SIGINJAI

DAERAH

WAWANCARA

POLITIK

SPORT

ACTUAL TV

Foto : Ney Septriana saat Memberikan Kuasa Hukum

ACTUALINSIDE.COM.JAMBI –  Istri Cecep Suryana, Ney Septriana dilaporkan ke polisi oleh Jihan, istri Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Faizal Riza.

Usai bertemu kuasa hukumnya, Ney pada Kamis (30/11) sore kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa dirinya telah dilaporkan oleh Jihan atas akibat postingannya pada media sosial milik pribadinya. Jihan dilaporkan telah melanggar UU ITE, namun ia membantahnya.

Pelaporan ini terkait postingan akun instagram milik Jihan yang memajang foto mesranya Jihan bersama Cecep. Akibat postingan itu Jihan dan Ney saling berkomentar hingga akhirnya berbuah laporan ke polisi.

Ia merasa bahwa dirinya justru menjadi korban. "Saya kan korban, dia (Jihan) yang sudah saya anggap saudara sendiri kok malah tega melakukan hal seperti itu," katanya.

Ney mengakui bahwa saat ini rumah tangganya bersama Cecep tengah berada di ambang keretakan. Namun dia menolak menjelaskan secara rinci apa penyebabnya.

Sebaliknya, Ney telah memberi kuasa kepada Nurhasan, SH MH untuk melaporkan balik Jihan ke Polda Jambi. "Iya saya akan laporkan kembali Jihan ke Polda Jambi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik," ujarnya.

Selain itu kuasa hukum Ney, Nurhasan membenarkan saat ini dirinya bersama tim telah menerima kuasa dari Ney terkait persoalan yang tengah dialami kliennya. (ACI 03/ACI 06)



Foto : Ney Septriana saat Memberikan Kuasa Hukum

ACTUALINSIDE.COM.JAMBI –  Istri Cecep Suryana, Ney Septriana dilaporkan ke polisi oleh Jihan, istri Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Faizal Riza.

Usai bertemu kuasa hukumnya, Ney pada Kamis (30/11) sore kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa dirinya telah dilaporkan oleh Jihan atas akibat postingannya pada media sosial milik pribadinya. Jihan dilaporkan telah melanggar UU ITE, namun ia membantahnya.

Pelaporan ini terkait postingan akun instagram milik Jihan yang memajang foto mesranya Jihan bersama Cecep. Akibat postingan itu Jihan dan Ney saling berkomentar hingga akhirnya berbuah laporan ke polisi.

Ia merasa bahwa dirinya justru menjadi korban. "Saya kan korban, dia (Jihan) yang sudah saya anggap saudara sendiri kok malah tega melakukan hal seperti itu," katanya.

Ney mengakui bahwa saat ini rumah tangganya bersama Cecep tengah berada di ambang keretakan. Namun dia menolak menjelaskan secara rinci apa penyebabnya.

Sebaliknya, Ney telah memberi kuasa kepada Nurhasan, SH MH untuk melaporkan balik Jihan ke Polda Jambi. "Iya saya akan laporkan kembali Jihan ke Polda Jambi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik," ujarnya.

Selain itu kuasa hukum Ney, Nurhasan membenarkan saat ini dirinya bersama tim telah menerima kuasa dari Ney terkait persoalan yang tengah dialami kliennya. (ACI 03/ACI 06)





ACTUALINSIDE.COM.JAMBI – Kantor Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi di kawasan Kotabaru, Kota Jambi kembali digeledah KPK.

Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Tampak sejumlah pegawai di kantor tersebut berkumpul di di bagian lobi kantor, sementara petugas KPK masih berada di bagian dalam kantor.

Seorang petugas KPK tampak dari ruangan Bina Marga menuju ruangan Kepala Dinas PUPERA. Ia menaiki tangga, lima menit kemudian dia turun sambil menenteng sebuah laptop dalam tas jinjing berwarna hitam.

Penggeledahan ini terkait penangkapan sejumlah pejabat Pemprov Jambi oleh KPK, Selasa 28 November 2017. (ACI 03)





ACTUALINSIDE.COM.JAMBI – Kantor Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi di kawasan Kotabaru, Kota Jambi kembali digeledah KPK.

Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Tampak sejumlah pegawai di kantor tersebut berkumpul di di bagian lobi kantor, sementara petugas KPK masih berada di bagian dalam kantor.

Seorang petugas KPK tampak dari ruangan Bina Marga menuju ruangan Kepala Dinas PUPERA. Ia menaiki tangga, lima menit kemudian dia turun sambil menenteng sebuah laptop dalam tas jinjing berwarna hitam.

Penggeledahan ini terkait penangkapan sejumlah pejabat Pemprov Jambi oleh KPK, Selasa 28 November 2017. (ACI 03)





Actualinside.com, JAKARTA - Salah Satu Petinggi DPW PAN (Partai Amanat Nasional) Supriono setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK (29/11)akhirnya resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus suap fee RAPD provinsi Jambi tahun 2018 senilai Rp.4,7 Milyar.

Sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka, Supriono keluar dari gedung KPK menggunakan  rompi kebesaran para koruptor berwarna orange. Supriono masih terlihat senyum kepada awak media yang menunggunya di lobi gedung KPK.

Ketika ditanyakan oleh jurnalis dari media awak, apakah ini perintah gubernur?Supriono menjawab tegas tidak ada perintah gubernur Zumi Zola. "tidak ada, tidak ada," kata dia.

Sebuah hal yang sangat menarik senyum yang dilakukan salah seorang koruptor penerima suap fee RAPBD Jambi 2018 ini,yang tidak dilakukan oleh tersangka lainnya.

Senyum ini menjadi perbincangan di publik, khususnya di jambi.

Beberapa kalanganan heran melihat Supriono masih bisa tersenyum meski menyandang status tersangka, beberapa kalangan lagi beranggapan lain, bahwa Supriono sehari-harinya memang seperti itu yang selalu senyum menggambarkan seorang yang ramah.

Terlepas dari itu, Supriono selama ini memegang peranan penting dalam struktur kepengurusan di Dewan Pimpinan Wi layan Partai Amanat Nasional Jambi(DPW PAN JAMBI),terakhir ini dia menjabat sebagai ketua harian di DPW PAN Jambi.

Supriono salah satu tersangka penerima suap senilai Rp.400 juta yang diberikan tersangka Saipuddin di restoran bebek yang berada di kawasan kebun jeruk kota Jambi.(ACI04)


Actualinside.com, JAKARTA - Salah Satu Petinggi DPW PAN (Partai Amanat Nasional) Supriono setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK (29/11)akhirnya resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus suap fee RAPD provinsi Jambi tahun 2018 senilai Rp.4,7 Milyar.

Sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka, Supriono keluar dari gedung KPK menggunakan  rompi kebesaran para koruptor berwarna orange. Supriono masih terlihat senyum kepada awak media yang menunggunya di lobi gedung KPK.

Ketika ditanyakan oleh jurnalis dari media awak, apakah ini perintah gubernur?Supriono menjawab tegas tidak ada perintah gubernur Zumi Zola. "tidak ada, tidak ada," kata dia.

Sebuah hal yang sangat menarik senyum yang dilakukan salah seorang koruptor penerima suap fee RAPBD Jambi 2018 ini,yang tidak dilakukan oleh tersangka lainnya.

Senyum ini menjadi perbincangan di publik, khususnya di jambi.

Beberapa kalanganan heran melihat Supriono masih bisa tersenyum meski menyandang status tersangka, beberapa kalangan lagi beranggapan lain, bahwa Supriono sehari-harinya memang seperti itu yang selalu senyum menggambarkan seorang yang ramah.

Terlepas dari itu, Supriono selama ini memegang peranan penting dalam struktur kepengurusan di Dewan Pimpinan Wi layan Partai Amanat Nasional Jambi(DPW PAN JAMBI),terakhir ini dia menjabat sebagai ketua harian di DPW PAN Jambi.

Supriono salah satu tersangka penerima suap senilai Rp.400 juta yang diberikan tersangka Saipuddin di restoran bebek yang berada di kawasan kebun jeruk kota Jambi.(ACI04)

Actualinside.com , Jakarta - Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PAN Supriono dikonfirmasi soal penerimaan uang pemulusan pengesahan RAPBD yang disebut diterima semua fraksi. Dia berkata pembagian belum rata.

"Belum merata, belum merata," kata Supriono saat keluar dari KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017) sekitar pukul 02.43 WIB.

Dia sedianya akan dibawa ke rutan untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama. Supriono yang mengenakan kameja batik biru tua ini sudah dibalut rompi oranye tahanan KPK. Dia tersenyum lebar dan sempat mengacungkan jempol saat ditanya soal kasusnya, tanpa berkata apa pun. Namun, ketika dikonfirmasi adanya arahan Gubernur Jambi Zumi Zola dalam kaitan kasus ini, dia langsung menyangkal. "Tidak ada (arahan Gubernur)," ucap Supriono, sambil terus menuju mobil tahanan.


Sebelum Supriono, terlebih dahulu keluar dari KPK adalah Pelaksana tugas (Plt) Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik. Di bawah tompi oranye, Erwan mengenakan kaos garis kelabu-hitam. Saat ditanya pertanyaan yang sama soal keterlibatan Gibernur, dia bungkam dan hanya menengadahkan tangan. Erwan langsung masuk ke dalam mobil tahanan.

Keduanya menurut Febri ditahan di rutan terpisah. "EWN (Erwan Malik) ditahan di Rutan KPK C1, sementara SUP (Supriono) di Runtan Pomdam Jaya Guntur," ujar Febri kepada wartawan.

KPK melakukan OTT pada Selasa (28/11) kemarin. Dari OTT diamankan duit Rp 4,7 miliar dari total suap yang seharusnya Rp 8 miliar. Duit suap diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi yang disebut duit 'ketok'. Pemberian uang dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018. Sebab, sebelumnya diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018. Ini karena tidak adanya jaminan dari pihak Pemprov soal duit pelicin itu.(Detik/Red)



Actualinside.com , Jakarta - Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PAN Supriono dikonfirmasi soal penerimaan uang pemulusan pengesahan RAPBD yang disebut diterima semua fraksi. Dia berkata pembagian belum rata.

"Belum merata, belum merata," kata Supriono saat keluar dari KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017) sekitar pukul 02.43 WIB.

Dia sedianya akan dibawa ke rutan untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama. Supriono yang mengenakan kameja batik biru tua ini sudah dibalut rompi oranye tahanan KPK. Dia tersenyum lebar dan sempat mengacungkan jempol saat ditanya soal kasusnya, tanpa berkata apa pun. Namun, ketika dikonfirmasi adanya arahan Gubernur Jambi Zumi Zola dalam kaitan kasus ini, dia langsung menyangkal. "Tidak ada (arahan Gubernur)," ucap Supriono, sambil terus menuju mobil tahanan.


Sebelum Supriono, terlebih dahulu keluar dari KPK adalah Pelaksana tugas (Plt) Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik. Di bawah tompi oranye, Erwan mengenakan kaos garis kelabu-hitam. Saat ditanya pertanyaan yang sama soal keterlibatan Gibernur, dia bungkam dan hanya menengadahkan tangan. Erwan langsung masuk ke dalam mobil tahanan.

Keduanya menurut Febri ditahan di rutan terpisah. "EWN (Erwan Malik) ditahan di Rutan KPK C1, sementara SUP (Supriono) di Runtan Pomdam Jaya Guntur," ujar Febri kepada wartawan.

KPK melakukan OTT pada Selasa (28/11) kemarin. Dari OTT diamankan duit Rp 4,7 miliar dari total suap yang seharusnya Rp 8 miliar. Duit suap diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi yang disebut duit 'ketok'. Pemberian uang dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018. Sebab, sebelumnya diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018. Ini karena tidak adanya jaminan dari pihak Pemprov soal duit pelicin itu.(Detik/Red)



Actualinside.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan lembaganya tengah mempertimbangkan untuk meminta Imigrasi mencekal Gubernur Jambi Zumi Zola terkait dengan dugaan suap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018.

"Tim dari KPK masih berada di lapangan (Jambi). Sehingga nama-nama yang akan dicekal untuk berpergian ke luar negeri baru akan diketahui kemudian berdasarkan laporan dari tim," katanya di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2017.

Hari ini, KPK resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus suap itu. Suap diduga diberikan sebagai "uang ketok" atau "uang pelicin" agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memuluskan proses pengesahan APBD senilai Rp 4,5 triliun, yang resmi disahkan pada Senin kemarin, 27 November 2017.



Tiga dari empat tersangka merupakan anak buah Zumi di Pemprov Jambi, yaitu Erwan Malik, pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah; Arfan, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum; dan Saipudin, Asisten Daerah Bidang III. Ketiganya menjadi tersangka pemberi suap. Sedangkan satu tersangka lain sebagai penerima suap adalah Supriono, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di DPRD Provinsi Jambi periode 2009-2014.

Penetapan empat orang tersebut sebagai tersangka merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa, 28 November 2017, di Jakarta dan Jambi. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 16 orang dan total uang sekitar Rp 4,7 miliar.

Basaria menyebutkan, sebelum APBD 2018 disetujui, sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan. Sebab, Pemprov Jambi belum menjanjikan uang ketok bagi anggota Dewan itu. Akhirnya, uang tersebut dicarikan perusahaan swasta rekanan pemerintah, yang kemudian diserahkan anak buah Zumi kepada anggota Dewan.

Meski ada permintaan uang pelicin tersebut, Basaria menuturkan tidak ada laporan sama sekali dari pihak Pemprov Jambi. Tindakan suap ini, kata dia, merupakan kesepakatan kedua belah pihak, bukan tindak pemerasan dari anggota Dewan. "Kalau sebelumnya ada laporan, tentu OTT ini tidak akan terjadi," ucapnya.(Red)


Actualinside.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan lembaganya tengah mempertimbangkan untuk meminta Imigrasi mencekal Gubernur Jambi Zumi Zola terkait dengan dugaan suap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018.

"Tim dari KPK masih berada di lapangan (Jambi). Sehingga nama-nama yang akan dicekal untuk berpergian ke luar negeri baru akan diketahui kemudian berdasarkan laporan dari tim," katanya di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2017.

