakat bisa kembali lancar beraktifitas karena jalan ini merupakan akses utama sehari-hari warga dari dan menuju air hitam.

“Kalau tidak tentunya sangat merugikan kami selaku masyarakat pengguna jalan,” tutupnya mengakhiri.(ACT05)

Actualinside.com. JAMBI - Warga desa Lubuk Kepayang kecamatan ai hitam kabupaten sarolangun tampak kecewa dengan pekerjaan proyek box air yang ada dijalan lintas kecamatan setempat menuju desa tersebut, pasalnya, paska diperbaiki, kondisi lalu lintas dititik tersebut menjadi macet dan belum ada langkah nyata untuk perbaikan sekalipun sudah berkali-kali dikeluhkan warga.

 “Iyo, sepertinyo orang yang punyo proyek tidak serius mengerjakannya karena sampai saat ini tidak selesai-selesai, bahkan sekarang tidak ada lagi aktifitas ditempat itu,” ujar Ali, salah seorang warga setempat menanggapi kondisi terkini proyek box tersebut (19/12/2017)

Ia mengatakan, setiap turun hujan kondisi jalan di box ini menjadi lumpuh karena macet oleh antrian kendaraan sebab kondisinya menjadi becek dan ada genangan air.

“Pokoknyo setiap hujan pasti macet dan hingga kini kami belum lihat upaya perbaikan atau pemeliharaan dari rekanan/pemilik proyek,” ujar Ali menambahkan.

Untuk itu, masih menurut Ali, sebaiknya pekerjaan box ini segera diselesaikan agar masyarakat bisa kembali lancar beraktifitas karena jalan ini merupakan akses utama sehari-hari warga dari dan menuju air hitam.

“Kalau tidak tentunya sangat merugikan kami selaku masyarakat pengguna jalan,” tutupnya mengakhiri.(ACT05)

Actualinside.com. JAMBI - Sebagai penggiat anti korupsi Gnpk RI perwakilan Jambi sambangi rumah dinas Gubernur. Silahturahmi ini dalam rangka mensinergikan program Gubernur Jambi dalam pencegahan korupsi.Silahturahmi ini disambut baik oleh Gubernur Zumi Zola.

Sebagaimana disampaikan ketua GNPK RI Provinsi Jambi, Iskandar Budiman" GNPK RI merupakan mitra lembaga anti rasuah dengan kapasitas pencegahan jadi kami sifatnya melakukan pencegahan bukan penindakan, karna penindakan adalah wewenang penegak hukum.

"Tujuan kami bersilahturahmi ini hanyalah diskusi dalam rangka pencegahan korupsi, sebagaimana kita ketahui beberapa waktu lalu Provinsi Jambi dihebohkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), untuk itu kita sebagai mitra dari KPK mengingatkan kembali agar kejadian ini jangan sampai terjadi lagi", ujar Iskandar.(*)

Actualinside.com. JAMBI - Sebagai penggiat anti korupsi Gnpk RI perwakilan Jambi sambangi rumah dinas Gubernur. Silahturahmi ini dalam rangka mensinergikan program Gubernur Jambi dalam pencegahan korupsi.Silahturahmi ini disambut baik oleh Gubernur Zumi Zola.

Sebagaimana disampaikan ketua GNPK RI Provinsi Jambi, Iskandar Budiman" GNPK RI merupakan mitra lembaga anti rasuah dengan kapasitas pencegahan jadi kami sifatnya melakukan pencegahan bukan penindakan, karna penindakan adalah wewenang penegak hukum.

"Tujuan kami bersilahturahmi ini hanyalah diskusi dalam rangka pencegahan korupsi, sebagaimana kita ketahui beberapa waktu lalu Provinsi Jambi dihebohkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), untuk itu kita sebagai mitra dari KPK mengingatkan kembali agar kejadian ini jangan sampai terjadi lagi", ujar Iskandar.(*)

ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Jambi (Unja) Usman Ermulan merasa haru. Selama 15 tahun dia memimpin IKA Unja selalu dipercaya semua. Para anggota pun selalu bahu membahu membangun IKA Unja itu.


“Saya minta agar pemimpin berikutnya dapat lebih memberikan yg terbaik buat IKA Unja,” katanya saat menyampaikan kata sambutan dalam Musyawarah Besar Ika Unja, Sabtu (16/12/2017).


Musyawarah Besar itu mengangkat tema “Mewujudkan Lembaga yang Visioner Melalui Dedikasi Alumni” oleh Sekdaprov, HM Dianto MSi.


Beberapa tokoh hadir, di antaranya Robert Sianturi dari Jakarta, Kepala Badan Kesbangpol Asnawi Kadis Sosial Provinsi Jambi Arif Munandar,  Petrie Ramli pemilik Kampoeng Raja, Horizon Anggota DPRD Kota Jambi, Donny Pasaribu Ketua IPK Provinsi Jambi dan masih banyak lagi tokoh Jambi -- alumni Unja.

Usman Ermulan pantas merasa haru. Gedung Graha IKA Unja yang dijadikan tempat pelaksanaan Mubes itu bertahun-tahun akhirnya selesai juga. Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat itu mengatakan bahwa gedung akan terus dibangun karena mendapat dukungan dari Gubernur Jambi sebesar Rp 200 juta dan dari Walikota Rp 100 juta. “Dana sebesar itu sangat berarti bagi kita untuk dapat menambah pembangunan gedung ini,” ujarnya. 

Sementara itu dalam sambutannya Gubernur Jambi yan diwakili Sekdaprov Jambi mengatakan bahwa Pemprov sangat mendukung keberadaan IKA Unja. Ke depan, Pemprov siap bekerjasama untuk membangun Jambi yang telah ditunjukkan dengan beberapa jabatan strategis di Pemprov Jambi yang diisi oleh alumnus Unja,” kata HM Dianto. (ACI 02)

ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Jambi (Unja) Usman Ermulan merasa haru. Selama 15 tahun dia memimpin IKA Unja selalu dipercaya semua. Para anggota pun selalu bahu membahu membangun IKA Unja itu.


“Saya minta agar pemimpin berikutnya dapat lebih memberikan yg terbaik buat IKA Unja,” katanya saat menyampaikan kata sambutan dalam Musyawarah Besar Ika Unja, Sabtu (16/12/2017).


Musyawarah Besar itu mengangkat tema “Mewujudkan Lembaga yang Visioner Melalui Dedikasi Alumni” oleh Sekdaprov, HM Dianto MSi.


Beberapa tokoh hadir, di antaranya Robert Sianturi dari Jakarta, Kepala Badan Kesbangpol Asnawi Kadis Sosial Provinsi Jambi Arif Munandar,  Petrie Ramli pemilik Kampoeng Raja, Horizon Anggota DPRD Kota Jambi, Donny Pasaribu Ketua IPK Provinsi Jambi dan masih banyak lagi tokoh Jambi -- alumni Unja.

Usman Ermulan pantas merasa haru. Gedung Graha IKA Unja yang dijadikan tempat pelaksanaan Mubes itu bertahun-tahun akhirnya selesai juga. Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat itu mengatakan bahwa gedung akan terus dibangun karena mendapat dukungan dari Gubernur Jambi sebesar Rp 200 juta dan dari Walikota Rp 100 juta. “Dana sebesar itu sangat berarti bagi kita untuk dapat menambah pembangunan gedung ini,” ujarnya. 

Sementara itu dalam sambutannya Gubernur Jambi yan diwakili Sekdaprov Jambi mengatakan bahwa Pemprov sangat mendukung keberadaan IKA Unja. Ke depan, Pemprov siap bekerjasama untuk membangun Jambi yang telah ditunjukkan dengan beberapa jabatan strategis di Pemprov Jambi yang diisi oleh alumnus Unja,” kata HM Dianto. (ACI 02)

*Telah terjadi gempa bumi dengan parameter sementara sbb* :
1. Waktu kejadian : Jum’at, 15-12-2017, pukul 23:47:57 WIB

Magnitudo : 7.3 SR
Tanggal        : 15-Dec-2017
Waktu Gempa    : 23:47:57 WIB
Garis Lintang : 8.03 LS
Garis Bujur    : 108.04 BT
Kedalaman    : 105 Km

Lokasi : Java, Indonesia
Keterangan :
74 km BARAT DAYA Kawalu
76 km BARAT DAYA Singaparna
79 km BARAT DAYA Cibeureum
85 km BARAT DAYA Ciamis


2. Waktu kejadian : 15-12-2017, pukul 23:47:58 WIB

Magnitudo : 6.9 SR
Tanggal :15-Dec-2017
Waktu Gempa : 23:47:58 WIB
Garis Lintang : 7.75 LS
Garis Bujur    : 108.11 BT
Kedalaman      : 107 Km

Keterangan:
42 km BARAT DAYA Kawalu
44 km TENGGARA Singaparna
47 km BARAT DAYA Cibeureum
54 km BARAT DAYA Ciamis
Lokasi  Java, Indonesia

*Pusat gempa* : di laut 74 km barat daya Kawalu), Kedlmn:105 Km Dirasakan (MMI) II-III Jakarta, III-IV Bandung, II-III Depok, III-IV Karangkates, II Ngawi, II Madiun, II Nganjuk, II Badung, II Mataram, III-IV Kebumen, III Yogyakarta, #BMKG

Evaluasi:
*BERPOTENSI TERJADI TSUNAMI DI WILAYAH* :
1. JABAR Garut Staus WASPADA
2. JABAR Cianjur Sindangbarang TAK ADA ANCAMAN
3. JABAR Tasikmalaya SIAGA
4. JABAR Sukabumi Ujung-Genteng TAK ADA ANCAMAN
5. JABAR Ciamis SIAGA
6. DIY Bantul TAK ADA ANCAMAN
7. JATENG Kebumen WASPADA
8. DIY Kulon-Progo WASPADA
9. JATENG Cilacap WASPADA


*WAKTU TIBA GELOMBANG DAPAT BERBEDA*. GELOMBANG YANG PERTAMA BISA SAJA BUKAN YANG TERBESAR.

Saran:
Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Awas" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh.

Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Siaga" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi.

Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Waspada" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai.

Di Informasikan Oleh :
*BPBD PROVINSI DKI JAKARTA*
*PUSDATIN KEBENCANAAN*
Telp/Fax : 021 - 386 5632
Call Center Jakarta Siaga: 112
Twitter : @BPBDJakarta

*Sumber : Prakiraan – BMKG*
http://www.bmkg.go.id/gempabumi/gempabumi-terkini.bmkg

*Telah terjadi gempa bumi dengan parameter sementara sbb* :
1. Waktu kejadian : Jum’at, 15-12-2017, pukul 23:47:57 WIB

Magnitudo : 7.3 SR
Tanggal        : 15-Dec-2017
Waktu Gempa    : 23:47:57 WIB
Garis Lintang : 8.03 LS
Garis Bujur    : 108.04 BT
Kedalaman    : 105 Km

Lokasi : Java, Indonesia
Keterangan :
74 km BARAT DAYA Kawalu
76 km BARAT DAYA Singaparna
79 km BARAT DAYA Cibeureum
85 km BARAT DAYA Ciamis


2. Waktu kejadian : 15-12-2017, pukul 23:47:58 WIB

Magnitudo : 6.9 SR
Tanggal :15-Dec-2017
Waktu Gempa : 23:47:58 WIB
Garis Lintang : 7.75 LS
Garis Bujur    : 108.11 BT
Kedalaman      : 107 Km

Keterangan:
42 km BARAT DAYA Kawalu
44 km TENGGARA Singaparna
47 km BARAT DAYA Cibeureum
54 km BARAT DAYA Ciamis
Lokasi  Java, Indonesia

*Pusat gempa* : di laut 74 km barat daya Kawalu), Kedlmn:105 Km Dirasakan (MMI) II-III Jakarta, III-IV Bandung, II-III Depok, III-IV Karangkates, II Ngawi, II Madiun, II Nganjuk, II Badung, II Mataram, III-IV Kebumen, III Yogyakarta, #BMKG

Evaluasi:
*BERPOTENSI TERJADI TSUNAMI DI WILAYAH* :
1. JABAR Garut Staus WASPADA
2. JABAR Cianjur Sindangbarang TAK ADA ANCAMAN
3. JABAR Tasikmalaya SIAGA
4. JABAR Sukabumi Ujung-Genteng TAK ADA ANCAMAN
5. JABAR Ciamis SIAGA
6. DIY Bantul TAK ADA ANCAMAN
7. JATENG Kebumen WASPADA
8. DIY Kulon-Progo WASPADA
9. JATENG Cilacap WASPADA


*WAKTU TIBA GELOMBANG DAPAT BERBEDA*. GELOMBANG YANG PERTAMA BISA SAJA BUKAN YANG TERBESAR.

