SIGINJAI

DAERAH

WAWANCARA

POLITIK

SPORT

ACTUAL TV



Jamilah, korban kasus penamparan anak Bupati Sarolangun, Cek Endra akibat senggolan mobil yang diberitakan sebelumnya terus berlanjut hari ini. Jamilah kembali dimintai keterangan Polsek Telanaipura untuk melengkapi proses kelengkapan laporannya.

Hal ini dibenarkan oleh pengacara korban, Warfiah SH MH yang menyatakan hari ini, Selasa (31/10/2017) korban dan saksi diperiksa secara intensif oleh penyidik Polsek Telanaipura untuk keterangan lebih lanjut.

Baca juga : senggolan mobil anak cek endra tampar perempuan

Selanjutnya, korban bersama penasehat hukumnya langsung mendatangi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk mendapatkan perlindungan.

Hal ini dilakukan, kata Warfiah, mengingat korban sebagai seorang perempuan masih mengalami trauma atas perlakuan kekerasan terhadap dirinya. Warfiah berharap P2TP2A dapat melindungi dan mengawasi karena terlapor merupakan anak seorang bupati. "Kami sangat berharap hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya," katanya kepada actualinside.com, Selasa (31/10/2017).

Baca juga : ini-kronologis menurut jamilah

Di P2T2A korban bersama pengacaranya diterima oleh Iin, Manager Kasus P2TP2A Jambi.

"Hari ini kita telah menerima laporan dari yang bersangkutan dan senin besok akan ditindaklanjuti untuk pendalaman kasus," ujar Iin kepada actualinside.com, Selasa (31/10/2017). Menurut Iin, sesuai standar operasional pihaknya (SOP) butuh waktu 15 hari untuk menyimpulkan," ujarnya mengakhiri. (Red)


Jamilah, korban kasus penamparan anak Bupati Sarolangun, Cek Endra akibat senggolan mobil yang diberitakan sebelumnya terus berlanjut hari ini. Jamilah kembali dimintai keterangan Polsek Telanaipura untuk melengkapi proses kelengkapan laporannya.

Hal ini dibenarkan oleh pengacara korban, Warfiah SH MH yang menyatakan hari ini, Selasa (31/10/2017) korban dan saksi diperiksa secara intensif oleh penyidik Polsek Telanaipura untuk keterangan lebih lanjut.

Baca juga : senggolan mobil anak cek endra tampar perempuan

Selanjutnya, korban bersama penasehat hukumnya langsung mendatangi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk mendapatkan perlindungan.

Hal ini dilakukan, kata Warfiah, mengingat korban sebagai seorang perempuan masih mengalami trauma atas perlakuan kekerasan terhadap dirinya. Warfiah berharap P2TP2A dapat melindungi dan mengawasi karena terlapor merupakan anak seorang bupati. "Kami sangat berharap hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya," katanya kepada actualinside.com, Selasa (31/10/2017).

Baca juga : ini-kronologis menurut jamilah

Di P2T2A korban bersama pengacaranya diterima oleh Iin, Manager Kasus P2TP2A Jambi.

"Hari ini kita telah menerima laporan dari yang bersangkutan dan senin besok akan ditindaklanjuti untuk pendalaman kasus," ujar Iin kepada actualinside.com, Selasa (31/10/2017). Menurut Iin, sesuai standar operasional pihaknya (SOP) butuh waktu 15 hari untuk menyimpulkan," ujarnya mengakhiri. (Red)


Actualinside.com - Kisruh antara Walikota dan Gubernur Jambi soal pengelolaan Pasar Angso Duo yang mencuat dua hari belakangan bikin para pedagang Angso Duo mengalami dilema. Walikota Jambi memberi deadline pindah ke Pasar Induk Talang Gulo hari ini sementara Pasar Angso Duo akan direlokasi dalam tempo sepekan ini.

Ketua Perhimpunan Pedagang Provinsi Jambi (PPPJ), Kemas Halim pun angkat bicara. Halim langsung menemui Gubernur Zola di rumah dinas, Senin (30/10/2017).

Dalam pertemuan tersebut, Halim menyampaikan opsi penambahan waktu masa relokasi pedagang dari sepekan menjadi sebulan. Alasan Halim, sarana dan prasarana (sapras) belum siap.

"Sapras pedagang belum siap semua terutama buat agen ikan, ayam, daging dan hasil laut," ujarnya. Air bersih juga belum ada sama sekali, kata Halim, itu mesti disiapkan dulu sehingga pasar Angso Duo benar-benar siap untuk ditempati baru proses relokasi dilakukan.

Terpisah, Sekdis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi, Doni Triadi kepada awak media mengatakan, batalnya relokasi agen dan sub agen tak terlepas karena pernyataan Gubernur yang minta pedagang tidak meninggalkan pasar Angso Duo.

“Pak Gubernur tadi malam datang ke Angso Duo minta pedagang untuk tidak meninggalkan pasar Angso Duo. Akibatnya, agen dan sub agen yang sebagian sudah pindah ke Pasar Induk di Pal 10 jadi ragu,” ujarnya. (Red)


Actualinside.com - Kisruh antara Walikota dan Gubernur Jambi soal pengelolaan Pasar Angso Duo yang mencuat dua hari belakangan bikin para pedagang Angso Duo mengalami dilema. Walikota Jambi memberi deadline pindah ke Pasar Induk Talang Gulo hari ini sementara Pasar Angso Duo akan direlokasi dalam tempo sepekan ini.

Ketua Perhimpunan Pedagang Provinsi Jambi (PPPJ), Kemas Halim pun angkat bicara. Halim langsung menemui Gubernur Zola di rumah dinas, Senin (30/10/2017).

Dalam pertemuan tersebut, Halim menyampaikan opsi penambahan waktu masa relokasi pedagang dari sepekan menjadi sebulan. Alasan Halim, sarana dan prasarana (sapras) belum siap.

"Sapras pedagang belum siap semua terutama buat agen ikan, ayam, daging dan hasil laut," ujarnya. Air bersih juga belum ada sama sekali, kata Halim, itu mesti disiapkan dulu sehingga pasar Angso Duo benar-benar siap untuk ditempati baru proses relokasi dilakukan.

Terpisah, Sekdis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi, Doni Triadi kepada awak media mengatakan, batalnya relokasi agen dan sub agen tak terlepas karena pernyataan Gubernur yang minta pedagang tidak meninggalkan pasar Angso Duo.

“Pak Gubernur tadi malam datang ke Angso Duo minta pedagang untuk tidak meninggalkan pasar Angso Duo. Akibatnya, agen dan sub agen yang sebagian sudah pindah ke Pasar Induk di Pal 10 jadi ragu,” ujarnya. (Red)


Actualinside.com - Menurut Jamila, ia bersama tiga temannya (perempuan) semua mengendarai sedan jenis Ayla dari Lorong TAC, Sipin memintas jalan hingga tembus Lorong Teladan. Sampai di persimpangan lampu merah, ia merasakan bersenggolan dengan mobil.

Karena kaget, dia langsung berhenti. Ia langsung didatangi seorang pria yang belakangan diketahui bernama Eko Syailendra. Kunci mobilnya dirampas oleh Eko. Jamila berhasil kembali merampas kunci mobilnya.

Ia bersama ketiga temannya ketakutan karena terus dikejar Eko yang melaju kencang mengendarai mobil jenis sport warna putih.

Baca Juga : senggolan mobil anak cek endra tampar wanita

Sesampainya di kawasan Simpang Pulai, persisnya di depan Alfamart, mobilnya ditabrak dari belakang oleh mobil Eko. Jamila belum keluar dari mobil langsung dihardik istri Eko. Eko langsung memecahkan kaca mobil sebelah kanan.

Jamila baru sadar mukanya berdarah. "Ayo kita selesaikan masalah ini di kantor polisi," kata Eko seperti ditirukan Jamilah.

Jamilah turun dari mobil dan langsung menuju kantor polisi yang hanya berjarak 50 meter dari Alfamart. Begitu dia duduk di kursi panjang di kantor polisi itu, Eko langsung menampar Jamila.

"Dia mau mukul lagi tapi untungnya dilerai sama teman-teman saya," ujarnya. Di kantor polisi itulah, Jamila baru tahu bahwa pria yang menamparnya bernama Eko Syailendra, beralamat di Blok Cassablanca, Perumahan Puri Mayang.

"Saya tidak terima, mobil saya hancur. Saya juga dianiaya hingga terluka," kata Jamila. (Red)


Actualinside.com - Menurut Jamila, ia bersama tiga temannya (perempuan) semua mengendarai sedan jenis Ayla dari Lorong TAC, Sipin memintas jalan hingga tembus Lorong Teladan. Sampai di persimpangan lampu merah, ia merasakan bersenggolan dengan mobil.

Karena kaget, dia langsung berhenti. Ia langsung didatangi seorang pria yang belakangan diketahui bernama Eko Syailendra. Kunci mobilnya dirampas oleh Eko. Jamila berhasil kembali merampas kunci mobilnya.

Ia bersama ketiga temannya ketakutan karena terus dikejar Eko yang melaju kencang mengendarai mobil jenis sport warna putih.

Baca Juga : senggolan mobil anak cek endra tampar wanita

Sesampainya di kawasan Simpang Pulai, persisnya di depan Alfamart, mobilnya ditabrak dari belakang oleh mobil Eko. Jamila belum keluar dari mobil langsung dihardik istri Eko. Eko langsung memecahkan kaca mobil sebelah kanan.

Jamila baru sadar mukanya berdarah. "Ayo kita selesaikan masalah ini di kantor polisi," kata Eko seperti ditirukan Jamilah.

Jamilah turun dari mobil dan langsung menuju kantor polisi yang hanya berjarak 50 meter dari Alfamart. Begitu dia duduk di kursi panjang di kantor polisi itu, Eko langsung menampar Jamila.

"Dia mau mukul lagi tapi untungnya dilerai sama teman-teman saya," ujarnya. Di kantor polisi itulah, Jamila baru tahu bahwa pria yang menamparnya bernama Eko Syailendra, beralamat di Blok Cassablanca, Perumahan Puri Mayang.

"Saya tidak terima, mobil saya hancur. Saya juga dianiaya hingga terluka," kata Jamila. (Red)


Actualinside.com - Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan Simpang Pulai tepatnya di dekat Kantor Satuan Unit Lakalantas, Minggu (29/10) menjadi viral. Penyebabnya, karena kecelakaan berbuntut aksi kekerasan oleh salah satu pengemudi. Ironisnya, kekerasan tersebut berbentuk penamparan tersebut yang dikabarkan terjadi di kantor polisi.

Penelusuran awak media, kejadian itu bermula dari milik Eko Syailendra - anak Cek Endra yang notabene Bupati Sarolangun - bersenggolan dengan Jamila. Eko lantas turun dari mobilnya jenis sedan sport warna putih. Sambil marah-marah, Eko langsung menampar Jamilah.

Jamilah shock dan akibat tamparan itu, pipinya berdarah. “Saya shock nian, habis dimarah-marahin habis tuh langsung di tampar,” ujar Jamilah, Senin (30/10).

Akibat kejadian tersebut Jamilah yang tak terima, langsung melaporkan kejadian itu ke Polsekta telanaipura dengan nomor Laporan Polisi STBL/B-551/X/2017/SPKT A.

Di tempat berbeda, Kapolsek Telanaipura Kompol Achmad Bastari mengatakan, saat ini dirinya memang telah menerima laporan atas kejadian perusakan dan penganiayaan, namun untuk pelaku sendiri saat ini belum diketahui.

“Saya sudah perintahkan tim untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan. Nanti akan kita kabarkan setelah mendapatkan keterangan pasti,” katanya. (Red)


Actualinside.com - Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan Simpang Pulai tepatnya di dekat Kantor Satuan Unit Lakalantas, Minggu (29/10) menjadi viral. Penyebabnya, karena kecelakaan berbuntut aksi kekerasan oleh salah satu pengemudi. Ironisnya, kekerasan tersebut berbentuk penamparan tersebut yang dikabarkan terjadi di kantor polisi.

Penelusuran awak media, kejadian itu bermula dari milik Eko Syailendra - anak Cek Endra yang notabene Bupati Sarolangun - bersenggolan dengan Jamila. Eko lantas turun dari mobilnya jenis sedan sport warna putih. Sambil marah-marah, Eko langsung menampar Jamilah.