Hari ini, KPK resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus suap itu. Suap diduga diberikan sebagai "uang ketok" atau "uang pelicin" agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memuluskan proses pengesahan APBD senilai Rp 4,5 triliun, yang resmi disahkan pada Senin kemarin, 27 November 2017.



Tiga dari empat tersangka merupakan anak buah Zumi di Pemprov Jambi, yaitu Erwan Malik, pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah; Arfan, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum; dan Saipudin, Asisten Daerah Bidang III. Ketiganya menjadi tersangka pemberi suap. Sedangkan satu tersangka lain sebagai penerima suap adalah Supriono, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di DPRD Provinsi Jambi periode 2009-2014.

Penetapan empat orang tersebut sebagai tersangka merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa, 28 November 2017, di Jakarta dan Jambi. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 16 orang dan total uang sekitar Rp 4,7 miliar.

Basaria menyebutkan, sebelum APBD 2018 disetujui, sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan. Sebab, Pemprov Jambi belum menjanjikan uang ketok bagi anggota Dewan itu. Akhirnya, uang tersebut dicarikan perusahaan swasta rekanan pemerintah, yang kemudian diserahkan anak buah Zumi kepada anggota Dewan.

Meski ada permintaan uang pelicin tersebut, Basaria menuturkan tidak ada laporan sama sekali dari pihak Pemprov Jambi. Tindakan suap ini, kata dia, merupakan kesepakatan kedua belah pihak, bukan tindak pemerasan dari anggota Dewan. "Kalau sebelumnya ada laporan, tentu OTT ini tidak akan terjadi," ucapnya.(Red)



Actualinside.com, JEPARA - Laga perdana Persijam dalam pertandingan Liga 3 Nasional berjalan mulus. Pasukan Laskar Kuning Kota Jambi berhasil membungkam Persikaba Bali dengan skor akhir 1-0. Pertandingan antara Persijam Vs Persikaba Bali berlangsung di Stadion Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Rabu (29/11/2017) siang.

Kemenangan anak asuh H A Rahman lahir berkat kerja keras seluruh pemain dan arahan sang pelatih. Gol semata wayang Persijam diciptakan Yosah pada menit ke Tujuh babak pertama.  Laju pertandingan semakin seru. Semangat juang pemain Persijam semakin menggila berkat gol cepat Yosah. Semua pemain terus berjuang agar kembali tercipta gol tambahan. Hanya saja, hingga peluit babak pertama, angka di papan skor masih tetap 1-0.

Memasuki babak kedua, perman Persijam semakin agresif mengolah sikulit bundar. Serangan demi serangan terus dilakukan ke jantung pertahanan Persikaba Bali. Namun sayang, usaha tersebut masih belum berhasil menambah angka. Kemenangan 1-0 tetap bertahan hingga peluit panjang babak kedua ditiup wasit.





Ketua Persijam, H A Rahman, Ketua Persijam dihubungi mengatakan, tim nya menang dengan skor 1-0. Gol semata wayang dicetak pemain bernama Yosah pada menit ke 7. Skor 1-0 ini bertahan hingga peluit akhir dibunyikan wasit.

" Alhamdulillah. Kita bersyukur laga perdana ini bisa menang. Anak-anak bermain cukup bagus sesuai arahan dari pelatih," tutur Ketua Persijam, H A Rahman, dihubungi melalui sambungan telepon. Dia berharap keberhasilan Persijam dalam laga perdana bisa terulang saat melawan Sakai Sebayan FC Lampung. " Minta doanya masyarakat Jambi. Semoga Persijam bisa menang, dan lolos dari grup 7," tutup Ketua KONI Kota Jambi ini.

Rasa bangga atas keberhasilan Persijam turut disampaikan salah satu pengurus Persijam, Kemas Farid Alfarelly." Semoga kemenangan ini menjadi tonggak sejarah dan angin segar bagi pecinta sepak bola di Provinsi Jambi, bahwa manjadawajadah," ungkap Farid.

" Kalo kito bersungguh Insya Allah diberikan kemudahan. Persijam membuktikan bahwa orang jambi biso menang di laga perdana," imbuhnya.

Farid berharap kepada seluruh pemain untuk tidak berbesar hari. Sebab, perjuangan Persijam masih panjang. Tim yang akan dihadapi selanjutnya merupakan tim kuat. " Pertandingan tingkat nasional ini, Insya Allah menjadi spirit dan cambukan bagi tim binaan Bapak H SY Fasha dalam pertandingan berikut nya," demikian Farid.(Fai/Red)




Actualinside.com, JEPARA - Laga perdana Persijam dalam pertandingan Liga 3 Nasional berjalan mulus. Pasukan Laskar Kuning Kota Jambi berhasil membungkam Persikaba Bali dengan skor akhir 1-0. Pertandingan antara Persijam Vs Persikaba Bali berlangsung di Stadion Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Rabu (29/11/2017) siang.

Kemenangan anak asuh H A Rahman lahir berkat kerja keras seluruh pemain dan arahan sang pelatih. Gol semata wayang Persijam diciptakan Yosah pada menit ke Tujuh babak pertama.  Laju pertandingan semakin seru. Semangat juang pemain Persijam semakin menggila berkat gol cepat Yosah. Semua pemain terus berjuang agar kembali tercipta gol tambahan. Hanya saja, hingga peluit babak pertama, angka di papan skor masih tetap 1-0.

Memasuki babak kedua, perman Persijam semakin agresif mengolah sikulit bundar. Serangan demi serangan terus dilakukan ke jantung pertahanan Persikaba Bali. Namun sayang, usaha tersebut masih belum berhasil menambah angka. Kemenangan 1-0 tetap bertahan hingga peluit panjang babak kedua ditiup wasit.





Ketua Persijam, H A Rahman, Ketua Persijam dihubungi mengatakan, tim nya menang dengan skor 1-0. Gol semata wayang dicetak pemain bernama Yosah pada menit ke 7. Skor 1-0 ini bertahan hingga peluit akhir dibunyikan wasit.

" Alhamdulillah. Kita bersyukur laga perdana ini bisa menang. Anak-anak bermain cukup bagus sesuai arahan dari pelatih," tutur Ketua Persijam, H A Rahman, dihubungi melalui sambungan telepon. Dia berharap keberhasilan Persijam dalam laga perdana bisa terulang saat melawan Sakai Sebayan FC Lampung. " Minta doanya masyarakat Jambi. Semoga Persijam bisa menang, dan lolos dari grup 7," tutup Ketua KONI Kota Jambi ini.

Rasa bangga atas keberhasilan Persijam turut disampaikan salah satu pengurus Persijam, Kemas Farid Alfarelly." Semoga kemenangan ini menjadi tonggak sejarah dan angin segar bagi pecinta sepak bola di Provinsi Jambi, bahwa manjadawajadah," ungkap Farid.

" Kalo kito bersungguh Insya Allah diberikan kemudahan. Persijam membuktikan bahwa orang jambi biso menang di laga perdana," imbuhnya.

Farid berharap kepada seluruh pemain untuk tidak berbesar hari. Sebab, perjuangan Persijam masih panjang. Tim yang akan dihadapi selanjutnya merupakan tim kuat. " Pertandingan tingkat nasional ini, Insya Allah menjadi spirit dan cambukan bagi tim binaan Bapak H SY Fasha dalam pertandingan berikut nya," demikian Farid.(Fai/Red)




Actualinside.com. JAKARTA -  KPK merilis tangkapan OTT di Jambi dan Jakarta, dengan sejumlah pejabat di Provinsi Jambi, Rabu (29/11).

Total barang bukti yang diamankan KPK sebesar Rp 4,7 miliar, yang di antaranya Rp 3 miliar berasal dari rumah pribadi H Arfan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi, Rp 1,3 miliar dari rumah Saipuddin Asisten III Pemprov Jambi, dan Rp 400 juta dari tangan Supriyono anggota DPRD Provinsi Jambi.



Dengan rincian sebagai berikut;

1. "Selasa pagi (28/11), ARN Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi memberi uang ke SAI asisten III Pemerintahan Provinsi Jambi sejumlah Rp 3 miliar," kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK saat jumpa pers sore ini, Rabu (29/11).

2. SAI memberi uang ke anggota DPRD Provinsi Jambi, lintas fraksi, dengan rincian yang bervariasi;

pertama diberikan, Rp 700 juta
kedua diberikan, Rp 600 juta
ketiga diberikan, Rp 400 juta

"KPK amankan SAI dan SUP beberapa saat setelah penyerahan uang Rp 400 juta di rumah makan dekat RS di Jambi sekitar pukul 14.00 WIB (Selasa)," urai Basaria.

Di rumah makan ini juga barang bukti yang diamankan KPK dengan jumlah Rp 400 juta..

3. Tim KPK membawa SAI ke rumah pribadi di Kota Jambi, ditemukan uang Rp 1,3 miliar.

4. Pukul 19.00 WIB, KPK mengamankan ARN yaitu Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi di rumah pribadi, di sana diamankan dua koper berisi uang Rp 3 miliar.

Uang tersebut sebagai "Uang Ketok Palu" guna melancarkan pengesahan Rancangan APBD Provinsi Jambi 2018.

Baca Juga : Video Ekslusif : Detik detik Tersangka Hasil OTT di Bawa Ke Jakarta

Sementara itu, di Jakarta KPK amankan 4 orang. Pukul 17-19, KPK amankan, ASL seorang swasta, dan Kadis Perhubungan Pemprov Jambi Vahrial Adi di pusat perbelanjaan di Jakarta pusat.

Pukul 20 diamankan Erwan Malik, Plt Sekda Provinsi Jambi di jakarta pusat, Erwan Malik dibawa KPK untuk diperiksa.

Basaria dari KPK mengatakan empat tersangka yang sudah diamankan yaitu:

1. Saifudin, Asisten III Provinsi Jambi

2. H Arfan, Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi

3. Supriyono, anggota DPRD Provinsi Jambi

4. Erwan Malik, Plt Sekda Provinsi Jambi.





Actualinside.com. JAKARTA -  KPK merilis tangkapan OTT di Jambi dan Jakarta, dengan sejumlah pejabat di Provinsi Jambi, Rabu (29/11).

Total barang bukti yang diamankan KPK sebesar Rp 4,7 miliar, yang di antaranya Rp 3 miliar berasal dari rumah pribadi H Arfan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi, Rp 1,3 miliar dari rumah Saipuddin Asisten III Pemprov Jambi, dan Rp 400 juta dari tangan Supriyono anggota DPRD Provinsi Jambi.



Dengan rincian sebagai berikut;

1. "Selasa pagi (28/11), ARN Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi memberi uang ke SAI asisten III Pemerintahan Provinsi Jambi sejumlah Rp 3 miliar," kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK saat jumpa pers sore ini, Rabu (29/11).

2. SAI memberi uang ke anggota DPRD Provinsi Jambi, lintas fraksi, dengan rincian yang bervariasi;

pertama diberikan, Rp 700 juta
kedua diberikan, Rp 600 juta
ketiga diberikan, Rp 400 juta

"KPK amankan SAI dan SUP beberapa saat setelah penyerahan uang Rp 400 juta di rumah makan dekat RS di Jambi sekitar pukul 14.00 WIB (Selasa)," urai Basaria.

Di rumah makan ini juga barang bukti yang diamankan KPK dengan jumlah Rp 400 juta..

3. Tim KPK membawa SAI ke rumah pribadi di Kota Jambi, ditemukan uang Rp 1,3 miliar.

4. Pukul 19.00 WIB, KPK mengamankan ARN yaitu Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi di rumah pribadi, di sana diamankan dua koper berisi uang Rp 3 miliar.

Uang tersebut sebagai "Uang Ketok Palu" guna melancarkan pengesahan Rancangan APBD Provinsi Jambi 2018.

Baca Juga : Video Ekslusif : Detik detik Tersangka Hasil OTT di Bawa Ke Jakarta

Sementara itu, di Jakarta KPK amankan 4 orang. Pukul 17-19, KPK amankan, ASL seorang swasta, dan Kadis Perhubungan Pemprov Jambi Vahrial Adi di pusat perbelanjaan di Jakarta pusat.

Pukul 20 diamankan Erwan Malik, Plt Sekda Provinsi Jambi di jakarta pusat, Erwan Malik dibawa KPK untuk diperiksa.

Basaria dari KPK mengatakan empat tersangka yang sudah diamankan yaitu:

1. Saifudin, Asisten III Provinsi Jambi

2. H Arfan, Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi

3. Supriyono, anggota DPRD Provinsi Jambi

4. Erwan Malik, Plt Sekda Provinsi Jambi.



Foto : Meteran Listrik Taman Remaja Yang Di Cabut Pihak PLN

Actualinside.com. JAMBI - Sudah Satu Mingguan beberapa titik lampu penerangan di Taman Remaja yang terletak di kawasan kecamatan Kotabaru, Kota Jambi tidak bisa menyala dikarenakan aliran listrik diputuskan pihak PLN.pemutusan dilakukan sejak selasa(21/11/2017),informasi ini dihimpun dari sumber yang enggan disebutkan nama nya.

Taman ini biasa nya digunakan setiap malam sabtu dan malam minggu khususnya acara pentas harmoni, namun Sejak dilakukan pemutusan listrik tersebut, saat malam tiba suasana di taman remaja menjadi gelap.




Secara terpisah Nuzumudin selaku kepala bidang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukiman(PERKIM) Kota Jambi ketika di konfirmasi via ponsel pagi pukul 09.15 wib(29/11/2017) mengakui adanya pemutusan oleh petugas operasi Pemutusan Aliran Listrik (OPAL)dari pihak PLN Area cabang Jambi yang melakukan razia.

Baca Juga : Ini Pekerjaan di Lingkungan SKPD Kabupaten Tebo Yang Dilaporkan PW GNPK-RI Jambi
Ketika kami konfirmasi ke PLN area cabang Jambi, pihak PLN mengatakan adanya kabel aliran arus listrik di luar KWH meteran,dan kami langsung cek ke lokasi ternyata memang ada kabel aliran arus listrik di luar KWH meteran lampu taman remaja.di tanya siapa yang melakukan ini semua?" Sungguh saya tidak tahu kejadian semua ini, imbuh Nuzumudin.