Saran:
Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Awas" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh.

Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Siaga" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi.

Pemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Waspada" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai.

Di Informasikan Oleh :
*BPBD PROVINSI DKI JAKARTA*
*PUSDATIN KEBENCANAAN*
Telp/Fax : 021 - 386 5632
Call Center Jakarta Siaga: 112
Twitter : @BPBDJakarta

*Sumber : Prakiraan – BMKG*
http://www.bmkg.go.id/gempabumi/gempabumi-terkini.bmkg


Actualinside.com. JAKARTA - Ternyata bukan hanya Dinas PUPR saja yang dilaporkan,Sejumlah OPD pun ikut dilaporkan. Informasi yang media ini dapatkan ini OPD yang dilaporkan

"Emang ada sejumlah OPD yang kita laporkan terkait pengelolaan dana daerah seperti Pembangunan Asrama Haji di Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, pertanggungjawaban kegiatan event organizer pelaksanaan Munas APEKSI tahun 2016 di kota jambi yang ada beberapa point tidak bisa dipertanggungjawabkan, pengelolaan dana swakelola di Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari,Dana Hibah Koni Batanghari Tahun 2015 dan 2016, Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, Dinas Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta BPTSP kabupaten Muaro Jambi "Ujar Rendhy Danovan Selaku Koordinator Aksi PW GNPK-RI Jambi.
Baca Juga : Woow..kerugian Daerah Milyaran Rupiah, PW GNPK-RI Jambi Laporkan Dinas PUPR Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi dan Muaro Jambi
Harapan kita pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bisa Memproses sejumlah laporan yang telah kita sampaikan, karena sebagai ujung tombak dalam upaya pemberantasan korupsi yang memiliki struktur hingga ke daerah " Sambungnya lagi

Sebelumnya, PW GNPK-RI Jambi setelah menghadiri Undangan Peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI ) di Bidakara Hotel Jakarta, Melakukan Audiensi Bersama Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri Yang langsung Dihadiri Direktur Tipikor Mabes Polri untuk menyampaikan permasalahan Penyimpangan sejumlah Proyek yang bersumber dari dana APBN.

Baca Juga : Diskusi Bersama Direktur Tipikor Mabes Polri, PW GNPK-RI Jambi Sampaikan Permasalahan Sejumlah Proyek APBN yang Ada Di Jambi
ketika ditanya kelanjutannya oleh media ini "  Insyaallah senin besok (18/12/2017) kita akan mendatangi kembali Dit Tipikor Mabes polri Untuk Menyampaikan adanya penyimpangan keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari APBN dan APBD kabupaten/Kota dalam Provinsi jambi "(ACT07)



Actualinside.com. JAKARTA - Ternyata bukan hanya Dinas PUPR saja yang dilaporkan,Sejumlah OPD pun ikut dilaporkan. Informasi yang media ini dapatkan ini OPD yang dilaporkan

"Emang ada sejumlah OPD yang kita laporkan terkait pengelolaan dana daerah seperti Pembangunan Asrama Haji di Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, pertanggungjawaban kegiatan event organizer pelaksanaan Munas APEKSI tahun 2016 di kota jambi yang ada beberapa point tidak bisa dipertanggungjawabkan, pengelolaan dana swakelola di Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari,Dana Hibah Koni Batanghari Tahun 2015 dan 2016, Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, Dinas Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta BPTSP kabupaten Muaro Jambi "Ujar Rendhy Danovan Selaku Koordinator Aksi PW GNPK-RI Jambi.
Baca Juga : Woow..kerugian Daerah Milyaran Rupiah, PW GNPK-RI Jambi Laporkan Dinas PUPR Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi dan Muaro Jambi
Harapan kita pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bisa Memproses sejumlah laporan yang telah kita sampaikan, karena sebagai ujung tombak dalam upaya pemberantasan korupsi yang memiliki struktur hingga ke daerah " Sambungnya lagi

Sebelumnya, PW GNPK-RI Jambi setelah menghadiri Undangan Peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI ) di Bidakara Hotel Jakarta, Melakukan Audiensi Bersama Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri Yang langsung Dihadiri Direktur Tipikor Mabes Polri untuk menyampaikan permasalahan Penyimpangan sejumlah Proyek yang bersumber dari dana APBN.

Baca Juga : Diskusi Bersama Direktur Tipikor Mabes Polri, PW GNPK-RI Jambi Sampaikan Permasalahan Sejumlah Proyek APBN yang Ada Di Jambi
ketika ditanya kelanjutannya oleh media ini "  Insyaallah senin besok (18/12/2017) kita akan mendatangi kembali Dit Tipikor Mabes polri Untuk Menyampaikan adanya penyimpangan keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari APBN dan APBD kabupaten/Kota dalam Provinsi jambi "(ACT07)



Actualinside.com. JAKARTA - Proyek APBN dan APBD di jambi selama ini menjadi sasaran empuk bagi para perampok uang rakyat,hal ini terjadi karena tanpa ada pengawasan yang ketat dari para penegak hukum.

Menyikapi permasalahan tersebut Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Jambi kembali mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang ini.

Kedatangan GNPK-RI ini guna melaporkan dugaan penyimpangan proyek dan pengelolaan keuangan daerah yang menyebabkan daerah mengalami kerugian milyaran rupiah.

Seperti yang disampaikan Yudha Abmarzha selaku Ka Biro Pencegahan Tipikor GNPK Ri  Provinsi Jambi menyebutkan ada sejumlah OPD dalam provinsi jambi yang kami laporkan seperti Dinas PUPR kabupaten Tanjung jabung timur yang mana pada tahun anggaran 2016 sejumlah proyeknya menyebabkan kerugian pada keuangan daerah mencapai 2,5 Milyar rupiah, Dinas PUPR kota jambi mencapai 2 Milyar dan Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi 1 Milyar lebih.

Jadi berdasarkan kerugian tersebut kami melaporkan dan mendesak pihak kejaksaan Agung RI agar segera melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap laporan yang kita sampaikan berdasarkan bukti yang dilampirkan "Ujarnya Saat di hubungi actualinside.com melalui telpon selularnya.

Kita juga mendesak agar pihak Kejaksaan Agung RI segera memeriksa kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Kota Jambi dan Muaro Jambi, serta Kabid Bina Marga,Kabid Cipta Karya yang kami anggap bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan daerah yang ada."Sambungnya lagi. (ACT07)






Actualinside.com. JAKARTA - Proyek APBN dan APBD di jambi selama ini menjadi sasaran empuk bagi para perampok uang rakyat,hal ini terjadi karena tanpa ada pengawasan yang ketat dari para penegak hukum.

Menyikapi permasalahan tersebut Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Jambi kembali mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang ini.

Kedatangan GNPK-RI ini guna melaporkan dugaan penyimpangan proyek dan pengelolaan keuangan daerah yang menyebabkan daerah mengalami kerugian milyaran rupiah.

Seperti yang disampaikan Yudha Abmarzha selaku Ka Biro Pencegahan Tipikor GNPK Ri  Provinsi Jambi menyebutkan ada sejumlah OPD dalam provinsi jambi yang kami laporkan seperti Dinas PUPR kabupaten Tanjung jabung timur yang mana pada tahun anggaran 2016 sejumlah proyeknya menyebabkan kerugian pada keuangan daerah mencapai 2,5 Milyar rupiah, Dinas PUPR kota jambi mencapai 2 Milyar dan Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi 1 Milyar lebih.

Jadi berdasarkan kerugian tersebut kami melaporkan dan mendesak pihak kejaksaan Agung RI agar segera melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap laporan yang kita sampaikan berdasarkan bukti yang dilampirkan "Ujarnya Saat di hubungi actualinside.com melalui telpon selularnya.

Kita juga mendesak agar pihak Kejaksaan Agung RI segera memeriksa kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Kota Jambi dan Muaro Jambi, serta Kabid Bina Marga,Kabid Cipta Karya yang kami anggap bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan daerah yang ada."Sambungnya lagi. (ACT07)





ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Soal pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) RSUD Raden Mattaher berujung gugatan hukum ditanggapi santai oleh Plt Direktur Utama RSUD Raden Mattaher, drg Iwan Hendrawan.

“Kami telah bekerja sesuai aturan yang berlaku karena selama ini selalu diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Selain itu, setiap bulan dilakukan pengujian oleh Laboraturan Kesehatan Provinsi Jambi,” katanya kepada actualinside.com, Kamis (15/12/2017) sore melalui pesan whatsapps.

Ia membantah jika mereka memutuskan sepihak kontrak perusahaan tranporter yg lama. Menurutnya,kontrak tersebut telah berakhir pada 31 Desember 2016 lalu. Kemudian, pada Januari 2017, pihak RSUD Raden Mattaher menyeleksi perusahaan jasa transporter dari total 3 perusahaan yang memasukkan penawaran.

Selama periode 2016, perusahaan transporter lama telah menikmati harga angkut Rp 50 ribu perkilogram. Jika dalam sebulan perusahaan itu mengangkut 5 ton limbah B3 berarti klaimnya dalam sebulan sekitar Rp 250 juta.

Sementara sejak Januari 2017, pihak RSUD Raden Mattaher mengacu Permendagri Nomor 61 Tahun 2009 dan intruksi Gubernur Jambi, Zumi Zola mesti lebih melakukan efisiensi anggaran. Pihak RSUD hendak menekan biaya angkut limbah B3 hingga Rp 20 ribu perkilogram.

Selama proses seleksi, kata Iwan, ternyata perusahaan transporter lama bernegoisasi dengan pihak RSUD. Mereka bersepakat dengan biaya angkut Rp 35 perkilogram. Dasarnya SPK bulanan agar tidak melebihi batas ketentuan klaim dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Kami sepakat dengan negoisasi itu namun sampai batas waktu akhir Mei 2017,” ujar Iwan.

Kenapa sampai Mei 2017? Sebab, Iwan mengatakan bahwa Mei 2017 adalah batas waktu seleksi kelengkapan administrasi 3 perusahaan tersebut. “Kami tak peduli siapa yang menang. Pokoknya yang mengajukan harga terendah Rp 20 ribu perkilogram, itulah yang kami menangkan,” Iwan menjelaskan.

Namun dalam perjalanan, pihak transporter lama tersebut sejak pertengahan Maret hingga April 2017 menaikkan biaya angkut. Puncaknya pada Mei hingga Juni 2017 tagihan mereka mencapai Rp 450 juta perbulan.

“Masalah pembayaran yang sudah diangkut oleh perusahaan tranporter yang lama akan tetap kita bayar itu kewajiban kami. Akan tetapi sampai sekarang pihak perusahaan tranporter yang tak pernah mengajukan klaim pembayaran. Apa yang mau kita bayar?” tanya Iwan keheranan.

Pihak RSUD menawarkan agar dibuat MOU terhitung sejak Januari hingga Juni 2017. Sebab jika dengan pola pembayaran BLUD SPK bulanan, tidak dibayar. “Namun agaknya pihak transporter tetap tidak terima dan memilih jalur hokum. Ya, apa boleh buat kita siap menghadapinya. Yang pasti kami berusaha mengefisiensi anggaran. Di mana masalahnya?” ujar Iwan. (ACI 03/ACI 05)

ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Soal pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) RSUD Raden Mattaher berujung gugatan hukum ditanggapi santai oleh Plt Direktur Utama RSUD Raden Mattaher, drg Iwan Hendrawan.

“Kami telah bekerja sesuai aturan yang berlaku karena selama ini selalu diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Selain itu, setiap bulan dilakukan pengujian oleh Laboraturan Kesehatan Provinsi Jambi,” katanya kepada actualinside.com, Kamis (15/12/2017) sore melalui pesan whatsapps.

Ia membantah jika mereka memutuskan sepihak kontrak perusahaan tranporter yg lama. Menurutnya,kontrak tersebut telah berakhir pada 31 Desember 2016 lalu. Kemudian, pada Januari 2017, pihak RSUD Raden Mattaher menyeleksi perusahaan jasa transporter dari total 3 perusahaan yang memasukkan penawaran.

Selama periode 2016, perusahaan transporter lama telah menikmati harga angkut Rp 50 ribu perkilogram. Jika dalam sebulan perusahaan itu mengangkut 5 ton limbah B3 berarti klaimnya dalam sebulan sekitar Rp 250 juta.

Sementara sejak Januari 2017, pihak RSUD Raden Mattaher mengacu Permendagri Nomor 61 Tahun 2009 dan intruksi Gubernur Jambi, Zumi Zola mesti lebih melakukan efisiensi anggaran. Pihak RSUD hendak menekan biaya angkut limbah B3 hingga Rp 20 ribu perkilogram.