Jamilah shock dan akibat tamparan itu, pipinya berdarah. “Saya shock nian, habis dimarah-marahin habis tuh langsung di tampar,” ujar Jamilah, Senin (30/10).

Akibat kejadian tersebut Jamilah yang tak terima, langsung melaporkan kejadian itu ke Polsekta telanaipura dengan nomor Laporan Polisi STBL/B-551/X/2017/SPKT A.

Di tempat berbeda, Kapolsek Telanaipura Kompol Achmad Bastari mengatakan, saat ini dirinya memang telah menerima laporan atas kejadian perusakan dan penganiayaan, namun untuk pelaku sendiri saat ini belum diketahui.

“Saya sudah perintahkan tim untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan. Nanti akan kita kabarkan setelah mendapatkan keterangan pasti,” katanya. (Red)


Actualinside.com - Berlarut-larutnya penanganan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap protes warga RT 19, Kampung Srimulyo, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan akhirnya membuat warga Srimulyo geram dan menutup sendiri SPBU yang berada di depan Stadion Persijam tersebut.

Lihat videonya disini :


Puluhan warga sejak jam 9 pagi berdemonstrasi di depan SPBU. Ketua RT 19, Alex, dalam orasinya, meminta pihak SPBU untuk bertanggungjawab atas pencemaran mata air yang diduga akibat rembesan minyak dari SPBU tersebut yang sudah terjadi selama 2 tahun lebih.

Baca juga : Hari ini warga pakuan baru akan demo

“Kita minta Pemerintah Kota Jambi segera menutup usaha SPBU ini, karena tidak memiliki dokumen  lingkungan dari Pemerintah Kota Jambi," katanya dengan bersemangat. Alex mengatakan, itu sesuai dengan surat keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Nomor 127 tahun 2017 pada 29 September 2017. Dinas LH Kota Jambi menyatakan bahwa berdasarkan uji sampel SPBU terbukti mencemari sumur warga Srimulyo.

Baca juga : Sumur tercemar warga desak pertamina

Sarbaini, salah satu warga setempat juga mengatakan bahwa Dinas LH telah menyatakan bahwa SPBU tersebut tidak memiliki izin lingkungan. "Ini ironis, SBPU yang telah berdiri lama ternyata tak punya izin lingkungan," ujarnya.

Demo itu sempat menegangkan. Warga yang berusaha menutup SPBU itu dihalang-halangi pengelola SPBU. Akhirnya warga berhasil menutup SBPU tersebut pada jam 12 siang karena pihak Dinas LH belum bisa datang ke SPBU. (Red)


Actualinside.com - Berlarut-larutnya penanganan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap protes warga RT 19, Kampung Srimulyo, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan akhirnya membuat warga Srimulyo geram dan menutup sendiri SPBU yang berada di depan Stadion Persijam tersebut.

Lihat videonya disini :


Puluhan warga sejak jam 9 pagi berdemonstrasi di depan SPBU. Ketua RT 19, Alex, dalam orasinya, meminta pihak SPBU untuk bertanggungjawab atas pencemaran mata air yang diduga akibat rembesan minyak dari SPBU tersebut yang sudah terjadi selama 2 tahun lebih.

Baca juga : Hari ini warga pakuan baru akan demo

“Kita minta Pemerintah Kota Jambi segera menutup usaha SPBU ini, karena tidak memiliki dokumen  lingkungan dari Pemerintah Kota Jambi," katanya dengan bersemangat. Alex mengatakan, itu sesuai dengan surat keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Nomor 127 tahun 2017 pada 29 September 2017. Dinas LH Kota Jambi menyatakan bahwa berdasarkan uji sampel SPBU terbukti mencemari sumur warga Srimulyo.

Baca juga : Sumur tercemar warga desak pertamina

Sarbaini, salah satu warga setempat juga mengatakan bahwa Dinas LH telah menyatakan bahwa SPBU tersebut tidak memiliki izin lingkungan. "Ini ironis, SBPU yang telah berdiri lama ternyata tak punya izin lingkungan," ujarnya.

Demo itu sempat menegangkan. Warga yang berusaha menutup SPBU itu dihalang-halangi pengelola SPBU. Akhirnya warga berhasil menutup SBPU tersebut pada jam 12 siang karena pihak Dinas LH belum bisa datang ke SPBU. (Red)


Actualinside.com - Sekitar 25 anak yg di asuh Panti Asuhan Al-ikhlas, Komp Pertamina, Jl Rd. Syahbudin Mayang Mangurai, Kota Jambi, hingga kini belum tersentuh program kartu Indonesia pintar (KIP) dan kartu Indonesia sehat (KIS), padahal, anak yang di asuh rata-rata umur sekolah (7-15 tahun)dari keluarga prasejahtera, yatim dan piatu.

Hal tersebut terungkap saat sejumlah pemuda dari beberapa OKP dan KNPI mengunjungi panti asuhan dalam rangka memperingati sumpah pemuda tahun ini sekaligus memberikan bantuan sembako.

"iya, tadi kami mengunjungi panti asuhan Al-Ikhlas sebagai kepedulian pemuda terhadap warga yg ada dilingkungan kota," ujar Arif, salah seorang pemuda yg ikut berkunjung hari ini (29/10/2017).

Dari kunjungan tersebut menurut Arif baru mereka ketahui ternyata anak disini belum memperoleh KIP dan KIS atau arti lainnya belum tersentuh bantuan pemerintah.

Pengurusnya sendiri juga hanya satu orang yaitu Ibu Atun, kenyataan inilah menurut Arif perlu disikapi pemerintah dan para pihak.

Sewa rumah yang mereka tempati juga hampir habis padahal disana tempat tinggal puluhan anak yang saat ini sedang sekolah, "Dari catatan kami ada SMP 3 orang, SD 11 orang, dan TK 3 orang." Ujar Kemas Firdaus, pemuda lainnya  menyampaikan (Red)


Actualinside.com - Sekitar 25 anak yg di asuh Panti Asuhan Al-ikhlas, Komp Pertamina, Jl Rd. Syahbudin Mayang Mangurai, Kota Jambi, hingga kini belum tersentuh program kartu Indonesia pintar (KIP) dan kartu Indonesia sehat (KIS), padahal, anak yang di asuh rata-rata umur sekolah (7-15 tahun)dari keluarga prasejahtera, yatim dan piatu.

Hal tersebut terungkap saat sejumlah pemuda dari beberapa OKP dan KNPI mengunjungi panti asuhan dalam rangka memperingati sumpah pemuda tahun ini sekaligus memberikan bantuan sembako.

"iya, tadi kami mengunjungi panti asuhan Al-Ikhlas sebagai kepedulian pemuda terhadap warga yg ada dilingkungan kota," ujar Arif, salah seorang pemuda yg ikut berkunjung hari ini (29/10/2017).

Dari kunjungan tersebut menurut Arif baru mereka ketahui ternyata anak disini belum memperoleh KIP dan KIS atau arti lainnya belum tersentuh bantuan pemerintah.

Pengurusnya sendiri juga hanya satu orang yaitu Ibu Atun, kenyataan inilah menurut Arif perlu disikapi pemerintah dan para pihak.

Sewa rumah yang mereka tempati juga hampir habis padahal disana tempat tinggal puluhan anak yang saat ini sedang sekolah, "Dari catatan kami ada SMP 3 orang, SD 11 orang, dan TK 3 orang." Ujar Kemas Firdaus, pemuda lainnya  menyampaikan (Red)


Jika Hujan Tiba, Jalan Di Kota Ini Berkubang Lumpur

Tono, 45 tahun setiap jam 4 subuh selalu berangkat dari rumah menuju Pasar Angso Duo. Ia berbelanja untuk kemudian dijual di depan rumahnya.

Tono tinggal di RT 19, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo. Namun jika hujan mengguyur deras, Tono bersusah payah ke luar rumah. Sepanjang 500 meter jalan menuju ke luar rumah, berkubang lumpur.

"Saya pernah terjatuh. Kalau jalan terlalu licin, saya ragu ya saya tak jualan. Apa boleh buat. Padahal sehari saja tak jualan, saya bingung darimana biaya untuk masak," katanya dengan nada lirih, Minggu (29/10/2017).

Tahun lalu, kata Plt Ketua RT 19, Rasyid, warga sudah pernah mengajukan untuk perkerasan jalan tetapi sampai saat ini belum direspon Pemerintah Kota.

Pantauan actualinside.com, sepanjang 1 kilometer jalan di RT 19 tersebut rusak parah, terutama di depan mushala. Selama belasan tahun tak pernah diperbaiki atau mendapat sentuhan proyek Pemerintah Kota.

Tidak itu saja, warga juga sebagian besar mendapat pasokan listrik. "Kami masih ada yang menggunakan genset biar rumah kami tidak gelap. Tapi biayanya kan mahal," kata warga setempat lain, Joni.

Gimana ini, Pak Wali? (Red)


Jika Hujan Tiba, Jalan Di Kota Ini Berkubang Lumpur

Tono, 45 tahun setiap jam 4 subuh selalu berangkat dari rumah menuju Pasar Angso Duo. Ia berbelanja untuk kemudian dijual di depan rumahnya.

Tono tinggal di RT 19, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo. Namun jika hujan mengguyur deras, Tono bersusah payah ke luar rumah. Sepanjang 500 meter jalan menuju ke luar rumah, berkubang lumpur.

"Saya pernah terjatuh. Kalau jalan terlalu licin, saya ragu ya saya tak jualan. Apa boleh buat. Padahal sehari saja tak jualan, saya bingung darimana biaya untuk masak," katanya dengan nada lirih, Minggu (29/10/2017).

Tahun lalu, kata Plt Ketua RT 19, Rasyid, warga sudah pernah mengajukan untuk perkerasan jalan tetapi sampai saat ini belum direspon Pemerintah Kota.

Pantauan actualinside.com, sepanjang 1 kilometer jalan di RT 19 tersebut rusak parah, terutama di depan mushala. Selama belasan tahun tak pernah diperbaiki atau mendapat sentuhan proyek Pemerintah Kota.

Tidak itu saja, warga juga sebagian besar mendapat pasokan listrik. "Kami masih ada yang menggunakan genset biar rumah kami tidak gelap. Tapi biayanya kan mahal," kata warga setempat lain, Joni.

Gimana ini, Pak Wali? (Red)


Actualinside.com - Warga yang tinggal di RT 19 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, besok akan menggelar unjuk rasa ke SPBU milik Rudi Lidra yang berada di depan Stadion Persijam.

Warga sudah kesal karena sudah lebih dari 2 tahun, SPBU itu mencemari sumur warga sekitar. Warga juga akan mempertanyakan tindak lanjut putusan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi akibat pencemaran sumur tersebut.

"Kami sedang rapat persiapan untuk aksi besok pagi," ujar Rijal, warga setempat ketika dihubungi malam ini, Minggu (29/10/2017). "Besok rencananya kami langsung demo ke SPBU," katanya menambahkan.

Seperti yg pernah disampaikan sebelumnya warga sekitar SPBU resah oleh tercemarnya sumur-sumur mereka yang semakin lama semakin banyak. Hasil uji laboratorium yang dilakuan DLH Kota Jambi, SPBU terbukti mencemari sumur warga. Namun sanksi yang dijatuhkan oleh DLH tak diindahkan pemilik SPBU. Hingga kini SPBU masih beroperasi seperti biasa. (Red)


Actualinside.com - Warga yang tinggal di RT 19 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, besok akan menggelar unjuk rasa ke SPBU milik Rudi Lidra yang berada di depan Stadion Persijam.

Warga sudah kesal karena sudah lebih dari 2 tahun, SPBU itu mencemari sumur warga sekitar. Warga juga akan mempertanyakan tindak lanjut putusan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi akibat pencemaran sumur tersebut.

"Kami sedang rapat persiapan untuk aksi besok pagi," ujar Rijal, warga setempat ketika dihubungi malam ini, Minggu (29/10/2017). "Besok rencananya kami langsung demo ke SPBU," katanya menambahkan.

Seperti yg pernah disampaikan sebelumnya warga sekitar SPBU resah oleh tercemarnya sumur-sumur mereka yang semakin lama semakin banyak. Hasil uji laboratorium yang dilakuan DLH Kota Jambi, SPBU terbukti mencemari sumur warga. Namun sanksi yang dijatuhkan oleh DLH tak diindahkan pemilik SPBU. Hingga kini SPBU masih beroperasi seperti biasa. (Red)


Actualinside.com - Warga RT.19 yg berada di daerah Pakuan Baru, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, akan menggelar unjuk rasa pada senin mendatang (30/10), pasalnya, sumur mereka yang tercemar semakin banyak dan sudah ada keputusan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi tentang sanksi administratif paksaan ke pihak SPBU.