Dengan kejadian ini pihak pengelola LPJU kota Jambi meminta Pihak PLN Area cabang Jambi agar memasang kembali KWH meteran Listrik Taman Remaja.(ACI04)



Foto : Meteran Listrik Taman Remaja Yang Di Cabut Pihak PLN

Actualinside.com. JAMBI - Sudah Satu Mingguan beberapa titik lampu penerangan di Taman Remaja yang terletak di kawasan kecamatan Kotabaru, Kota Jambi tidak bisa menyala dikarenakan aliran listrik diputuskan pihak PLN.pemutusan dilakukan sejak selasa(21/11/2017),informasi ini dihimpun dari sumber yang enggan disebutkan nama nya.

Taman ini biasa nya digunakan setiap malam sabtu dan malam minggu khususnya acara pentas harmoni, namun Sejak dilakukan pemutusan listrik tersebut, saat malam tiba suasana di taman remaja menjadi gelap.




Secara terpisah Nuzumudin selaku kepala bidang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukiman(PERKIM) Kota Jambi ketika di konfirmasi via ponsel pagi pukul 09.15 wib(29/11/2017) mengakui adanya pemutusan oleh petugas operasi Pemutusan Aliran Listrik (OPAL)dari pihak PLN Area cabang Jambi yang melakukan razia.

Baca Juga : Ini Pekerjaan di Lingkungan SKPD Kabupaten Tebo Yang Dilaporkan PW GNPK-RI Jambi
Ketika kami konfirmasi ke PLN area cabang Jambi, pihak PLN mengatakan adanya kabel aliran arus listrik di luar KWH meteran,dan kami langsung cek ke lokasi ternyata memang ada kabel aliran arus listrik di luar KWH meteran lampu taman remaja.di tanya siapa yang melakukan ini semua?" Sungguh saya tidak tahu kejadian semua ini, imbuh Nuzumudin.

Dengan kejadian ini pihak pengelola LPJU kota Jambi meminta Pihak PLN Area cabang Jambi agar memasang kembali KWH meteran Listrik Taman Remaja.(ACI04)



Foto : PLT Kadis PUPR Provinsi Jambi, H. Arpan

Actualinside.com. JAMBI - Para tersangka dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Jambi, pada hari Selasa (28/11/2017) kemarin ,Tiba di Bandara sultan thaha siang ini untuk dibawa ke Gedung KPK di daerah Kuningan Jakarta selatan, tampak para pelaku dibawa menggunakan kendaraan bus polisi polda jambi (ACI01)





Ini Video Ekslusif Detik-detik Para Tersangka dibawa Ke Jakarta






Foto : PLT Kadis PUPR Provinsi Jambi, H. Arpan

Actualinside.com. JAMBI - Para tersangka dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Jambi, pada hari Selasa (28/11/2017) kemarin ,Tiba di Bandara sultan thaha siang ini untuk dibawa ke Gedung KPK di daerah Kuningan Jakarta selatan, tampak para pelaku dibawa menggunakan kendaraan bus polisi polda jambi (ACI01)





Ini Video Ekslusif Detik-detik Para Tersangka dibawa Ke Jakarta







Foto : Asisten III Pemprov H. Saifudin Saat Di Berada di Banada Sultan Thaha

Actualinside.com. JAMBI - Para tersangka dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Jambi, pada hari Selasa (28/11/2017) kemarin ,Tiba di Bandara sultan thaha siang ini untuk dibawa ke Gedung KPK di daerah Kuningan Jakarta selatan, tampak para pelaku dibawa menggunakan kendaraan bus polisi polda jambi,





Pantauan actualiside.com di Bandara Sultan thaha Jambi, personel Polda jambi berseragam lengkap dan bersenjata mengawal serta mengamankan keberangkatan Anggota KPK beserta para pelaku tersangka melalui Pintu Keberangkatan.

Tampak yang di Bawa yakni, PLT Dinas PU dan PR Provinsi Jambi H. Arpan, Anggota Dprd Provinsi Jambi dari Partai PAN Supriyono , Asisten III Pemprov Jambi H. Saifudin dan Istri Hj. Nurhayati yang juga anggota Dprd Provinsi Jambi dari Partai Demokrat. (ACI01)



Foto : Asisten III Pemprov H. Saifudin Saat Di Berada di Banada Sultan Thaha

Actualinside.com. JAMBI - Para tersangka dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Jambi, pada hari Selasa (28/11/2017) kemarin ,Tiba di Bandara sultan thaha siang ini untuk dibawa ke Gedung KPK di daerah Kuningan Jakarta selatan, tampak para pelaku dibawa menggunakan kendaraan bus polisi polda jambi,





Pantauan actualiside.com di Bandara Sultan thaha Jambi, personel Polda jambi berseragam lengkap dan bersenjata mengawal serta mengamankan keberangkatan Anggota KPK beserta para pelaku tersangka melalui Pintu Keberangkatan.

Tampak yang di Bawa yakni, PLT Dinas PU dan PR Provinsi Jambi H. Arpan, Anggota Dprd Provinsi Jambi dari Partai PAN Supriyono , Asisten III Pemprov Jambi H. Saifudin dan Istri Hj. Nurhayati yang juga anggota Dprd Provinsi Jambi dari Partai Demokrat. (ACI01)


Foto : Sosok wanita yang dibawa ke Polda Jambi

Actualinside.com. JAMBI - Kisah OTT yang terjadi di provinsi Jambi semakin menarik. Setelah sejumlah pejabat mendatangi Polda Jambi, Malam ini seorang wanita paruh baya tampak di bawa ke Polda Jambi Melalui Pintu Belakang.
Namun sampai saat ini pantauan actualinside.com di Mapolda Jambi belum mengetahui siapa gerangan wanita tersebut.

Wanita yang di bawa pakai mobil innova tampak dikawal oleh sejumlah aparat Kepolisian berseragam lengkap saat dibawa masuk melalui pintu belakang (ACI01/ACI07)


Ini Video saat wanita tersebut dibawa masuk ke dalam polda Jambi:



Foto : Sosok wanita yang dibawa ke Polda Jambi

Actualinside.com. JAMBI - Kisah OTT yang terjadi di provinsi Jambi semakin menarik. Setelah sejumlah pejabat mendatangi Polda Jambi, Malam ini seorang wanita paruh baya tampak di bawa ke Polda Jambi Melalui Pintu Belakang.
Namun sampai saat ini pantauan actualinside.com di Mapolda Jambi belum mengetahui siapa gerangan wanita tersebut.

Wanita yang di bawa pakai mobil innova tampak dikawal oleh sejumlah aparat Kepolisian berseragam lengkap saat dibawa masuk melalui pintu belakang (ACI01/ACI07)


Ini Video saat wanita tersebut dibawa masuk ke dalam polda Jambi:



Foto : Febri Diansyah, Juru Bicara KPK RI

ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diyansah, membenarkan adanya penindakan dalam bentuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Pemerintahan Provinsi Jambi termasuk sejumlah Anggota DPRD Provinsi Jambi.

“Benar ada kegiatan tim penindakan di lapangan. Tim disebar di Jambi dan Jakarta,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dimintai konfirmasi, Selasa (28/11/2017).

Saat ini, tim KPK sedang berada di Polda Jambi. Belum ada keterangan resmi dari KPK tentang siapa saja yang ditangkap di Jambi.

Baca Juga :  Pejabat Pemerintah Provinsi Jambi Juga ikut kena OTT KPK



Namun sejumlah sumber actualinside.com di Polda Jambi mengatakan, yang diduga ditangkap di antaranya Asisten III Setda Provinsi Jambi Haji Syaifuddin, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Demokrat yaitu H Nurhayati. Haji Syaifuddin dan Nurhayati adalah pasangan suami istri.

Baca Juga : Enam Orang Diduga Tertangkap OTT KPK, Ini Daftar Nama Mereka
Selain itu ada pula nama Supriyono, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari PAN sekaligus Ketua Fraksi PAN. Selain itu beredar nama Geni Waseso, Ketua Barisan Muda (BM) PAN Provinsi Jambi dan seorang supir Supriyono.

Dalam sejarah ini merupakan OTT pertama kali di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Dikabarkan pula, meskipun baru pertama kali, nilai uang hasil OTT diperkirakan sekitar Rp 1,7 dari komitmen fee yang disepakati sekitar Rp 8 miliar. (ACI03)




Foto : Febri Diansyah, Juru Bicara KPK RI

ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diyansah, membenarkan adanya penindakan dalam bentuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Pemerintahan Provinsi Jambi termasuk sejumlah Anggota DPRD Provinsi Jambi.

“Benar ada kegiatan tim penindakan di lapangan. Tim disebar di Jambi dan Jakarta,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dimintai konfirmasi, Selasa (28/11/2017).

Saat ini, tim KPK sedang berada di Polda Jambi. Belum ada keterangan resmi dari KPK tentang siapa saja yang ditangkap di Jambi.

Baca Juga :  Pejabat Pemerintah Provinsi Jambi Juga ikut kena OTT KPK



Namun sejumlah sumber actualinside.com di Polda Jambi mengatakan, yang diduga ditangkap di antaranya Asisten III Setda Provinsi Jambi Haji Syaifuddin, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Demokrat yaitu H Nurhayati. Haji Syaifuddin dan Nurhayati adalah pasangan suami istri.

Baca Juga : Enam Orang Diduga Tertangkap OTT KPK, Ini Daftar Nama Mereka
Selain itu ada pula nama Supriyono, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari PAN sekaligus Ketua Fraksi PAN. Selain itu beredar nama Geni Waseso, Ketua Barisan Muda (BM) PAN Provinsi Jambi dan seorang supir Supriyono.

Dalam sejarah ini merupakan OTT pertama kali di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Dikabarkan pula, meskipun baru pertama kali, nilai uang hasil OTT diperkirakan sekitar Rp 1,7 dari komitmen fee yang disepakati sekitar Rp 8 miliar. (ACI03)




Foto : Gubernur Jambi, H. Zumi Zola Zulkifli
Actualinside.com. JAMBI - Senin 26 /november 2017 pada rapat paripurna Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi dalam sela rapat pembahasan anggaran 2018 mempertanyakan berkembangnya cerita diluar sana tentang pemecatan beberapa orang komisaris Bank 9 Jambi.

hal tersebut disampaikan oleh Hasan hamid perwakilan dari Fraksi Partai Demokrat,dia mengatakan apakah dalam pergantian beberapa Komisaris Bank 9 Jambi sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, mengapa sampai terjadi kegaduhan yang sangat menghebohkan diluaran sana?, "tutur Hasan hamid".
Baca Juga : Teeenggg... KPK Akhirnya Lakukan OTT di Jambi,



Ketika giliran Gubernur Jambi H.Zumi Zola penyampaian sambutannya pada sidang paripurna menyatakan bahwa Sebelum Melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) secara lisan dan tulisan seluruh pemegang saham menerima berbagai masukan untuk mengganti Komisaris Bank 9 Jambi. Alhasil para RUPS menyetujui pergantian Beberapa Komisaris itu, bukan voting dan tidak ada yang menolak, sebelum pemberhentian para komisaris saya sudah mempertanyakan kepada Otoritas Jasa Keuangan(OJK),papar Zola.

Baca Juga : Enam Orang Diduga Tertangkap OTT KPK, Ini Daftar Nama Mereka
Gubernur Jambi H.Zumi Zola juga menyampaikan Acuan yang kami ikuti adalah OJK,yang mengatakan bahwa semua sudah sesuai dengan prosedur.

Menanggapi perbincangan sana sini dan di sosial media,dengan tegas Zola mengatakan tuntut saja secara hukum,negara ini kan negara hukum. (ACI04)

Foto : Gubernur Jambi, H. Zumi Zola Zulkifli
Actualinside.com. JAMBI - Senin 26 /november 2017 pada rapat paripurna Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi dalam sela rapat pembahasan anggaran 2018 mempertanyakan berkembangnya cerita diluar sana tentang pemecatan beberapa orang komisaris Bank 9 Jambi.

hal tersebut disampaikan oleh Hasan hamid perwakilan dari Fraksi Partai Demokrat,dia mengatakan apakah dalam pergantian beberapa Komisaris Bank 9 Jambi sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, mengapa sampai terjadi kegaduhan yang sangat menghebohkan diluaran sana?, "tutur Hasan hamid".
Baca Juga : Teeenggg... KPK Akhirnya Lakukan OTT di Jambi,



Ketika giliran Gubernur Jambi H.Zumi Zola penyampaian sambutannya pada sidang paripurna menyatakan bahwa Sebelum Melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) secara lisan dan tulisan seluruh pemegang saham menerima berbagai masukan untuk mengganti Komisaris Bank 9 Jambi. Alhasil para RUPS menyetujui pergantian Beberapa Komisaris itu, bukan voting dan tidak ada yang menolak, sebelum pemberhentian para komisaris saya sudah mempertanyakan kepada Otoritas Jasa Keuangan(OJK),papar Zola.

Baca Juga : Enam Orang Diduga Tertangkap OTT KPK, Ini Daftar Nama Mereka
Gubernur Jambi H.Zumi Zola juga menyampaikan Acuan yang kami ikuti adalah OJK,yang mengatakan bahwa semua sudah sesuai dengan prosedur.

Menanggapi perbincangan sana sini dan di sosial media,dengan tegas Zola mengatakan tuntut saja secara hukum,negara ini kan negara hukum. (ACI04)

Keterangan foto Kepala BLHD Makassar saat berada dikawasan hutan pendidikan Tabo-Tabo, Kec bungoro, Sulsel

Actualinside.com. PANGKEP - Dalam rangka menyambut Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) yang diperingati setiap tanggal 28 November, Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menanam 1.595 bibit pohon di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tabo-Tabo, di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sabtu (25/11/2017).

Kegiatan tanam pohon ini wujud nyata dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bangsa sekaligus bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang juga merupakan salah satu pelaksanaan program KLHK yaitu Menanam 25 Pohon Setiap Orang selama Hidupnya.




"Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mewajibkan setiap UPT melakukan kegiatan penanaman pohon yang diberi nama ASN Menanam 25 Pohon selama hidup," ujar Djati Witjaksono Hadi, Kabiro Humas KLHK, Melalui siaran persnya (27/11/2017).

Hal demikian menurut Djati juga tertuang dalam Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan INS.1/MENLHK/PDASHL/DAS.1/8/2017 yang mewajibkan kita menanam dan memelihara sekurang-kurangnya 25 pohon selama hidup.

"Angka 25 batang itu berasal dari 5 batang saat sampai jenjang SD, 5 batang SMP, 5 batang SMU, 5 batang perguruan tinggi, dan 5 batang saat menikah," terang Humas KLHK tersebut.

Menyikapi hal itu masih menurut Djati, Pada 2 Agustus lalu Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan prangko edisi khusus untuk mengajak masyarakat Indonesia menanam minimal 25 pohon perorangnya.

Baca Juga : Enam Orang Diduga Tertangkap OTT KPK, Ini Daftar Nama Mereka

Ditambahkannya, Presiden Jokowi juga menjadikan penanaman bibit pohon sebagai acara wajib saat menerima kunjungan kenegaraan para pemimpin dunia yang datang ke Indonesia.

Seperti beberapa waktu ke belakang, Kata Djati, Presiden mengajak serta Presiden Korea Selatan, Raja Salman (Arab Saudi), Raja Carl Gustav XVI (Swedia), PM Lee Hsien Long (Singapura) dan Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (Qatar) untuk menanam pohon di Istana Negara.

Banyak manfaat yang dapat diambil dari "ritual" menanam pohon oleh tamu kenegaraan ini. Selain melestarikan lingkungan, momen ini juga bisa dipakai untuk memperkenalkan tanaman endemik Indonesia.

Baca Juga : Teeenggg... KPK Akhirnya Lakukan OTT di Jambi,

“Kegiatan ini lebih menitikberatkan pada cinta lingkungan hidup dan kehutanan. Kita sadar hutan merupakan paru-paru bumi yang harus ditanam, dirawat guna kelestarian hutan dari kepunahan, ” jelas Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Makassar, Anhar.

Seperti yang diketahui Hutan yang rindang dan pohon hijau tinggi menjulang merupakan penyedia oksigen bagi makhluk hidup. Hasil hutannya pun dapat dimanfaatkan manusia secara bijak. Keberadaan hutan memilki fungsi untuk mencegah erosi, penyimpan air tanah, dan menjaga suhu udara dari polusi.(ACI05)



Keterangan foto Kepala BLHD Makassar saat berada dikawasan hutan pendidikan Tabo-Tabo, Kec bungoro, Sulsel

Actualinside.com. PANGKEP - Dalam rangka menyambut Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) yang diperingati setiap tanggal 28 November, Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menanam 1.595 bibit pohon di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tabo-Tabo, di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sabtu (25/11/2017).

Kegiatan tanam pohon ini wujud nyata dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bangsa sekaligus bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang juga merupakan salah satu pelaksanaan program KLHK yaitu Menanam 25 Pohon Setiap Orang selama Hidupnya.




"Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mewajibkan setiap UPT melakukan kegiatan penanaman pohon yang diberi nama ASN Menanam 25 Pohon selama hidup," ujar Djati Witjaksono Hadi, Kabiro Humas KLHK, Melalui siaran persnya (27/11/2017).

Hal demikian menurut Djati juga tertuang dalam Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan INS.1/MENLHK/PDASHL/DAS.1/8/2017 yang mewajibkan kita menanam dan memelihara sekurang-kurangnya 25 pohon selama hidup.

"Angka 25 batang itu berasal dari 5 batang saat sampai jenjang SD, 5 batang SMP, 5 batang SMU, 5 batang perguruan tinggi, dan 5 batang saat menikah," terang Humas KLHK tersebut.

Menyikapi hal itu masih menurut Djati, Pada 2 Agustus lalu Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan prangko edisi khusus untuk mengajak masyarakat Indonesia menanam minimal 25 pohon perorangnya.

Baca Juga : Enam Orang Diduga Tertangkap OTT KPK, Ini Daftar Nama Mereka

Ditambahkannya, Presiden Jokowi juga menjadikan penanaman bibit pohon sebagai acara wajib saat menerima kunjungan kenegaraan para pemimpin dunia yang datang ke Indonesia.

Seperti beberapa waktu ke belakang, Kata Djati, Presiden mengajak serta Presiden Korea Selatan, Raja Salman (Arab Saudi), Raja Carl Gustav XVI (Swedia), PM Lee Hsien Long (Singapura) dan Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (Qatar) untuk menanam pohon di Istana Negara.

Banyak manfaat yang dapat diambil dari "ritual" menanam pohon oleh tamu kenegaraan ini. Selain melestarikan lingkungan, momen ini juga bisa dipakai untuk memperkenalkan tanaman endemik Indonesia.

Baca Juga : Teeenggg... KPK Akhirnya Lakukan OTT di Jambi,

“Kegiatan ini lebih menitikberatkan pada cinta lingkungan hidup dan kehutanan. Kita sadar hutan merupakan paru-paru bumi yang harus ditanam, dirawat guna kelestarian hutan dari kepunahan, ” jelas Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Makassar, Anhar.

Seperti yang diketahui Hutan yang rindang dan pohon hijau tinggi menjulang merupakan penyedia oksigen bagi makhluk hidup. Hasil hutannya pun dapat dimanfaatkan manusia secara bijak. Keberadaan hutan memilki fungsi untuk mencegah erosi, penyimpan air tanah, dan menjaga suhu udara dari polusi.(ACI05)





ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Sampai saat ini pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (28/11/2017) ini masih tertutup buat para awak media.

Namun informasi yang berhasil dikumpulkan actualinside.com dalam OTT tersebut ada 6 orang yang diamankan. Mereka berasal dari kalangan Anggota DPRD Provinsi Jambi, satu pejabat Pemerintah Provinsi Jambi, dan satu lagi dari kalangan partai.

Baca Juga : Teeenggg... KPK Akhirnya Lakukan OTT di Jambi,


Enam orang itu diantaranya berinisial SP, SN, NU, WI dan GW. Saat ini, enam orang itu sudah dibawa ke Mapolda Jambi untuk menjalani pemeriksaan.

Pantauan di lapangan, pasca OTT KPK pengamanan di Mapolda Jambi diperketat. Personil Brimob bersenjata lengkap tampak melakukan penjagaan dengan ketat. (ACI 03)




ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Sampai saat ini pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (28/11/2017) ini masih tertutup buat para awak media.

Namun informasi yang berhasil dikumpulkan actualinside.com dalam OTT tersebut ada 6 orang yang diamankan. Mereka berasal dari kalangan Anggota DPRD Provinsi Jambi, satu pejabat Pemerintah Provinsi Jambi, dan satu lagi dari kalangan partai.

Baca Juga : Teeenggg... KPK Akhirnya Lakukan OTT di Jambi,


Enam orang itu diantaranya berinisial SP, SN, NU, WI dan GW. Saat ini, enam orang itu sudah dibawa ke Mapolda Jambi untuk menjalani pemeriksaan.

Pantauan di lapangan, pasca OTT KPK pengamanan di Mapolda Jambi diperketat. Personil Brimob bersenjata lengkap tampak melakukan penjagaan dengan ketat. (ACI 03)


Foto : Tampak H. Saifudin Bersama Petugas ketika memasuki Mapolda Jambi

Actualinside.com. JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beraksi di Jambi. Informasi yang beredar di media sosial dan media daring, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap empat orang anggota banggar DPRD Provinsi Jambi serta seorang pejabat di Pemerintahan Provinsi Jambi.

Informasi yang didapat actualinside.com, salah seorang Pejabat Pemerintah Provinsi Jambi yang ikut kena OTT KPK adalah Asisten III Provinsi Jambi Syaifuddin yang juga mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
Kapolda Jambi Brigjen Pol Priyo Widyanto saat dikonfirmasi kebenarannya masih belum memberikan keterangan resminya. “Nanti KPK yang akan merilise ke media,” tuturnya singkat. (ACI07)




Foto : Tampak H. Saifudin Bersama Petugas ketika memasuki Mapolda Jambi

Actualinside.com. JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beraksi di Jambi. Informasi yang beredar di media sosial dan media daring, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap empat orang anggota banggar DPRD Provinsi Jambi serta seorang pejabat di Pemerintahan Provinsi Jambi.

Informasi yang didapat actualinside.com, salah seorang Pejabat Pemerintah Provinsi Jambi yang ikut kena OTT KPK adalah Asisten III Provinsi Jambi Syaifuddin yang juga mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
Kapolda Jambi Brigjen Pol Priyo Widyanto saat dikonfirmasi kebenarannya masih belum memberikan keterangan resminya. “Nanti KPK yang akan merilise ke media,” tuturnya singkat. (ACI07)




Foto : Ilustrasi
Actualinside.com. JAMBI - Teennggg..akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang ini, Selasa (28/11/2017), dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi

Namun Sampai saat ini, belum diketahui siapa-siapa pejabat yang kena OTT oleh KPK. dari informasi berdasarkan Penelusuran Acualinside.com Pejabat yang di tangkap yakni anggota DPRD Provinsi Jambi dan saat ini Telah di bawa ke Mapolda jambi.

Terlihat di Mapolda Jambi terlihat penjagaan yang ketat dan sampai saat ini para awak media belum diperkenankan masuk ke Mapolda Jambi untuk mendapatpan informasi. (ACI07)
Foto : Ilustrasi
Actualinside.com. JAMBI - Teennggg..akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang ini, Selasa (28/11/2017), dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi

Namun Sampai saat ini, belum diketahui siapa-siapa pejabat yang kena OTT oleh KPK. dari informasi berdasarkan Penelusuran Acualinside.com Pejabat yang di tangkap yakni anggota DPRD Provinsi Jambi dan saat ini Telah di bawa ke Mapolda jambi.

Terlihat di Mapolda Jambi terlihat penjagaan yang ketat dan sampai saat ini para awak media belum diperkenankan masuk ke Mapolda Jambi untuk mendapatpan informasi. (ACI07)

Acualinside.com. JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F.SPTI) dan  Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) malam tadi Senin (27/11) resmi menggelar pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Grand Cempaka Hotel Jakarta hingga esok pagi, Rabu (29/11/2017)

Dalam kesempatan ini sejak siang kemarin tampak utusan dari berbagai daerah baik dari Provinsi dan kabupaten serta pengurus pusat dan para undangan sudah mulai berkumpul di tempat acara, Grand Cempaka Hotel.

Baca Juga : Pelantikan 114 Kepala Sekolah Diduga Cacat Hukum Bupati Muaro Jambi Harus Bertanggung Jawab.



Mayusni Talau, Selaku ketua panitia pelaksana dalam Rakernas ini pada sambutannya menyampaikan, Bahwa Rakernas F.SPTI-K.SPSI 2017 ini bertema: Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui implementasi AD/ART F.SPTI-K.SPSI menuju pekerja profesional dan independen.

"Rakernas kali ini dihadiri sekitar 170 peserta yang nantinya akan mengolah program kerja secara bersama-sama," ujar Mayusni dalam sambutannya. Selanjutnya Ia mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan undangan yang sudah hadir dan ikut dalam acara ini.

Baca Juga : Jalan Nasional Banyak Kerusakan Drainase Jadi Sorotan Warga
Surya Bakti Batubara. SH MH selaku ketua umum F.SPTI dalam pidatonya tampak  menegaskan kembali pentingnya para pengurus memahami tema yang diusung dalam Rakernas kali ini.

Lanjut Surya, agar para pengurus di F.SPTI - K.SPSI bisa menghadapi perkembangan dan persoalan yang perlu disikapi bersama apakah itu terkait kemajuan teknologi hingga usaha yang selama ini dilakukan  baik yang ada di darat maupun yang ada di pelabuhan, "Maju terus pantang mundur'" ujarnya memberikan semangat yang diikuti tepuk tangan para hadirin.(ACI05)




Acualinside.com. JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F.SPTI) dan  Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) malam tadi Senin (27/11) resmi menggelar pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Grand Cempaka Hotel Jakarta hingga esok pagi, Rabu (29/11/2017)

Dalam kesempatan ini sejak siang kemarin tampak utusan dari berbagai daerah baik dari Provinsi dan kabupaten serta pengurus pusat dan para undangan sudah mulai berkumpul di tempat acara, Grand Cempaka Hotel.

Baca Juga : Pelantikan 114 Kepala Sekolah Diduga Cacat Hukum Bupati Muaro Jambi Harus Bertanggung Jawab.



Mayusni Talau, Selaku ketua panitia pelaksana dalam Rakernas ini pada sambutannya menyampaikan, Bahwa Rakernas F.SPTI-K.SPSI 2017 ini bertema: Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui implementasi AD/ART F.SPTI-K.SPSI menuju pekerja profesional dan independen.

"Rakernas kali ini dihadiri sekitar 170 peserta yang nantinya akan mengolah program kerja secara bersama-sama," ujar Mayusni dalam sambutannya. Selanjutnya Ia mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan undangan yang sudah hadir dan ikut dalam acara ini.

Baca Juga : Jalan Nasional Banyak Kerusakan Drainase Jadi Sorotan Warga
Surya Bakti Batubara. SH MH selaku ketua umum F.SPTI dalam pidatonya tampak  menegaskan kembali pentingnya para pengurus memahami tema yang diusung dalam Rakernas kali ini.

Lanjut Surya, agar para pengurus di F.SPTI - K.SPSI bisa menghadapi perkembangan dan persoalan yang perlu disikapi bersama apakah itu terkait kemajuan teknologi hingga usaha yang selama ini dilakukan  baik yang ada di darat maupun yang ada di pelabuhan, "Maju terus pantang mundur'" ujarnya memberikan semangat yang diikuti tepuk tangan para hadirin.(ACI05)




Actualinside.com. TEBO - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Tebo menyatakan bahwa gugatan praperadilan Sarjono, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan (DTPH Dan KP) Kabupaten Tebo, diterima oleh hakim tunggal Riki Ferdinan, SH.