Selama proses seleksi, kata Iwan, ternyata perusahaan transporter lama bernegoisasi dengan pihak RSUD. Mereka bersepakat dengan biaya angkut Rp 35 perkilogram. Dasarnya SPK bulanan agar tidak melebihi batas ketentuan klaim dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Kami sepakat dengan negoisasi itu namun sampai batas waktu akhir Mei 2017,” ujar Iwan.

Kenapa sampai Mei 2017? Sebab, Iwan mengatakan bahwa Mei 2017 adalah batas waktu seleksi kelengkapan administrasi 3 perusahaan tersebut. “Kami tak peduli siapa yang menang. Pokoknya yang mengajukan harga terendah Rp 20 ribu perkilogram, itulah yang kami menangkan,” Iwan menjelaskan.

Namun dalam perjalanan, pihak transporter lama tersebut sejak pertengahan Maret hingga April 2017 menaikkan biaya angkut. Puncaknya pada Mei hingga Juni 2017 tagihan mereka mencapai Rp 450 juta perbulan.

“Masalah pembayaran yang sudah diangkut oleh perusahaan tranporter yang lama akan tetap kita bayar itu kewajiban kami. Akan tetapi sampai sekarang pihak perusahaan tranporter yang tak pernah mengajukan klaim pembayaran. Apa yang mau kita bayar?” tanya Iwan keheranan.

Pihak RSUD menawarkan agar dibuat MOU terhitung sejak Januari hingga Juni 2017. Sebab jika dengan pola pembayaran BLUD SPK bulanan, tidak dibayar. “Namun agaknya pihak transporter tetap tidak terima dan memilih jalur hokum. Ya, apa boleh buat kita siap menghadapinya. Yang pasti kami berusaha mengefisiensi anggaran. Di mana masalahnya?” ujar Iwan. (ACI 03/ACI 05)

Actualinside.com. JAMBI - Polemik antara Pemprov Jambi dengan ratu hotel tampaknya masih berlangsung terkait sewa kerjasama build operate transfer (BOT) antara aset pemprov dengan pihak hotel.

Namun, sekalipun proses tersebut belum final ternyata dilapangan justru ada pembangunan gedung baru setinggi empat lantai dikawasan tersebut.

Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan warga karena somasi oleh pemprov ke pihak hotel seolah tidak sejalan dengan apa yang berkembang dilapangan.

Sebab, Menurut Pemprov Jambi, saat ini masih berlangsung negosiasi terkait nilai sewa yang sebelumnya Rp250 juta menjadi Rp1 Miliar pertahunnya.

Nilai yang diusulkan Pemprov tersebut kabarnya baru disanggupi pihak hotel hanya setengahnya atau Rp500 juta.

Sehingga menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M. Dianto, Hal ini belum final atau masih terus diupayakan untuk meningkat hingga Rp1 Miliar kepada awak media dalam pekan terakhir.

Namun, sebenarnya bukan cuma itu persoalan aset pemprov yang  dikelola oleh PT Jambi Sapta Manunggal Pratama ini.

Menurut Saudur Febrianto, Seorang warga Kota Jambi bahwa polemik aset pemprov yang dibangun hotel ini harusnya dilihat lebih komprehensif.

"Pertanggungjawaban berdirinya Shang Ratu aja belum tuntas karena diduga tidak termasuk dalam perjanjian awal kerjasama BOT, Kok sekarang bisa ada bangunan baru lagi?, Tanya Saudur, saat berbincang dengan media ini (14/12/2017)

Masih menurut Saudur, Diawal perjanjian BOT diduga pihak Jasa Manunggal hanya menyertakan Balai Pemuda, kolam renang dan beberapa kamar hotel saja, Namun seperti yang terlihat belakangan justru berdiri hotel Shang Ratu yang persis dibangun disebelah Hotel Ratu.

"Menurut saya kondisi tersebut indikasi dari kesalahan atas perjanjian awal atau paling tidak memang harus ada penambahan setoran", ujar Saudur.

Situasi inilah lanjut Saudur yang harusnya dibenahi dulu hingga tuntas tapi kenyataannya justru ada tambahan bangunan lagi setinggi empat lantai yang kini sedang dikerjakan.

"Melihat situasi ini wajar rasanya dilakukan warning terhadap  pengusahanya", tutup Saudur mengakhiri.(ACT05)

Actualinside.com. JAMBI - Polemik antara Pemprov Jambi dengan ratu hotel tampaknya masih berlangsung terkait sewa kerjasama build operate transfer (BOT) antara aset pemprov dengan pihak hotel.

Namun, sekalipun proses tersebut belum final ternyata dilapangan justru ada pembangunan gedung baru setinggi empat lantai dikawasan tersebut.

Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan warga karena somasi oleh pemprov ke pihak hotel seolah tidak sejalan dengan apa yang berkembang dilapangan.

Sebab, Menurut Pemprov Jambi, saat ini masih berlangsung negosiasi terkait nilai sewa yang sebelumnya Rp250 juta menjadi Rp1 Miliar pertahunnya.

Nilai yang diusulkan Pemprov tersebut kabarnya baru disanggupi pihak hotel hanya setengahnya atau Rp500 juta.

Sehingga menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M. Dianto, Hal ini belum final atau masih terus diupayakan untuk meningkat hingga Rp1 Miliar kepada awak media dalam pekan terakhir.

Namun, sebenarnya bukan cuma itu persoalan aset pemprov yang  dikelola oleh PT Jambi Sapta Manunggal Pratama ini.

Menurut Saudur Febrianto, Seorang warga Kota Jambi bahwa polemik aset pemprov yang dibangun hotel ini harusnya dilihat lebih komprehensif.

"Pertanggungjawaban berdirinya Shang Ratu aja belum tuntas karena diduga tidak termasuk dalam perjanjian awal kerjasama BOT, Kok sekarang bisa ada bangunan baru lagi?, Tanya Saudur, saat berbincang dengan media ini (14/12/2017)

Masih menurut Saudur, Diawal perjanjian BOT diduga pihak Jasa Manunggal hanya menyertakan Balai Pemuda, kolam renang dan beberapa kamar hotel saja, Namun seperti yang terlihat belakangan justru berdiri hotel Shang Ratu yang persis dibangun disebelah Hotel Ratu.

"Menurut saya kondisi tersebut indikasi dari kesalahan atas perjanjian awal atau paling tidak memang harus ada penambahan setoran", ujar Saudur.

Situasi inilah lanjut Saudur yang harusnya dibenahi dulu hingga tuntas tapi kenyataannya justru ada tambahan bangunan lagi setinggi empat lantai yang kini sedang dikerjakan.

"Melihat situasi ini wajar rasanya dilakukan warning terhadap  pengusahanya", tutup Saudur mengakhiri.(ACT05)


Pengelolaan limbah medis yang tergolong bahan beracun dan berhaya (B3) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mataher, berujung gugatan hukum.

Info yang diperoleh media ini  menyampaikan gugatan ditempuh karena pekerjaan tidak dibayar dan ada pemutusan kerja sepihak disaat kontrak kerjasama masih aktif.

"Sidangnya sudah berjalan mas, kalo ngak salah di pengadilan negeri" ujar sumber yang tak ingin disebutkan namanya.

Karut marut pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan RSUD bukan terjadi kali ini saja.

Sebelumnya sempat heboh soal temuan hasil verifikasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi atas laporan Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH).

Hasil temuan tersebut kemudian disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Gubernur Jambi, Dinas BLH kota Jambi dan DPP LP2LH.

Bahwa ada permasalahan terhadap gudang penyimpanan limbah, tahapan pengelolaan limbah dan perlakuan terhadap limbah yang dianggap melanggar ketentuan undang-undang.

Namun hingga kini belum ada keputusan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas persoalan tersebut.(ACT05)


Pengelolaan limbah medis yang tergolong bahan beracun dan berhaya (B3) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mataher, berujung gugatan hukum.

Info yang diperoleh media ini  menyampaikan gugatan ditempuh karena pekerjaan tidak dibayar dan ada pemutusan kerja sepihak disaat kontrak kerjasama masih aktif.

"Sidangnya sudah berjalan mas, kalo ngak salah di pengadilan negeri" ujar sumber yang tak ingin disebutkan namanya.

Karut marut pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan RSUD bukan terjadi kali ini saja.

Sebelumnya sempat heboh soal temuan hasil verifikasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi atas laporan Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH).

Hasil temuan tersebut kemudian disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Gubernur Jambi, Dinas BLH kota Jambi dan DPP LP2LH.

Bahwa ada permasalahan terhadap gudang penyimpanan limbah, tahapan pengelolaan limbah dan perlakuan terhadap limbah yang dianggap melanggar ketentuan undang-undang.

Namun hingga kini belum ada keputusan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas persoalan tersebut.(ACT05)

Actualinside.com. JAMBI - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin kemarin (11/12) menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pembuangan illegal Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berupa limbah medis Rumah Sakit yang tercecer atau berserakan di sepanjang jalan Pangurangan-klangenan, Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

Hal demikian diutarakan Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Djati Witjaksono Hadi melalui rilis resminya (11/12/2017)

Menyikapi hal tersebut menurut Djati, Tim Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) LHK melakukan verifikasi dan identifikasi limbah di lokasi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Cirebon serta aparat desa setempat sejak tanggal 8 Desember kemarin.

Dari giat tersebut, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Benny Bastiawan, mengatakan bahwa luas area pembuangan illegal ini mencapai 0,2 hektar.

"Jenis limbah B3 yang ditemukan antara lain, limbah medis berupa jarum suntik bekas, ampul bekas, botol/plastik infus bekas, selang infus bekas, jarum infus bekas, obat kadaluwarsa, dan hasil sampel pengambilan darah", ujarnya saat memimpin Tim di lapangan.

"Selain itu, dilokasi ditemukan juga limbah lampu TL dalam jumlah yang banyak, baik dalam kemasan karung plastik, maupun berserakan dalam keadaan pecah-pecah", Benny menambahkan.

Atas temuan lapangan tersebut, Benny Bastiawan mengatakan bahwa KLHK melakukan pengamanan lokasi dengan melakukan penyegelan untuk langkah tindak lanjut penyelidikan.

Penyegelan lokasi ini terkait dengan dugaan tindak pidana Pasal 104 UU 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, terancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Benny juga menghimbau agar masyarakat tidak mendekati lokasi pembuangan limbah medis tersebut mengingat kemungkinan resiko yang dapat ditimbulkan dari limbah tersebut karena bersifat infeksius yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

Pada kesempatan lainnya, Direktur Jenderal Gakkum LHK, Rasio Ridho Sani, menegaskan pembuangan atau dumping limbah B3 illegal khususnya limbah medis menjadi prioritas penindakan dari KLHK.

"KLHK akan menelusuri asal limbah medis ini dan akan melakukan tindakan tegas termasuk mencabut izin apabila dilakukan oleh perusahaan pengelola limbah B3.

Agar ada efek jera KLHK juga akan menggugat secara perdata perusahaan-perusahaan pembuang limbah B3 dengan gugatan strict liability (SL) ”, tegas Rasio Ridho Sani. (ACT05)

Actualinside.com. JAMBI - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin kemarin (11/12) menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pembuangan illegal Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berupa limbah medis Rumah Sakit yang tercecer atau berserakan di sepanjang jalan Pangurangan-klangenan, Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

Hal demikian diutarakan Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Djati Witjaksono Hadi melalui rilis resminya (11/12/2017)

Menyikapi hal tersebut menurut Djati, Tim Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) LHK melakukan verifikasi dan identifikasi limbah di lokasi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Cirebon serta aparat desa setempat sejak tanggal 8 Desember kemarin.

Dari giat tersebut, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Benny Bastiawan, mengatakan bahwa luas area pembuangan illegal ini mencapai 0,2 hektar.

"Jenis limbah B3 yang ditemukan antara lain, limbah medis berupa jarum suntik bekas, ampul bekas, botol/plastik infus bekas, selang infus bekas, jarum infus bekas, obat kadaluwarsa, dan hasil sampel pengambilan darah", ujarnya saat memimpin Tim di lapangan.

"Selain itu, dilokasi ditemukan juga limbah lampu TL dalam jumlah yang banyak, baik dalam kemasan karung plastik, maupun berserakan dalam keadaan pecah-pecah", Benny menambahkan.

Atas temuan lapangan tersebut, Benny Bastiawan mengatakan bahwa KLHK melakukan pengamanan lokasi dengan melakukan penyegelan untuk langkah tindak lanjut penyelidikan.

Penyegelan lokasi ini terkait dengan dugaan tindak pidana Pasal 104 UU 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, terancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Benny juga menghimbau agar masyarakat tidak mendekati lokasi pembuangan limbah medis tersebut mengingat kemungkinan resiko yang dapat ditimbulkan dari limbah tersebut karena bersifat infeksius yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

Pada kesempatan lainnya, Direktur Jenderal Gakkum LHK, Rasio Ridho Sani, menegaskan pembuangan atau dumping limbah B3 illegal khususnya limbah medis menjadi prioritas penindakan dari KLHK.