"iya, senin kami unjuk rasa ke Pertamina mendesak agar suplai ke SPBU ini di stop hingga  memperbaiki bak tampung mereka," ujar Rijal, warga setempat kepada media ini Jum'at malam (27/10/2017).

Menyikapi hal tersebut sejak kemarin warga juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polresta.

"Betul, pemberitahuan sudah kami sampaikan dan terus bekordinasi dan semalam kami ditingkat RT pun rapat persiapan untuk aksi tersebut," ujar Sarbaini, Humas RT menjelaskan.

Menurut warga apa yang mereka lakukan senin besok dalam rangka menyampaikan aspirasi agar SPBU  tidak mengangkangi keputusan pemerintah.

Lalu, sanksi administratif macam apakah yang dijatuhkan DLH Kota Jambi terhadap SPBU ini? Tunggu kabar kami selanjutnya (Red)


Actualinside.com - Warga RT.19 yg berada di daerah Pakuan Baru, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, akan menggelar unjuk rasa pada senin mendatang (30/10), pasalnya, sumur mereka yang tercemar semakin banyak dan sudah ada keputusan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi tentang sanksi administratif paksaan ke pihak SPBU.

"iya, senin kami unjuk rasa ke Pertamina mendesak agar suplai ke SPBU ini di stop hingga  memperbaiki bak tampung mereka," ujar Rijal, warga setempat kepada media ini Jum'at malam (27/10/2017).

Menyikapi hal tersebut sejak kemarin warga juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polresta.

"Betul, pemberitahuan sudah kami sampaikan dan terus bekordinasi dan semalam kami ditingkat RT pun rapat persiapan untuk aksi tersebut," ujar Sarbaini, Humas RT menjelaskan.

Menurut warga apa yang mereka lakukan senin besok dalam rangka menyampaikan aspirasi agar SPBU  tidak mengangkangi keputusan pemerintah.

Lalu, sanksi administratif macam apakah yang dijatuhkan DLH Kota Jambi terhadap SPBU ini? Tunggu kabar kami selanjutnya (Red)


Actualinside.com - Selasa (24/10/2017) lalu, Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi, Agus Roni telah memanggil salah satu Anggota DPRD Provinsi Jambi berinisial KU untuk dimintai keterangan terkait dugaan perselingkuhan yang saat ini santer diberitakan dengan KA yang merupakan istri dari IW. Seperti diketahui, KA juga saat ini masih duduk sebagai salah satu Anggota DPRD Provinsi Jambi.

"Yang bersangkutan membantah dugaan perselingkuhan tersebut. Ia mengaku hubungannya selama ini hanya sebatas hubungan pertemanan biasa, tidak lebih," kata Agus Roni, Jumat (27/10/2017) melalui telepon genggam.

Bahkan, kata Agus, yang bersangkutan siap mundur dari jabatannya jika terbukti melakukan hal tercela tersebut.

Jadi, ujarnya, partai Nasdem masih menunggu hingga putusan akhir sidang gugatan cerai yang telah diajukan IW terhadap istrinya.

Bagi Agus Roni, Ketua Umum Partai Nasdem mengganggap tabu kasus seperti ini apalagi jika kedua belah pihak masih terikat pernikahan masing-masing. "Kita tegas soal ini. Jika terbukti ya hukumannya dipecat!" katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston mengatakan bahwa kasus dugaan persengkuhan tersebut akan dibahas serius pada Senin (30/10/2017) mendatang. Cornelis akan bahas bersama pimpinan dewan lain bersama Badan Kehormatan (BK). "Tunggu saja. Pokoknya akan segera kita bahas," katanya. (Red)


Actualinside.com - Selasa (24/10/2017) lalu, Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi, Agus Roni telah memanggil salah satu Anggota DPRD Provinsi Jambi berinisial KU untuk dimintai keterangan terkait dugaan perselingkuhan yang saat ini santer diberitakan dengan KA yang merupakan istri dari IW. Seperti diketahui, KA juga saat ini masih duduk sebagai salah satu Anggota DPRD Provinsi Jambi.

"Yang bersangkutan membantah dugaan perselingkuhan tersebut. Ia mengaku hubungannya selama ini hanya sebatas hubungan pertemanan biasa, tidak lebih," kata Agus Roni, Jumat (27/10/2017) melalui telepon genggam.

Bahkan, kata Agus, yang bersangkutan siap mundur dari jabatannya jika terbukti melakukan hal tercela tersebut.

Jadi, ujarnya, partai Nasdem masih menunggu hingga putusan akhir sidang gugatan cerai yang telah diajukan IW terhadap istrinya.

Bagi Agus Roni, Ketua Umum Partai Nasdem mengganggap tabu kasus seperti ini apalagi jika kedua belah pihak masih terikat pernikahan masing-masing. "Kita tegas soal ini. Jika terbukti ya hukumannya dipecat!" katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston mengatakan bahwa kasus dugaan persengkuhan tersebut akan dibahas serius pada Senin (30/10/2017) mendatang. Cornelis akan bahas bersama pimpinan dewan lain bersama Badan Kehormatan (BK). "Tunggu saja. Pokoknya akan segera kita bahas," katanya. (Red)


Actualinside.com - Jalan poros lintas Sadu dari sungai lokan ke Air Hitam laut, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, adalah satu diantara kecamatan yang mengalami kerusakan yg sangat parah. Akibatnya, pengguna harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk melintas dan tidak jarang terjebak di lubang maupun parit.

Ketika hujan turun jalan yang berlubang menjadi kolam, licin, berlumpur dan kerap bergotong royong untuk membantu pengendara yang terjebak, akibatnya, tak sedikit yg jatuh dan cedera.

Pemerhati Peduli Pembangunan Infrastruktur Kab. Tanjabtim, Arie Suriyanto, mengatakan kalau kondisi ini dibiarkan maka dipastikan warga semakin susah.

“Masyarakat bisa saja lewat air tapi untuk membawa barang dari parit ke parit, infrastrukur jalan tetap yang utama karena daerah ini kaya hasil bumi yang perlu diangkut melalui darat,” ujar Arie, Jum’at (27/10/2017)

Selanjutnya dia memaparkan memang membangun jalan disini tidak mudah karena geografi hampir keseluruhan gambut yang memerlukan perlakuan khusus.

Namun paling tidak pemerintah harus mengaplikasi pembangunan rigit beton di titik-titik yang rawan. Sebab lanjut Arie, pengalaman selama ini jika hanya di aspal  sering mengalami kerusakan sehingga anggaran seolah terbuang begitu saja.

Dicontohkannya seperti TA 2016  anggaran untuk perbaikan jalan sebesar Rp7 milar namun belum setahun sudah rusak parah.

Sementara Kepala Dinas PU Kab. Tanjabtim, Ir. Yan Rijal, ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya ada melakukan perbaikan yang sifatnya darurat dengan buldoser, menimbun tanah latrik dan batu.

“Setidaknya dapat membantu masyarakat walaupun itu sifatnya hanya darurat,” ungkap Yan Rijal.

Ditambahkannya, pihaknya dan Bupati Tanjabtim sedang melakukan pengkajian guna peningkatan pembangunan jalan utamanya di Kec. Sadu dengan cara rigit beton.

“Rigit beton membutuhkan dana yang besar maka dari itu saya bersama Bupati sedang melakukan upaya-upaya agar rigit beton di Kecamatan Sadu bisa dapat terwujud," ujar sang Kadis (Red)


Actualinside.com - Jalan poros lintas Sadu dari sungai lokan ke Air Hitam laut, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, adalah satu diantara kecamatan yang mengalami kerusakan yg sangat parah. Akibatnya, pengguna harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk melintas dan tidak jarang terjebak di lubang maupun parit.

Ketika hujan turun jalan yang berlubang menjadi kolam, licin, berlumpur dan kerap bergotong royong untuk membantu pengendara yang terjebak, akibatnya, tak sedikit yg jatuh dan cedera.

Pemerhati Peduli Pembangunan Infrastruktur Kab. Tanjabtim, Arie Suriyanto, mengatakan kalau kondisi ini dibiarkan maka dipastikan warga semakin susah.

“Masyarakat bisa saja lewat air tapi untuk membawa barang dari parit ke parit, infrastrukur jalan tetap yang utama karena daerah ini kaya hasil bumi yang perlu diangkut melalui darat,” ujar Arie, Jum’at (27/10/2017)

Selanjutnya dia memaparkan memang membangun jalan disini tidak mudah karena geografi hampir keseluruhan gambut yang memerlukan perlakuan khusus.

Namun paling tidak pemerintah harus mengaplikasi pembangunan rigit beton di titik-titik yang rawan. Sebab lanjut Arie, pengalaman selama ini jika hanya di aspal  sering mengalami kerusakan sehingga anggaran seolah terbuang begitu saja.

Dicontohkannya seperti TA 2016  anggaran untuk perbaikan jalan sebesar Rp7 milar namun belum setahun sudah rusak parah.

Sementara Kepala Dinas PU Kab. Tanjabtim, Ir. Yan Rijal, ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya ada melakukan perbaikan yang sifatnya darurat dengan buldoser, menimbun tanah latrik dan batu.

“Setidaknya dapat membantu masyarakat walaupun itu sifatnya hanya darurat,” ungkap Yan Rijal.

Ditambahkannya, pihaknya dan Bupati Tanjabtim sedang melakukan pengkajian guna peningkatan pembangunan jalan utamanya di Kec. Sadu dengan cara rigit beton.

“Rigit beton membutuhkan dana yang besar maka dari itu saya bersama Bupati sedang melakukan upaya-upaya agar rigit beton di Kecamatan Sadu bisa dapat terwujud," ujar sang Kadis (Red)

Actualinside.com - Pernahkah Anda melihat embung di dalam kebun sawit? Tengoklah proyek pembuatan embung yang satu ini. Letaknya di Desa Sungai Sahut, Kabupaten Tabir Selatan, Merangin. Nilainya fantastis: Rp 9,8 miliar bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017. Proyek ini persisnya dikerjakan di bawah naungan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI, Dirjen Sumber Daya Air, Kementrian PU/PERA.

Pantauan actualinside.com di lapangan di sekitar embung itu tak ada sejengkal pun sawah. Embung itu justru berada di tengah kebun kelapa sawit. Di sana juga tak terlihat alur anak sungai.

Proyek embung itu memang jadi pertanyaan warga, buat apa dibangun di sana. Apalagi warga belum mendapat ganti rugi, mengingat embung itu melenyapkan kebun sawit seluas 4 hektar milik masyarakat. "Kami belum mendapat ganti rugi apapun. Lagipula manfaat embung itu juga tak ada sama sekali," kata Kepala Desa Sungai Sahut, Husaini.

Di wikipedia ditulis bahwa embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).

Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika hingga pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau.

Kembali ke soal embung Sungai Sahut tadi, embung tersebut justru diprediksi akan menjadi penyebab banjir di daerah tersebut ketika musim penghujan, sebab air buangan lewat pintu air yang dibangun di embung tersebut tak punya saluran pembuangan.

"Itulah yang kami khawatirkan. Manfaatnya tak ada sama sekali, justru mudaratnya yang banyak. Dana sebesar itu mubazir dikucurkan oleh pemerintah," ujar Husaini.

Ketika Ketua IPK Provinsi Jambi, Doni Pasaribu dimintai keterangan ia justru mempertanyakan apakah proyek tersebut sebelum dikerjakan sudah dilakukan perencanaan yang matang termasuk sosialisasi dan apa manfaatnya buat masyarakat.

"Apalagi proyek macam ini adalah proyek yang sulit diukur tingkat penyimpangannya. Pokoknya BWSS VI dan rekanan wajib mempertanggungjawabkan pekerjaan ini," ujar Doni.

Wah..wah..bagaimana ini Pak Presiden? (Red)

Actualinside.com - Pernahkah Anda melihat embung di dalam kebun sawit? Tengoklah proyek pembuatan embung yang satu ini. Letaknya di Desa Sungai Sahut, Kabupaten Tabir Selatan, Merangin. Nilainya fantastis: Rp 9,8 miliar bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017. Proyek ini persisnya dikerjakan di bawah naungan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI, Dirjen Sumber Daya Air, Kementrian PU/PERA.