Putusan ini dibacakan di PN Tebo, Kemarin (27/11) setelah menimbang sejumlah bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua pihak akhirnya Hakim menetapkan bahwa status tersangka pada Sarjono dianggap tidak sah.

"Menyatakan penetapan pemohon Sarjono sebagai tersangka dinyatakan tidak sah,” ujar Andri Lesmana, SH, MH Humas PN Tebo Kelas II saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di kantornya.

Baca Juga : Ini Pekerjaan di Lingkungan SKPD Kabupaten Tebo Yang Dilaporkan PW GNPK-RI Jambi



Pada hasil persidangan Hakim berpendapat bahwa dua alat bukti yang dihadirkan oleh termohon (Polres Tebo) tidak terpenuhi. Sehingga, kata dia, penetapan Sarjono sebagai tersangka cacat demi hukum.

Baca Juga : Jalan Nasional Banyak Kerusakan Drainase Jadi Sorotan Warga
"Jadi penetapan tersangka batal demi hukum karena tidak terpenuhinya dua alat bukti,"tutup Andri.

Seperti yang diketahui, sebelumnya, Sarjono telah menggugat di pengadilan atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Embung di Sungai Abang Kecamatan VII Koto, Tebo.

Setelah menjalani persidangan selama 7 hari Hakim PN setempat memutuskan menerima gugatan praperadilan tersebut. (ACI05)



Actualinside.com. TEBO - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Tebo menyatakan bahwa gugatan praperadilan Sarjono, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan (DTPH Dan KP) Kabupaten Tebo, diterima oleh hakim tunggal Riki Ferdinan, SH.

Putusan ini dibacakan di PN Tebo, Kemarin (27/11) setelah menimbang sejumlah bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua pihak akhirnya Hakim menetapkan bahwa status tersangka pada Sarjono dianggap tidak sah.

"Menyatakan penetapan pemohon Sarjono sebagai tersangka dinyatakan tidak sah,” ujar Andri Lesmana, SH, MH Humas PN Tebo Kelas II saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di kantornya.

Baca Juga : Ini Pekerjaan di Lingkungan SKPD Kabupaten Tebo Yang Dilaporkan PW GNPK-RI Jambi



Pada hasil persidangan Hakim berpendapat bahwa dua alat bukti yang dihadirkan oleh termohon (Polres Tebo) tidak terpenuhi. Sehingga, kata dia, penetapan Sarjono sebagai tersangka cacat demi hukum.

Baca Juga : Jalan Nasional Banyak Kerusakan Drainase Jadi Sorotan Warga
"Jadi penetapan tersangka batal demi hukum karena tidak terpenuhinya dua alat bukti,"tutup Andri.

Seperti yang diketahui, sebelumnya, Sarjono telah menggugat di pengadilan atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Embung di Sungai Abang Kecamatan VII Koto, Tebo.

Setelah menjalani persidangan selama 7 hari Hakim PN setempat memutuskan menerima gugatan praperadilan tersebut. (ACI05)


Foto :  kondisi jalur dua ditengah Kota Tebo

Acualinside.com.TEBO - Rusaknya kondisi jalur dua ditengah Kota Tebo membuat pengguna jalan banyak yang kecewa mungkin saking kesalnya baru-baru ini justru disikapi warga dengan menanam pisang persis ditengah lobang yang ada dibadan jalan.

Seorang warga yang mengaku bernama Iwan saat dikonfirmasi mengatakan penanaman pohon tersebut dilakukan pada senin kemarin (27/11/2017) "Iya, ada beberapa orang yang nanam wajarlah jalan itukan sudah lama rusak tapi tak kunjung diperbaiki," ujarnya singkat.

Selain kondisi jalan yang kian memburuk lemahnya sistem drainase di jalan ini juga berakibat fatal sebab setiap turun hujan selalu menjadi bagian yang terendam. Kondisi inilah yang dikeluhan banyak pengguna serta masyarakat sekitar.

Baca Juga :  Ini Pekerjaan di Lingkungan SKPD Kabupaten Tebo Yang Dilaporkan PW GNPK-RI Jambi
Pantauan media selain jalan nasional yang melintasi kecamatan Tebo Tengah, jalan Kota Muara Tebo mulai dari Simpang Tugu Sultan Thaha hingga ke Makam Sultan Thaha juga kerap digenangi air. Akibatnya, para pengguna harus berhati-hati.

Seperti yang diungkap Dona, masih warga sekitar bahwa jalan nasional yang berada di Km 03 tepatnya di depan kantor KPU Tebo juga bermasalah. "Genangan yang besar kalau tidak hati-hati melintas bisa bahaya," ujarnya mengingatkan.

Dona menduga banjirnya jalan dilokasi tersebut dipicu tidak berfungsinya secara maksimal drainase yang ada diwilayah itu. "Drainase itu mungkin kurang besar makanya tidak bisa menampung air," terangnya meyakinkan.

Riyan yang merupakan warga Tebing Tinggi kecamatan Tebo Tengah juga mengkritisi titik genangan air yang disebabkan oleh drainase dititik km 1 dan 2 lintas Bungo Tebo "Disitu juga terbilang parah,"kata Riyan.



Sebelumnya pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo telah mengambil sikap terkait banyaknya titik di jalan nasional Tebo Bungo yang terendam akibat banjir.

Selain menurunkan alat berat juga  menyurati Pj Bupati dan pihak Provinsi Jambi.

"Surat akan kita layangkan dalam waktu dekat baik itu ke Bupati dan Provinsi supaya ada tanggapan dari balai,"sebut Hendri Nora saat itu.

"Ada 5 titik di jalan lintas kita ini itu terletak di pal 9, pal 6, pal 4, dan pal 3 depan kantor KPU dan depan pesantren Nurul Jalal," tutupnya.(ACI05)



Foto :  kondisi jalur dua ditengah Kota Tebo

Acualinside.com.TEBO - Rusaknya kondisi jalur dua ditengah Kota Tebo membuat pengguna jalan banyak yang kecewa mungkin saking kesalnya baru-baru ini justru disikapi warga dengan menanam pisang persis ditengah lobang yang ada dibadan jalan.

Seorang warga yang mengaku bernama Iwan saat dikonfirmasi mengatakan penanaman pohon tersebut dilakukan pada senin kemarin (27/11/2017) "Iya, ada beberapa orang yang nanam wajarlah jalan itukan sudah lama rusak tapi tak kunjung diperbaiki," ujarnya singkat.

Selain kondisi jalan yang kian memburuk lemahnya sistem drainase di jalan ini juga berakibat fatal sebab setiap turun hujan selalu menjadi bagian yang terendam. Kondisi inilah yang dikeluhan banyak pengguna serta masyarakat sekitar.

Baca Juga :  Ini Pekerjaan di Lingkungan SKPD Kabupaten Tebo Yang Dilaporkan PW GNPK-RI Jambi
Pantauan media selain jalan nasional yang melintasi kecamatan Tebo Tengah, jalan Kota Muara Tebo mulai dari Simpang Tugu Sultan Thaha hingga ke Makam Sultan Thaha juga kerap digenangi air. Akibatnya, para pengguna harus berhati-hati.

Seperti yang diungkap Dona, masih warga sekitar bahwa jalan nasional yang berada di Km 03 tepatnya di depan kantor KPU Tebo juga bermasalah. "Genangan yang besar kalau tidak hati-hati melintas bisa bahaya," ujarnya mengingatkan.

Dona menduga banjirnya jalan dilokasi tersebut dipicu tidak berfungsinya secara maksimal drainase yang ada diwilayah itu. "Drainase itu mungkin kurang besar makanya tidak bisa menampung air," terangnya meyakinkan.

Riyan yang merupakan warga Tebing Tinggi kecamatan Tebo Tengah juga mengkritisi titik genangan air yang disebabkan oleh drainase dititik km 1 dan 2 lintas Bungo Tebo "Disitu juga terbilang parah,"kata Riyan.



Sebelumnya pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo telah mengambil sikap terkait banyaknya titik di jalan nasional Tebo Bungo yang terendam akibat banjir.

Selain menurunkan alat berat juga  menyurati Pj Bupati dan pihak Provinsi Jambi.

"Surat akan kita layangkan dalam waktu dekat baik itu ke Bupati dan Provinsi supaya ada tanggapan dari balai,"sebut Hendri Nora saat itu.

"Ada 5 titik di jalan lintas kita ini itu terletak di pal 9, pal 6, pal 4, dan pal 3 depan kantor KPU dan depan pesantren Nurul Jalal," tutupnya.(ACI05)



Foto : Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional IV Jambi, Junaidi.Mtp


Actualinside.com. Jambi - Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional IV Jambi, Junaidi.Mtp mengatakan bahwa Butuh anggaran yg sangat besar untuk membangun ruas Jalan Nasional apa lagi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang pada umumnya merupakan daerah rawa. pembanguan jalan juga perlu di tertibkan juga dengan kendaraan penguna jalan, terutama kendaraan truk yang melebihi tonase dari berat beban  yang menjadi standarisasi kendaraan. seperti kendaraan Truck yang mengangkut buah kelapa sawit, yang bertonase tinggi. yang melintas di Jalan nasional dari Muara Sabak menuju Jembatan Batanghari II.

seharusnya berat muatan truck harus juga di sesuaikan dengan jumlah sumbu kendaraan seperti kendaraan roda empat, roda enam, roda delapan dan roda sepuluh dan seterusnya .jika ini terus di biarkan sangat di sayangkan, ini dapat mempercepat kerusakan jalan. apa lagi kendaraan roda empat kita lihat sendiri muatannya bisa di atas dua Ton, truck roda  enam jenis colt diesel , muatannya bisa di atas sembilan sampai 10 ton, truck roda 6 jenis Fuso, Hino, muatan tinggi dan beratnya bisa di atas 15 ton. ini perlu penertiban oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur " Ujarnya.



Aidil Putra Ketua Persatuan Petani Jambi (PPJ) menyatakan benarlah adanya. sesuai pandangan di lapangan bahwa memang perlu penertiban kepada pengguna jalan terutama kendaraan Truck pengangkut barang,dan hasil perkebunan, pertanian dan lainnya yang tampak jelas dengan beban melebihi kapasita kalau dilihat dari tingginya muatan kendaraan tersebut. tidak menutup kemungkinan kendaraan itu milik para pengusaha.sangat di sayang kan jika terjadi kerusakan Ruas jalan, maka yang rugi juga para petani, tidak dapat mengeluarkan hasil panennya.  oleh sebab itu
Aidil meminta kepada Bupati Tanjung Jabung Timur dan jajarannya harus segera untuk melakukan penertiban terhadap Tonase truck. jika di temukan muatan Truck tidak sesuai dengan kendaraannya segera di tindak. dan jika kendaraan itu adalah milik perusahaan, maka segera beri sanksi yang tegas.

Hal senada di sampaikan oleh Taufan Junaidi selaku sekretaris PW GNPK-RI prov Jambi bahwa pemerintah harus tegas dalam menyikapi kendaraan yang melebihi tonase karena yang sangat di rugikan adalah masyarakat yg melewati jalan tersebut dari sabak ke jambi dan begitu sebaliknya, pemerintah kabupaten tanjung jabung timur wajib menertiban kendaraan yang lewat disana dengan tonase yg besar, karena pihak yang di untungkan hanya pihak dari perusahaan tp di sisi lain pihak pihak terkait wajib turun melihat setuasi dilapangan jangan hanya mendapatkan laporan dari bawah saja. (Tim)


Foto : Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional IV Jambi, Junaidi.Mtp


Actualinside.com. Jambi - Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional IV Jambi, Junaidi.Mtp mengatakan bahwa Butuh anggaran yg sangat besar untuk membangun ruas Jalan Nasional apa lagi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang pada umumnya merupakan daerah rawa. pembanguan jalan juga perlu di tertibkan juga dengan kendaraan penguna jalan, terutama kendaraan truk yang melebihi tonase dari berat beban  yang menjadi standarisasi kendaraan. seperti kendaraan Truck yang mengangkut buah kelapa sawit, yang bertonase tinggi. yang melintas di Jalan nasional dari Muara Sabak menuju Jembatan Batanghari II.

seharusnya berat muatan truck harus juga di sesuaikan dengan jumlah sumbu kendaraan seperti kendaraan roda empat, roda enam, roda delapan dan roda sepuluh dan seterusnya .jika ini terus di biarkan sangat di sayangkan, ini dapat mempercepat kerusakan jalan. apa lagi kendaraan roda empat kita lihat sendiri muatannya bisa di atas dua Ton, truck roda  enam jenis colt diesel , muatannya bisa di atas sembilan sampai 10 ton, truck roda 6 jenis Fuso, Hino, muatan tinggi dan beratnya bisa di atas 15 ton. ini perlu penertiban oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur " Ujarnya.



Aidil Putra Ketua Persatuan Petani Jambi (PPJ) menyatakan benarlah adanya. sesuai pandangan di lapangan bahwa memang perlu penertiban kepada pengguna jalan terutama kendaraan Truck pengangkut barang,dan hasil perkebunan, pertanian dan lainnya yang tampak jelas dengan beban melebihi kapasita kalau dilihat dari tingginya muatan kendaraan tersebut. tidak menutup kemungkinan kendaraan itu milik para pengusaha.sangat di sayang kan jika terjadi kerusakan Ruas jalan, maka yang rugi juga para petani, tidak dapat mengeluarkan hasil panennya.  oleh sebab itu
Aidil meminta kepada Bupati Tanjung Jabung Timur dan jajarannya harus segera untuk melakukan penertiban terhadap Tonase truck. jika di temukan muatan Truck tidak sesuai dengan kendaraannya segera di tindak. dan jika kendaraan itu adalah milik perusahaan, maka segera beri sanksi yang tegas.