"KLHK akan menelusuri asal limbah medis ini dan akan melakukan tindakan tegas termasuk mencabut izin apabila dilakukan oleh perusahaan pengelola limbah B3.

Agar ada efek jera KLHK juga akan menggugat secara perdata perusahaan-perusahaan pembuang limbah B3 dengan gugatan strict liability (SL) ”, tegas Rasio Ridho Sani. (ACT05)

Actualinside.Com  Jambi . Memasuki di penghujung tahun 2017 ini ,curah hujan semakin tinggi, hampir setiap hari terjadi hujan selalu berair dan tak pernah kering
Pada Jalan Nasional tepatnya di Kecamatan Palmerah Jalan Lingkar Selatan ,Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Camat Palmerah minta di bangun Drainase dan Box Culvert. agar jalan tersebuat bisa kering dan tak membahayakan warga.

Menurut camat Palmerah Mursida Juni,pada actual inside. com bahwa, memang sudah cukup lama pada Jalan tersebut terjadi penumpukan air,
air itu merupakan kumpulan air hujan yang tidak dapat mengalir pada pembuangannya di karenakan tidak ada saluran pembuangan maka perlu di bangun Salurannya dan Box Culvert,

menurut Mursida Juni, kubangan air ini tidak saja dapat merusak badan dan bahu jalan, namun juga sering terjadi kecelakaan karena jika habis hujan, badan jalan juga lincin karena mengandung lumpur, belum lagi kadang percikan air dapat mengotori para pengguna jalan, apa lagi jika pagi hari,  para pelajar sering juga kena percikan air saat berkendaraan roda dua, baik yang mau pergi ataupun yang akan pulang sekolah. sangat di sayangkan jika jalan ini lambat di perbaiki.

Menurut Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN IV Junaidi  saat di konfirmasi mengatakan Dalam waktu dekat dianya akan menurunkan tim untuk cek Jalan tersebut,menurut Junaidi sebelum ada penggalian untuk pemasangan pipa pertamina kondisi jalan Nasional di Jalan lingkar selatan berada dalam kondisi baik.
namun dirinya mengatakan tidak mungkin untuk di lakukan perbaikan dalam waktu yang dekat, karena masih ada pekerjaan pemasangan pipa pertamina di lapangan sesuai surat GM pertamina Kontraktornya yang mana semua kerusakan yang terjadi pada jalan, yang sedang di lalui untuk pemasangan pipa akan menjadi tanggung Jawab pihak kontraktor pertamina.
Akan tetapi persoalan ini juga akan menjadi perhatian kami"  ujar Junaidi kepada actualinside.com (ACT01)

Actualinside.Com  Jambi . Memasuki di penghujung tahun 2017 ini ,curah hujan semakin tinggi, hampir setiap hari terjadi hujan selalu berair dan tak pernah kering
Pada Jalan Nasional tepatnya di Kecamatan Palmerah Jalan Lingkar Selatan ,Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Camat Palmerah minta di bangun Drainase dan Box Culvert. agar jalan tersebuat bisa kering dan tak membahayakan warga.

Menurut camat Palmerah Mursida Juni,pada actual inside. com bahwa, memang sudah cukup lama pada Jalan tersebut terjadi penumpukan air,
air itu merupakan kumpulan air hujan yang tidak dapat mengalir pada pembuangannya di karenakan tidak ada saluran pembuangan maka perlu di bangun Salurannya dan Box Culvert,

menurut Mursida Juni, kubangan air ini tidak saja dapat merusak badan dan bahu jalan, namun juga sering terjadi kecelakaan karena jika habis hujan, badan jalan juga lincin karena mengandung lumpur, belum lagi kadang percikan air dapat mengotori para pengguna jalan, apa lagi jika pagi hari,  para pelajar sering juga kena percikan air saat berkendaraan roda dua, baik yang mau pergi ataupun yang akan pulang sekolah. sangat di sayangkan jika jalan ini lambat di perbaiki.

Menurut Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN IV Junaidi  saat di konfirmasi mengatakan Dalam waktu dekat dianya akan menurunkan tim untuk cek Jalan tersebut,menurut Junaidi sebelum ada penggalian untuk pemasangan pipa pertamina kondisi jalan Nasional di Jalan lingkar selatan berada dalam kondisi baik.
namun dirinya mengatakan tidak mungkin untuk di lakukan perbaikan dalam waktu yang dekat, karena masih ada pekerjaan pemasangan pipa pertamina di lapangan sesuai surat GM pertamina Kontraktornya yang mana semua kerusakan yang terjadi pada jalan, yang sedang di lalui untuk pemasangan pipa akan menjadi tanggung Jawab pihak kontraktor pertamina.
Akan tetapi persoalan ini juga akan menjadi perhatian kami"  ujar Junaidi kepada actualinside.com (ACT01)

Actualinside.com. JAMBI - Pemilik PT Sumber Swarnanusa, Asiang, yang dicekal  KPK dalam kasus suap APBD Provinsi Jambi tahun 2018 memiliki sejumlah paket pekerjaan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2017 lalu.

Dalam penelusuran actualinside.com melalui pengumuman lelang di website resmi LPSE PU, PERA Provinsi Jambi ditemukan dua paket pekerjaan berupa pembangunan Jalan Simpang Penerokan -Sei Bahar pada ruas jalan Provinsi Jambi, dengan pagu Rp 32 milyar,  Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 31.999.792.000,-

Lelang dilakukan pada 27 Maret 2017.
Pengumuman pemenang pada tanggal 28 April 2017. Tanda tangan kontrak  8 Mei 2017 dengan harga penawaran sebesar Rp 30.718.000.000,-

Kedua proyek konstruksi jalan Sei Duren-Sei Buluh. Dana Alokasi Khusus(DAK) tahun 2017. Pagu Rp 10.000.000,.Milyar.
Harga penawaran sendiri (HPS)
Rp 9.999.932,000,-
Penawaran Rp 9.588.000.000,-
lelang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2017 pengumuman pemenang 28 April 2017 tanda tangan kontrak 8 Mei 2017.dengan harga penawaran 9.588.000.000,-

Hanya dari dua jenis proyek konstruksi yang dimenangkan, dikerjakan oleh PT. Sumber Swarnanusa itu saja nilainya sudah mencapai lebih kurang Rp 40 milyar.

Sungguh fantastis nilai proyek yang dikerjakan perusahaan tersebut jika secara keseluruhan diduga di atas angka Rp 50milyar.

Sebelumnya,  Kepala Biro Humas KPK Pebri Diansyah mengatakan,  pihaknya melakukan pencekalan terhadap 2 orang pihak swasta dalam kasus suap APBD Provinsi Jambi tahun 2018.

Satu orang merupakan pemilik perusahaan PT Sumber Swarnanusa bernama, Joe Fandy Yoesman alias Asiang. Dan seorang lagi bernama Ali Tonang.(ACT01)

Actualinside.com. JAMBI - Pemilik PT Sumber Swarnanusa, Asiang, yang dicekal  KPK dalam kasus suap APBD Provinsi Jambi tahun 2018 memiliki sejumlah paket pekerjaan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2017 lalu.

Dalam penelusuran actualinside.com melalui pengumuman lelang di website resmi LPSE PU, PERA Provinsi Jambi ditemukan dua paket pekerjaan berupa pembangunan Jalan Simpang Penerokan -Sei Bahar pada ruas jalan Provinsi Jambi, dengan pagu Rp 32 milyar,  Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 31.999.792.000,-

Lelang dilakukan pada 27 Maret 2017.
Pengumuman pemenang pada tanggal 28 April 2017. Tanda tangan kontrak  8 Mei 2017 dengan harga penawaran sebesar Rp 30.718.000.000,-

Kedua proyek konstruksi jalan Sei Duren-Sei Buluh. Dana Alokasi Khusus(DAK) tahun 2017. Pagu Rp 10.000.000,.Milyar.
Harga penawaran sendiri (HPS)
Rp 9.999.932,000,-
Penawaran Rp 9.588.000.000,-
lelang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2017 pengumuman pemenang 28 April 2017 tanda tangan kontrak 8 Mei 2017.dengan harga penawaran 9.588.000.000,-

Hanya dari dua jenis proyek konstruksi yang dimenangkan, dikerjakan oleh PT. Sumber Swarnanusa itu saja nilainya sudah mencapai lebih kurang Rp 40 milyar.

Sungguh fantastis nilai proyek yang dikerjakan perusahaan tersebut jika secara keseluruhan diduga di atas angka Rp 50milyar.

Sebelumnya,  Kepala Biro Humas KPK Pebri Diansyah mengatakan,  pihaknya melakukan pencekalan terhadap 2 orang pihak swasta dalam kasus suap APBD Provinsi Jambi tahun 2018.

Satu orang merupakan pemilik perusahaan PT Sumber Swarnanusa bernama, Joe Fandy Yoesman alias Asiang. Dan seorang lagi bernama Ali Tonang.(ACT01)
Foto : Dinas PUPR Provinsi Jambi

Actualinside.com. JAMBI -  Babak baru  Kelanjutan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi  Pada 28 November 2017 lalu di mulai.

Dimana OTT yg dilakukan atas dugaan suap uang ketok palu untuk memuluskan pengesahan anggara APBD 2018 di DPRD Prov Jambi,

Untuk mendalami kasus ini KPK telah menetapkan Dua orang dari pihak rekanan swasta  untuk di cekal bepergian ke luar Negeri.  2 Rekanan tersebut yakni  Joe Fandy Yoesman (Asiang) dan Ali Tonang
Keduanya dari PT. Sumber Suarna.

Mereka di Cekal keluar Negeri untuk saksi dari Erwan Malik (Ewm) pelaksana tugas sekda Provinsi Jambi, Arpan(ARN) Pelaksana tugas PU-PERA provinsi Jambi dan Saifudin (SAI)  Asisten III pemprov jambi.

juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pencekalan di lakukan untuk enam bulan kedepan.

Kasus ini sendiri telah ditetapkan 4 orang Tersangka ini oleh KPK dan sudah ditahan di Rutan KPK.

Menurut Aidil Putra  Aktivis lingkungan dan pemerhati pembangunan jambi, langkah yang diambil oleh KPK ini telah tepat agar kasus ini semakin terang benderang. Joe Fandy Yoesman (Asiang) kita tau memang kontraktor yang selama ini sering mengerjakan proyek di instansi pemerintah daerah dalam provinsi jambi. " Ujarnya kepada Actualinside.com

Pihak rekanan yang dicekal sampai saat ini belum dapat dikonfirmasi, Tampak rumah joe fandy (asiang) di seputaran thehok terlihat sepi dari aktifitas ketika media ini mencoba mendatangi kediamannya. (ACT01)
Foto : Dinas PUPR Provinsi Jambi

Actualinside.com. JAMBI -  Babak baru  Kelanjutan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi  Pada 28 November 2017 lalu di mulai.

Dimana OTT yg dilakukan atas dugaan suap uang ketok palu untuk memuluskan pengesahan anggara APBD 2018 di DPRD Prov Jambi,

Untuk mendalami kasus ini KPK telah menetapkan Dua orang dari pihak rekanan swasta  untuk di cekal bepergian ke luar Negeri.  2 Rekanan tersebut yakni  Joe Fandy Yoesman (Asiang) dan Ali Tonang
Keduanya dari PT. Sumber Suarna.

Mereka di Cekal keluar Negeri untuk saksi dari Erwan Malik (Ewm) pelaksana tugas sekda Provinsi Jambi, Arpan(ARN) Pelaksana tugas PU-PERA provinsi Jambi dan Saifudin (SAI)  Asisten III pemprov jambi.

juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pencekalan di lakukan untuk enam bulan kedepan.

Kasus ini sendiri telah ditetapkan 4 orang Tersangka ini oleh KPK dan sudah ditahan di Rutan KPK.

Menurut Aidil Putra  Aktivis lingkungan dan pemerhati pembangunan jambi, langkah yang diambil oleh KPK ini telah tepat agar kasus ini semakin terang benderang. Joe Fandy Yoesman (Asiang) kita tau memang kontraktor yang selama ini sering mengerjakan proyek di instansi pemerintah daerah dalam provinsi jambi. " Ujarnya kepada Actualinside.com

Pihak rekanan yang dicekal sampai saat ini belum dapat dikonfirmasi, Tampak rumah joe fandy (asiang) di seputaran thehok terlihat sepi dari aktifitas ketika media ini mencoba mendatangi kediamannya. (ACT01)

Actualinside.com. JAMBU - Taf Sehat (45), Wartawan International Media daerah Jambi dini hari tadi, selasa (12/12) Pukul 04.00 Wib, baru selesai melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) di Polda Jambi atas laporan tindak kekerasan terhadap dirinya yang dilakukan oleh security Dinas PU Kota Jambi (11/12) saat ingin mengkonfirmasi berita kepada Kepala Dinas Kantor tersebut, Parti Suandri.