Pantauan actualinside.com di lapangan di sekitar embung itu tak ada sejengkal pun sawah. Embung itu justru berada di tengah kebun kelapa sawit. Di sana juga tak terlihat alur anak sungai.

Proyek embung itu memang jadi pertanyaan warga, buat apa dibangun di sana. Apalagi warga belum mendapat ganti rugi, mengingat embung itu melenyapkan kebun sawit seluas 4 hektar milik masyarakat. "Kami belum mendapat ganti rugi apapun. Lagipula manfaat embung itu juga tak ada sama sekali," kata Kepala Desa Sungai Sahut, Husaini.

Di wikipedia ditulis bahwa embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).

Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika hingga pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau.

Kembali ke soal embung Sungai Sahut tadi, embung tersebut justru diprediksi akan menjadi penyebab banjir di daerah tersebut ketika musim penghujan, sebab air buangan lewat pintu air yang dibangun di embung tersebut tak punya saluran pembuangan.

"Itulah yang kami khawatirkan. Manfaatnya tak ada sama sekali, justru mudaratnya yang banyak. Dana sebesar itu mubazir dikucurkan oleh pemerintah," ujar Husaini.

Ketika Ketua IPK Provinsi Jambi, Doni Pasaribu dimintai keterangan ia justru mempertanyakan apakah proyek tersebut sebelum dikerjakan sudah dilakukan perencanaan yang matang termasuk sosialisasi dan apa manfaatnya buat masyarakat.

"Apalagi proyek macam ini adalah proyek yang sulit diukur tingkat penyimpangannya. Pokoknya BWSS VI dan rekanan wajib mempertanggungjawabkan pekerjaan ini," ujar Doni.

Wah..wah..bagaimana ini Pak Presiden? (Red)



Actualinside.com  - Ketua IPK Provinsi Jambi, Donny Pasaribu menunda rencana penyegelan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Kirana Sekernan yang ternyata telah ditake over PT Brahma Bina Bhakti yang akan dilakukan pada Jumat (27/10/2017) ini.

"Benar, kita akan tunda dulu sampai ada dialog lebih lanjut mengenai pemahaman yang clear soal kawasan hutan," kata Donny.

Baca juga :  Kadishut heran pabrik PT Kirana berstatus HGB di di kawasan Hutan

Kamis (26/10/2017) kemarin, beberapa pihak terkait beserta pihak kepolisian Muaro Jambi melakukan pertemuan tertutup menyikapi rencana aksi tersebut. Hasil pertemuan tersebut berkesimpulan bahwa masing-masing pihak punya pemahaman yang berbeda mengenai kawasan hutan dan menerjemahkan keberadaan kawasan hutan, sehingga untuk menghindari konsekuensi hukum yang bisa memperlebar persoalan hukum baru maka semua pihak menyepakati dalam waktu dekat akan melakukan Focus Group Diskusi (FGD) dalam rangka menyamakan pemahaman.

Humas PT Brahma, Eko Bayu mengakui bahwa masing-masing pihak punya persepsi berbeda. Oleh karena itu, akan digelar dialog lebih lanjut menyamakan pemahaman tentang kawasan hutan.

Menurut Eko, dalam dialog nanti akan dikupas lebih dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 dan UU Nomor 18 Nomor Tahun 2013. " Kami dari pihak perusahaan tentu siap dikoreksi jika salah. Namun ada baiknya semua pihak duduk bersama mengenai kawasan hutan agar kita semua lebih jernih memandangnya," kata Eko.(Red)



Actualinside.com  - Ketua IPK Provinsi Jambi, Donny Pasaribu menunda rencana penyegelan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Kirana Sekernan yang ternyata telah ditake over PT Brahma Bina Bhakti yang akan dilakukan pada Jumat (27/10/2017) ini.

"Benar, kita akan tunda dulu sampai ada dialog lebih lanjut mengenai pemahaman yang clear soal kawasan hutan," kata Donny.

Baca juga :  Kadishut heran pabrik PT Kirana berstatus HGB di di kawasan Hutan

Kamis (26/10/2017) kemarin, beberapa pihak terkait beserta pihak kepolisian Muaro Jambi melakukan pertemuan tertutup menyikapi rencana aksi tersebut. Hasil pertemuan tersebut berkesimpulan bahwa masing-masing pihak punya pemahaman yang berbeda mengenai kawasan hutan dan menerjemahkan keberadaan kawasan hutan, sehingga untuk menghindari konsekuensi hukum yang bisa memperlebar persoalan hukum baru maka semua pihak menyepakati dalam waktu dekat akan melakukan Focus Group Diskusi (FGD) dalam rangka menyamakan pemahaman.

Humas PT Brahma, Eko Bayu mengakui bahwa masing-masing pihak punya persepsi berbeda. Oleh karena itu, akan digelar dialog lebih lanjut menyamakan pemahaman tentang kawasan hutan.

Menurut Eko, dalam dialog nanti akan dikupas lebih dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 dan UU Nomor 18 Nomor Tahun 2013. " Kami dari pihak perusahaan tentu siap dikoreksi jika salah. Namun ada baiknya semua pihak duduk bersama mengenai kawasan hutan agar kita semua lebih jernih memandangnya," kata Eko.(Red)

Actualinside.com - Ini adalah kisah aneh bin ajaib. Tengoklah kasus perambahan kawasan hutan yang dilakukan PT Kirana Sekernan (KS) dan PT Brahma Bina Bhakti (BBB) - yang tergabung dalam grup perusahaan PT Triputra Agro Persada. Pemiliknya adalah salah seorang konglomerat papan atas Indonesia.

Ceritanya dimulai pada 12 November 2016. Ketika itu, tim gabungan yang melibatkan Ditjen Gakum Kementrian LHK dan penyidik PPNS yang beranggotakan 5 orang mengecek ke lapangan. Hasil verifikasi mereka di lapangan ditemukan beberapa fakta lapangan. Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Brahma seluas 9,70 hektar ternyata berada dalam kawasan Hutan Produksi. Lokasinya berada di Desa Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Muarojambi.
Tidak hanya itu. Tim gabungan juga menemukan fakta lain. Salah satunya, kebun sawit PT Brahma di beberapa titik lain ternyata juga berada dalam kawasan hutan. Sejak beroperasi tahun 1996 silam, PT Brahma sampai sekarang tidak mengantongi izin pelepasan kawasan dari Kementrian LHK.

Namun ketika hal ini dikonfirmasi kepada pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai bagian dari tim gabungan jawabannya berbelit-belit.

Baca Juga :
Kadishut heran pabrik PT Kirana berstatus HGB di di kawasan Hutan

Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Erizal mengaku kasus ini baru sebatas tahap penyelidikan. Mereka tengah berkoordinasi dengan Gakum Sumatra Utara. "Baru ada keterangan 6 saksi. Kita masih menunggu instruksi dari Kementrian," ujarnya, Kamis (26/10/2017) melalui telepon selulernya.

Erizal mengaku bahwa temuan yang didapat baru sebatas satu fakta. Pabrik PT Brahma seluas 9,70 hektar memang berada dalam kawasan hutan produksi. Legalitas yang dimiliki hanya Hak Guna Bangunan (HGB). "Kita berharap temuan ini dipertajam dengan keterangan para saksi ahli," katanya.

M. Joni, salah satu anggota tim juga berpendapat hal lebih ironis. "Kita menunggu dalam waktu dekat pihak Kementrian melakukan ekspos," ujarnya.

Kenapa lama dan hampir setahun? "Kita sudah berkali-kali mempertanyakan proses ini kepada pihak Kementrian tetapi sampai sejauh ini belum ada respon. Kenapa lama, ya mungkin pihak Kementrian banyak menangani kasus. Tidak hanya kasus ini," katanya dengan nada santai, Kamis (26/10/2017) melalui telepon selulernya.

Pertanyaannya kenapa setelah mulai diberitakan media, kasus ini baru akan dibahas di Kementrian? (Red)

Actualinside.com - Ini adalah kisah aneh bin ajaib. Tengoklah kasus perambahan kawasan hutan yang dilakukan PT Kirana Sekernan (KS) dan PT Brahma Bina Bhakti (BBB) - yang tergabung dalam grup perusahaan PT Triputra Agro Persada. Pemiliknya adalah salah seorang konglomerat papan atas Indonesia.

Ceritanya dimulai pada 12 November 2016. Ketika itu, tim gabungan yang melibatkan Ditjen Gakum Kementrian LHK dan penyidik PPNS yang beranggotakan 5 orang mengecek ke lapangan. Hasil verifikasi mereka di lapangan ditemukan beberapa fakta lapangan. Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Brahma seluas 9,70 hektar ternyata berada dalam kawasan Hutan Produksi. Lokasinya berada di Desa Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Muarojambi.
Tidak hanya itu. Tim gabungan juga menemukan fakta lain. Salah satunya, kebun sawit PT Brahma di beberapa titik lain ternyata juga berada dalam kawasan hutan. Sejak beroperasi tahun 1996 silam, PT Brahma sampai sekarang tidak mengantongi izin pelepasan kawasan dari Kementrian LHK.

Namun ketika hal ini dikonfirmasi kepada pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai bagian dari tim gabungan jawabannya berbelit-belit.

Baca Juga :
Kadishut heran pabrik PT Kirana berstatus HGB di di kawasan Hutan

Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Erizal mengaku kasus ini baru sebatas tahap penyelidikan. Mereka tengah berkoordinasi dengan Gakum Sumatra Utara. "Baru ada keterangan 6 saksi. Kita masih menunggu instruksi dari Kementrian," ujarnya, Kamis (26/10/2017) melalui telepon selulernya.

Erizal mengaku bahwa temuan yang didapat baru sebatas satu fakta. Pabrik PT Brahma seluas 9,70 hektar memang berada dalam kawasan hutan produksi. Legalitas yang dimiliki hanya Hak Guna Bangunan (HGB). "Kita berharap temuan ini dipertajam dengan keterangan para saksi ahli," katanya.

M. Joni, salah satu anggota tim juga berpendapat hal lebih ironis. "Kita menunggu dalam waktu dekat pihak Kementrian melakukan ekspos," ujarnya.

Kenapa lama dan hampir setahun? "Kita sudah berkali-kali mempertanyakan proses ini kepada pihak Kementrian tetapi sampai sejauh ini belum ada respon. Kenapa lama, ya mungkin pihak Kementrian banyak menangani kasus. Tidak hanya kasus ini," katanya dengan nada santai, Kamis (26/10/2017) melalui telepon selulernya.

Pertanyaannya kenapa setelah mulai diberitakan media, kasus ini baru akan dibahas di Kementrian? (Red)




Actualinside.com - Santer beredar kabar bahwa Hasan Ismail atau yang akrab disapa Hasan Timpus, ayah kandung Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Haryanto akan melaporkan Pemimpin Redaksi brandanews.co.id. ke pihak kepolisian.

Hasan merasa tidak terima atas pemberitaan brandanews.co.id yang berjudul "Hasan Ismail Minta Putranya Romi Haryanto Mundur dari Jabatan Bupati Tanjabtim." 

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Marantika Sitepu mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada laporan atas nama Hasan Ismail.

"Sampai saat ini belum ada laporannya pak!" kata Sitepu ketika dihubungi lewat telepon selulernya, Kamis (26/10/2017). (Red)




Actualinside.com - Santer beredar kabar bahwa Hasan Ismail atau yang akrab disapa Hasan Timpus, ayah kandung Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Haryanto akan melaporkan Pemimpin Redaksi brandanews.co.id. ke pihak kepolisian.

Hasan merasa tidak terima atas pemberitaan brandanews.co.id yang berjudul "Hasan Ismail Minta Putranya Romi Haryanto Mundur dari Jabatan Bupati Tanjabtim." 

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Marantika Sitepu mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada laporan atas nama Hasan Ismail.

"Sampai saat ini belum ada laporannya pak!" kata Sitepu ketika dihubungi lewat telepon selulernya, Kamis (26/10/2017). (Red)

Actualinside.com - Ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) siang tadi, Kamis (26/10/2017) mendatangi kantor gubernur. Mereka menilai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah mandul.

Sejak aturan itu ditetapkan pada 21 Maret 2017 hingga kini belum ada satupun perusahaan di Jambi yang menetapkan struktur dan skala upah.