Hal senada di sampaikan oleh Taufan Junaidi selaku sekretaris PW GNPK-RI prov Jambi bahwa pemerintah harus tegas dalam menyikapi kendaraan yang melebihi tonase karena yang sangat di rugikan adalah masyarakat yg melewati jalan tersebut dari sabak ke jambi dan begitu sebaliknya, pemerintah kabupaten tanjung jabung timur wajib menertiban kendaraan yang lewat disana dengan tonase yg besar, karena pihak yang di untungkan hanya pihak dari perusahaan tp di sisi lain pihak pihak terkait wajib turun melihat setuasi dilapangan jangan hanya mendapatkan laporan dari bawah saja. (Tim)


Foto : Jajaran Pengurus PW GNPK-RI Jambi Saat Beraudiensi Bersama Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
Asintel Kejaksaan Tinggi Jambi serta Kasi Penyidikan


Actualinside.com. Jambi – Sempat diberitakan sebelumnya PW GNPK-RI Jambi melaporkan dugaan kasus korupsi di lingkungan SKPD dalam Provinsi Jambi, Inilah Pekerjaan dan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan yang di laporkan ke Kejaksaan Tinggi Jambi tersebut.

Baca PW GNPK-RI Jambi Laporkan Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi Ke Kejaksaan Tinggi Jambi

Seperti dijelaskan oleh Yudha Abmarzha, Kepala Biro Pencegahan Tipikor PW GNPK-RI Jambi, “ yang kita laporkan itu ada 6 Pekerjaan di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun anggaran 2016 yang kita duga kekurangan volume perkerjaan yang akibatnya berdampak pada kualitas hasil pekerjaan. Pekerjaan tersebut yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Unit IX Rimbo Bujang – Unit IX Rimbo Ulu (059), Pekerjaan Peningkatan Pengaspalan Jalan Unit IX Rimbo Ulu – Unit XII Rimbo Ulu (060), Pekerjaan Peningkatan Pengaspalan Jalan Unit VII Rimbo Bujang - Unit VI Rimbo Bujang (120), Pekerjaan Paket 1 (Pengaspalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Dalam Kelurahan Wirotho Agung Rimbo Bujang serta Perkerasan Jalan Dalam Desa Sapta Mulya Rimbo Bujang), Pekerjaan Peningkatan Pengaspalan Jalan Simpang Unit  I Rimbo Bujang – Unit XI Rimbo Ulu (054), Pekerjaan Pembuatan Pintu Pagar Area Stadion. dan kemudian 6 Paket Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Terlambat dan Belum Dikenakan Sanksi Denda Sebesar Rp602,03 Juta serta 6 Paket Pekerjaan Pada Dinas PU Tidak Dapat Diselesaikan, Pencairan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp490,92 Juta, Sanksi Denda sebesar Rp436,38 Juta dan Kelebihan Pembayaran Uang Muka Sebesar Rp740,23 Juta Belum Diterima Kas Daerah.



Sedangkan Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo yang kita laporkan yakni Realisasi Belanja Barang Tidak Ada Bukti Pertanggungjawaban, Belanja Perjalanan Dinas Tidak Didukung Bukti Surat Perintah Tugas dan Belanja Barang Fiktif. Dimana realisasi kegiatan pada Dinas Perhubungan dan sebagian dibuatkan SPJnya dalam bentuk SPJ perjalanan dinas dalam daerah, SPJ belanja honor, SPJ biaya pemeliharaan, SPJ belanja makan minum, SPJ Belanja ATK, foto copy, sewa mobil, alat listrik, service peralatan, suku cadang, peralatan kebersihan dan SPJ pembelian spanduk. Hal tersebut dilakukan diduga untuk menutupi pengeluaran yang tidak ada anggarannya, menutupi kekurangan kas dan ada yang digunakan untuk keperluan pribadi oleh Oknum Di Dinas Tersebut hal ini kan jelas telah melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia yang berakibat Kerugian Pada Keuangan Daerah “ ujar Yudha Ketika di konfirmasi actualinside.com.

Dedi Susanto SH, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jambi ketika dikonfirmasi media ini membenarkan laporan tersebut. Beliau mengatakan “ laporan PW GNPK-RI Jambi telah kami terima dan sudah kami naikan ke pimpinan untuk diproses lebih lanjut” Ujarnya melalui Telpon Selulernya.

Sementara itu Sekretaris PW GNPK RI Jambi Taufan Junaidi SE menegaskan “  kami akan mengawal terus laporan ini agar pihak Kejaksaan Tinggi Jambi benar-benar menindaklanjuti dan memprosesnya dan tidak menutup kemungkinan awal bulan ini kita juga akan menyampaikan ke Pihak Kejaksaan Agung RI di Jakarta. “ (ACT07)





Foto : Jajaran Pengurus PW GNPK-RI Jambi Saat Beraudiensi Bersama Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
Asintel Kejaksaan Tinggi Jambi serta Kasi Penyidikan


Actualinside.com. Jambi – Sempat diberitakan sebelumnya PW GNPK-RI Jambi melaporkan dugaan kasus korupsi di lingkungan SKPD dalam Provinsi Jambi, Inilah Pekerjaan dan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan yang di laporkan ke Kejaksaan Tinggi Jambi tersebut.

Baca PW GNPK-RI Jambi Laporkan Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi Ke Kejaksaan Tinggi Jambi

Seperti dijelaskan oleh Yudha Abmarzha, Kepala Biro Pencegahan Tipikor PW GNPK-RI Jambi, “ yang kita laporkan itu ada 6 Pekerjaan di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun anggaran 2016 yang kita duga kekurangan volume perkerjaan yang akibatnya berdampak pada kualitas hasil pekerjaan. Pekerjaan tersebut yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Unit IX Rimbo Bujang – Unit IX Rimbo Ulu (059), Pekerjaan Peningkatan Pengaspalan Jalan Unit IX Rimbo Ulu – Unit XII Rimbo Ulu (060), Pekerjaan Peningkatan Pengaspalan Jalan Unit VII Rimbo Bujang - Unit VI Rimbo Bujang (120), Pekerjaan Paket 1 (Pengaspalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Dalam Kelurahan Wirotho Agung Rimbo Bujang serta Perkerasan Jalan Dalam Desa Sapta Mulya Rimbo Bujang), Pekerjaan Peningkatan Pengaspalan Jalan Simpang Unit  I Rimbo Bujang – Unit XI Rimbo Ulu (054), Pekerjaan Pembuatan Pintu Pagar Area Stadion. dan kemudian 6 Paket Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Terlambat dan Belum Dikenakan Sanksi Denda Sebesar Rp602,03 Juta serta 6 Paket Pekerjaan Pada Dinas PU Tidak Dapat Diselesaikan, Pencairan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp490,92 Juta, Sanksi Denda sebesar Rp436,38 Juta dan Kelebihan Pembayaran Uang Muka Sebesar Rp740,23 Juta Belum Diterima Kas Daerah.



Sedangkan Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo yang kita laporkan yakni Realisasi Belanja Barang Tidak Ada Bukti Pertanggungjawaban, Belanja Perjalanan Dinas Tidak Didukung Bukti Surat Perintah Tugas dan Belanja Barang Fiktif. Dimana realisasi kegiatan pada Dinas Perhubungan dan sebagian dibuatkan SPJnya dalam bentuk SPJ perjalanan dinas dalam daerah, SPJ belanja honor, SPJ biaya pemeliharaan, SPJ belanja makan minum, SPJ Belanja ATK, foto copy, sewa mobil, alat listrik, service peralatan, suku cadang, peralatan kebersihan dan SPJ pembelian spanduk. Hal tersebut dilakukan diduga untuk menutupi pengeluaran yang tidak ada anggarannya, menutupi kekurangan kas dan ada yang digunakan untuk keperluan pribadi oleh Oknum Di Dinas Tersebut hal ini kan jelas telah melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia yang berakibat Kerugian Pada Keuangan Daerah “ ujar Yudha Ketika di konfirmasi actualinside.com.

Dedi Susanto SH, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jambi ketika dikonfirmasi media ini membenarkan laporan tersebut. Beliau mengatakan “ laporan PW GNPK-RI Jambi telah kami terima dan sudah kami naikan ke pimpinan untuk diproses lebih lanjut” Ujarnya melalui Telpon Selulernya.

Sementara itu Sekretaris PW GNPK RI Jambi Taufan Junaidi SE menegaskan “  kami akan mengawal terus laporan ini agar pihak Kejaksaan Tinggi Jambi benar-benar menindaklanjuti dan memprosesnya dan tidak menutup kemungkinan awal bulan ini kita juga akan menyampaikan ke Pihak Kejaksaan Agung RI di Jakarta. “ (ACT07)





Foto : Ilustrasi

Actualinside.com. SENGETI - Pelantikan 114 Kepala Sekolah SD - SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi yang di lantik Bupati Muaro Jambi. Hj Masnah Busro pada hari Kamis 12 Oktober 2017 pukul 13.00.bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi yang lalu meninggalkan cerita dan berbuntut panjang. Pelantikan dan pemberhentian ini di anggap cacat hukum dan melanggar peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini.



Hal ini disampaikan oleh Drs. Agus Hari Subagyo kepada actualinside.com pada hari Sabtu kemarin melalui telp, Drs Agus Hari Subagio yang juga mantan Kepala sekolah Smp 12 Sungai Bahar menyebutkan dampak pelantikan dan pemberhentian yang dianggapnya tidak sesuai dengan mekanisme yang ada tersebut kini banyak mantan kepala sekolah yang di nonjobkan bingung harus absen dimana ,

hal ini menurutnya juga telah melanggar beberapa ketentuan Hukum seperti Undang -Undang Repubik Indonesia nomor 8 tahun 2015 Tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pasal 162 poin 3, Permendiknas nomor 28 tahun 2010 danPerda Kabupaten Muaro Jambi nomor 4 Tahun 2013."

Agus juga menyampaikan agar Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah Busro segera untuk meninjau ulang surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah serta keabsahan pengangkatan dan pemberhentian kepala Sekolah SD/SMP pada lingkup Dinas Pendidikan Muaro Jambi.
dan segera memberhentikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi. Disebabkan karena persoalan ini bisa merusak tatanan sistem pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi." Sambungnya lagi

BACA JUGA : 
PW GNPK-RI Jambi Laporkan Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi Ke Kejaksaan Tinggi Jambi

Sedangkan Menurut salah seorang nara sumber actualinside.com lainnya yang berinisial YN bahwa pemberhentian dan Pelantikan Kepala Sekolah dalam Lingkup Pendidikan Muaro jambi memang sangat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
karena di lakukan tidak pas dengan tahun anggaran dan tahun pelajaran, apa lagi saat ini sudah akhir tahun, tentunya kami menjadi kesulitan untuk membuat laporan terkait dengan penggunaan anggaran seperti Dana  BOS dan kerjasama lainnya." Ujar YN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi ketika saat di konfirmasi lewat Handphonenya tidak ada jawaban sampai saat  berita ini di tayangkan (ACI01/ACI07).



Foto : Ilustrasi

Actualinside.com. SENGETI - Pelantikan 114 Kepala Sekolah SD - SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi yang di lantik Bupati Muaro Jambi. Hj Masnah Busro pada hari Kamis 12 Oktober 2017 pukul 13.00.bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi yang lalu meninggalkan cerita dan berbuntut panjang. Pelantikan dan pemberhentian ini di anggap cacat hukum dan melanggar peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini.



Hal ini disampaikan oleh Drs. Agus Hari Subagyo kepada actualinside.com pada hari Sabtu kemarin melalui telp, Drs Agus Hari Subagio yang juga mantan Kepala sekolah Smp 12 Sungai Bahar menyebutkan dampak pelantikan dan pemberhentian yang dianggapnya tidak sesuai dengan mekanisme yang ada tersebut kini banyak mantan kepala sekolah yang di nonjobkan bingung harus absen dimana ,

hal ini menurutnya juga telah melanggar beberapa ketentuan Hukum seperti Undang -Undang Repubik Indonesia nomor 8 tahun 2015 Tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pasal 162 poin 3, Permendiknas nomor 28 tahun 2010 danPerda Kabupaten Muaro Jambi nomor 4 Tahun 2013."

Agus juga menyampaikan agar Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah Busro segera untuk meninjau ulang surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah serta keabsahan pengangkatan dan pemberhentian kepala Sekolah SD/SMP pada lingkup Dinas Pendidikan Muaro Jambi.
dan segera memberhentikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi. Disebabkan karena persoalan ini bisa merusak tatanan sistem pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi." Sambungnya lagi

BACA JUGA : 
PW GNPK-RI Jambi Laporkan Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi Ke Kejaksaan Tinggi Jambi

Sedangkan Menurut salah seorang nara sumber actualinside.com lainnya yang berinisial YN bahwa pemberhentian dan Pelantikan Kepala Sekolah dalam Lingkup Pendidikan Muaro jambi memang sangat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
karena di lakukan tidak pas dengan tahun anggaran dan tahun pelajaran, apa lagi saat ini sudah akhir tahun, tentunya kami menjadi kesulitan untuk membuat laporan terkait dengan penggunaan anggaran seperti Dana  BOS dan kerjasama lainnya." Ujar YN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi ketika saat di konfirmasi lewat Handphonenya tidak ada jawaban sampai saat  berita ini di tayangkan (ACI01/ACI07).





Actualinside.Com. JAMBI – Jamila, korban penganiayaan yang dilakukan oleh putra Bupati Sarolangun Cek Endra, Zahrawi Eko Syailendra, meminta agar pihak kepolisian menyegerakan proses penyidikan terhadap pelaku, dan melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan.

Kuasa hukum Jamila, Warfian menyatakan, permintaan korban sudah mereka sampaikan ke penyidik Kepolsian Sektor Telanaipura beberapa hari lalu. Penyidik berjanji akan segera melengkapi berkas dan melimpahkannya ke Jaksa."sambungnya lagi

Baca Juga  :
Kuasa Hukum Jamilah : Alat Bukti Sudah Cukup Untuk Menahan Tersangka Eko



“Saya sudah temui penyidik dan menyampaikan soal pemberkasan itu. Penyidiknya janji dalam minggu ini berkas rampung dan segera dilimpahkan,” kata Warfian kepada Inilahjambi, 24 November 2017.