“Saya tidak tau kenapa saya dipukul. Saya memohon secara baik-baik untuk bertemu Kadis PU Kota Jambi untuk konfirmasi berita terkait program akhir tahun namun oknum tersebut menghalang-halangi bahkan secara arogan menolak saya yang akhirnya berbuntut dengan pemukulan” kata sehat, yang paska itu langsung melakukan pelaporan ke Polda Jambi.

Pimred international media, Osmar Siahaan, berharap pihak kepolisian mengusut tuntas kasus penganiayaan yang dilakukan orang yang diduga sebagai tukang pukul kadis PU kota Jambi ini.

Sebab, lanjut Oesmar, aksi pemukulan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik bukan saja tindakan kriminal tapi juga sudah merupakan upaya menghalang-halangi wartawan dalam menjalankan profesinya untuk mendapatkan informasi yang benar.

“saya berharap pihak kepolisian serius mengungkap kasus ini dan segera menangkap pelakunya. Saya juga berharap Walikota Jambi, Sy Fasha, mengambil tindakan tegas kepada Kadis PU Kota Jambi, Parti Suandri, Karena menempatkan preman dikantornya” tutup oesmar.

“Saya heran kok ada tukang pukul dikantor pemerintahan yang jelas-jelas untuk pelananan publik” kata oesmar.

Akibat kasus ini, Sehat selaku korban, resmi melapor ke Polda Jambi dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor LP/B-336/XII/2017/SPKT B POLDA JAMBI. (ACT05)

Actualinside.com. JAMBU - Taf Sehat (45), Wartawan International Media daerah Jambi dini hari tadi, selasa (12/12) Pukul 04.00 Wib, baru selesai melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) di Polda Jambi atas laporan tindak kekerasan terhadap dirinya yang dilakukan oleh security Dinas PU Kota Jambi (11/12) saat ingin mengkonfirmasi berita kepada Kepala Dinas Kantor tersebut, Parti Suandri.

“Saya tidak tau kenapa saya dipukul. Saya memohon secara baik-baik untuk bertemu Kadis PU Kota Jambi untuk konfirmasi berita terkait program akhir tahun namun oknum tersebut menghalang-halangi bahkan secara arogan menolak saya yang akhirnya berbuntut dengan pemukulan” kata sehat, yang paska itu langsung melakukan pelaporan ke Polda Jambi.

Pimred international media, Osmar Siahaan, berharap pihak kepolisian mengusut tuntas kasus penganiayaan yang dilakukan orang yang diduga sebagai tukang pukul kadis PU kota Jambi ini.

Sebab, lanjut Oesmar, aksi pemukulan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik bukan saja tindakan kriminal tapi juga sudah merupakan upaya menghalang-halangi wartawan dalam menjalankan profesinya untuk mendapatkan informasi yang benar.

“saya berharap pihak kepolisian serius mengungkap kasus ini dan segera menangkap pelakunya. Saya juga berharap Walikota Jambi, Sy Fasha, mengambil tindakan tegas kepada Kadis PU Kota Jambi, Parti Suandri, Karena menempatkan preman dikantornya” tutup oesmar.

“Saya heran kok ada tukang pukul dikantor pemerintahan yang jelas-jelas untuk pelananan publik” kata oesmar.

Akibat kasus ini, Sehat selaku korban, resmi melapor ke Polda Jambi dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor LP/B-336/XII/2017/SPKT B POLDA JAMBI. (ACT05)

Actualinside.com. BATANGHARI - Dua kelompok Suku Anak Dalam berharap adanya kepastian ruang kelola kepada pemerintah atas wilayah jelajah mereka yang diketahui sudah menjadi konsesi PT Wira Karya Sakti (PT.WKS) di wilayah distrik VIII yang mencakup kabupaten Batang Hari dan kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“Kami jangan digantung idak betali, karena kami sudah menunggu setahun lebih” ujar Kulub, Wakil Tumenggung Hari saat ditemui dilapangan (11/12/2017).

Menurut Kulub, selama setahun berproses ini, mereka sudah dua kali menyampaikan harapannya secara langsung kepihak terkait yaitu Dinas kehutanan provinsi.

“Kami sudah ikuti arahan yang baik dan cara-cara yang baik makanya kami berharap hasilnya juga baik” ujar Kulub menjabarkan.

Menurut Kulub selama ini kelompoknya menetap di pelepat kabupaten Bungo dan sudah menerima program perumahan dari pemerintah.

Namun, selama disana, mata pencaharian masih serabutan karena program perumahan tidak disertai lahan untuk kehidupan.

Sedangkan dasar mereka sendiri kenapa ingin menggarap diwilayah yang sudah menjadi konsesi PT WKS karena diwilayah tersebut, menurut Kulub, merupakan areal nenek moyang yang sudah lama mereka tinggal dan sekarang ingin digarap.

Hal senada juga disampaikan oleh Tumenggung Bujang Itam terkait kebutuhannya atas kepastian ruang kelola.

Menurut kondisi dilapangan Tumenggung Bujang Itam sudah menetap dan sudah bercocok tanam baik karet maupun sawit diwilayah yang tempati saat ini.

Secara lokasi kedua kelompok sepakat akan mengelola dua titik yang berbeda.

Kelompok Bujang itam di jalan 803 Distrik VIII PT WKS Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedangkan kelompok Tumenggung Hari di jalan 830 Distrik VIII Kabupaten Batang Hari. (ACT05)

Actualinside.com. BATANGHARI - Dua kelompok Suku Anak Dalam berharap adanya kepastian ruang kelola kepada pemerintah atas wilayah jelajah mereka yang diketahui sudah menjadi konsesi PT Wira Karya Sakti (PT.WKS) di wilayah distrik VIII yang mencakup kabupaten Batang Hari dan kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“Kami jangan digantung idak betali, karena kami sudah menunggu setahun lebih” ujar Kulub, Wakil Tumenggung Hari saat ditemui dilapangan (11/12/2017).

Menurut Kulub, selama setahun berproses ini, mereka sudah dua kali menyampaikan harapannya secara langsung kepihak terkait yaitu Dinas kehutanan provinsi.

“Kami sudah ikuti arahan yang baik dan cara-cara yang baik makanya kami berharap hasilnya juga baik” ujar Kulub menjabarkan.

Menurut Kulub selama ini kelompoknya menetap di pelepat kabupaten Bungo dan sudah menerima program perumahan dari pemerintah.

Namun, selama disana, mata pencaharian masih serabutan karena program perumahan tidak disertai lahan untuk kehidupan.

Sedangkan dasar mereka sendiri kenapa ingin menggarap diwilayah yang sudah menjadi konsesi PT WKS karena diwilayah tersebut, menurut Kulub, merupakan areal nenek moyang yang sudah lama mereka tinggal dan sekarang ingin digarap.

Hal senada juga disampaikan oleh Tumenggung Bujang Itam terkait kebutuhannya atas kepastian ruang kelola.

Menurut kondisi dilapangan Tumenggung Bujang Itam sudah menetap dan sudah bercocok tanam baik karet maupun sawit diwilayah yang tempati saat ini.

Secara lokasi kedua kelompok sepakat akan mengelola dua titik yang berbeda.

Kelompok Bujang itam di jalan 803 Distrik VIII PT WKS Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedangkan kelompok Tumenggung Hari di jalan 830 Distrik VIII Kabupaten Batang Hari. (ACT05)


Actualinside.com. BATANGHARI - Konflik yang kembali menghangat antara Suku Anak Dalam (SAD) Kelompok Tumenggung Hari dengan PT Wira Karya Sakti dalam dua pekan terakhir, senin (10/12) disikapi para pihak terkait melalui musyawarah mufakat di kantor Distrik VIII PT WKS Kabupaten Batang Hari.

Dalam kesempatan tersebut kelompok SAD Tumenggung Hari dihadiri oleh Kulub selaku wakil Tumenggung dan Ibu kandung Tumenggung serta Deni selaku warga yang turut ikut mendampingi proses musyawarah mufakat.

Musyawarah yang dihadiri pihak perusahaan dan Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH) Jambi serta dari unsur keamanan ini melahirkan catatan bahwa kelompok Tumenggung Hari tetap ingin menduduki area konservasi yang berada dijalan 803 wilayah Distrik VIII, Kabupaten Batang Hari.

Selain itu areal yang berlokasi dijalan 803 akan diusulkan sebagai hutan adat dan tidak akan merubah bentuk kawasan hutan konservasi menjadi perkebunan sawit serta tidak akan memperjualbelikan areal tersebut.

Bersedia tidak mengganggu aktifitas kerja dalam area PT WKS khususnya Distrik VIII yang kemudian pihak perusahaan bersama LP2LH akan memfasilitasi permohonan kelompok Tumenggung Hari kepada Dinas Kehutanan Provinsi.

Terakhir, Keluarga/masyarakat kelompok Tumenggung Hari bersedia tidak akan melakukan aktifitas dilapangan sebelum adanya keputusan izin yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Hasil musyawarah ini ditandatangani oleh Arif Lubis selaku PT WKS, A.P. Siregar dari unsur keamanan dan Tri Joko  dari DPP LP2LH Jambi.

Dari pihak SAD sendiri dicap jempol oleh Nurbaikti selaku Ibu kandung Tumenggung Hari dan Kulup sebagai Wakil Tumenggung.(ACT05)


Actualinside.com. BATANGHARI - Konflik yang kembali menghangat antara Suku Anak Dalam (SAD) Kelompok Tumenggung Hari dengan PT Wira Karya Sakti dalam dua pekan terakhir, senin (10/12) disikapi para pihak terkait melalui musyawarah mufakat di kantor Distrik VIII PT WKS Kabupaten Batang Hari.

Dalam kesempatan tersebut kelompok SAD Tumenggung Hari dihadiri oleh Kulub selaku wakil Tumenggung dan Ibu kandung Tumenggung serta Deni selaku warga yang turut ikut mendampingi proses musyawarah mufakat.

Musyawarah yang dihadiri pihak perusahaan dan Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH) Jambi serta dari unsur keamanan ini melahirkan catatan bahwa kelompok Tumenggung Hari tetap ingin menduduki area konservasi yang berada dijalan 803 wilayah Distrik VIII, Kabupaten Batang Hari.

Selain itu areal yang berlokasi dijalan 803 akan diusulkan sebagai hutan adat dan tidak akan merubah bentuk kawasan hutan konservasi menjadi perkebunan sawit serta tidak akan memperjualbelikan areal tersebut.

Bersedia tidak mengganggu aktifitas kerja dalam area PT WKS khususnya Distrik VIII yang kemudian pihak perusahaan bersama LP2LH akan memfasilitasi permohonan kelompok Tumenggung Hari kepada Dinas Kehutanan Provinsi.

Terakhir, Keluarga/masyarakat kelompok Tumenggung Hari bersedia tidak akan melakukan aktifitas dilapangan sebelum adanya keputusan izin yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Hasil musyawarah ini ditandatangani oleh Arif Lubis selaku PT WKS, A.P. Siregar dari unsur keamanan dan Tri Joko  dari DPP LP2LH Jambi.

Dari pihak SAD sendiri dicap jempol oleh Nurbaikti selaku Ibu kandung Tumenggung Hari dan Kulup sebagai Wakil Tumenggung.(ACT05)
Foto : PW GNPK-RI Jambi Saat Berfoto Bersama Kasubdit III Tipikor Bareskrim Mabes Polri

Actualinside.com. Jakarta – Bertempat di Aula Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri Gedung Ombudsman Republik Indonesia Lantai 1, Sejumlah pengurus dan Perwakilan Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI ) lakukan Silaturahmi dan Diskusi Terkait penanganan sejumlah kasus korupsi.