"Peraturan ini ternyata hanya hiasan dalam tatanan hukum ketenagakerjaan. Padahal aturan itu bersifat wajib," Koordinator Lapangan, Hendra Ambarita.

Kondisi diakibatkan belum maksimalnya kinerja dewan pengupahan. Plt Sekdaprov, Erwan Malik mengakui bahwa hingga kini dewan pengupahan baru terbentuk di dua daerah: Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. " Kita akan surati daerah lain agar segera membentuk dewan pengupahan," katanya. 

Massa buruh sambil berorasi terus menyanyikan yel-yel, "Mana dimana pak gubernur jambi, pak gubernur jambi memang suka ingkar janji. Mana dimana pak gubernur jambi, pak gubernur jambi memang suka sibuk selfie.." Sontak yel-yel itu disambut tepuk riuh massa buruh. (Red)

Actualinside.com - Ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) siang tadi, Kamis (26/10/2017) mendatangi kantor gubernur. Mereka menilai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah mandul.

Sejak aturan itu ditetapkan pada 21 Maret 2017 hingga kini belum ada satupun perusahaan di Jambi yang menetapkan struktur dan skala upah.

"Peraturan ini ternyata hanya hiasan dalam tatanan hukum ketenagakerjaan. Padahal aturan itu bersifat wajib," Koordinator Lapangan, Hendra Ambarita.

Kondisi diakibatkan belum maksimalnya kinerja dewan pengupahan. Plt Sekdaprov, Erwan Malik mengakui bahwa hingga kini dewan pengupahan baru terbentuk di dua daerah: Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. " Kita akan surati daerah lain agar segera membentuk dewan pengupahan," katanya. 

Massa buruh sambil berorasi terus menyanyikan yel-yel, "Mana dimana pak gubernur jambi, pak gubernur jambi memang suka ingkar janji. Mana dimana pak gubernur jambi, pak gubernur jambi memang suka sibuk selfie.." Sontak yel-yel itu disambut tepuk riuh massa buruh. (Red)

Actualinside.com - Ketua Ikatan Pemuda Karya (IPK), Donny Pasaribu meminta agar instansi terkait segera menghentikan aktivitas PT Biccon Agro Makmur (BAM) hingga perusahaan itu benar-benar telah memperbaiki instalasi IPAL dan sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan.

"Seandainya hal ini tidak dilakukan maka kita dalam waktu dekat bersama masyarakat yang terdampak pencemaran limbah untuk menutup total segala bentuk aktivitas perusahaan tersebut," kata Donny dengan nada tinggi pada Rabu (25/10/2017).

Donny mengatakan jika BLHD Provinsi Jambi maupun BLHD Muarojambi tidak berani menyetop segala aktivitas PT BAM maka IPK Provinsi Jambi akan segera menyegel kedua kantor tersebut.

Tidak hanya IPK. Ketua Persatuan Petani Jambi (PPJ), Aidil Putra juga mengutuk keras tindakan pencemaran limbah PT BAM. Menurutnya, BLHD Provinsi Jambi maupun Kabupaten Muarojambi terlalu lamban dalam mengatasi persoalan limbah tersebut. "Ini sudah terlalu lama dan pengecekan sudah berkali-kali tetapi tidak ada tindakan nyata," ujarnya dengan bersemangat.

PT BAM memang terkenal ngeyel. Klimaksnya BLHD Provinsi Jambi menyurati PT BAM tertanggal 25 Agustus 2017. Isinya menyatakan bahwa hasil evaluasi tindak lanjut penanganan kasus limbah PT BAM terbukti mencemari lingkungan dan melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu ditunjukkan dengan hasil uji sampel hampir di semua pengujian melebihi standar baku air limbah. Bahkan ditemukan tanah terkontaminasi limbah B3 di lokasi pengisian BBM yang berdekatan dengan drainase air hujan lokasi pabrik.

Ironisnya lagi, air cucian lantai pabrik, air steam dan air leachet langsung masuk ke drainase ke parit belakang IPAL, belakang Sungai Merah. Sehingga apabila hujan, bak kontrol tidak mampu menampung air tersebut. (Red)

Actualinside.com - Ketua Ikatan Pemuda Karya (IPK), Donny Pasaribu meminta agar instansi terkait segera menghentikan aktivitas PT Biccon Agro Makmur (BAM) hingga perusahaan itu benar-benar telah memperbaiki instalasi IPAL dan sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan.

"Seandainya hal ini tidak dilakukan maka kita dalam waktu dekat bersama masyarakat yang terdampak pencemaran limbah untuk menutup total segala bentuk aktivitas perusahaan tersebut," kata Donny dengan nada tinggi pada Rabu (25/10/2017).

Donny mengatakan jika BLHD Provinsi Jambi maupun BLHD Muarojambi tidak berani menyetop segala aktivitas PT BAM maka IPK Provinsi Jambi akan segera menyegel kedua kantor tersebut.

Tidak hanya IPK. Ketua Persatuan Petani Jambi (PPJ), Aidil Putra juga mengutuk keras tindakan pencemaran limbah PT BAM. Menurutnya, BLHD Provinsi Jambi maupun Kabupaten Muarojambi terlalu lamban dalam mengatasi persoalan limbah tersebut. "Ini sudah terlalu lama dan pengecekan sudah berkali-kali tetapi tidak ada tindakan nyata," ujarnya dengan bersemangat.

PT BAM memang terkenal ngeyel. Klimaksnya BLHD Provinsi Jambi menyurati PT BAM tertanggal 25 Agustus 2017. Isinya menyatakan bahwa hasil evaluasi tindak lanjut penanganan kasus limbah PT BAM terbukti mencemari lingkungan dan melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu ditunjukkan dengan hasil uji sampel hampir di semua pengujian melebihi standar baku air limbah. Bahkan ditemukan tanah terkontaminasi limbah B3 di lokasi pengisian BBM yang berdekatan dengan drainase air hujan lokasi pabrik.

Ironisnya lagi, air cucian lantai pabrik, air steam dan air leachet langsung masuk ke drainase ke parit belakang IPAL, belakang Sungai Merah. Sehingga apabila hujan, bak kontrol tidak mampu menampung air tersebut. (Red)

Actualinside.com -
Actual TV dan actualinside.com ternyata punya kepedulian terhadap wisata Provinsi Jambi. Dua media ini mengajak seluruh elemen masyarakat mengikuti lomba pembuatan destinasi wisata khusus di sekitar wilayah Provinsi Jambi.

"Lomba ini terbuka bagi seluruh elemen masyarakat. Peserta cukup mengemasnya melalui smarphone dengan durasi maksimal 3 menit," kata Ketua Panitia, Jonie Gaol, pada Selasa (24/10/2017).

Jonie menjelaskan caranya mudah. Setiap peserta membuat liputan tentang sebuah obyek wisata yang menarik di desa atau yang berada di daerahnya masing-masing.

Liputan tersebut, ujar Jonie, harus menjelaskan secara ringkas tentang obyek dan lokasi serta bagaimana pengunjung bisa sampai ke lokasi tersebut. Selain itu, liputan tersebut juga dapat menggambarkan apa harapannya agar obyek tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.

Ayo, tunggu apalagi? (Red)

Tema Lomba: Destinasi Wisata yang Ada di Daerahmu

Tahapan Lomba:
1. Pengumuman Lomba 20 Oktober 2017 - 20 November 2017
2. Pengiriman bahan lomba ke panitia 20 November 2017 - 30 November 2017
3. Penjurian dan Penilaian 30 November 2017 - 31 Desember 2017
4. Pengumuman Pemenang 5 besar pada tanggal 6 Januari 2018 bertepatan dengan HUT Provinsi Jambi.

Hadiah:

Hadiah ke-1 paket wisata ke Bali utk 1 org selama 3 hari 2 mlm, penginapan Hotel Bintang 4 dan Kendaraan Pribadi plus BBM dan Driver.

Hadiah ke-2 paket wisata ke Danau Toba utk 1 org selama 3 hari 2 mlm, penginapan Hotel Bintang 3 dan Kendaraan Pribadi plus BBM dan Driver.

Hadiah ke-3 paket wisata ke Pulau Sikuai utk 1 org selama 3 hari 2 mlm, penginapan Hotel Bintang 3 dan Kendaraan Pribadi plus BBM dan Driver termasuk Speedboat.

Contact Person: 0812-87016800 (WA)

Actualinside.com -
Actual TV dan actualinside.com ternyata punya kepedulian terhadap wisata Provinsi Jambi. Dua media ini mengajak seluruh elemen masyarakat mengikuti lomba pembuatan destinasi wisata khusus di sekitar wilayah Provinsi Jambi.

"Lomba ini terbuka bagi seluruh elemen masyarakat. Peserta cukup mengemasnya melalui smarphone dengan durasi maksimal 3 menit," kata Ketua Panitia, Jonie Gaol, pada Selasa (24/10/2017).

Jonie menjelaskan caranya mudah. Setiap peserta membuat liputan tentang sebuah obyek wisata yang menarik di desa atau yang berada di daerahnya masing-masing.

Liputan tersebut, ujar Jonie, harus menjelaskan secara ringkas tentang obyek dan lokasi serta bagaimana pengunjung bisa sampai ke lokasi tersebut. Selain itu, liputan tersebut juga dapat menggambarkan apa harapannya agar obyek tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.

Ayo, tunggu apalagi? (Red)

Tema Lomba: Destinasi Wisata yang Ada di Daerahmu

Tahapan Lomba:
1. Pengumuman Lomba 20 Oktober 2017 - 20 November 2017
2. Pengiriman bahan lomba ke panitia 20 November 2017 - 30 November 2017
3. Penjurian dan Penilaian 30 November 2017 - 31 Desember 2017
4. Pengumuman Pemenang 5 besar pada tanggal 6 Januari 2018 bertepatan dengan HUT Provinsi Jambi.

Hadiah:

Hadiah ke-1 paket wisata ke Bali utk 1 org selama 3 hari 2 mlm, penginapan Hotel Bintang 4 dan Kendaraan Pribadi plus BBM dan Driver.

Hadiah ke-2 paket wisata ke Danau Toba utk 1 org selama 3 hari 2 mlm, penginapan Hotel Bintang 3 dan Kendaraan Pribadi plus BBM dan Driver.

Hadiah ke-3 paket wisata ke Pulau Sikuai utk 1 org selama 3 hari 2 mlm, penginapan Hotel Bintang 3 dan Kendaraan Pribadi plus BBM dan Driver termasuk Speedboat.

Contact Person: 0812-87016800 (WA)


Actualinside.com - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ir. Irmansyah Rachman mengakui bahwa pabrik kepala sawit PT Kirana Sekernan seluas 9,7 hektar berstatus Hak Guna Bangunan (HGB).

Dia mengaku heran jika ada HGB dalam kawasan hutan produksi. "Kenapa ada HGB sebaiknya ditanyakan ke Badan Pertanahan Nasional," katanya pada Selasa (24/10/2017).

Semestinya, katanya, HGB berada di luar kawasan hutan produksi. Menurutnya jelas kondisi ini melanggar pasal 17 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang dilarang membawa alat berat untuk kegiatan perkebunan, melakukan kegiatan perkebunan, menjual, menguasai dan memiliki hasil perkebunan dari kawasan perkebunan yang belum memperoleh Izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK).

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya Ikatan Pemuda Karya (IPK) menemukan sebagian areal kawasan perkebunan yang dimiliki PT Kirana Sekernan berada dalam kawasan hutan. Sejak beroperasi pada tahun 1999 silam hingga sekarang, perusahaan itu belum mengantongi Izin penggunaan kawasan hutan dari Kementrian LHK.

Irmansyah tak berani berkomentar banyak karena pihaknya masih menunggu kesimpulan akhir hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Tim Gabungan Gakkum Kementrian LHK. "Kita sifatnya hanya menunggu karena kewenangan berada di tangan Kementrian LHK.

Ketika hal ini dikonfirmasi kembali kepada Ketua IPK, Donny Pasaribu justru berpendapat lain. Ia memastikan Ditjen Gakkum takkan mungkin berani merekomendasikan kesimpulan apapun. Kenapa? Sebab jika Ditjen Gakkum mengeluarkan kesimpulan sekalipun hasil verifikasi lapangan maka dapat dipastikan bahwa PT Kirana melanggar hukum.