Untuk diketahui, Jamilah melaporkan penamparan dan pengrusakan kendaraan miliknya, usai mobil yang dikendarainya bersenggolan dengan Zahrudi Eko Syailendra. Jamilah mengaku mendapatkan kekerasan berupa penamparan hingga pipinya mengeluarkan darah. (ATC 07)




Actualinside.Com. JAMBI – Jamila, korban penganiayaan yang dilakukan oleh putra Bupati Sarolangun Cek Endra, Zahrawi Eko Syailendra, meminta agar pihak kepolisian menyegerakan proses penyidikan terhadap pelaku, dan melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan.

Kuasa hukum Jamila, Warfian menyatakan, permintaan korban sudah mereka sampaikan ke penyidik Kepolsian Sektor Telanaipura beberapa hari lalu. Penyidik berjanji akan segera melengkapi berkas dan melimpahkannya ke Jaksa."sambungnya lagi

Baca Juga  :
Kuasa Hukum Jamilah : Alat Bukti Sudah Cukup Untuk Menahan Tersangka Eko



“Saya sudah temui penyidik dan menyampaikan soal pemberkasan itu. Penyidiknya janji dalam minggu ini berkas rampung dan segera dilimpahkan,” kata Warfian kepada Inilahjambi, 24 November 2017.

Untuk diketahui, Jamilah melaporkan penamparan dan pengrusakan kendaraan miliknya, usai mobil yang dikendarainya bersenggolan dengan Zahrudi Eko Syailendra. Jamilah mengaku mendapatkan kekerasan berupa penamparan hingga pipinya mengeluarkan darah. (ATC 07)


Foto : PW GNPK RI Jambi saat menyerahkan laporan Yang diterima
Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jambi Dedi Susanto SH

Actualinside.com. JAMBI - PW Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Provinsi Jambi kembali mendatangi Kejaksaan tinggi jambi untuk melaporkan sejumlah kasus korupsi yang ada di provinsi jambi.

Ketika di konfirmasi actualinside.com Kepala Biro Pencegahan Tipikor PW GNPK-RI Jambi, Yudha Abmarzha membenarkan hal tersebut." iya benar,  kita telah menyampaikan dan melaporkan kepada kejaksaan Tinggi Jambi sejumlah kasus dugaan korupsi di beberapa instansi pemerintahan dalam Provinsi Jambi seperti di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo serta Dugaan Penyimpangan Pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo dan Dinas Perindagkop Kabupaten Tebo yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang kami duga digunakan untuk kepentingan pribadi oknum di Dinas tersebut, Semua yg kita laporkan juga menjadi temuan BPK RI sehingga menperkuat adanya dugaan penyimpangan yang berakibat kerugian bagi keuangan daerah "ujarnya.



Sementara itu Taufan Junaidi SE Selaku Sekretaris PW GNPK-RI Jambi, juga mendesak Pihak Kejaksaan Tinggi Jambi Agar Benar-Benar serius dalam menindaklanjuti Laporan yang telah disampaikan tanpa pandang bulu  seperti komitmen Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi pada Saat kita melaksanakan Audiensi beberapa waktu lalu yang juga dihadiri Asintel Kejati Jambi dan Kasi penyidikan." ujarnya lagi (ACI07)




Foto : PW GNPK RI Jambi saat menyerahkan laporan Yang diterima
Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jambi Dedi Susanto SH

Actualinside.com. JAMBI - PW Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Provinsi Jambi kembali mendatangi Kejaksaan tinggi jambi untuk melaporkan sejumlah kasus korupsi yang ada di provinsi jambi.

Ketika di konfirmasi actualinside.com Kepala Biro Pencegahan Tipikor PW GNPK-RI Jambi, Yudha Abmarzha membenarkan hal tersebut." iya benar,  kita telah menyampaikan dan melaporkan kepada kejaksaan Tinggi Jambi sejumlah kasus dugaan korupsi di beberapa instansi pemerintahan dalam Provinsi Jambi seperti di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo serta Dugaan Penyimpangan Pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo dan Dinas Perindagkop Kabupaten Tebo yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang kami duga digunakan untuk kepentingan pribadi oknum di Dinas tersebut, Semua yg kita laporkan juga menjadi temuan BPK RI sehingga menperkuat adanya dugaan penyimpangan yang berakibat kerugian bagi keuangan daerah "ujarnya.



Sementara itu Taufan Junaidi SE Selaku Sekretaris PW GNPK-RI Jambi, juga mendesak Pihak Kejaksaan Tinggi Jambi Agar Benar-Benar serius dalam menindaklanjuti Laporan yang telah disampaikan tanpa pandang bulu  seperti komitmen Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi pada Saat kita melaksanakan Audiensi beberapa waktu lalu yang juga dihadiri Asintel Kejati Jambi dan Kasi penyidikan." ujarnya lagi (ACI07)




Foto : Pabrik Sri Terang Grup, induk PT Star Rubber di Bungo

ACTUALINSIDE.COM.BUNGO - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi pada Rabu (22/11) menemukan dugaan pencemaran lingkungan terhadap Sungai Jujuhan oleh pabrik PT Star Rubber.

Kabid Penaatan DLH Provinsi Jambi, Ismei Kurnia bahwa temuan ini didapatkan ketika pihaknya melakukan pengecekan rutin di Kabupaten Bungo.

"Kita baru menemukan sebatas dugaan pencemaran yang merembes menuju Sungai Jujuhan. Untuk memastikan hasilnya apakah tercemar atau tidak kita masih menunggu hasil uji laboratorium bulan depan," katanya kepada sejumlah media di ruang kerjanya, Jumat (24/11) sore.



PT Star Rubber - anak perusahaan Sri Terang Grup asal Myanmar - perusahaan pengolahan karet yang berkapasitas 5.000 ton perbulan.

PT Star ternyata memiliki dua sludge (lumpur) yang terpisah dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)nya. Masing sludge masing-masing berukuran lumayan lebar. Sekitar 8 x10 meter dan sebagian telah tertutupi semak belukar.

Keberadaan sludge itu sejak PT Star beroperasi tahun 2016 lalu belum pernah dilaporkan ke DLH Bungo.

Lumpur yang mengendap itulah lantas ada yang merembes hingga ke kanal yang menuju Sungai Jujuhan.

Pada Rabu (22/11) itu juga, kata Ismei, timnya meminta pihak perusahaan menutup rembesan tersebut dan menimbunnya dengan tanah menggunakan eskavator.

Langkah kedua, ujar Ismei, pihak perusahaan diminta membuat kolam darurat untuk mengalihkan aliran bolak-balik dari dan menuju IPAL.

"Selanjutnya kita harus bersabar menunggu hasil uji laboratorium," kata alumni Universitas Jambi tahun 1997 silam ini. (ATC 03)


Foto : Pabrik Sri Terang Grup, induk PT Star Rubber di Bungo

ACTUALINSIDE.COM.BUNGO - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi pada Rabu (22/11) menemukan dugaan pencemaran lingkungan terhadap Sungai Jujuhan oleh pabrik PT Star Rubber.

Kabid Penaatan DLH Provinsi Jambi, Ismei Kurnia bahwa temuan ini didapatkan ketika pihaknya melakukan pengecekan rutin di Kabupaten Bungo.

"Kita baru menemukan sebatas dugaan pencemaran yang merembes menuju Sungai Jujuhan. Untuk memastikan hasilnya apakah tercemar atau tidak kita masih menunggu hasil uji laboratorium bulan depan," katanya kepada sejumlah media di ruang kerjanya, Jumat (24/11) sore.



PT Star Rubber - anak perusahaan Sri Terang Grup asal Myanmar - perusahaan pengolahan karet yang berkapasitas 5.000 ton perbulan.

PT Star ternyata memiliki dua sludge (lumpur) yang terpisah dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)nya. Masing sludge masing-masing berukuran lumayan lebar. Sekitar 8 x10 meter dan sebagian telah tertutupi semak belukar.

Keberadaan sludge itu sejak PT Star beroperasi tahun 2016 lalu belum pernah dilaporkan ke DLH Bungo.

Lumpur yang mengendap itulah lantas ada yang merembes hingga ke kanal yang menuju Sungai Jujuhan.

Pada Rabu (22/11) itu juga, kata Ismei, timnya meminta pihak perusahaan menutup rembesan tersebut dan menimbunnya dengan tanah menggunakan eskavator.

Langkah kedua, ujar Ismei, pihak perusahaan diminta membuat kolam darurat untuk mengalihkan aliran bolak-balik dari dan menuju IPAL.

"Selanjutnya kita harus bersabar menunggu hasil uji laboratorium," kata alumni Universitas Jambi tahun 1997 silam ini. (ATC 03)


Foto : Pekerjaan Penimbunan Dam Sungai Di Kawasan Paal V Kotabaru Jambi

ACTUALINSIDE.COM, JAMBI - Dua hari paska diberitakan media ini tentang adanya aspirasi warga RT 27 Kelurahan Pal 5 soal minta ditimbunnya kembali bekas galian proyek Dam Sungai yang menganga dibelakang rumah mereka, akhirnya, sudah mendapat respon atau dilakukan penimbunan kembali oleh pelaksana proyek sebelumnya.

Dari pantauan media ini dilapangan, Jum'at (24/11/2017), tampak mobil dumtruk sedang berlalu lalang mengangkut tanah dan sebuah alat berat yang sedang melakukan pemerataan tanah ke bekas galian sebelumnya.



"Iya, sore kemarin alat beratnya datang dan bekerja," ujar Renaldi, Ketua RT setempat saat dihubungi siang ini (24/11). Dirinya berharap  pekerjaan penimbunan yang sedang dilakukan sekarang ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan warga.

Fajar, selaku pengawas pelaksana pekerjaan yang ada dilapangan saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pekerjaan penimbunan yang dilakukan oleh pihaknya akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini.

Baca : Warga Pal Lima Was-was Rumahnya Longsor Akibat Galian Proyek Dam Sungai

"Bulan depan atau Desember nanti harapan kita sudah selesai," ujar Najar, ketika ditanya berapa lama waktu pelaksanaan untuk penimbunan.

Selain itu pihaknya juga mengaku pekerjaan ini mengalami penambahan waktu dan anggaran serta perubahan bentuk sungai atas beberapa pertimbangan.

Sebelumnya, empat hari lalu (20/11) Yulius, salah seorang warga setempat kecewa terhadap pekerjaan proyek yang berada dibelakang rumahnya ini, lantaran, bekas galian belum ditimbun kembali.

Warga berharap pihak pelaksana segera menimbun kembali karena intensitas hujan saat ini yang sudah cukup tinggi. "Agar, bekas galian tidak memicu banjir dan longsor," harap Yulius waktu itu (20/11/2017)


Foto : Pekerjaan Penimbunan Dam Sungai Di Kawasan Paal V Kotabaru Jambi

ACTUALINSIDE.COM, JAMBI - Dua hari paska diberitakan media ini tentang adanya aspirasi warga RT 27 Kelurahan Pal 5 soal minta ditimbunnya kembali bekas galian proyek Dam Sungai yang menganga dibelakang rumah mereka, akhirnya, sudah mendapat respon atau dilakukan penimbunan kembali oleh pelaksana proyek sebelumnya.

Dari pantauan media ini dilapangan, Jum'at (24/11/2017), tampak mobil dumtruk sedang berlalu lalang mengangkut tanah dan sebuah alat berat yang sedang melakukan pemerataan tanah ke bekas galian sebelumnya.



"Iya, sore kemarin alat beratnya datang dan bekerja," ujar Renaldi, Ketua RT setempat saat dihubungi siang ini (24/11). Dirinya berharap  pekerjaan penimbunan yang sedang dilakukan sekarang ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan warga.

Fajar, selaku pengawas pelaksana pekerjaan yang ada dilapangan saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pekerjaan penimbunan yang dilakukan oleh pihaknya akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini.

Baca : Warga Pal Lima Was-was Rumahnya Longsor Akibat Galian Proyek Dam Sungai

"Bulan depan atau Desember nanti harapan kita sudah selesai," ujar Najar, ketika ditanya berapa lama waktu pelaksanaan untuk penimbunan.

Selain itu pihaknya juga mengaku pekerjaan ini mengalami penambahan waktu dan anggaran serta perubahan bentuk sungai atas beberapa pertimbangan.

Sebelumnya, empat hari lalu (20/11) Yulius, salah seorang warga setempat kecewa terhadap pekerjaan proyek yang berada dibelakang rumahnya ini, lantaran, bekas galian belum ditimbun kembali.

Warga berharap pihak pelaksana segera menimbun kembali karena intensitas hujan saat ini yang sudah cukup tinggi. "Agar, bekas galian tidak memicu banjir dan longsor," harap Yulius waktu itu (20/11/2017)



ACTUALINSIDE.COM.JAMBI -  Sikap Kadispora Provinsi Jambi, Wahyuddin yang seenaknya mengintervensi Musyawarah Daerah ke-XIV bikin gerah para tokoh pemuda dan Organisasi Kepemudaan (OKP). Wahyuddin mensyaratkan calon ketua KNPI tak boleh lebih dari 30 tahun.

Wahyuddin mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.

Baca : IPK Jambi Minta Pemprov Segera Bekukan KNPI

Sebaliknya, syarat itu bertentangan dengan AD/ART KNPI Provinsi Jambi yang hanya membatasi usia calon pengurus KNPI maksimal 40 tahun.

Dedek Kusnadi, Ketua OKP Kopindo Provinsi Jambi mengatakan bahwa dalam konteks berorganisasi, AD/ART adalah "kitab suci" para pengurus. "Jangan benturkan kami dengan aturan di luar AD/ART," katanya.

Dedek meminta Wahyuddin agar tidak otoriter seperti zaman Orde Baru yang memaksakan kehendak azas tunggal kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan masa itu.

"Saya sangat menyayangkan kadispora yang memaksakan kehendak dengan mengintervensi Musda," ujar salah satu peraih gelar doktor termuda di Provinsi Jambi.