Diskusi yang langsung dihadiri langsung oleh Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Pol Ahmad Wiyagus yang di dampingi Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Cahyono Wibowo. Tampak diskusi berjalan dengan lancar dan baik.
Sejumlah permasalahan penanganan tindak pidana korupsi tampak dikemukan oleh sejumlah pengurus, seperti yang disampaikan oleh PW GNPK-RI Provinsi Jambi terkait banyaknya permasalahan sejumlah proyek APBN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan yang ada di Provinsi Jambi

Baca Juga : Peringati Hari Anti Korupsi, Gubernur Jambi Hadiri Acara Yang Di Selenggarakan KPK
.
“ Proyek APBN selama ini di Provinsi Jambi memang diduga menjadi suatu Ladang basah bagi para pelaku korupsi, seperti Pekerjaan di lingkungan BPJN IV yang membawahi Satker Pelaksana Jalan Wilayah I dan II Jambi, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi dan Satker Cipta Karya Kementerian PU yang ada di jambi. Sebagai contoh Pekerjaan di PJN Wilayah I jambi dan II Pekerjaan rigid beton yang membentang mulai dari arah Jembatan Batanghari 2 menuju Sabak yang baru dikerjakan saja sudah banyak mengalami kerusakan, belum lagi Jalan di daerah kerinci yang kami anggap banyaak mengalami cacat mutu. Malah kami banyak menemukan proyek2 APBN tersebut sepertinya menjadi jatah khusus bagi oknum-oknum kontraktor tertentu saja yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Begitu juga pekerjaan di BWSS VI Jambi dan Satker Cipta Karya. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengawasan terhadap proyek yang berasal dari dana APBN” Ujar Yudha Abmarzha saat disampaikan kepada Dit Tipikor Mabes Polri dalam diskusi tersebut.

Belum lagi proyek Pembangunan Asrama Haji Di Kementerian Agama Provinsi Jambi, Pembangunan Sejumlah Halte Sungai Di Balai LLASDP Jambi kementerian Perhubungan yang bersumber dari APBN, termasuk juga Proyek yang bersumber dari Kabupaten /Kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Jadi Melalui pertemuan ini juga kami berharap kepada Direktorat TIPIKOR Mabes Polri agar bisa menindaklanjuti laporan-laporan yang disampaikan masyarakat khususnya terkait proyek yang bersumber dari APBN dan APBD. Seperti laporan yang akan kami sampaikan nanti “ sambungnya lagi. Saat dihubungi actualinside.com


Menyikapi pernyataan tersebut, Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes (Pol) Cahyono Wibowo menjelaskan Pihak Tipikor Mabes Polri akan siap menerima dan menindaklanjuti laporan yang akan disampaikan nantinya dan berjanji pihak Polri akan bekerja secara professional. Apalagi pemerintah saat ini lagi gencar-gencarnya terkait pemberantasan korupsi. (ACI07)


Foto : PW GNPK-RI Jambi Saat Berfoto Bersama Kasubdit III Tipikor Bareskrim Mabes Polri

Actualinside.com. Jakarta – Bertempat di Aula Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri Gedung Ombudsman Republik Indonesia Lantai 1, Sejumlah pengurus dan Perwakilan Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI ) lakukan Silaturahmi dan Diskusi Terkait penanganan sejumlah kasus korupsi.

Diskusi yang langsung dihadiri langsung oleh Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Pol Ahmad Wiyagus yang di dampingi Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Cahyono Wibowo. Tampak diskusi berjalan dengan lancar dan baik.
Sejumlah permasalahan penanganan tindak pidana korupsi tampak dikemukan oleh sejumlah pengurus, seperti yang disampaikan oleh PW GNPK-RI Provinsi Jambi terkait banyaknya permasalahan sejumlah proyek APBN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan yang ada di Provinsi Jambi

Baca Juga : Peringati Hari Anti Korupsi, Gubernur Jambi Hadiri Acara Yang Di Selenggarakan KPK
.
“ Proyek APBN selama ini di Provinsi Jambi memang diduga menjadi suatu Ladang basah bagi para pelaku korupsi, seperti Pekerjaan di lingkungan BPJN IV yang membawahi Satker Pelaksana Jalan Wilayah I dan II Jambi, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi dan Satker Cipta Karya Kementerian PU yang ada di jambi. Sebagai contoh Pekerjaan di PJN Wilayah I jambi dan II Pekerjaan rigid beton yang membentang mulai dari arah Jembatan Batanghari 2 menuju Sabak yang baru dikerjakan saja sudah banyak mengalami kerusakan, belum lagi Jalan di daerah kerinci yang kami anggap banyaak mengalami cacat mutu. Malah kami banyak menemukan proyek2 APBN tersebut sepertinya menjadi jatah khusus bagi oknum-oknum kontraktor tertentu saja yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Begitu juga pekerjaan di BWSS VI Jambi dan Satker Cipta Karya. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengawasan terhadap proyek yang berasal dari dana APBN” Ujar Yudha Abmarzha saat disampaikan kepada Dit Tipikor Mabes Polri dalam diskusi tersebut.

Belum lagi proyek Pembangunan Asrama Haji Di Kementerian Agama Provinsi Jambi, Pembangunan Sejumlah Halte Sungai Di Balai LLASDP Jambi kementerian Perhubungan yang bersumber dari APBN, termasuk juga Proyek yang bersumber dari Kabupaten /Kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Jadi Melalui pertemuan ini juga kami berharap kepada Direktorat TIPIKOR Mabes Polri agar bisa menindaklanjuti laporan-laporan yang disampaikan masyarakat khususnya terkait proyek yang bersumber dari APBN dan APBD. Seperti laporan yang akan kami sampaikan nanti “ sambungnya lagi. Saat dihubungi actualinside.com


Menyikapi pernyataan tersebut, Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes (Pol) Cahyono Wibowo menjelaskan Pihak Tipikor Mabes Polri akan siap menerima dan menindaklanjuti laporan yang akan disampaikan nantinya dan berjanji pihak Polri akan bekerja secara professional. Apalagi pemerintah saat ini lagi gencar-gencarnya terkait pemberantasan korupsi. (ACI07)


Foto : Gubernur Jambi Saat Menghadiri Hari Anti Korupsi Se Dunia Di Jakarta 

Actualinside.com. Jakarta - KPK menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Acara ini juga dihadiri oleh para menteri Kabinet Kerja , kepala daerah , Pimpinan BUMN dan Perwakilan Ormas yang di undang oleh KPK.

Tampak dalam acara tersebut juga hadir Gubernur Jambi H. Zumi Zola Zulkifli serta Perwakilan Ormas dari jambi yakni Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) jambi dr.Iskandar Budiman beserta Pengurus.

Pada acara ini KPK sekaligus meluncurkan aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN). Aplikasi e-LHKPN menggantikan proses pelaporan secara manual. Sehingga pelaporan LHKPN lebih efektif dan efisien.




Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Hakordia yang digelar di Hotel Bidakara kali ini, KPK mengambil tema "Bergerak bersama memberantas korupsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera".

"Ada beberapa poin penting disini, pertama memberantas korupsi harus dilakukan bersama-sama. Hal ini berarti komitmen dari pemerintah, DPR, yudikatif, lembaga negara lain dan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Kedua yang paling mendasar yang perlu dipahami, pemberantasan korupsi yang dilakukan haruslah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi, kepastian hukum, proses yang tegas terhadap pelaku korupsi, hingga tidak memberikan ruang bagi pelaku atau pihak yang membantu terjadinya korupsi di birokrasi atau instansi masing-masing menjadi keniscayaan.
Menurutnya, pengangkatan pegawai dan pejabat yang memperhatikan rekam jejak juga patut dicermati.


"Kami harap, dengan peringatan Hari Antikorupsi yang disepakati pada 9 Desember 2003 melalui Konvensi PBB melawan korupsi, dapat menjadi pengingat bagi semua pihak, agar terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi atau setidaknya tidak ikut melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan," ujar Febri.(ACI07)



Foto : Gubernur Jambi Saat Menghadiri Hari Anti Korupsi Se Dunia Di Jakarta 

Actualinside.com. Jakarta - KPK menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Acara ini juga dihadiri oleh para menteri Kabinet Kerja , kepala daerah , Pimpinan BUMN dan Perwakilan Ormas yang di undang oleh KPK.

Tampak dalam acara tersebut juga hadir Gubernur Jambi H. Zumi Zola Zulkifli serta Perwakilan Ormas dari jambi yakni Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) jambi dr.Iskandar Budiman beserta Pengurus.

Pada acara ini KPK sekaligus meluncurkan aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN). Aplikasi e-LHKPN menggantikan proses pelaporan secara manual. Sehingga pelaporan LHKPN lebih efektif dan efisien.




Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Hakordia yang digelar di Hotel Bidakara kali ini, KPK mengambil tema "Bergerak bersama memberantas korupsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera".

"Ada beberapa poin penting disini, pertama memberantas korupsi harus dilakukan bersama-sama. Hal ini berarti komitmen dari pemerintah, DPR, yudikatif, lembaga negara lain dan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Kedua yang paling mendasar yang perlu dipahami, pemberantasan korupsi yang dilakukan haruslah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi, kepastian hukum, proses yang tegas terhadap pelaku korupsi, hingga tidak memberikan ruang bagi pelaku atau pihak yang membantu terjadinya korupsi di birokrasi atau instansi masing-masing menjadi keniscayaan.
Menurutnya, pengangkatan pegawai dan pejabat yang memperhatikan rekam jejak juga patut dicermati.


"Kami harap, dengan peringatan Hari Antikorupsi yang disepakati pada 9 Desember 2003 melalui Konvensi PBB melawan korupsi, dapat menjadi pengingat bagi semua pihak, agar terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi atau setidaknya tidak ikut melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan," ujar Febri.(ACI07)






Actualinside.com. JAMBI - Penyidikan kasus penyuapan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 terus dikembangkan pihak penyidik Komisi Pemberantasan korupsi(KPK).beberapa orang saksi terus di panggil guna diminati keterangan.

Beberapa hari yang lalu tim penyidik KPK telah memeriksa  rombongan DPRD Provinsi Jambi.

Pada jumat(7/12) tim penyidik KPK memeriksa Arif munandar kepala sosnakartran dan Samsiran kepala dinas kesehatan begitu juga Bujang hariadi selaku kepala dinas pariwisata yang turut diperiksa,menurut kabar ada juga Agus riyanto kepala dinas pendidikan.

namun semuanya masih sebagai saksi dari ke empat tersangka Erwan Malik, saifudin, Arfan dan Supriono.

Keterangan merek kepada awak media bahwa mereka dipanggil hanya dimintai keterangan seputar pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018.(ACT06)



Actualinside.com. JAMBI - Penyidikan kasus penyuapan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 terus dikembangkan pihak penyidik Komisi Pemberantasan korupsi(KPK).beberapa orang saksi terus di panggil guna diminati keterangan.

Beberapa hari yang lalu tim penyidik KPK telah memeriksa  rombongan DPRD Provinsi Jambi.

Pada jumat(7/12) tim penyidik KPK memeriksa Arif munandar kepala sosnakartran dan Samsiran kepala dinas kesehatan begitu juga Bujang hariadi selaku kepala dinas pariwisata yang turut diperiksa,menurut kabar ada juga Agus riyanto kepala dinas pendidikan.

namun semuanya masih sebagai saksi dari ke empat tersangka Erwan Malik, saifudin, Arfan dan Supriono.

Keterangan merek kepada awak media bahwa mereka dipanggil hanya dimintai keterangan seputar pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018.(ACT06)
Foto : Ketua Umum Partai Perindo, Hary Taniesudibjo Saat Menyerahkan Petaka Pelantikan Pengurus DPW Pemuda Perindo Provinsi Jambi

Actualinside.com.Jambi - kemana arah dukungan Partai Perindo  untuk berpatisipasi meramaikan Pemilihan Walikota Jambi, periode 2018-2023 terjawab sudah.

Hari Jumat (08/12/2017) Partai Perindo Jambi Resmi Mendukung Pasangan calon yakni DR.H. Syarif Fasha ME dan DR.dr.H.Maulana MkM, hal ini disertai dengan penyerahan surat Dukungan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kepada pasangan Fasha dan Maulana yang langsung diserahkan oleh Ketua DPW Perindo Provinsi Jambi dr.Iskandar Budiman, bertempat Kantor DPW Perindo Provinsi Jambi di kawasan Broni, Telanaipura, Kota Jambi.

Dukungan Partai Perindo Jambi ini juga di dukung penuh oleh seluruh jajaran pengurus partai dan sayap partai perindo seperti yang disampaikan oleh Ketua DPW PEMUDA PERINDO Provinsi Jambi, Taufan Junaidi. SE " Hari ini Perindo resmi mendukung fasya Maulana dinyatakan dengan surat dukungan dari Dpp partai perindo, ketika keputusan partai sudah mendukung calon yang notabene incumbent, kami Pemuda Perindo Propinsi Jambi sebagai salah satu sayap partai perindo akan bekerja extra dan all out guna mengawal keputusan ketua umum partai perindo yaitu memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota jambi periode 2018/2023 "ujarnya

Saya yakin keputusan partai mendukung pasangan fasha Maulana telah melewati mekanisme dan pandangan politik partai perindo. Sehingga perindo mendukung calon petahana" Sambungnya lagi kepada Actualinside.com saat ditemui di Gedung Perindo Jambi (ACT07)
Foto : Ketua Umum Partai Perindo, Hary Taniesudibjo Saat Menyerahkan Petaka Pelantikan Pengurus DPW Pemuda Perindo Provinsi Jambi

Actualinside.com.Jambi - kemana arah dukungan Partai Perindo  untuk berpatisipasi meramaikan Pemilihan Walikota Jambi, periode 2018-2023 terjawab sudah.