"Konsekuensinya adalah bikin runyam bisnis perkebunan dan kehutanan secara keseluruhan. Dampaknya jelas mengguncang perekonomian sebab bisnis perkebunan kelapa sawit adalah salah satu andalan masyarakat Jambi," kata Donny. (Red)


Actualinside.com - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ir. Irmansyah Rachman mengakui bahwa pabrik kepala sawit PT Kirana Sekernan seluas 9,7 hektar berstatus Hak Guna Bangunan (HGB).

Dia mengaku heran jika ada HGB dalam kawasan hutan produksi. "Kenapa ada HGB sebaiknya ditanyakan ke Badan Pertanahan Nasional," katanya pada Selasa (24/10/2017).

Semestinya, katanya, HGB berada di luar kawasan hutan produksi. Menurutnya jelas kondisi ini melanggar pasal 17 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang dilarang membawa alat berat untuk kegiatan perkebunan, melakukan kegiatan perkebunan, menjual, menguasai dan memiliki hasil perkebunan dari kawasan perkebunan yang belum memperoleh Izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK).

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya Ikatan Pemuda Karya (IPK) menemukan sebagian areal kawasan perkebunan yang dimiliki PT Kirana Sekernan berada dalam kawasan hutan. Sejak beroperasi pada tahun 1999 silam hingga sekarang, perusahaan itu belum mengantongi Izin penggunaan kawasan hutan dari Kementrian LHK.

Irmansyah tak berani berkomentar banyak karena pihaknya masih menunggu kesimpulan akhir hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Tim Gabungan Gakkum Kementrian LHK. "Kita sifatnya hanya menunggu karena kewenangan berada di tangan Kementrian LHK.

Ketika hal ini dikonfirmasi kembali kepada Ketua IPK, Donny Pasaribu justru berpendapat lain. Ia memastikan Ditjen Gakkum takkan mungkin berani merekomendasikan kesimpulan apapun. Kenapa? Sebab jika Ditjen Gakkum mengeluarkan kesimpulan sekalipun hasil verifikasi lapangan maka dapat dipastikan bahwa PT Kirana melanggar hukum.

"Konsekuensinya adalah bikin runyam bisnis perkebunan dan kehutanan secara keseluruhan. Dampaknya jelas mengguncang perekonomian sebab bisnis perkebunan kelapa sawit adalah salah satu andalan masyarakat Jambi," kata Donny. (Red)
Foto : Ilustrasi

Actualinside.com - Terdakwa pencabulan terhadap anak kandungnya, Parlin Situmorang hanya divonis 5 bulan penjara. Padahal ancaman dakwaannya pasal 289 dan pasal 44 ayat 1 serta pasal 46 KUHP.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Lusi Fitriyani SH MH mengatakan bahwa dalam persidangan tidak terungkap tindakan pencabulannya.


Dalam dakwaan, katanya, yang terungkap hanya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (KDRT). Parlin terbukti menampar, mencekik, serta mempertontonkan melakukan onani kepada sang anak yang ketika peristiwa itu terjadi masih duduk di bangku SMA.

Peristiwa itu terjadi pada 24 Februari 2017 lalu. Korban diajak makan kemudian dibawa ke kebun sawit. Di sana, korban dipaksa untuk bersetubuh namun berontak hingga mengalami kekerasan oleh pelaku. "Aroma mulut pelaku tercium bau tuak," kata Lusi, Senin (23/10/2017).

Lusi juga mengakui bahwa faktor meringankan hukuman pelaku adalah surat perdamaian yang diteken kepala desa setempat.

Menurut tetangga pelaku, sejak pelaku keluar dari penjara, korban sudah diungsikan ke luar kota. Namun pelaku kembali berkumpul bersama istrinya. (JS)
Foto : Ilustrasi

Actualinside.com - Terdakwa pencabulan terhadap anak kandungnya, Parlin Situmorang hanya divonis 5 bulan penjara. Padahal ancaman dakwaannya pasal 289 dan pasal 44 ayat 1 serta pasal 46 KUHP.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Lusi Fitriyani SH MH mengatakan bahwa dalam persidangan tidak terungkap tindakan pencabulannya.


Dalam dakwaan, katanya, yang terungkap hanya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (KDRT). Parlin terbukti menampar, mencekik, serta mempertontonkan melakukan onani kepada sang anak yang ketika peristiwa itu terjadi masih duduk di bangku SMA.

Peristiwa itu terjadi pada 24 Februari 2017 lalu. Korban diajak makan kemudian dibawa ke kebun sawit. Di sana, korban dipaksa untuk bersetubuh namun berontak hingga mengalami kekerasan oleh pelaku. "Aroma mulut pelaku tercium bau tuak," kata Lusi, Senin (23/10/2017).

Lusi juga mengakui bahwa faktor meringankan hukuman pelaku adalah surat perdamaian yang diteken kepala desa setempat.

Menurut tetangga pelaku, sejak pelaku keluar dari penjara, korban sudah diungsikan ke luar kota. Namun pelaku kembali berkumpul bersama istrinya. (JS)

Actualinside.com - Bupati merangin Al Haris menghadiri acara peringatan HUT kabupaten Tanjung Jabung Timur Ke 18, dimana beliau mendoakan dan merasa bangga atas segala capaian dan kemajuan kabupaten tanjung jabung timur sejak berdiri tahun 1999.

Di sela menghadiri kegiatan tersebut saat di tanya actualinside.com terkait persiapan beliau serta siapa pendamping beliau pada pemilihan kepala daerah serantak yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, Bupati Al Haris mengatakan Bahwasanya beliau telah mengantongi 3 Nama Bakal Calon yang mendampingi beliau.

untuk ketiga nama calon tersebut alharis belum menyebutkan nama orang yang di maksud, Namun hanya menyebutkan salah satu nama Yakni Khafid Moein yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Merangin.

sedangkan persiapan yang dilakukannya saat ini Al Haris akan melaksanakan pendekatan kepada sejumlah Partai Pengusung yakni partai Golkar dan PDIP yang di yakini sudah mendukung beliau  berdasarakan lobi-lobi yang telah dilakukan kedua Partai tersebut telah hampir mendekati final. sedangkat kita ketahui,  Ke 2 partai tersebut memiliki 7 Kursi Di DPRD Merangin yakni Golkar 4 Kursi dan PDIP 3 Kursi

sementara untuk Partai Amanat Nasional pada saat ini Alharis sedang melakukan pendekatan . " Mudah-mudahan PAN akan turut serta sebagai Partai pengusung dirinya saat Pilkada Kabupaten Merangin nantinya" ujarnya kepada Actualinside.com. (aidil putra)

Actualinside.com - Bupati merangin Al Haris menghadiri acara peringatan HUT kabupaten Tanjung Jabung Timur Ke 18, dimana beliau mendoakan dan merasa bangga atas segala capaian dan kemajuan kabupaten tanjung jabung timur sejak berdiri tahun 1999.

Di sela menghadiri kegiatan tersebut saat di tanya actualinside.com terkait persiapan beliau serta siapa pendamping beliau pada pemilihan kepala daerah serantak yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, Bupati Al Haris mengatakan Bahwasanya beliau telah mengantongi 3 Nama Bakal Calon yang mendampingi beliau.

untuk ketiga nama calon tersebut alharis belum menyebutkan nama orang yang di maksud, Namun hanya menyebutkan salah satu nama Yakni Khafid Moein yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Merangin.

sedangkan persiapan yang dilakukannya saat ini Al Haris akan melaksanakan pendekatan kepada sejumlah Partai Pengusung yakni partai Golkar dan PDIP yang di yakini sudah mendukung beliau  berdasarakan lobi-lobi yang telah dilakukan kedua Partai tersebut telah hampir mendekati final. sedangkat kita ketahui,  Ke 2 partai tersebut memiliki 7 Kursi Di DPRD Merangin yakni Golkar 4 Kursi dan PDIP 3 Kursi

sementara untuk Partai Amanat Nasional pada saat ini Alharis sedang melakukan pendekatan . " Mudah-mudahan PAN akan turut serta sebagai Partai pengusung dirinya saat Pilkada Kabupaten Merangin nantinya" ujarnya kepada Actualinside.com. (aidil putra)

Actualinside.com - Lelaki paruh baya ini mengeluh setiap kali menyusuri sepanjang Jalan Ir. Juanda di bilangan Mayang Mangurai, Kota Jambi. Anton (51) telah tinggal di sana sejak 10 tahun lalu ketika jalan itu masih selebar 8 meter.

Kala itu, kata Anton, bahu jalan masih ada berupa tanah rumput dan got. Namun kini, sejak pengerjaaan proyek drainase, bahu jalan dan got lenyap. Berganti dengan cor beton permanen.

Anton merasa sumpek. Proyek tadi dibikin rata menyambung jalan aspal. "Sekilas jalan menjadi tambah lebar," ujarnya kepada actualinside.com, pada (20/10).

Pemerintah Kota hendak melebarkan jalan tersebut namun apa yang terjadi? Bekas bahu jalan tadi justru menjadi parkiran semua kendaraan bermotor, baik motor maupun maupun mobil, tidak terkecuali papan merek toko-toko.

Menurut Jonie Gaol, pemerhati pembangunan, proyek pelebaran jalan tersebut justru tidak efektif. "Akses pejalan kaki hilang melenyapkan bahu jalan. Jalan tetap macet kan?" ujarnya kepada actualinside.com, pada (20/10) lewat telepon genggamnya.

Begitu pula dengan kondisi sepanjang Jalan Gatot Subroto. Kata Jonie, perubahan alih fungsi bahu jalan untuk kepentingan pelebaran jalan justru tidak tercapai.

Terbukti di pinggir jalan justru disesaki kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Wah, gimana ini Pak Wali? Kok alih fungsinya justru tak tercapai? (Red)

Actualinside.com - Lelaki paruh baya ini mengeluh setiap kali menyusuri sepanjang Jalan Ir. Juanda di bilangan Mayang Mangurai, Kota Jambi. Anton (51) telah tinggal di sana sejak 10 tahun lalu ketika jalan itu masih selebar 8 meter.

Kala itu, kata Anton, bahu jalan masih ada berupa tanah rumput dan got. Namun kini, sejak pengerjaaan proyek drainase, bahu jalan dan got lenyap. Berganti dengan cor beton permanen.

Anton merasa sumpek. Proyek tadi dibikin rata menyambung jalan aspal. "Sekilas jalan menjadi tambah lebar," ujarnya kepada actualinside.com, pada (20/10).

Pemerintah Kota hendak melebarkan jalan tersebut namun apa yang terjadi? Bekas bahu jalan tadi justru menjadi parkiran semua kendaraan bermotor, baik motor maupun maupun mobil, tidak terkecuali papan merek toko-toko.

Menurut Jonie Gaol, pemerhati pembangunan, proyek pelebaran jalan tersebut justru tidak efektif. "Akses pejalan kaki hilang melenyapkan bahu jalan. Jalan tetap macet kan?" ujarnya kepada actualinside.com, pada (20/10) lewat telepon genggamnya.

Begitu pula dengan kondisi sepanjang Jalan Gatot Subroto. Kata Jonie, perubahan alih fungsi bahu jalan untuk kepentingan pelebaran jalan justru tidak tercapai.

Terbukti di pinggir jalan justru disesaki kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Wah, gimana ini Pak Wali? Kok alih fungsinya justru tak tercapai? (Red)

Actualinside.com - Mimpi pemerintah provinsi jambi untuk menjadi (embarkasi antara) perjalanan haji tahun ini seolah kandas sebab peningkatan sarana prasarana (revitalisasi) yang di support dana dari surat beharga syariah negara (SBSN) itu masih dalam rundungan masalah, padahal pembangunan sudah di suport sebesar Rp51 miliar dan perpanjangan waktu 90 hari.

"Terhitung awal April 2017 kontrak pekerjaan habis artinya tidak boleh ada lagi kegiatan dilapangan namun menurut hasil investigasi hingga bulan Juni 2017 pembangunan belum mencapai 80 persen padahal dana sudah dicairkan 92,99 persen. Ada apa dengan semua ini?" ujar Dasril, Dari Forum Pembangunan Infrastruktur Jambi memaparkan.

Menurut pengamatan yang dilakukannya, dari nilai pencairan tersebut sebesar 2,3 persen (uangnya) masih ditahan sebagai jaminan artinya sisa dana tinggal 7,1 persen (Rp3,5 M) dan dengan nilai segitu menurutnya sulit untuk menyelesaikan PR yang terlanjur numpuk.