Ketua DPD KNPI Kabupaten Bungo, Ruslan Minan juga angkat bicara. “Kita kembali saja dengan aturan yang ada di KNPI, yaitu AD/ART. Toh semua daerah di Indonesia masih seperti itu. Jangan diperdebatkan mana yang dulu UU atau AD/ART KNPI," katanya.

Pria yang juga aktif di Pemuda Muhammadiyah ini mengingatkan Kadispora untuk tidak mengajari mereka ber-KNPI.

Ketua GM Parmusi Provinsi Jambi, Deni Rahmat juga menyayangkan arogansi Wahyuddin. "Memang kadispora ini ngeyel, dikasih tahu baik-baik malah merasa paling pintar. Kalau seperti ini terus, patut Gubernur mengevaluasi kinerja kadispora yang bikin gaduh kawan-kawan pemuda di Jambi," ujar Deni.
Deni mendesak Gubernur Zumi Zola agar segera mencopot Wahyuddin dari jabatan sebagai kadispora.

“Arogansi dan intervensinya di Musyawarah Provinsi ke-XIV KNPI Provinsi Jambi ini sangat mengganggu kawan-kawan di Provinsi Jambi. Belum pernah ada sejarahnya kadispora yang mengintervensi KNPI. Baru Wahyuddin inilah yang pertama kali," katanya dengan nada tinggi. (ACI 03)





ACTUALINSIDE.COM.JAMBI -  Sikap Kadispora Provinsi Jambi, Wahyuddin yang seenaknya mengintervensi Musyawarah Daerah ke-XIV bikin gerah para tokoh pemuda dan Organisasi Kepemudaan (OKP). Wahyuddin mensyaratkan calon ketua KNPI tak boleh lebih dari 30 tahun.

Wahyuddin mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.

Baca : IPK Jambi Minta Pemprov Segera Bekukan KNPI

Sebaliknya, syarat itu bertentangan dengan AD/ART KNPI Provinsi Jambi yang hanya membatasi usia calon pengurus KNPI maksimal 40 tahun.

Dedek Kusnadi, Ketua OKP Kopindo Provinsi Jambi mengatakan bahwa dalam konteks berorganisasi, AD/ART adalah "kitab suci" para pengurus. "Jangan benturkan kami dengan aturan di luar AD/ART," katanya.

Dedek meminta Wahyuddin agar tidak otoriter seperti zaman Orde Baru yang memaksakan kehendak azas tunggal kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan masa itu.

"Saya sangat menyayangkan kadispora yang memaksakan kehendak dengan mengintervensi Musda," ujar salah satu peraih gelar doktor termuda di Provinsi Jambi.


Ketua DPD KNPI Kabupaten Bungo, Ruslan Minan juga angkat bicara. “Kita kembali saja dengan aturan yang ada di KNPI, yaitu AD/ART. Toh semua daerah di Indonesia masih seperti itu. Jangan diperdebatkan mana yang dulu UU atau AD/ART KNPI," katanya.

Pria yang juga aktif di Pemuda Muhammadiyah ini mengingatkan Kadispora untuk tidak mengajari mereka ber-KNPI.

Ketua GM Parmusi Provinsi Jambi, Deni Rahmat juga menyayangkan arogansi Wahyuddin. "Memang kadispora ini ngeyel, dikasih tahu baik-baik malah merasa paling pintar. Kalau seperti ini terus, patut Gubernur mengevaluasi kinerja kadispora yang bikin gaduh kawan-kawan pemuda di Jambi," ujar Deni.
Deni mendesak Gubernur Zumi Zola agar segera mencopot Wahyuddin dari jabatan sebagai kadispora.

“Arogansi dan intervensinya di Musyawarah Provinsi ke-XIV KNPI Provinsi Jambi ini sangat mengganggu kawan-kawan di Provinsi Jambi. Belum pernah ada sejarahnya kadispora yang mengintervensi KNPI. Baru Wahyuddin inilah yang pertama kali," katanya dengan nada tinggi. (ACI 03)




Foto : Ir. Dede Martino, MP

ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Badan pengembangan ekonomi kreatif di pemerintah pusat sudah menjalankan sebuah program pelatihan bagi para Barista atau peracik kopi untuk disertifikasi dan memiliki kemampuan kreatif nantinya dalam mengolah bahan kopi.

Tujuannya, agar kopi dapat dinikmati dengan cita rasa yang luar biasa. Pelatihan itu difokuskan bagi daerah–daerah yang termasuk dalam 10 daerah destinasi wisata yang diprioritaskan.

Mereka yang sudah disertifikasi tentu sudah akan memiliki standar kemampuan yang berbeda, nilai tawar dalam penghasilan juga sudah semakin tinggi dan sebagainya.

Menjadi sebuah pemikiran yang menarik ketika kita menyadari bahwa kekayaan jenis kopi yang dimilki Indonesia sangat beraneka ragam, mungkin masih minim proses promosi, terbatas pemahaman dalam teknik penyajian.

Bentuk pengemasan dari kopi tersebut belum begitu menarik sehingga pemerintah segera menjawab persoalan-persoalan ini secara langsung dengan salah satunya melalui program pelatihan barista.

Artinya proses menciptakan para peracik kopi atau orang-orangnya sudah dilakukan pemerintah. Tinggal sekarang peran para pengusaha, masyarakat lainnya yang minat mengembangkan usaha untuk segera merekrut para barista yang terlatih tersebut.

Ketika hal ini didiskusikan dengan salah seorang tokoh enterpreneur dan duga pencipta berbagai produk kreatif termasuk dosen di Universitas Jambi yaitu Ir Dede Martino, MS maka yang bersangkutan langsung menyambut positif diskusi itu. Kepada actualinside.com, pada Kamis (23/11), Dede memaparkan semua pemikiran-pemikirannya.





Berikut ini hasil diskusi tersebut:

"Bila berbicara tentang ekonomi kreatif, terkadang kita sering dibingungkan dengan maksudnya maka sering tidak jelas mendefinisikan ekonomi kreatif," kata dosen yang awet muda ini.

Sebenarnya yang dimaksud ekonomi kreatif itu adalah ekonomi berbasis kreativitas. Sementara jika ditanya apa itu kreatifitas, maka yang dimaksud secara ilmu pengetahuan, kreativitas maksudnya adalah hasil berpikir baru menggunakan otak kiri dan kanan secara bergantian atau bersama-sama. Kreativitas muncul di segala bidang namun yang perlu digarisbawahi adalah “Baru”.

Ditambahkan oleh Dede, secara nasional, sudah terlihat keseriusan pemerintah dalam upaya pengembangan manusia melalui pengembangan ekonomi kreatif ini.
Pertanyaannya bisakah di Jambi sekarang dibuat hal demikian? Jawabannya sangat bisa. Bahan baku macam kopi, teh, bambu, ilalang, dan batang pisang tersedia banyak. Misalkan, kopi dicampur gula dari akar lalang kemudian disajikan dengan batok–batok dan bambu unik.

Kemampuan membuat alternatif produk itulah yang disebut ekonomi kreatif. Maka sebenarnya kreatif itu tergantung pada otak manusianya. Kunci ekonomi kreatif adalah manusianya. Jadi manusianya harus dicetak bukan pada produknya!

Program-program untuk mengembangkan manusia kreatif yang belum ada dilakukan oleh pemerintah, ada persoalan tidak memahami apa itu ekonomi kreatif.

Namun apakah ketika pemerintah belum mampu maka kita semua jadi tidak mampu, kan tidak juga. Sekarang semua pihak harus berpikir untuk dapat memberi kontribusi soal menciptakan manusia-manusia kreatif. Dan perlu diingat bahwa orang kreatif harus diciptakan dan dibentuk.                         
Dede juga menyarankan kiranya Pemerintah daerah sudah harus mendorong dan mendukung program-program pengembangan ekonomi kreatif, mungkin saja dengan mendorong munculnya sebuah Gerakan Masyarakat Pelopor Ekonomi Kreatif yang mampu mengajak serta seluruh komponen masyarakat untuk bisa menciptakan manusia-manusia kreatif yang tentunya dapat langsung menjawab persoalan lapangan kerja dan sebagainya.

Sebagai contoh baru-baru ini, kami berangkat ke Kepulauan Riau dan ternyata Kepri mampu membuat kreasi ikan teri sampai 14 macam. Ini bentuk kreativitas.

Demikian pula di Bengkulu, ada inovasi kulit pisang menjadi tepung tanpa menyebabkan kolesterol. Pisang tanduk ternyata bebas kolesterol dan dapat dijadikan tepung untuk kue dan sebagainya.

Persoalan kita sebenarnya ada pada regulasi dan keseriusan pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif. Contoh lain gagalnya peran serta pemerintah menengahi persoalan transportasi online saat ini adalah karena pemahaman tentang ekonomi kreatifnya belum tuntas, padahal sudah jelas bahwa ojek sudah ada sejak zaman dulu namun saat ini dengan perkembangan tehnologi maka pemesanan dan sebagainya sudah dapat dilakukan dengan menggunakan tehnologi baru seperti android dan smartphone. (ACI 01)




Foto : Ir. Dede Martino, MP

ACTUALINSIDE.COM.JAMBI - Badan pengembangan ekonomi kreatif di pemerintah pusat sudah menjalankan sebuah program pelatihan bagi para Barista atau peracik kopi untuk disertifikasi dan memiliki kemampuan kreatif nantinya dalam mengolah bahan kopi.

Tujuannya, agar kopi dapat dinikmati dengan cita rasa yang luar biasa. Pelatihan itu difokuskan bagi daerah–daerah yang termasuk dalam 10 daerah destinasi wisata yang diprioritaskan.

Mereka yang sudah disertifikasi tentu sudah akan memiliki standar kemampuan yang berbeda, nilai tawar dalam penghasilan juga sudah semakin tinggi dan sebagainya.

Menjadi sebuah pemikiran yang menarik ketika kita menyadari bahwa kekayaan jenis kopi yang dimilki Indonesia sangat beraneka ragam, mungkin masih minim proses promosi, terbatas pemahaman dalam teknik penyajian.

Bentuk pengemasan dari kopi tersebut belum begitu menarik sehingga pemerintah segera menjawab persoalan-persoalan ini secara langsung dengan salah satunya melalui program pelatihan barista.

Artinya proses menciptakan para peracik kopi atau orang-orangnya sudah dilakukan pemerintah. Tinggal sekarang peran para pengusaha, masyarakat lainnya yang minat mengembangkan usaha untuk segera merekrut para barista yang terlatih tersebut.

Ketika hal ini didiskusikan dengan salah seorang tokoh enterpreneur dan duga pencipta berbagai produk kreatif termasuk dosen di Universitas Jambi yaitu Ir Dede Martino, MS maka yang bersangkutan langsung menyambut positif diskusi itu. Kepada actualinside.com, pada Kamis (23/11), Dede memaparkan semua pemikiran-pemikirannya.





Berikut ini hasil diskusi tersebut:

"Bila berbicara tentang ekonomi kreatif, terkadang kita sering dibingungkan dengan maksudnya maka sering tidak jelas mendefinisikan ekonomi kreatif," kata dosen yang awet muda ini.

Sebenarnya yang dimaksud ekonomi kreatif itu adalah ekonomi berbasis kreativitas. Sementara jika ditanya apa itu kreatifitas, maka yang dimaksud secara ilmu pengetahuan, kreativitas maksudnya adalah hasil berpikir baru menggunakan otak kiri dan kanan secara bergantian atau bersama-sama. Kreativitas muncul di segala bidang namun yang perlu digarisbawahi adalah “Baru”.

Ditambahkan oleh Dede, secara nasional, sudah terlihat keseriusan pemerintah dalam upaya pengembangan manusia melalui pengembangan ekonomi kreatif ini.
Pertanyaannya bisakah di Jambi sekarang dibuat hal demikian? Jawabannya sangat bisa. Bahan baku macam kopi, teh, bambu, ilalang, dan batang pisang tersedia banyak. Misalkan, kopi dicampur gula dari akar lalang kemudian disajikan dengan batok–batok dan bambu unik.

Kemampuan membuat alternatif produk itulah yang disebut ekonomi kreatif. Maka sebenarnya kreatif itu tergantung pada otak manusianya. Kunci ekonomi kreatif adalah manusianya. Jadi manusianya harus dicetak bukan pada produknya!

Program-program untuk mengembangkan manusia kreatif yang belum ada dilakukan oleh pemerintah, ada persoalan tidak memahami apa itu ekonomi kreatif.

Namun apakah ketika pemerintah belum mampu maka kita semua jadi tidak mampu, kan tidak juga. Sekarang semua pihak harus berpikir untuk dapat memberi kontribusi soal menciptakan manusia-manusia kreatif. Dan perlu diingat bahwa orang kreatif harus diciptakan dan dibentuk.                         
Dede juga menyarankan kiranya Pemerintah daerah sudah harus mendorong dan mendukung program-program pengembangan ekonomi kreatif, mungkin saja dengan mendorong munculnya sebuah Gerakan Masyarakat Pelopor Ekonomi Kreatif yang mampu mengajak serta seluruh komponen masyarakat untuk bisa menciptakan manusia-manusia kreatif yang tentunya dapat langsung menjawab persoalan lapangan kerja dan sebagainya.

Sebagai contoh baru-baru ini, kami berangkat ke Kepulauan Riau dan ternyata Kepri mampu membuat kreasi ikan teri sampai 14 macam. Ini bentuk kreativitas.

Demikian pula di Bengkulu, ada inovasi kulit pisang menjadi tepung tanpa menyebabkan kolesterol. Pisang tanduk ternyata bebas kolesterol dan dapat dijadikan tepung untuk kue dan sebagainya.

Persoalan kita sebenarnya ada pada regulasi dan keseriusan pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif. Contoh lain gagalnya peran serta pemerintah menengahi persoalan transportasi online saat ini adalah karena pemahaman tentang ekonomi kreatifnya belum tuntas, padahal sudah jelas bahwa ojek sudah ada sejak zaman dulu namun saat ini dengan perkembangan tehnologi maka pemesanan dan sebagainya sudah dapat dilakukan dengan menggunakan tehnologi baru seperti android dan smartphone. (ACI 01)




Kanal HKK

Total Pageviews

Media Partner