Hari Jumat (08/12/2017) Partai Perindo Jambi Resmi Mendukung Pasangan calon yakni DR.H. Syarif Fasha ME dan DR.dr.H.Maulana MkM, hal ini disertai dengan penyerahan surat Dukungan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kepada pasangan Fasha dan Maulana yang langsung diserahkan oleh Ketua DPW Perindo Provinsi Jambi dr.Iskandar Budiman, bertempat Kantor DPW Perindo Provinsi Jambi di kawasan Broni, Telanaipura, Kota Jambi.

Dukungan Partai Perindo Jambi ini juga di dukung penuh oleh seluruh jajaran pengurus partai dan sayap partai perindo seperti yang disampaikan oleh Ketua DPW PEMUDA PERINDO Provinsi Jambi, Taufan Junaidi. SE " Hari ini Perindo resmi mendukung fasya Maulana dinyatakan dengan surat dukungan dari Dpp partai perindo, ketika keputusan partai sudah mendukung calon yang notabene incumbent, kami Pemuda Perindo Propinsi Jambi sebagai salah satu sayap partai perindo akan bekerja extra dan all out guna mengawal keputusan ketua umum partai perindo yaitu memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota jambi periode 2018/2023 "ujarnya

Saya yakin keputusan partai mendukung pasangan fasha Maulana telah melewati mekanisme dan pandangan politik partai perindo. Sehingga perindo mendukung calon petahana" Sambungnya lagi kepada Actualinside.com saat ditemui di Gedung Perindo Jambi (ACT07)
PINDAH: Limbah beracun dari lingkungan RSUD Raden Mattaher yang secara diam-diam dipindahkan ke TPA Talang Gulo. Foto: Tri Joko

ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Lembaga Peduli Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH) Jambi  kembali mempertanyakan atas temuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi terkait dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di Laboratorium Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi pada November 2016 lalu.

Menurut Ketua LP2LH, Tri Joko, temuan tersebut sudah lebih setahun namun sampai sekarang belum ada keputusan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Padahal Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Provinsi Jambi sudah memverifikasi temuan tersebut. Hasilnya telah disampaikan kepada Kadis Kesehatan yang ditembuskan ke Gubernur Jambi, Kementrian LHK, DLH Kota Jambi, dan DPP LP2LH," kata Joko kepada actualinside.com, Jumat (08/12/2017) malam.



Joko mengatakan dugaan pelanggaran yaitu terkait perlakuan limbah yang dibuang ke media lingkungan tanpa melalui tahapan dan proses sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang.

Jika mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2008 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka sanksi pidana penjaranya mulai dari 1 hingga 12 tahun dan denda Rp 1 sampai Rp 12 miliar.

"Dalam pasal 117 UU Nomor 32 tentang PPLH disebutkan jika tuntutan tersebut diajukan kepada pemberi perintah/pimpinan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf B," ujar Joko menerangkan.

Apa kaitannya temuan limbah beracun itu dengan RSUD Raden Mattaher? Joko menjawab bahwa laboratorium Dinkes masih satu kesatuan dengan lingkungan rumah sakit. "Limbah laboratorium ya berkumpul jadi satu dengan limbah dari rumah sakit," ujar Joko menuturkan. (ACI 03/ACI 04)



PINDAH: Limbah beracun dari lingkungan RSUD Raden Mattaher yang secara diam-diam dipindahkan ke TPA Talang Gulo. Foto: Tri Joko

ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Lembaga Peduli Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH) Jambi  kembali mempertanyakan atas temuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi terkait dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di Laboratorium Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi pada November 2016 lalu.

Menurut Ketua LP2LH, Tri Joko, temuan tersebut sudah lebih setahun namun sampai sekarang belum ada keputusan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Padahal Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Provinsi Jambi sudah memverifikasi temuan tersebut. Hasilnya telah disampaikan kepada Kadis Kesehatan yang ditembuskan ke Gubernur Jambi, Kementrian LHK, DLH Kota Jambi, dan DPP LP2LH," kata Joko kepada actualinside.com, Jumat (08/12/2017) malam.



Joko mengatakan dugaan pelanggaran yaitu terkait perlakuan limbah yang dibuang ke media lingkungan tanpa melalui tahapan dan proses sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang.

Jika mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2008 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka sanksi pidana penjaranya mulai dari 1 hingga 12 tahun dan denda Rp 1 sampai Rp 12 miliar.

"Dalam pasal 117 UU Nomor 32 tentang PPLH disebutkan jika tuntutan tersebut diajukan kepada pemberi perintah/pimpinan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf B," ujar Joko menerangkan.

Apa kaitannya temuan limbah beracun itu dengan RSUD Raden Mattaher? Joko menjawab bahwa laboratorium Dinkes masih satu kesatuan dengan lingkungan rumah sakit. "Limbah laboratorium ya berkumpul jadi satu dengan limbah dari rumah sakit," ujar Joko menuturkan. (ACI 03/ACI 04)



Foto : Ilustrasi

ACTUALINSIDE.COM.JAMBI -Pekan ini, Kelompok Tani Karya Maju (KTKM) -- yang berada di Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Tanjung Jabung Barat -- resmi mengadukan sengketa lahan dengan PT Bukit Kausar -- anak perusahaan PTPN VI -- kepada pihak terkait. Mulai dari beberapa lintas Kementrian serta Badan atau lembaga teknis hingga kepada Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Dalam laporannya kelompok tani itu menuntut penyelesaian atas penyerobotan lahan mereka oleh PT Bukit Kausar yang kemudian ditanami sawit.

“Pasca penyerobotan itu areal kelompok tani yang awalnya seluas 560 hektar terus berkurangkekurangan," ujar Tri Joko, Ketua DPP Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH) Jambi, selaku pendamping KTKM, kepada media ini menjelaskan pada Jumat (8/12/2017).



Menurut Joko, jika mengacu pada peta Afdeling III Air Jernih PT Bukit Kausar seluas 771 hektar tersebut, dari hasil verifikasi lapangan dalam sebulan terakhir, diketahui sekitar 40 hektar areal kelompok tani yang masuk di dalamnya.

“Oleh karena itu kami sebagai lembaga yang mendampingi minta kepada pihak terkait agar dapat memfasilitasi dalam mengambil upaya hukum dan mediasi atas  persoalan yang sudah lama tertunda ini," ujar Joko memaparkan.

Hal tersebut ia lakukan semata-mata menjalankan fungsi dan peran serta masyarakat guna memperoleh informasi yang valid dan akuntabel serta transparan. (ACI 05)




Foto : Ilustrasi

ACTUALINSIDE.COM.JAMBI -Pekan ini, Kelompok Tani Karya Maju (KTKM) -- yang berada di Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Tanjung Jabung Barat -- resmi mengadukan sengketa lahan dengan PT Bukit Kausar -- anak perusahaan PTPN VI -- kepada pihak terkait. Mulai dari beberapa lintas Kementrian serta Badan atau lembaga teknis hingga kepada Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Dalam laporannya kelompok tani itu menuntut penyelesaian atas penyerobotan lahan mereka oleh PT Bukit Kausar yang kemudian ditanami sawit.

“Pasca penyerobotan itu areal kelompok tani yang awalnya seluas 560 hektar terus berkurangkekurangan," ujar Tri Joko, Ketua DPP Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH) Jambi, selaku pendamping KTKM, kepada media ini menjelaskan pada Jumat (8/12/2017).



Menurut Joko, jika mengacu pada peta Afdeling III Air Jernih PT Bukit Kausar seluas 771 hektar tersebut, dari hasil verifikasi lapangan dalam sebulan terakhir, diketahui sekitar 40 hektar areal kelompok tani yang masuk di dalamnya.

“Oleh karena itu kami sebagai lembaga yang mendampingi minta kepada pihak terkait agar dapat memfasilitasi dalam mengambil upaya hukum dan mediasi atas  persoalan yang sudah lama tertunda ini," ujar Joko memaparkan.

Hal tersebut ia lakukan semata-mata menjalankan fungsi dan peran serta masyarakat guna memperoleh informasi yang valid dan akuntabel serta transparan. (ACI 05)






ACTUALINSIDE.COM, JAMBI - Ketua LPJK Provinsi Jambi lindungi kontraktor yang melakukan kesalahan dalam pembangunan proyek. Hal ini bisa di lihat di dalam koment di salah satu media sosial yang menyikapi  tentang kunjungan sidak DPRD Tebo ke lokasi proyek pembuatan bronjong senilai Rp1.4 miliar di Dusun Serai Serumpun, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo,

Dalam tanggapannya dikolom komentar tautan berita yang berjudul "Dewan Nilai Pekerjaan Bronjong Yang Amblas Tak Sesuai Spesifikasi" yang dibagi ke facebook tersebut, Endria  menyampaikan sebaiknya apa yang dilakukan dewan jangan sampai salah kaprah.

"Dewan jgn salah kaprah dalam membuat statemen..kalau tidak mengerti tentang itu bertanya ke pihak dan lembaga yg berkompeten..apalagi pekerjaan infrastruktur dilindungi oleh UU No 2 thn 2017 tentan jasa kontruksi..#SAVEMASYARAKATJASAKONTRUKSI" tulis Endria dalam komentarnya.

Komentar Ketua LPJK Provinsi Jambi itupun selanjutnya ramai menuai perdebatan diantaranya oleh Aivandri Alba yang diketahui sebagai Anggota DPRD Tebo juga.

"Dindo Endria Putra yth. Tolong anda ralat komentar anda yg menyatakan anggota dewan salah kaprah. Salah atau benar pengerjaan suatu proyek. Anggota dewan punya hak untuk melakukan pengawasan. Thanks," ujar Aivandri membalas komentar Endria.

Aivandri kemudian menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pihaknya selaku anggota dewan sudah sesuai dengan ketentuan.

"Secara garis besar, seperti yg di atur oleh UU nomor 17 th 2014. Anggota DPR. DPRD propinsi.  DPRD Kab/kota mempunyai fungsi 1. Budgeting/pengagaran 2.Legislasi 3. Pengawasan. Untuk itu diharapkan kepada pihak2 berkompeten untuk tidak Mengkebiri hak dan pungsi anggota dewan. Trm ksh." kata Aivandri tersirat mengingatkan.

Membaca jawaban itu Endria tambah semangat dan justru menegaskan bahwa pekerjaan jasa kontruksi pekerjaan yang tidak masuk kedalam ranah hukum pidana.

"Silahkan melakukan pengawasan tapi jgn memvonis bahwa pekerjaan itu salah dan satu lagi pekerjaan jasa kontruksi tidak masuk dalam ranah hukum pidana tapi ranah hukum perdata itu berdasarkan UU Jasa kontruksi yg baru UU no 2 thn 2017 pengganti UU No 18 thn 1999," terang Endria

Endria lalu mengundang para pihak jika ingin lebih tau dengan UU jasa kontruksi silahkan datang ke LPJK Jambi.

"Saya undang ke LPJK Provinsi Jambi supaya kita sama2 tau bahwa urusan jasa kontruksi ada UU nya. Kasihan kawan2 jasa kontruksi sudah divonis salah oleh org yang tidak mengerti apa2 tentang jasa kontruksi," kata Endria menawarkan ajakan.

Namun undangan tersebut sepertinya belum mendapatkan respon dari anggota Dewan ini sebab dirinya justru kembali melayangkan tanya.

"Kalo pekerjaan pisiknya sudah miring dan sudah seperti mau amblas apakah masih layak di nilai sesuai specs? Tolong jawab tuan2 yg berkompeten. Terima kasih," ujar Aivandri Alba kembali bertanya.

Menurut Endria, pihaknya perlu meluruskan saja karena LPJK seluruh Indonesia saat ini gencar melakukan sosialisasi undang-undang yang ia maksudkan.

"Saya perlu meluruskan ini karena kami dr LPJK seluruh Indonesia sedang gencar2nya mensosialisasikan UU NO 2 tgn 2017 tentang jasa kontruksi..#STOPKRIMINALISASIJASAKONTRUKSI," tegas Endria.(ACT05)


ACTUALINSIDE.COM, JAMBI - Ketua LPJK Provinsi Jambi lindungi kontraktor yang melakukan kesalahan dalam pembangunan proyek. Hal ini bisa di lihat di dalam koment di salah satu media sosial yang menyikapi  tentang kunjungan sidak DPRD Tebo ke lokasi proyek pembuatan bronjong senilai Rp1.4 miliar di Dusun Serai Serumpun, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo,

Dalam tanggapannya dikolom komentar tautan berita yang berjudul "Dewan Nilai Pekerjaan Bronjong Yang Amblas Tak Sesuai Spesifikasi" yang dibagi ke facebook tersebut, Endria  menyampaikan sebaiknya apa yang dilakukan dewan jangan sampai salah kaprah.