"Lift belum terpasang bagaimana orang mau naik dan turun digedung itu" ujarnya menimpali.

"Permasalahan tersebut belum termasuk dana yang diserahkan gubernur sebesar Rp6M kepada Dirjen Pelaksana Haji dan Umroh pada bulan Mei 2015 dan problem antara kontraktor dengan para subkon," ujar pengurus Projo Jambi ini.

PT.GKN sendiri menurutnya sebagai pelaksana pembangun seolah tidak miliki kemampuan teknis dan managemen sebab bukan dilihat dari mangkraknya pembangunan kali ini saja namun ditempat lain menurut catatan perusahaan ini juga kerap bermasalah.

Media ini sudah berusaha mencari jawaban dari pihak GKN namun hingga berita ini diturunkan pihak managemen belum ada yang bisa dihubungi.

Lalu bagaimanakah tanggapan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jambi atas persoalan ini? Simak berita selanjutnya (Red)

Actualinside.com - Mimpi pemerintah provinsi jambi untuk menjadi (embarkasi antara) perjalanan haji tahun ini seolah kandas sebab peningkatan sarana prasarana (revitalisasi) yang di support dana dari surat beharga syariah negara (SBSN) itu masih dalam rundungan masalah, padahal pembangunan sudah di suport sebesar Rp51 miliar dan perpanjangan waktu 90 hari.

"Terhitung awal April 2017 kontrak pekerjaan habis artinya tidak boleh ada lagi kegiatan dilapangan namun menurut hasil investigasi hingga bulan Juni 2017 pembangunan belum mencapai 80 persen padahal dana sudah dicairkan 92,99 persen. Ada apa dengan semua ini?" ujar Dasril, Dari Forum Pembangunan Infrastruktur Jambi memaparkan.

Menurut pengamatan yang dilakukannya, dari nilai pencairan tersebut sebesar 2,3 persen (uangnya) masih ditahan sebagai jaminan artinya sisa dana tinggal 7,1 persen (Rp3,5 M) dan dengan nilai segitu menurutnya sulit untuk menyelesaikan PR yang terlanjur numpuk.

"Lift belum terpasang bagaimana orang mau naik dan turun digedung itu" ujarnya menimpali.

"Permasalahan tersebut belum termasuk dana yang diserahkan gubernur sebesar Rp6M kepada Dirjen Pelaksana Haji dan Umroh pada bulan Mei 2015 dan problem antara kontraktor dengan para subkon," ujar pengurus Projo Jambi ini.

PT.GKN sendiri menurutnya sebagai pelaksana pembangun seolah tidak miliki kemampuan teknis dan managemen sebab bukan dilihat dari mangkraknya pembangunan kali ini saja namun ditempat lain menurut catatan perusahaan ini juga kerap bermasalah.

Media ini sudah berusaha mencari jawaban dari pihak GKN namun hingga berita ini diturunkan pihak managemen belum ada yang bisa dihubungi.

Lalu bagaimanakah tanggapan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jambi atas persoalan ini? Simak berita selanjutnya (Red)
Foto : ilustrasi

actualinside.com - Perusahaan yg bergerak di bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang ada di Muaro Jambi diduga sedang bermasalah, sebab menurut berita acara kedinasan tentang hasil penyelidikan yang diperoleh media ini disitu diterangkan bahwa aktifitas usaha berada dalam kawasan hutan atau diluar peruntukan izinnya.

Namun hingga kini belum ada kejelasan final tentang kondisi dilapangan padahal proses verifikasi sudah berjalan setahun lebih atas dugaan penyimpangan PT. KS dan PT. BB ini.

"Benar jika perusahaan sudah mengajukan permohonan perubahan status kawasan termasuk usulan revisi tata ruang namun sepengetahuan kami hingga kini belum ada keputusan resmi dari pihak pemberi kewenangan seperti Pemda dan Mentri LHK terkait hal ini," ujar Donny Pasaribu, Ketua Ikatan Pemuda Karya Prov. Jambi, kepada media ini (17/10/2017).

Oleh sebab itu menurutnya, Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap sektor kehutanan pihaknya meminta kepada Kapolda beserta Dinas Kehutanan segera melakukan penyelidikan atau penyidikan ulang bahkan menyegel semua aktifitas perusahaan yang sudah bergerak sejak 1999 ini.

Karena lanjut Donny, proses pelanggaran sudah terjadi khususnya Pasal 17 ayat (2) UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yang mana disitu menjelaskan bahwa setiap orang dilarang membawa alat berat untuk kegiatan perkebunan, melakukan kegiatan perkebunan, menjual, menguasai dan memiliki hasil perkebunan dari kawasan perkebunan yang belum memperoleh ijin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK).

Begitu juga dengan Pasal 27 yang menjelaskan bahwa setiap pejabat yang mengetahui terjadinya maksud tersebut wajib melakukan tindakan sebagaimana mestinya sesuai kewenangan.

"Makanya kami minta Kapolda dan Dishut Provinsi segera ambil tindakan tegas dan terkait itu kami sendiri juga sudah menyurati Kapolda dan Kadishut." ujar Donny, ditambahkannya supaya tidak ada yang resah dengan temuan ini.

Sementara itu sanksi pidana pelanggaran menurutnya tertuang di Pasal 92 ayat 2 yaitu penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda minimal Rp20 miliar dan maksimal Rp50 miliar.

Selain itu lanjutnya bahwa pemanfaatan hasil perkebunan diatas kawasan hutan oleh korporasi akan di sanksi pasal 93 ayat (3) berupa pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

"Sanksi lainnya adalah perusahaan bisa dicabut dari keanggotaan roundtable on sustainable palm oil (RSPO) karena salah satu syarat untuk mempromosikan produksi dan penggunaan produk secara berkelanjutan harus sesuai standard global jika perusahaan tersebut menjadi anggota." Pungkasnya (Red)
Foto : ilustrasi

actualinside.com - Perusahaan yg bergerak di bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang ada di Muaro Jambi diduga sedang bermasalah, sebab menurut berita acara kedinasan tentang hasil penyelidikan yang diperoleh media ini disitu diterangkan bahwa aktifitas usaha berada dalam kawasan hutan atau diluar peruntukan izinnya.

Namun hingga kini belum ada kejelasan final tentang kondisi dilapangan padahal proses verifikasi sudah berjalan setahun lebih atas dugaan penyimpangan PT. KS dan PT. BB ini.

"Benar jika perusahaan sudah mengajukan permohonan perubahan status kawasan termasuk usulan revisi tata ruang namun sepengetahuan kami hingga kini belum ada keputusan resmi dari pihak pemberi kewenangan seperti Pemda dan Mentri LHK terkait hal ini," ujar Donny Pasaribu, Ketua Ikatan Pemuda Karya Prov. Jambi, kepada media ini (17/10/2017).

Oleh sebab itu menurutnya, Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap sektor kehutanan pihaknya meminta kepada Kapolda beserta Dinas Kehutanan segera melakukan penyelidikan atau penyidikan ulang bahkan menyegel semua aktifitas perusahaan yang sudah bergerak sejak 1999 ini.

Karena lanjut Donny, proses pelanggaran sudah terjadi khususnya Pasal 17 ayat (2) UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yang mana disitu menjelaskan bahwa setiap orang dilarang membawa alat berat untuk kegiatan perkebunan, melakukan kegiatan perkebunan, menjual, menguasai dan memiliki hasil perkebunan dari kawasan perkebunan yang belum memperoleh ijin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK).

Begitu juga dengan Pasal 27 yang menjelaskan bahwa setiap pejabat yang mengetahui terjadinya maksud tersebut wajib melakukan tindakan sebagaimana mestinya sesuai kewenangan.

"Makanya kami minta Kapolda dan Dishut Provinsi segera ambil tindakan tegas dan terkait itu kami sendiri juga sudah menyurati Kapolda dan Kadishut." ujar Donny, ditambahkannya supaya tidak ada yang resah dengan temuan ini.

Sementara itu sanksi pidana pelanggaran menurutnya tertuang di Pasal 92 ayat 2 yaitu penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda minimal Rp20 miliar dan maksimal Rp50 miliar.

Selain itu lanjutnya bahwa pemanfaatan hasil perkebunan diatas kawasan hutan oleh korporasi akan di sanksi pasal 93 ayat (3) berupa pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

"Sanksi lainnya adalah perusahaan bisa dicabut dari keanggotaan roundtable on sustainable palm oil (RSPO) karena salah satu syarat untuk mempromosikan produksi dan penggunaan produk secara berkelanjutan harus sesuai standard global jika perusahaan tersebut menjadi anggota." Pungkasnya (Red)

ActualInside.com - meninggalnya Choirul Huda Kapten Persela Lamongan mengejutkan semua pihak pencinta sepakbola nasional. Salah satu kiper terbaik Indonesia itu Menghembuskan nafas terakhir saat membela Persela Lamongan menghadapi Semen Padang.

Baca Juga : choirul huda salah satu kiper terbaik Indonesia Meninggal dunia

Ucapan bela sungkawa pun disampaikan oleh Aremania Bhumi Siginjai Jambi, seperti yang disampaikan oleh Aditya Saputra SE selaku Ketua kepada Actualinside.com
" kami Menyampaikan kepada Keluarga Cak Chairul Huda Dan Keluarga Besar LA MANIA dimanapun berada, atas nama  Segenap Keluarga Besar Aremania Bhumi Siginjai  Turut Berduka Cita yang sedalamnya atas berpulangnya Ke Rahmatullah Choirul Huda Kapten Persela Lamongan, Semoga Amal Ibadah DiTerima Di sisi Allah SWT dan Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan Keikhlasan, beliau merupakan The Real Legend dari Klub Sepakbola Persela Lamongan dan Salah satu kiper terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Selamat Jalan Capt.."Ujarnya

Hal senada juga disampaikan Yudha Abmarzha Selaku Penasehat Aremania Bhumi Siginjai " yang jelas Kita sebagai Pecinta sepkbola tanah air merasa kehilangan, karena Choirul huda merupakan salah satu kiper terbaik Indonesia dan Pengabdiannya serta Loyalitasnya perlu di apresiasi di Persela lamongan , Almarhum juga merupakan satu-satunya pemain yang memulai dan Mengakhiri karir di klub tersebut dan layak menjadi Legenda yang namanya terukir abadi di sejarah klub dan persepakbolaan indonesia" (Red)



ActualInside.com - meninggalnya Choirul Huda Kapten Persela Lamongan mengejutkan semua pihak pencinta sepakbola nasional. Salah satu kiper terbaik Indonesia itu Menghembuskan nafas terakhir saat membela Persela Lamongan menghadapi Semen Padang.

Baca Juga : choirul huda salah satu kiper terbaik Indonesia Meninggal dunia

Ucapan bela sungkawa pun disampaikan oleh Aremania Bhumi Siginjai Jambi, seperti yang disampaikan oleh Aditya Saputra SE selaku Ketua kepada Actualinside.com
" kami Menyampaikan kepada Keluarga Cak Chairul Huda Dan Keluarga Besar LA MANIA dimanapun berada, atas nama  Segenap Keluarga Besar Aremania Bhumi Siginjai  Turut Berduka Cita yang sedalamnya atas berpulangnya Ke Rahmatullah Choirul Huda Kapten Persela Lamongan, Semoga Amal Ibadah DiTerima Di sisi Allah SWT dan Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan Keikhlasan, beliau merupakan The Real Legend dari Klub Sepakbola Persela Lamongan dan Salah satu kiper terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Selamat Jalan Capt.."Ujarnya

Hal senada juga disampaikan Yudha Abmarzha Selaku Penasehat Aremania Bhumi Siginjai " yang jelas Kita sebagai Pecinta sepkbola tanah air merasa kehilangan, karena Choirul huda merupakan salah satu kiper terbaik Indonesia dan Pengabdiannya serta Loyalitasnya perlu di apresiasi di Persela lamongan , Almarhum juga merupakan satu-satunya pemain yang memulai dan Mengakhiri karir di klub tersebut dan layak menjadi Legenda yang namanya terukir abadi di sejarah klub dan persepakbolaan indonesia" (Red)


Choirul Huda

ActualInside.Com - Kabar duka kembali menyelimuti sepak bola Indonesia. Penjaga gawang kawakan Persela Lamongan, Choirul Huda menghembuskan nafas terakahirnya saat membela Persela Lamongan menghadapi Semen Padang.
Penjaga gawang tersebut bertabrakan dengan rekan setimnya Ramon Rodriguez yang membuat dirinya harus dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawanya tak tertolong dan Choirul Huda dinyatakan meninggal dunia usai mengalami kritis.
Sebelum meninggal dunia, penjaga gawang kelahiran Lamongan tersebut sempat mendapat perawatan medis di RSUD. dr. Soegiri Lamongan beberapa saat setelah insiden benturan. Namun nyawanya tidak tertolong.
Berdasarkan analisa dokter, penyebab Choirul Huda meninggal adalah benturan di kepala dan leher, bukan dada sebelah kiri yang disangka banyak pihak.
"Kalau dari pemeriksaan ini tadi ada benturan di kepala dan leher," jelasnya.
Pihak dokter RS Soegiri mengaku telah berusaha untuk menyelamatkan Huda, namun nyawanya tak tertolong. (Red)

Choirul Huda

ActualInside.Com - Kabar duka kembali menyelimuti sepak bola Indonesia. Penjaga gawang kawakan Persela Lamongan, Choirul Huda menghembuskan nafas terakahirnya saat membela Persela Lamongan menghadapi Semen Padang.
Penjaga gawang tersebut bertabrakan dengan rekan setimnya Ramon Rodriguez yang membuat dirinya harus dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawanya tak tertolong dan Choirul Huda dinyatakan meninggal dunia usai mengalami kritis.
Sebelum meninggal dunia, penjaga gawang kelahiran Lamongan tersebut sempat mendapat perawatan medis di RSUD. dr. Soegiri Lamongan beberapa saat setelah insiden benturan. Namun nyawanya tidak tertolong.
Berdasarkan analisa dokter, penyebab Choirul Huda meninggal adalah benturan di kepala dan leher, bukan dada sebelah kiri yang disangka banyak pihak.
"Kalau dari pemeriksaan ini tadi ada benturan di kepala dan leher," jelasnya.
Pihak dokter RS Soegiri mengaku telah berusaha untuk menyelamatkan Huda, namun nyawanya tak tertolong. (Red)



Actualinside.com - Warga pedalaman hutan jambi yang biasa di sebut "Kubu" atau Suku Anak Dalam (SAD) kemarin petang (14/10) tampak berjalan kaki di wilayah kota jambi tepatnya di seputar gedung olah raga (GOR) Kec. Kota Baru.

Dari pengamatan langsung media ini terlihat dua orang ibu bersama beberapa anak sembari mengendong bayi.

"Kami dari kejasung Bukit 12 tadi turun di simpang rimbo" ujar seorang ibu menjelaskan pertanyaan wartawan saat ditanya kapan tiba dan dari mana.

Ditambahkannya, malam ini mereka menginap di simpang rimbo dan besok sudah pulang ke tembesi.

"Iya, besok kami balik ke tembesi naik mobil tambang" ujar seorang ibu.

Fenomena semakin maraknya "Kubu" atau Suku Anak Dalam yg datang ke kota jambi menjadi pertanyaan banyak kalangan. Diantaranya Aidil Putra, ketua Persatuan Petani Jambi (PPJ).

"Iya, Ini bukan sekali-dua kubu terlihat di kota jambi seperti yg terjadi hari ini (14/10), Jadi sebenarnya ada apa dengan kehidupan mereka?" ujar Aidil mempertanyakan.

"Apa tidak ada perhatian dari pemerintah atau bagaimana ini" lanjutnya menandaskan.

Begitu juga dengan Dasril Dusky, pengurus relawan Pro Jokowi (Projo Jambi). Menurutnya, negara harus hadir memecahkan persoalan ini.

"Kami akan mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi juga mencari jelas akar dari masalahnya" terang Dasril.

"Nanti kita sama-sama tanyakan kepihak-pihak terkait baik yg ada di pusat, provinsi dan kabupaten" tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari dinas atau pihak terkait (Red)


Actualinside.com - Warga pedalaman hutan jambi yang biasa di sebut "Kubu" atau Suku Anak Dalam (SAD) kemarin petang (14/10) tampak berjalan kaki di wilayah kota jambi tepatnya di seputar gedung olah raga (GOR) Kec. Kota Baru.

Dari pengamatan langsung media ini terlihat dua orang ibu bersama beberapa anak sembari mengendong bayi.

"Kami dari kejasung Bukit 12 tadi turun di simpang rimbo" ujar seorang ibu menjelaskan pertanyaan wartawan saat ditanya kapan tiba dan dari mana.

Ditambahkannya, malam ini mereka menginap di simpang rimbo dan besok sudah pulang ke tembesi.

"Iya, besok kami balik ke tembesi naik mobil tambang" ujar seorang ibu.

Fenomena semakin maraknya "Kubu" atau Suku Anak Dalam yg datang ke kota jambi menjadi pertanyaan banyak kalangan. Diantaranya Aidil Putra, ketua Persatuan Petani Jambi (PPJ).

"Iya, Ini bukan sekali-dua kubu terlihat di kota jambi seperti yg terjadi hari ini (14/10), Jadi sebenarnya ada apa dengan kehidupan mereka?" ujar Aidil mempertanyakan.

"Apa tidak ada perhatian dari pemerintah atau bagaimana ini" lanjutnya menandaskan.

Begitu juga dengan Dasril Dusky, pengurus relawan Pro Jokowi (Projo Jambi). Menurutnya, negara harus hadir memecahkan persoalan ini.

"Kami akan mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi juga mencari jelas akar dari masalahnya" terang Dasril.

"Nanti kita sama-sama tanyakan kepihak-pihak terkait baik yg ada di pusat, provinsi dan kabupaten" tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari dinas atau pihak terkait (Red)


actualinside.com - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ternyata telah menyiapkan beasiswa pendidikan buat pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas berbahasa inggris.

Kepala Bidang SMA Diknas Provinsi Jambi, Abdul Mukti Spd Mpd secara langsung menyampaikan kepada actualinside.com bahwa sekarang ini semua prosesnya sedang berjalan dan akan diumumkan dalam waktu sesegera mungkin. Tentunya setelah
melalui tahapan-tahapan yang cukup ketat.

Mukti mengatakan lagi bahwa persyaratan yang sekarang sedang digodok, seluruhnya ada enam tingkatan. Totalnya berjumlah 1.158 orang.

Menurut Mukti, keenam tingkatan itu sasarannya adalah siswa SMA, SMK, D3, Strata 1, Strata 2, Strata 3 bahkan dokter spesialias.

Jatah masing-masing kategori, sekali lagi, kata Mukti bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk pelatihan.

Untuk tingkat SMA dan SMK Rp 2,5 juta, D3 Rp 5 juta, S1 Rp 5 juta untuk S2 Rp 15 juta dan S3 sebesar Rp 50 juta serta dokter spesialis sebesar Rp 100 juta, ujar Mukti. (Perizal)


actualinside.com - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ternyata telah menyiapkan beasiswa pendidikan buat pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas berbahasa inggris.

Kepala Bidang SMA Diknas Provinsi Jambi, Abdul Mukti Spd Mpd secara langsung menyampaikan kepada actualinside.com bahwa sekarang ini semua prosesnya sedang berjalan dan akan diumumkan dalam waktu sesegera mungkin. Tentunya setelah
melalui tahapan-tahapan yang cukup ketat.

Mukti mengatakan lagi bahwa persyaratan yang sekarang sedang digodok, seluruhnya ada enam tingkatan. Totalnya berjumlah 1.158 orang.

Menurut Mukti, keenam tingkatan itu sasarannya adalah siswa SMA, SMK, D3, Strata 1, Strata 2, Strata 3 bahkan dokter spesialias.

Jatah masing-masing kategori, sekali lagi, kata Mukti bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk pelatihan.

Untuk tingkat SMA dan SMK Rp 2,5 juta, D3 Rp 5 juta, S1 Rp 5 juta untuk S2 Rp 15 juta dan S3 sebesar Rp 50 juta serta dokter spesialis sebesar Rp 100 juta, ujar Mukti. (Perizal)


Actualinside.com - Apa yang terjadi jika sebuah proyek ala kadarnya Dinas PUPR Provinsi Jambi juga didistribusikan dengan oknum anggota dewan?

Sumber actualinside.com belum lama ini menyebutkan bahwa salah satu proyek yang berada di bilangan Perumahan Alamanda Asri 2.

Proyek tersebut juga diduga masih merupakan bagian dengan item pekerjaan yang jauh di bawah standar kualitas yang standar.

"Kabarnya begitu. Proyek tersebut merupakan jatah salah satu oknum anggota dewan komisi 3 Provinsi Jambi," kata sumber tersebut, pada 13 Oktober 2017 kepada actualinside.com.

Benarkah informasi ini, kita tunggu informasi berikutnya. (JS)


Actualinside.com - Apa yang terjadi jika sebuah proyek ala kadarnya Dinas PUPR Provinsi Jambi juga didistribusikan dengan oknum anggota dewan?

Sumber actualinside.com belum lama ini menyebutkan bahwa salah satu proyek yang berada di bilangan Perumahan Alamanda Asri 2.

Proyek tersebut juga diduga masih merupakan bagian dengan item pekerjaan yang jauh di bawah standar kualitas yang standar.

"Kabarnya begitu. Proyek tersebut merupakan jatah salah satu oknum anggota dewan komisi 3 Provinsi Jambi," kata sumber tersebut, pada 13 Oktober 2017 kepada actualinside.com.

Benarkah informasi ini, kita tunggu informasi berikutnya. (JS)

Dinas PU Provinsi tengah bersemangat membenahi wajah infrastruktur sampai ke pelosok desa. Apakah itu benar atau hanya retorika?

Media ini melihat langsung dan merekam lewat videonya. Silahkan video ini disimak baik-baik.



Proyek yang berlokasi di Perumahan Masurai 2 yang berada di Kabupaten Muarojambi, cukup ditempuh dalam tempo 30 menit dari jantung Kota Jambi. Anggarannya, lumayan fantastis, Rp 925 juta!

Direktur CV Lintas Muaro Jambi, Tigor Simangunsong kepada actualinside.com pada  11 oktober 2017 kemarin menolak untuk memberi keterangan. "Perusahaan saya hanya dipakai saja. Soal teknis bagusnya hubungi tenaga lapangan," katanya. Ia lantas mengirim pesan pendek berupa nomor handphone seseorang. Namun nomor hp tsb berbunyi nonaktif.

Pantauan actualinside.com di lapangan yang didokumentasikan lewat visual ini, menggambarkan bahwa pekerjaan ini dikerjakan dengan kualitas yang rendah.

Satu adukan yang menghasilkan 4 lori atau angkong ternyata berasal  satu sak semen, 7 plengki batu split, dan 37 sekop. Adukan ini diduga jauh di bawah ambang batas kewajaran untuk menghasilkan kualitas adukan yang standar

Sampai berita ini ditulis, pihak rekanan maupun Dinas PU Provinsi Jambi belum dapat dikonfirmasi. (JS)

Dinas PU Provinsi tengah bersemangat membenahi wajah infrastruktur sampai ke pelosok desa. Apakah itu benar atau hanya retorika?

Media ini melihat langsung dan merekam lewat videonya. Silahkan video ini disimak baik-baik.



Proyek yang berlokasi di Perumahan Masurai 2 yang berada di Kabupaten Muarojambi, cukup ditempuh dalam tempo 30 menit dari jantung Kota Jambi. Anggarannya, lumayan fantastis, Rp 925 juta!

Direktur CV Lintas Muaro Jambi, Tigor Simangunsong kepada actualinside.com pada  11 oktober 2017 kemarin menolak untuk memberi keterangan. "Perusahaan saya hanya dipakai saja. Soal teknis bagusnya hubungi tenaga lapangan," katanya. Ia lantas mengirim pesan pendek berupa nomor handphone seseorang. Namun nomor hp tsb berbunyi nonaktif.

Pantauan actualinside.com di lapangan yang didokumentasikan lewat visual ini, menggambarkan bahwa pekerjaan ini dikerjakan dengan kualitas yang rendah.

Satu adukan yang menghasilkan 4 lori atau angkong ternyata berasal  satu sak semen, 7 plengki batu split, dan 37 sekop. Adukan ini diduga jauh di bawah ambang batas kewajaran untuk menghasilkan kualitas adukan yang standar

Sampai berita ini ditulis, pihak rekanan maupun Dinas PU Provinsi Jambi belum dapat dikonfirmasi. (JS)

Kanal HKK

Total Pageviews

Media Partner