"Dewan jgn salah kaprah dalam membuat statemen..kalau tidak mengerti tentang itu bertanya ke pihak dan lembaga yg berkompeten..apalagi pekerjaan infrastruktur dilindungi oleh UU No 2 thn 2017 tentan jasa kontruksi..#SAVEMASYARAKATJASAKONTRUKSI" tulis Endria dalam komentarnya.

Komentar Ketua LPJK Provinsi Jambi itupun selanjutnya ramai menuai perdebatan diantaranya oleh Aivandri Alba yang diketahui sebagai Anggota DPRD Tebo juga.

"Dindo Endria Putra yth. Tolong anda ralat komentar anda yg menyatakan anggota dewan salah kaprah. Salah atau benar pengerjaan suatu proyek. Anggota dewan punya hak untuk melakukan pengawasan. Thanks," ujar Aivandri membalas komentar Endria.

Aivandri kemudian menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pihaknya selaku anggota dewan sudah sesuai dengan ketentuan.

"Secara garis besar, seperti yg di atur oleh UU nomor 17 th 2014. Anggota DPR. DPRD propinsi.  DPRD Kab/kota mempunyai fungsi 1. Budgeting/pengagaran 2.Legislasi 3. Pengawasan. Untuk itu diharapkan kepada pihak2 berkompeten untuk tidak Mengkebiri hak dan pungsi anggota dewan. Trm ksh." kata Aivandri tersirat mengingatkan.

Membaca jawaban itu Endria tambah semangat dan justru menegaskan bahwa pekerjaan jasa kontruksi pekerjaan yang tidak masuk kedalam ranah hukum pidana.

"Silahkan melakukan pengawasan tapi jgn memvonis bahwa pekerjaan itu salah dan satu lagi pekerjaan jasa kontruksi tidak masuk dalam ranah hukum pidana tapi ranah hukum perdata itu berdasarkan UU Jasa kontruksi yg baru UU no 2 thn 2017 pengganti UU No 18 thn 1999," terang Endria

Endria lalu mengundang para pihak jika ingin lebih tau dengan UU jasa kontruksi silahkan datang ke LPJK Jambi.

"Saya undang ke LPJK Provinsi Jambi supaya kita sama2 tau bahwa urusan jasa kontruksi ada UU nya. Kasihan kawan2 jasa kontruksi sudah divonis salah oleh org yang tidak mengerti apa2 tentang jasa kontruksi," kata Endria menawarkan ajakan.

Namun undangan tersebut sepertinya belum mendapatkan respon dari anggota Dewan ini sebab dirinya justru kembali melayangkan tanya.

"Kalo pekerjaan pisiknya sudah miring dan sudah seperti mau amblas apakah masih layak di nilai sesuai specs? Tolong jawab tuan2 yg berkompeten. Terima kasih," ujar Aivandri Alba kembali bertanya.

Menurut Endria, pihaknya perlu meluruskan saja karena LPJK seluruh Indonesia saat ini gencar melakukan sosialisasi undang-undang yang ia maksudkan.

"Saya perlu meluruskan ini karena kami dr LPJK seluruh Indonesia sedang gencar2nya mensosialisasikan UU NO 2 tgn 2017 tentang jasa kontruksi..#STOPKRIMINALISASIJASAKONTRUKSI," tegas Endria.(ACT05)


ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Agaknya Kadishutbun Tanjung Jabung Barat, M. Bangun masih ngotot memaksa petani plasma bersedia menerima program replanting kebun kelapa sawit sebesar Rp 25 juta per hektar tanpa melibatkan pihak perusahaan.

Sistemnya, dana itu digelontorkan pemerintah melalui Dishutbun yang kemudian mendistribusikan langsung ke koperasi milik petani plasma.

"Kita berharap petani plasma dapat menerima konsep replanting sawit. Bukan sebaliknya menggunakan satu atap," kata Bangun kepada actualinside.com, Kamis (07/12) di Novita Hotel.

Konsep satu atap yang dimaksud Bangun adalah model pengelolaan lewat KUD bersama perusahaan perkebunan sawit.

Namun pernyataan Bangun itu dibantah keras oleh Ketua KUD Argo Makmur, Jamesrin Sihombing. Ia khawatir bahwa pola yang ditawarkan Bangun itu justru dapat membuat petani gagal melakukan replanting. KUD berada di Desa Bukit Indah, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjabbar.

Ia menyarankan sebaiknya petani tetap bernaung di dalam KUD dan bermitra dengan perusahaan sawit lewat Dinas Koperasi setempat.

"Petani tinggal membuat perjanjian yang meringankan tetapi sekaligus dengan plafon kredit yang lebih cepat. Pokoknya kita tetap akan pakai pola satu atap," katanya kepada actualinside.com, Kamis (07/12).

Dengan pola kemitraan langsung antara KUD dan perusahaan, menurut Jamesrin akan membuat kredit petani jauh lebih ringan.

Selain itu, bantuan pemerintah Rp 25 juta per hektar bisa langsung dikelola perusahaan agar memastikan dana tersebut aman. "Jika dana itu langsung diserahkan ke petani, kami khawatir akan disalahgunakan," ujarnya. (ACI 02)


ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Agaknya Kadishutbun Tanjung Jabung Barat, M. Bangun masih ngotot memaksa petani plasma bersedia menerima program replanting kebun kelapa sawit sebesar Rp 25 juta per hektar tanpa melibatkan pihak perusahaan.

Sistemnya, dana itu digelontorkan pemerintah melalui Dishutbun yang kemudian mendistribusikan langsung ke koperasi milik petani plasma.

"Kita berharap petani plasma dapat menerima konsep replanting sawit. Bukan sebaliknya menggunakan satu atap," kata Bangun kepada actualinside.com, Kamis (07/12) di Novita Hotel.

Konsep satu atap yang dimaksud Bangun adalah model pengelolaan lewat KUD bersama perusahaan perkebunan sawit.

Namun pernyataan Bangun itu dibantah keras oleh Ketua KUD Argo Makmur, Jamesrin Sihombing. Ia khawatir bahwa pola yang ditawarkan Bangun itu justru dapat membuat petani gagal melakukan replanting. KUD berada di Desa Bukit Indah, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjabbar.

Ia menyarankan sebaiknya petani tetap bernaung di dalam KUD dan bermitra dengan perusahaan sawit lewat Dinas Koperasi setempat.

"Petani tinggal membuat perjanjian yang meringankan tetapi sekaligus dengan plafon kredit yang lebih cepat. Pokoknya kita tetap akan pakai pola satu atap," katanya kepada actualinside.com, Kamis (07/12).

Dengan pola kemitraan langsung antara KUD dan perusahaan, menurut Jamesrin akan membuat kredit petani jauh lebih ringan.

Selain itu, bantuan pemerintah Rp 25 juta per hektar bisa langsung dikelola perusahaan agar memastikan dana tersebut aman. "Jika dana itu langsung diserahkan ke petani, kami khawatir akan disalahgunakan," ujarnya. (ACI 02)

ACTUALINSIDE.COM, JAMBI - Setelah memeriksa 7 orang saksi kemarin dari 4 orang tersangka yang terlibat dalam dugaan kasus penyuapan RAPBD 2018 senilai Rp. 4,7 miliar. Hari ini kamis(7/12),Tim Penyidik komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Terus secara marathon memeriksa beberapa orang saksi lagi.

Kali ini giliran sekretaris dewan dari DPRD Provinsi Jambi memenuhi panggilan penyidik KPK,pantauan tim Actualinside.com di mapolda Jambi terlihat ibu Emi nopisah berserta satu orang lagi staf persidangan di DPRD provinsi Jambi.

Kedatangan mereka terlihat lebih dahulu pagi ini pukul 09.00 wib, mereka berdua langsung menuju lantai dua Mapolda Jambi ke ruang pemeriksaan.(ACI04)




ACTUALINSIDE.COM, JAMBI - Setelah memeriksa 7 orang saksi kemarin dari 4 orang tersangka yang terlibat dalam dugaan kasus penyuapan RAPBD 2018 senilai Rp. 4,7 miliar. Hari ini kamis(7/12),Tim Penyidik komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Terus secara marathon memeriksa beberapa orang saksi lagi.

Kali ini giliran sekretaris dewan dari DPRD Provinsi Jambi memenuhi panggilan penyidik KPK,pantauan tim Actualinside.com di mapolda Jambi terlihat ibu Emi nopisah berserta satu orang lagi staf persidangan di DPRD provinsi Jambi.

Kedatangan mereka terlihat lebih dahulu pagi ini pukul 09.00 wib, mereka berdua langsung menuju lantai dua Mapolda Jambi ke ruang pemeriksaan.(ACI04)



Foto : Dialog Multipihak yang dilaksanakan KPA dan PPJ di Novita Hotel

ACTUALINSIDE,COM. JAMBI - Dalam acara dialog multipihak dengan Tema Pembangunan Desa Maju Reforma Agraria di wilayah perkebunan kelapa sawit Jambi, Realisasi kemitraan berkeadilan untuk transformasi perkebunan berbasis kerakyatan. ,yang dilaksanakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Persatuan Petani Jambi (PPJ) 6 Desember 2017 di Novita Hotel Jambi, Kepala OPD Perkebunan Provinsi Jambi Ir. Agusrizal  menyampaikan bahwa pada saat ini Disbun Provinsi Jambi sudah mengarah pada perkebunan kelapa sawit yang berkesinambungan. 


Beberapa program yang sedang di proses seperti Peremajaan tanaman perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, yang mana biayanya akan dibantu oleh pemerintah. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi seperti legalitas areal harus dalam API. 




Tidak saja bantuan peremajaan tanaman kelapa sawit, pada perkebunan masyarakat juga akan di bangun sarana jalan dalam kebun, tata hidro air serta mendorong kelapa sawit yang berkelanjutan dengan tata guna yang tepat.


Dinas perkebunan juga akan menidentifikasi terhadap siklus dari tata kelola, tata produksi, tata guna dan tata niaga Tanaman Campur sari dalam perkebunan kelapa sawit untuk integritas mendorong kelapa sawit dan peternakan sapi.


karena sangat bermanfaat jika adanya peternakan dalam perkebunan , azas manfaat dari pengelolaan yang luar biasa ini seperti dapat menghasilkan gas, pupuk organik serta swasembada daging ' Ujar Agusrizal kepada Actualinside.com 


Agusrizal juga menambahkan bahwa, kedepannya semua produksi buah kelapa sawit harus bersertifikat guna mengikuti kaidah konservasi.  (ACT01)


Foto : Dialog Multipihak yang dilaksanakan KPA dan PPJ di Novita Hotel

ACTUALINSIDE,COM. JAMBI - Dalam acara dialog multipihak dengan Tema Pembangunan Desa Maju Reforma Agraria di wilayah perkebunan kelapa sawit Jambi, Realisasi kemitraan berkeadilan untuk transformasi perkebunan berbasis kerakyatan. ,yang dilaksanakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Persatuan Petani Jambi (PPJ) 6 Desember 2017 di Novita Hotel Jambi, Kepala OPD Perkebunan Provinsi Jambi Ir. Agusrizal  menyampaikan bahwa pada saat ini Disbun Provinsi Jambi sudah mengarah pada perkebunan kelapa sawit yang berkesinambungan. 


Beberapa program yang sedang di proses seperti Peremajaan tanaman perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, yang mana biayanya akan dibantu oleh pemerintah. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi seperti legalitas areal harus dalam API. 




Tidak saja bantuan peremajaan tanaman kelapa sawit, pada perkebunan masyarakat juga akan di bangun sarana jalan dalam kebun, tata hidro air serta mendorong kelapa sawit yang berkelanjutan dengan tata guna yang tepat.


Dinas perkebunan juga akan menidentifikasi terhadap siklus dari tata kelola, tata produksi, tata guna dan tata niaga Tanaman Campur sari dalam perkebunan kelapa sawit untuk integritas mendorong kelapa sawit dan peternakan sapi.


karena sangat bermanfaat jika adanya peternakan dalam perkebunan , azas manfaat dari pengelolaan yang luar biasa ini seperti dapat menghasilkan gas, pupuk organik serta swasembada daging ' Ujar Agusrizal kepada Actualinside.com 


Agusrizal juga menambahkan bahwa, kedepannya semua produksi buah kelapa sawit harus bersertifikat guna mengikuti kaidah konservasi.  (ACT01)


Kanal HKK

Total Pageviews

Media Partner